Jepang Pertimbangkan Rencana Pertahanan ¥70–80 Triliun, Pendanaan dan Biaya Peralatan Jadi Sorotan

Anggaran militer lebih besar, tagihan yang harus dijelaskan pun membengkak

Pemerintah Jepang dan koalisi penguasa sedang mempertimbangkan belanja pertahanan sebesar ¥70 triliun hingga ¥80 triliun selama lima tahun mulai April 2027. Kenaikan tajam ini akan mencakup pembelian baru, biaya peralatan yang meningkat, serta perdebatan politik tentang siapa yang akan menanggung biayanya.

Total yang diusulkan, setara dengan sekitar $457 miliar hingga $508 miliar, dibandingkan dengan sekitar ¥43 triliun dalam program saat ini yang dimulai pada tahun fiskal 2023. Perdana Menteri Sanae Takaichi mendorong penguatan kemampuan militer Jepang, sementara pemerintah bersiap merevisi tiga dokumen keamanan utamanya menjelang akhir tahun.

Dua orang yang mengetahui pembahasan tersebut menyebut kisaran belanja itu. Salah satunya mengatakan jumlah akhir mungkin berada di bagian tengah hingga atas kisaran ¥70 triliun, sembari mempertanyakan apakah angka tersebut cukup memenuhi kebutuhan Jepang mengingat situasi keamanan di Asia Timur. Kementerian Pertahanan menolak berkomentar.

Besaran anggaran, komposisi peralatan, dan pengaturannya tetap dibahas pemerintah bersama mitra koalisinya. Perdebatan ini juga mencakup tekanan Amerika Serikat agar belanja ditingkatkan, penolakan dunia usaha terhadap kemungkinan kenaikan pajak perusahaan, serta sorotan terhadap peralatan mahal yang sudah dipesan.

Apa arti ¥70 triliun hingga ¥80 triliun?

Kisaran yang diusulkan akan menambah ¥27 triliun hingga ¥37 triliun pada alokasi lima tahun saat ini. Dibandingkan dengan ¥43 triliun, angka itu berarti kenaikan sekitar 63% hingga 86%. Batas atasnya mendekati dua kali lipat program yang ada.

Jika dibagi rata selama lima tahun, usulan tersebut akan rata-rata mencapai ¥14 triliun hingga ¥16 triliun per tahun, dibandingkan alokasi saat ini sebesar ¥8,6 triliun. Anggaran tahunan sebenarnya akan bergantung pada jadwal pengiriman, kontrak, dan keputusan pemerintah, bukan pembagian yang sama rata.

Program Jepang saat ini merupakan perluasan besar. Saat pemerintah menetapkannya pada akhir 2022, rencana belanja dinaikkan dari semula ¥27,5 triliun menjadi sekitar ¥43 triliun. Dengan demikian, pembahasan terbaru akan menambahkan kenaikan besar lainnya di atas anggaran yang sudah diperluas.

Rentang waktunya juga penting. Program saat ini berlangsung hingga tahun fiskal 2027, yang berakhir pada Maret 2028, sedangkan periode yang diusulkan dimulai pada April 2027. Kedua periode itu bertumpang tindih selama satu tahun fiskal, sehingga kerangka belanja berikutnya dimulai pada tahun terakhir program yang ada.

Drone, rudal, dan biaya akibat yen yang melemah

Pembelian drone dalam jumlah besar termasuk salah satu kemungkinan penggunaan dana baru tersebut, menurut salah satu orang yang mengetahui pembahasan itu. Tidak disebutkan jumlah maupun model drone tertentu.

Drone adalah pesawat yang dioperasikan tanpa awak di dalamnya. Bergantung pada desainnya, drone dapat mengumpulkan informasi, mengawasi suatu wilayah, atau membawa senjata. Pembelian dalam jumlah besar akan menambah jenis peralatan yang berbeda ke dalam program yang selama ini banyak berfokus pada rudal, amunisi, dan suku cadang.

Pembangunan kekuatan saat ini mencakup rudal dengan jangkauan yang cukup untuk mendukung kemampuan serangan balasan. Sederhananya, kemampuan ini berarti dapat menyerang sasaran militer lawan sebagai respons terhadap serangan, bukan hanya mengandalkan senjata untuk mencegat ancaman yang datang.

Salah satu alasan lain membengkaknya anggaran yang diusulkan adalah yen yang melemah, kata salah seorang narasumber. Jika harga peralatan ditetapkan dalam mata uang asing, Jepang membutuhkan lebih banyak yen untuk membayar harga yang sama dalam mata uang tersebut. Karena itu, sebagian alokasi yen yang lebih besar dapat terserap oleh kenaikan biaya pengadaan.

Amunisi dan suku cadang tetap menjadi prioritas praktis dalam program yang ada. Kapal, pesawat, dan sistem rudal memerlukan pasokan serta perawatan agar tetap dapat digunakan. Karena itu, perdebatan belanja mencakup pembelian senjata baru sekaligus menjaga kesiapan peralatan yang sudah digunakan.

