Korea Selatan Pertimbangkan Pengerahan Pesawat Patroli ke Hormuz, Tegaskan Tak Akan Terlibat Tempur

Seoul pertimbangkan pesawat saat pembahasan Hormuz berlanjut

Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk mengirim pesawat patroli maritim ke Selat Hormuz, kata Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac dalam audit parlemen pada 29 Oktober 2026. Namun, ia menegaskan Korea Selatan tidak akan ikut bertempur sesuai instruksi Presiden Lee Jae Myung.

Wi mengatakan pembahasan dengan Amerika Serikat masih berlangsung, tetapi pemerintah belum memutuskan pengerahan. Pesawat merupakan salah satu dari beberapa opsi yang sedang dikaji Seoul untuk menentukan kontribusinya terhadap upaya internasional dalam mendukung kebebasan pelayaran di jalur perairan tersebut.

Pembahasan itu juga mencakup kemungkinan memperluas wilayah operasi unit angkatan laut Cheonghae ke arah Teluk Oman, dekat selat tersebut. Hal ini akan memunculkan pertanyaan tentang mandat hukum unit itu, persetujuan parlemen, serta persiapan praktis, selain persoalan politik utama: kontribusi apa yang dapat diberikan Korea Selatan tanpa terlibat dalam pertempuran.

Bagi Korea Selatan, taruhannya tidak hanya terkait kerja sama militer dengan Washington. Perekonomiannya sangat bergantung pada pasokan energi yang diangkut melalui Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam dunia. Gangguan dapat membuat pembeli kesulitan memperoleh bahan bakar meski produsen memiliki pasokan.

Iran berupaya mengendalikan pelayaran di selat itu dan menyerang kapal-kapal yang dituduhnya berlayar tanpa izin sejak Amerika Serikat dan Israel memulai perang melawan Iran pada Februari. Dalam situasi tersebut, para anggota parlemen mempertanyakan apakah misi yang disebut bertujuan melindungi pelayaran dapat menyeret pasukan Korea Selatan ke dalam konflik.

Wi mempertahankan posisi pemerintah bahwa Korea Selatan akan berkontribusi pada kebebasan pelayaran tanpa ikut bertempur atau melakukan tindakan perang. Ia juga mengatakan belum ada perkembangan baru yang berarti dalam pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Washington.

Kontribusi yang dapat diberikan pesawat patroli

Pesawat patroli maritim dirancang untuk memantau aktivitas di laut. Bergantung pada perlengkapan dan misi yang ditugaskan, pesawat ini dapat membantu menemukan kapal, mengamati pergerakan pelayaran, serta menyampaikan informasi kepada kapal atau pusat komando. Kemampuannya menjangkau wilayah luas membedakannya dari kapal angkatan laut yang mengawal satu kapal tertentu.

Wi membenarkan bahwa usulan pengerahan pesawat telah dipertimbangkan. Ia tidak mengumumkan misi yang telah disetujui. Jenis pesawat, pangkalan operasi, jumlah personel, tanggal pengerahan, dan tugas terperinci masih belum diputuskan atau belum diungkapkan.

Pilihan-pilihan tersebut akan menentukan seperti apa kontribusi Korea Selatan dalam praktiknya. Pesawat yang mengumpulkan informasi di perairan sekitar akan memiliki tanggung jawab berbeda dari kapal yang mengawal lalu lintas komersial melewati jalur yang terancam. Keduanya memerlukan instruksi yang jelas mengenai tugas serta respons terhadap bahaya.

Wi menyebut Jepang dan negara-negara lain juga mengoperasikan pesawat patroli saat menjelaskan pertimbangan Seoul atas opsi tersebut. Pesan utamanya tetap bahwa Korea Selatan sedang mengkaji kemungkinan kontribusi dan pemerintah belum mengambil keputusan.

Mengapa unit Cheonghae menjadi bagian dari pembahasan

Kementerian Pertahanan Nasional sedang mengkaji perluasan jangkauan operasional unit Cheonghae dari Teluk Aden, lepas pantai Somalia, hingga Teluk Oman. Kajian tersebut juga mencakup penambahan pesawat patroli maritim dan kemampuan lainnya.

