Korea Selatan Rencanakan Perluasan Misi Cheonghae Dekat Hormuz, dengan Tambahan 75 Personel dan Peralatan Pembersih Ranjau

Misi yang lebih besar, dengan batasan memasuki Hormuz

Korea Selatan berencana memperluas unit Angkatan Laut Cheonghae ke perairan internasional di selatan Oman, sekitar 650 kilometer dari Selat Hormuz, sekaligus menambahkan satu pesawat patroli P-8A Poseidon, peralatan pembersih ranjau laut, dan 75 personel. Usulan yang diumumkan pada 5 November 2026 itu akan menaikkan batas personel unit tersebut menjadi 395 dan memperpanjang masa penugasannya hingga 31 Desember 2027, dengan persetujuan parlemen.

Kementerian Pertahanan Nasional menyatakan bahwa pasukan yang diperluas itu akan melindungi warga negara Korea Selatan, kapal komersial, dan kepentingan ekonomi tanpa terlibat dalam perang antara Amerika Serikat dan Iran. Wilayah operasinya akan mencakup perairan dekat pelabuhan Duqm di Oman, tetapi tidak meliputi bagian dalam Selat Hormuz maupun Teluk Oman bagian dalam.

Seoul berupaya memenuhi dua tuntutan sekaligus: merespons tekanan Amerika agar berkontribusi lebih besar terhadap keamanan maritim dan mempertahankan janji Presiden Lee Jae Myung untuk tidak terlibat dalam konflik. Peralatan yang dipilih juga mempersiapkan Korea Selatan untuk kemungkinan tugas pembersihan ranjau jika kondisi diplomatik dan keamanan kelak memungkinkan.

Rancangan revisi penugasan itu disetujui dalam rapat para wakil menteri pada 5 November. Peninjauan kabinet dan pengesahan presiden dijadwalkan pada pekan berikutnya, sebelum diajukan ke Majelis Nasional. Otorisasi unit saat ini berakhir pada 31 Desember 2026.

Karena itu, parlemen menghadapi dua keputusan yang saling terkait: apakah akan memperpanjang operasi antipembajakan yang telah berlangsung lama dan apakah akan memberinya wilayah lebih luas, personel tambahan, serta peran baru untuk mendukung pemulihan kebebasan navigasi. Operasi lanjutan di dalam Hormuz akan memerlukan keputusan parlemen tersendiri dan kondisi yang memungkinkan operasi berlangsung dengan aman.

Apa yang berubah bagi Unit Cheonghae?

Unit Cheonghae telah melindungi kapal niaga di Teluk Aden, lepas pantai Somalia, sejak Maret 2009. Kekuatan saat ini mencakup kapal perusak berbobot sekitar 4.400 ton, sebuah helikopter angkatan laut, dan hingga tiga perahu karet berlambung kaku. Sekitar 300 personel saat ini disebut bertugas di unit tersebut.

Penguatan yang diusulkan akan menambah 45 personel untuk operasi patroli maritim dan 30 personel untuk penjinakan bahan peledak, sehingga batas personel yang diizinkan naik dari 320 menjadi 395. Angka itu merupakan kenaikan sekitar 23% pada jumlah personel yang diizinkan. Batas tersebut menetapkan jumlah maksimum yang diperbolehkan, bukan jumlah yang pasti dikerahkan setiap saat.

Satu P-8A Poseidon akan memperluas kemampuan unit untuk mengawasi wilayah laut yang luas. Pesawat patroli maritim dapat menemukan kapal, mengamati pergerakan, dan menyampaikan informasi kepada kapal serta komandan, sehingga membantu pasukan mengawasi wilayah yang lebih luas dibandingkan jika hanya mengandalkan kapal perusak dan helikopter.

Paket itu juga mencakup kapal permukaan nirawak, kendaraan bawah air nirawak, dan kendaraan bawah air yang dikendalikan dari jarak jauh. Perangkat-perangkat ini dapat mencari benda mencurigakan serta mendukung pemeriksaan atau penanganan bahan peledak, sekaligus mengurangi kebutuhan untuk menempatkan personel di dekatnya.

Wilayah operasi yang diizinkan kira-kira akan berlipat ganda dari jangkauan saat ini, yakni 600 mil laut atau sekitar 1.100 kilometer, hingga ke perairan di selatan Duqm. Camp Lemonnier di Djibouti termasuk lokasi yang sedang dipertimbangkan sebagai pangkalan bagi kapabilitas tambahan tersebut.