Mengapa tuntutan Washington sebesar 3,5% penting

Pejabat Amerika Serikat mendesak Jepang membelanjakan 3,5% produk domestik bruto untuk pertahanan. Dalam pertemuan pejabat pertahanan Jepang dan Amerika di Washington pada awal Oktober, pihak Amerika menyebut porsi tersebut sebagai standar internasional yang diharapkan dari negara-negara sekutu.

Produk domestik bruto, atau PDB, mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian. Menyatakan belanja pertahanan sebagai persentase PDB memungkinkan pemerintah membandingkan anggaran militer dengan ukuran perekonomian masing-masing, meskipun nilai belanja akhirnya berubah seiring pertumbuhan atau penyusutan ekonomi.

Menurut perkiraan yang dikutip dalam perdebatan di Jepang, belanja sebesar 3,5% bagi Jepang berarti lebih dari ¥20 triliun per tahun. Dalam lima tahun, tingkat belanja tahunan itu akan melampaui ¥100 triliun, dibandingkan dengan ¥70 triliun hingga ¥80 triliun yang kini dibahas. Perbandingan ini menggunakan jumlah tahunan yang tetap; perubahan PDB pada masa depan akan memengaruhi angka sebenarnya.

Pemerintahan Takaichi cenderung tidak menetapkan 3,5% sebagai target eksplisit untuk lima tahun mendatang dalam dokumen keamanan yang direvisi, karena kendala fiskal. Opsi lain yang sedang dipertimbangkan adalah menerapkan target itu pada waktu yang lebih jauh.

Pejabat juga mempertimbangkan kategori belanja keamanan yang lebih luas, yang dapat mencakup keamanan ekonomi dan kecerdasan buatan. Keamanan ekonomi mencakup upaya melindungi pasokan, teknologi, dan industri penting dari gangguan. Memasukkan belanja tersebut akan memperluas kegiatan yang dihitung sebagai bagian dari total belanja keamanan.

Bagaimana Jepang melampaui pembatasan belanja lama

Selama bertahun-tahun, belanja pertahanan Jepang berada di sekitar 1% dari perekonomian. Peralihan ke target 2% dalam dokumen keamanan 2022 menandai perubahan besar dari kebijakan tersebut, dengan tahun fiskal 2027 ditetapkan sebagai tahun pencapaian target.

Pembatasan sebelumnya mencerminkan pilihan terkait kebijakan militer dan belanja publik. Pemerintahan silih berganti berupaya membatasi beban terhadap perekonomian dan program sosial, sambil menanggapi permintaan Amerika agar Jepang berkontribusi lebih besar untuk pertahanan.

Beberapa keputusan menjelaskan perkembangan perdebatan saat ini:

• 1976: Pemerintahan Perdana Menteri Takeo Miki menetapkan keputusan kabinet yang membatasi belanja pertahanan hingga 1% produk nasional bruto, ukuran ekonomi yang serupa dengan PDB.
• Sekitar satu dekade kemudian: Pemerintahan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone menghapus batas resmi tersebut, meskipun pemerintahan setelahnya tetap mempertimbangkan patokan 1%.
• 2020: Jepang membatalkan rencana untuk mengerahkan sistem pencegat rudal berbasis darat Aegis Ashore.
• 2022: Pemerintah menetapkan dokumen keamanan saat ini, mengalokasikan sekitar ¥43 triliun untuk tahun fiskal 2023 hingga tahun fiskal 2027 dan menetapkan target belanja sebesar 2%.
• April 2027: Program senilai ¥70 triliun hingga ¥80 triliun yang diusulkan akan dimulai.

Dakio Sakata, kepala badan pertahanan saat batas tersebut ditetapkan pada 1976, menjelaskan bahwa tujuannya adalah menghindari ancaman terhadap negara lain dan melindungi prioritas sipil, termasuk kesejahteraan sosial. Tuntutan yang saling bersaing itu tetap menjadi bagian dari perdebatan mengenai besaran belanja Jepang.

Dua kapal membuat pilihan peralatan jadi sorotan

Dua kapal yang dilengkapi sistem pertahanan rudal Aegis menggambarkan mengapa perdebatan ini tak hanya menyangkut angka utama anggaran. Perkiraan biaya gabungan keduanya, dari tahap perencanaan awal hingga pengoperasian, perbaikan, dan akhirnya penonaktifan, mencapai sekitar ¥2 triliun.

Jepang memutuskan untuk mengadakan kapal-kapal tersebut setelah membatalkan Aegis Ashore pada 2020. Aegis memadukan radar, pelacakan, dan sistem senjata untuk mendeteksi ancaman serta mendukung pencegatan. Pemindahan misi ke kapal menimbulkan kebutuhan belanja yang berlanjut jauh setelah pembangunan selesai.

Perkiraan ¥2 triliun mencakup seluruh masa pakai kapal. Angka itu mencakup pengeluaran selama bertahun-tahun, sehingga biaya operasional dan perawatan menjadi pertimbangan utama dalam menilai pengadaan tersebut.

Sorotan terhadap program saat ini juga mempertanyakan apakah peralatan konvensional yang mahal akan tetap berguna seiring perkembangan teknologi militer. Isu tersebut berkaitan dengan rencana pembelian drone: pemerintah harus memilih pembagian dana antara platform besar, teknologi baru, serta pasokan yang dibutuhkan untuk menunjang keduanya.