Cheonghae, yang secara resmi bernama Satuan Tugas Pengawal Laut Somalia, dibentuk pada Maret 2009. Unit ini menjalankan operasi antipembajakan, mengawal kapal, mendukung pelayaran yang aman, dan melindungi warga Korea Selatan di luar negeri. Tugas yang telah dijalankan menjadikan unit tersebut kekuatan maritim yang sudah tersedia untuk dipertimbangkan Seoul dalam mengkaji opsi di dekat Hormuz.

Teluk Aden dan Teluk Oman merupakan wilayah operasi yang berbeda. Memperluas jangkauan unit ke arah Hormuz akan memerlukan keputusan mengenai wilayah operasinya dan tindakan yang diizinkan di sana. Kementerian sedang mengkaji perubahan tersebut sebelum mengajukan persetujuan parlemen untuk memperpanjang pengerahan unit.

Para anggota parlemen mengkhawatirkan perluasan peran Cheonghae atau pengiriman pesawat dapat menyeret Korea Selatan ke dalam konflik, meski kebijakannya menolak keterlibatan dalam pertempuran. Karena itu, rumusan misi dan instruksi bagi personel menjadi inti pembahasan.

Parlemen memiliki peran konstitusional

Pasal 60 Ayat 2 Konstitusi Korea Selatan memberi Majelis Nasional hak untuk menyetujui pengiriman angkatan bersenjata ke luar negeri. Karena itu, presiden tidak dapat memutuskan pengerahan pasukan ke luar negeri seorang diri; pada prinsipnya, pemerintah harus memperoleh persetujuan parlemen terlebih dahulu.

Mosi pengerahan Cheonghae yang disetujui tahun sebelumnya menetapkan Teluk Aden sebagai wilayah operasinya. Mosi itu juga memuat ketentuan kontingensi yang memungkinkan penambahan wilayah perairan untuk kegiatan melindungi warga Korea Selatan.

Ketentuan tersebut memberi pemerintah ruang untuk merespons keadaan darurat. Perluasan terencana ke arah Teluk Oman mengharuskan pemerintah menangani perubahan wilayah geografis dalam mosi perpanjangan pengerahan dan meminta persetujuan Majelis, sehingga misi yang lebih luas memiliki dasar hukum yang jelas.

Pembedaan ini penting bagi personel yang dikirim ke luar negeri. Mandat pengerahan menetapkan batas tugas mereka: wilayah operasi, tujuan keberadaan mereka, serta pasukan yang ditugaskan untuk menjalankan misi. Pengawasan parlemen juga memberi anggota parlemen kesempatan untuk menelaah biaya dan risiko bahaya sebelum menyetujui usulan.

Proses pengajuan hingga pengerahan

Proses persetujuan di Korea Selatan dimulai dengan kajian kebijakan pemerintah, dilanjutkan pembahasan kabinet, persetujuan presiden, persetujuan Majelis Nasional, lalu persiapan pengerahan. Karena itu, pembahasan antara Seoul dan Washington hanyalah salah satu bagian dari proses dalam negeri yang lebih panjang.

Kementerian pertahanan menghimpun pandangan dari Kepala Staf Gabungan, angkatan bersenjata, dan lembaga lain, termasuk kementerian luar negeri. Perencana militer mengkaji pasukan yang diusulkan, konsep operasinya, personel dan perlengkapan yang tersedia, pasokan, serta anggaran. Tim survei pemerintah dapat menilai kondisi di lokasi yang mungkin menjadi tempat pengerahan dan melaporkannya kepada Dewan Keamanan Nasional.

Untuk misi di luar operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, kementerian pertahanan menyiapkan mosi pengerahan. Setelah dibahas kabinet dan disetujui presiden, usulan itu diajukan ke Komite Pertahanan Nasional Majelis Nasional, lalu dilanjutkan dengan pemungutan suara pleno.

Setelah persetujuan diperoleh, persiapan terperinci dilakukan. Kepala Staf Gabungan dapat mengirim personel koordinasi untuk mengatur kebutuhan setempat dan kerja sama dengan pasukan lain. Angkatan bersenjata harus menyusun pelatihan, sementara pesawat atau kapal memerlukan rencana pemeliharaan, pasokan, dan perjalanan ke wilayah operasi.

Korea Selatan telah memiliki pengalaman menjalankan beberapa jenis misi di luar negeri. Selain Cheonghae, pengerahannya mencakup unit Akh di Uni Emirat Arab serta unit Dongmyeong dan Hanbit yang bertugas dalam operasi penjaga perdamaian PBB di Lebanon dan Sudan Selatan.