Mengapa Seoul mengemukakan pembajakan

Kementerian Pertahanan menyatakan meningkatnya pembajakan sebagai alasan utama perluasan tersebut. Kementerian menyebutkan 36 insiden yang dilaporkan terhadap kapal niaga sepanjang tahun ini, dibandingkan 11 insiden tahun lalu. Jumlah itu bertambah 25 insiden dan lebih dari tiga kali lipat total tahun sebelumnya, bahkan sebelum 2026 berakhir.

Kementerian mengaitkan peningkatan tersebut dengan kekosongan yang timbul ketika pasukan angkatan laut internasional memusatkan perhatian di Laut Merah dan Selat Hormuz. Kementerian juga menyebut pertempuran yang melibatkan Arab Saudi dan gerakan Houthi Yaman sebagai alasan pasukan maritim beralih dari tugas-tugas sebelumnya.

Pejabat Korea Selatan mengatakan ancaman bajak laut telah meluas ke perairan di selatan Oman, sehingga cakupan patroli yang lebih luas diperlukan. Menurut penjelasan tersebut, pesawat akan membantu mendeteksi bahaya lebih dini dan mengarahkan respons di seluruh wilayah yang diperluas.

Rancangan revisi itu juga akan menambahkan dukungan untuk memulihkan kebebasan navigasi di jalur pelayaran internasional. Dalam praktiknya, hal ini berarti membantu kapal komersial menggunakan jalur laut dengan aman. Tugas yang lebih luas tersebut menghubungkan misi antipembajakan yang sudah ada dengan persiapan untuk kemungkinan operasi di sekitar Hormuz.

Hal-hal yang menurut pemerintah akan dihindari pasukannya

Presiden Lee menyampaikan sikapnya pada 18 September, dengan mengatakan Korea Selatan akan menghindari pengerahan yang dapat menyeretnya ke dalam intervensi militer. Ia menjelaskan kebijakan tersebut dengan kata-kata berikut:

Hingga kini, kami berpegang pada prinsip tidak terlibat dan tidak mengintervensi perang. Kami akan terus memegang prinsip itu ke depannya.

Kementerian Pertahanan menetapkan empat prinsip operasi bagi perluasan yang diusulkan: tidak terlibat atau mengintervensi perang, melindungi warga dan kapal Korea Selatan, membatasi pengawasan terhadap Iran dan selat tersebut, serta mempertahankan rantai komando Korea Selatan yang independen.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Jeong Bit-na mengatakan pesawat tambahan itu akan tetap berada di selatan Duqm. Pejabat juga menyatakan pesawat tersebut dilarang menargetkan atau memantau wilayah Iran, perairan teritorial Iran, maupun bagian dalam Hormuz. Wewenang komando tetap berada pada Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

Batasan tersebut akan menentukan apa yang dapat dilakukan pasukan setiap hari. Tugas langsungnya akan berlangsung di perairan terbuka di selatan Oman, sementara penugasan apa pun di dalam selat itu nantinya harus kembali diajukan ke parlemen untuk mendapat persetujuan. Pemerintah belum mengumumkan tanggal pengerahan personel dan peralatan tambahan.

Mengapa pembersihan ranjau menjadi bagian dari rencana

Ranjau laut adalah alat peledak yang ditempatkan di perairan untuk mengancam kapal. Pencarian dan penyingkirannya dapat memerlukan penyisiran bawah air, personel spesialis, serta peralatan yang mampu memeriksa atau menangani benda berbahaya dari jarak jauh. Jalur mungkin perlu dibersihkan sebelum kapal komersial dapat melaluinya dengan aman setelah pertempuran.

Kementerian Pertahanan menyatakan persiapan untuk kemungkinan pembersihan ranjau di Hormuz merupakan bagian dari perencanaannya, meskipun hal itu disebut sebagai tujuan sekunder penguatan tersebut. Pelatihan dan pengalaman bersama upaya multinasional dapat mempersiapkan tim Korea Selatan untuk penugasan berikutnya.

Pejabat menyebut beberapa kemungkinan syarat untuk langkah selanjutnya: berakhirnya perang atau adanya nota kesepahaman antara Washington dan Teheran, permintaan bantuan internasional, serta lingkungan operasi yang aman. Nota kesepahaman, yang sering disebut MOU, mencatat kerangka yang disepakati para pihak.

Korea Selatan tetap akan meminta persetujuan baru dari parlemen untuk operasi pembersihan ranjau yang sebenarnya di selat tersebut. Usulan saat ini akan menempatkan personel dan peralatan di kawasan yang lebih luas agar mereka dapat berlatih dan bersiap sebelum keputusan itu diambil.