Bagi pembayar pajak, persoalan konkretnya adalah apa yang akan dibeli dengan tambahan dana tersebut. Total belanja menunjukkan skala komitmen, sedangkan pilihan peralatan, jadwal pengiriman, dan biaya operasional berkelanjutan menentukan kemampuan yang akan diperoleh Jepang.

Siapa yang akan menanggung kenaikan belanja?

Kenaikan pajak perusahaan muncul sebagai salah satu kemungkinan sumber pendanaan dan menuai penolakan dari dunia usaha. Dengan perkiraan kenaikan belanja pertahanan tahunan hingga triliunan yen, pejabat keuangan mendorong adanya pemasukan yang dapat dipertahankan dari tahun ke tahun.

Rapat dewan penasihat pemerintah pada 27 Oktober juga mengangkat perlunya pendanaan yang stabil sebagai bagian dari revisi dokumen keamanan. Pertimbangan fiskalnya sederhana: kebutuhan berulang seperti personel, perawatan, dan lainnya memerlukan pembayaran berkelanjutan, bahkan setelah pembelian awal peralatan selesai.

Pajak perusahaan akan membebankan sebagian biaya itu pada laba perusahaan. Penolakan dunia usaha membuat keputusan pendanaan sulit secara politis, sementara pemerintah harus menyelaraskan rencana militernya dengan kebutuhan lain atas dana publik.

Dalam rapat dewan penasihat pada 27 September, para peserta mendukung penguatan pertahanan sembari meminta perhatian terhadap kesehatan fiskal, kepercayaan pasar internasional terhadap Jepang, dan penjelasan yang cermat kepada masyarakat. Kepercayaan pasar penting karena pemerintah bergantung pada investor untuk membeli surat utangnya dan membantu membiayai belanja publik.

Takaichi harus mengubah ambisi menjadi kesepakatan

Rencana pertahanan Takaichi membutuhkan kesepakatan di dalam kubu pemerintah, serta keputusan mengenai pendapatan dan pengadaan. Salah satu orang yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan angka belanja final masih diperdebatkan antara pemerintah dan mitra koalisinya.

Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah peralihan politik yang sulit. Pada Oktober 2025, ia menghadapi krisis koalisi setelah Komeito menarik diri, yang mengakhiri kemitraan Partai Demokrat Liberal selama 26 tahun dan mempersulit jalannya dari pemimpin partai menjadi perdana menteri.

Negosiasi anggaran saat ini menghadapkan partai-partai penguasa pada keputusan besar lainnya. Dukungan terhadap penguatan pertahanan harus diterjemahkan menjadi kesepakatan mengenai jumlah belanja, pengadaan, dan beban keuangan.

Pemerintahan juga mengatur cara target numerik dicantumkan dalam kebijakan ekonomi. Keputusan kabinet pada Juli tentang kebijakan ekonomi dan fiskal menempatkan rujukan pada NATO dan tolok ukur belanja lainnya dalam catatan kaki, alih-alih menetapkan target numerik pada teks utama. Seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan tujuannya adalah menurunkan ekspektasi Amerika.

Keputusan yang akan membentuk rencana akhir

Revisi tiga dokumen keamanan Jepang menjelang akhir tahun menjadi titik keputusan besar berikutnya. Salah satu dokumen tersebut, Program Pembangunan Pertahanan, menetapkan total rencana belanja selama lima tahun.

Pemerintah mempertimbangkan tiga pilihan yang saling berkaitan: berapa besar komitmen belanja, kemampuan apa yang akan dibeli, dan bagaimana menyediakan pemasukan berkelanjutan. Kisaran ¥70 triliun hingga ¥80 triliun yang diusulkan memberi gambaran skala negosiasi, sementara rencana pembelian drone, biaya kapal Aegis, dan perdebatan pajak perusahaan menunjukkan pokok-pokok pertimbangannya.

Komitmen belanja Jepang pada akhirnya juga harus memperhitungkan nilai tukar dan biaya peralatan. Bagi rumah tangga dan perusahaan, keputusan pendanaan akan menentukan bagaimana program militer yang diperluas berbagi anggaran publik dengan prioritas lainnya.

Poin-Poin Utama

• Jepang mempertimbangkan belanja pertahanan sebesar ¥70 triliun hingga ¥80 triliun selama lima tahun mulai April 2027.
• Kisaran tersebut sekitar 63% hingga 86% lebih tinggi daripada program saat ini yang bernilai ¥43 triliun.
• Pembelian drone dalam jumlah besar sedang dipertimbangkan, sementara yen yang melemah meningkatkan biaya pengadaan.
• Washington mendesak Jepang membelanjakan 3,5% PDB untuk pertahanan, yang diperkirakan mencapai lebih dari ¥20 triliun per tahun.
• Kemungkinan kenaikan pajak perusahaan ditentang dunia usaha, sementara pejabat mencari pemasukan yang stabil.
• Total belanja dan pilihan pendanaan sedang dibahas menjelang revisi dokumen keamanan pada akhir tahun.