Keamanan energi menghubungkan Teluk dengan Korea Selatan

Ketergantungan Korea Selatan pada energi yang melewati Hormuz menjelaskan mengapa perdebatan pengerahan memiliki dampak ekonomi langsung. Melindungi pelayaran berarti menjaga pergerakan kargo yang membantu kilang, sistem transportasi, dan dunia usaha tetap beroperasi.

Seoul juga berupaya mengatur pasokan di luar ranah militer. Hingga 16 April, Korea Selatan telah memperoleh komitmen pasokan 273 juta barel minyak mentah dan 2,1 juta ton nafta sampai akhir 2026. Nafta merupakan produk minyak yang digunakan sebagai bahan baku untuk bahan kimia dan plastik.

Produsen Teluk mulai membahas peningkatan pemanfaatan fasilitas Korea selama upaya penyimpanan pada April, dengan mencari tempat untuk menyimpan minyak mentah di luar jalur pelayaran yang terganggu. Dalam program penyimpanan bersama internasional Korea Selatan, produsen asing tetap memiliki minyak yang disimpan di fasilitas Korea, sementara Seoul menerima pendapatan sewa dan hak istimewa untuk membeli minyak saat terjadi keadaan darurat.

Korea Selatan juga sedang mengkaji peningkatan kapasitas penyimpanan minyak dari sekitar 140 juta barel menjadi 160 juta barel. Penambahan 20 juta barel itu setara dengan sekitar 14 persen dari kapasitas yang disebutkan. Komitmen pasokan 273 juta barel mencakup pengiriman sepanjang tahun, sedangkan angka kapasitas penyimpanan menunjukkan jumlah minyak yang dapat ditampung fasilitas pada satu waktu.

Penyimpanan dan keamanan maritim menangani bagian yang berbeda dari persoalan pasokan. Minyak yang disimpan di Korea sudah berada di luar jalur yang terganggu dan lebih dekat dengan konsumen. Pelayaran yang lebih aman akan membantu kargo berikutnya mencapai tujuan. Pertimbangan Seoul untuk berperan di Hormuz berjalan beriringan dengan upaya mengamankan pasokan melalui perjanjian komersial dan cadangan.

Bagaimana situasi berkembang hingga saat ini

Pembahasan pada Oktober ini berlangsung setelah berbulan-bulan konflik dan upaya melindungi pasokan energi. Perkembangan utama menunjukkan rangkaian dari gangguan di selat hingga pengaturan penyimpanan dan pertimbangan kontribusi militer:

• Februari 2026: Amerika Serikat dan Israel memulai perang melawan Iran. Iran kemudian berupaya mengendalikan pelayaran di Hormuz dan menyerang kapal-kapal yang dituduhnya berlayar tanpa izin.
• 16 April 2026: Respons energi Korea Selatan mencakup komitmen pasokan hingga akhir tahun dan pembahasan dengan produsen Teluk untuk menyimpan lebih banyak minyak mentah di fasilitas Korea.
• 29 Oktober 2026: Wi mengatakan dalam audit parlemen bahwa Seoul sedang mempertimbangkan sejumlah opsi terkait Hormuz, termasuk pesawat patroli maritim, sembari mempertahankan kebijakan untuk tidak ikut bertempur.

Pernyataan Wi menunjukkan pemerintah masih berada pada tahap pertimbangan. Tugas praktisnya adalah merumuskan kontribusi yang mendukung pelayaran, sesuai dengan instruksi presiden, dan dapat memperoleh persetujuan dalam negeri yang diperlukan.

Poin Utama

• Korea Selatan sedang mempertimbangkan pesawat patroli maritim untuk kemungkinan misi di Hormuz, tetapi belum menyetujui pengerahan.
• Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac mengatakan pembicaraan dengan Washington berlanjut dan keterlibatan dalam pertempuran dikesampingkan.
• Kementerian pertahanan sedang mengkaji perluasan wilayah operasi Cheonghae ke arah Teluk Oman serta penambahan kemampuan.
• Konstitusi memberi Majelis Nasional wewenang untuk menyetujui pengerahan pasukan ke luar negeri.
• Ketergantungan pada energi menjadikan keamanan pelayaran di Hormuz perhatian langsung bagi perekonomian Korea Selatan.
• Seoul juga mengupayakan komitmen pasokan dan perluasan pengaturan penyimpanan untuk mengurangi dampak gangguan pelayaran.