Inggris dan Prancis memimpin pembahasan mengenai upaya multinasional untuk memulihkan lalu lintas pelayaran setelah perang, dan Seoul telah mengirim seorang perwira penghubung ke inisiatif navigasi mereka. Pemerintah juga menyatakan kapabilitas tambahan itu dapat ditarik sebelum masa mandat berakhir jika kondisi keamanan lebih cepat stabil.

Pasokan minyak memberi Seoul kepentingan langsung

Selat Hormuz biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Pelayaran melalui selat itu terganggu selama perang yang dimulai pada 28 Februari, sehingga Korea Selatan terdampak melalui pembelian energi dan kepentingan pelayaran komersialnya.

Menurut Kementerian Perindustrian, Korea Selatan memperoleh 70% pasokan minyaknya dari Timur Tengah pada 2025. Pejabat pertahanan juga menyebut Hormuz sebagai jalur bagi lebih dari 70% pengangkutan minyak mentah Korea Selatan. Angka pertama mengukur asal minyak, sedangkan angka kedua menggambarkan jalur pelayaran yang menjadi sandaran pengiriman.

Bagi pembeli di Korea Selatan, persoalan praktisnya adalah mengangkut bahan bakar yang telah dibeli dari produsen ke kilang. Menjaga keamanan jalur laut di sekitarnya dan bersiap membersihkan ranjau dapat mendukung rantai pasokan tersebut, meskipun pelayaran melalui Hormuz sendiri tetap terkait dengan konflik yang lebih luas dan perundingan.

Dampak terhadap kegiatan komersial sudah terlihat dari peringatan Iran terhadap kapal-kapal Sinokor. Kapal tanker yang terkait dengan grup pelayaran Korea Selatan itu mengangkut 105,6 juta barel minyak melalui Hormuz pada September, atau 37% dari pengiriman minyak mentah melalui jalur tersebut pada bulan itu. Sinokor membantah bertanggung jawab atas tujuh kapal yang diidentifikasi otoritas Iran, dengan mengatakan bahwa kapal-kapal itu dimiliki pihak asing dan melibatkan pengaturan pencarteran setelahnya.

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac mengatakan pada 30 Oktober bahwa Seoul sedang mempertimbangkan penguatan pasukan Cheonghae untuk melindungi kapal niaga, pengiriman minyak mentah, dan warga negara Korea Selatan. Penjelasannya menempatkan usulan tersebut dalam konteks kekhawatiran ekonomi yang mendesak, serta diplomasi aliansi.

Tuntutan Washington dan peringatan Teheran

Presiden AS Donald Trump mengkritik dukungan Korea Selatan terhadap perang melawan Iran sebagai tidak memadai dan mengurangi skala latihan militer gabungan utama selama musim panas. Washington mendesak negara-negara sekutu untuk menyumbangkan pasukan dan kapabilitas pengawasan guna mengamankan lalu lintas di sekitar Hormuz.

Usulan Seoul menawarkan tambahan pesawat, personel, dan kapabilitas maritim, sekaligus tetap menempatkan mereka di luar selat. Tanggapan Washington akan membantu menentukan apakah kontribusi itu meredakan ketegangan dalam aliansi atau menjadi awal dari permintaan lebih lanjut.

Iran telah memperingatkan negara asing agar tidak mengerahkan pasukan di dekat jalur perairan tersebut. Pada September, Kementerian Luar Negerinya menyatakan negara yang menempatkan pasukan di dekatnya atau ikut serta dalam operasi militer dapat dianggap mendukung agresi. Kementerian mengeluarkan peringatan dalam bahasa Korea bahwa "pilihan berbahaya ada harganya."

Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Korea Selatan menyatakan akan berkomunikasi melalui jalur diplomatik dan militer untuk menjelaskan misi tersebut dan mencegah kesalahpahaman. Pengawasan sangat sensitif karena informasi tentang kapal dan aktivitas maritim dapat berguna untuk melindungi lalu lintas sipil sekaligus merencanakan operasi militer.

Waktu diplomatiknya juga penting. Usulan pembukaan kembali selama dua hari oleh Iran, yang disampaikan pada awal November, menawarkan pemulihan lalu lintas di Hormuz setelah langkah awal Amerika memenuhi syarat Teheran. Syarat itu mencakup mengakhiri perang, mencairkan aset Iran yang dibekukan, mencabut sanksi minyak, dan mengakhiri blokade AS terhadap pelabuhan Iran. Perundingan dapat menentukan kapan kondisi yang lebih aman, sebagaimana dibayangkan untuk pembersihan ranjau, dapat terwujud.

Anggota parlemen mempersoalkan sebutan nonkombatan

Anggota DPR Kim Joon-hyung, pemimpin fraksi Partai Rekonstruksi Korea, berpendapat bahwa perluasan misi sama saja dengan mengirim pasukan lebih dekat ke medan perang, apa pun istilah yang digunakan pemerintah. Dalam konferensi pers di Majelis Nasional, ia mengatakan:

Memperluas wilayah operasi Unit Cheonghae sama saja dengan mengerahkan pasukan. Ini bukan solusi cerdik, melainkan cara mengelabui.

Kim memperingatkan bahwa pasukan Korea Selatan dapat menghadapi pembalasan meski tidak ikut bertempur. Ia juga mempertanyakan apakah perluasan itu akan memuaskan Washington atau justru mengundang tuntutan lebih lanjut. Partai Progresif menyerukan agar usulan tersebut ditarik.

Anggota DPR Park Sung-hoon, juru bicara Partai Kekuatan Rakyat yang merupakan oposisi utama, mempertanyakan penjelasan pemerintah pada 17 Oktober:

Apakah risiko militer akan hilang hanya karena kita menghindari kata 'pengerahan'?

Partai Demokrat yang berkuasa membela usulan tersebut. Juru bicara parlementernya, Jeon Eun-soo, mengatakan wilayah yang diperluas akan tetap berada di luar Hormuz dan mengaitkan perubahan itu dengan meningkatnya pembajakan. Partai tersebut menyatakan larangan Lee untuk terlibat dalam perang tetap berlaku.

Karena itu, peninjauan parlemen akan mencakup lebih dari sekadar jumlah personel. Anggota parlemen harus menilai batas wilayah operasi, tugas pesawat, pengaturan komando, dan syarat bagi misi lanjutan apa pun. Pasukan Korea Selatan akan bertanggung jawab melindungi pelayaran di kawasan tempat pembajakan, lalu lintas komersial, dan konfrontasi militer saling bersinggungan.

Bagaimana usulan ini sampai di ambang parlemen

Pengumuman Seoul pada November menyusul perdebatan selama berminggu-minggu mengenai sejauh mana misi Cheonghae dapat diperluas. Peninjauan misi sebelumnya mempertimbangkan wilayah operasi yang lebih luas, pesawat pengawasan, dan kemungkinan penguatan lainnya menjelang berakhirnya mandat saat ini.

Pada akhir Oktober, pemerintah mempertimbangkan pengerahan pesawat patroli sembari mengesampingkan keterlibatan dalam pertempuran. Usulan terbaru menyebutkan jenis pesawat, personel tambahan, dan pembatasan geografis dengan lebih terperinci.

• 18 September 2026: Lee menolak pengerahan militer yang dapat menyeret Korea Selatan ke dalam konflik.
• 29 Oktober: Wi mengatakan dalam audit parlemen bahwa pesawat patroli termasuk opsi yang sedang dibahas.
• 30 Oktober: Wi menyebut perlindungan kapal niaga, pengiriman minyak, dan warga negara Korea Selatan sebagai alasan untuk memperkuat Cheonghae.
• 5 November: Rancangan revisi penugasan disetujui dalam rapat para wakil menteri.
• Pekan berikutnya: Peninjauan kabinet dan pengesahan presiden dijadwalkan sebelum pengajuan ke Majelis Nasional.
• 31 Desember 2026: Otorisasi saat ini berakhir.
• 31 Desember 2027: Masa mandat yang diusulkan akan berakhir jika disetujui.

Ujian konkret berikutnya adalah apakah anggota parlemen menerima misi keamanan maritim yang lebih besar dengan batas geografis yang tegas. Langkah lanjutan ke Hormuz akan memerlukan keputusan lain, yang ditentukan oleh situasi keamanan dan kesepakatan apa pun antara Washington dan Teheran.

Poin Utama

• Korea Selatan mengusulkan perluasan operasi Cheonghae ke perairan di selatan Oman, sekitar 650 kilometer dari Hormuz.
• Paket tersebut menambahkan satu pesawat P-8A, peralatan nirawak untuk pembersihan ranjau, dan 75 personel, sehingga batas jumlah personel yang diizinkan menjadi 395.
• Kementerian Pertahanan menyebut 36 insiden pembajakan yang dilaporkan tahun ini, dibandingkan 11 insiden tahun lalu.
• Pasukan akan tetap berada di bawah komando Korea Selatan, dengan pembatasan pengawasan terhadap Iran dan selat tersebut.
• Operasi di dalam Hormuz memerlukan persetujuan parlemen tersendiri dan kondisi yang aman.
• Mandat yang diusulkan akan berlaku hingga 31 Desember 2027, setelah mendapat persetujuan kabinet, presiden, dan parlemen.