Sidang Pemakzulan Sara Duterte Bisa Berakhir pada Desember karena Jadwal Pembelaan dan Aturan Pemungutan Suara Belum Pasti

Putusan November bergantung pada berapa banyak waktu yang dibutuhkan pihak pembelaan

Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dijadwalkan dilanjutkan pada 9 November 2026, dengan delapan hari sidang tercantum untuk bulan itu dan hanya satu dakwaan tersisa: dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Jaksa utama dari DPR, Gerville Luistro, mengatakan sidang bisa selesai pada November jika pihak pembelaan menuntaskan penyampaian buktinya dalam 10 hari sidang penuh. Namun, Presiden Senat Sherwin Gatchalian memperkirakan prosesnya akan berlanjut hingga Desember.

Jadwal tersebut berdampak lebih luas daripada sekadar proses di pengadilan. Para senator juga harus membahas usulan anggaran nasional 2027, sementara gugatan yang masih menunggu keputusan Mahkamah Agung dapat menentukan apakah pemakzulan memerlukan 14 suara berdasarkan perhitungan pengadilan pemakzulan saat ini atau 16 suara berdasarkan seluruh keanggotaan Senat.

Duterte menyangkal telah melakukan pelanggaran. Jaksa telah menuntaskan pemaparan mereka, dan pihak pembela dijadwalkan menjawab tuduhan keuangan yang melibatkan wakil presiden dan suaminya, pengacara Manases Carpio. Pengadilan belum menjatuhkan putusan.

Luistro berharap prosesnya selesai sebelum Natal, tetapi permintaan akhir pihak pembela terkait waktu sidang dan kalender pengadilan pada Desember belum ditetapkan. Para senator yang bertindak sebagai hakim juga memerlukan waktu untuk memeriksa seluruh berkas perkara sebelum memutuskan kasus tersebut.

Delapan hari, 10 hari atau jatah awal 30 hari?

Luistro awalnya mengatakan pihak pembela diperkirakan akan meminta 10 hari sidang penuh untuk membahas pasal yang tersisa. Ia kemudian mengatakan mendapat informasi bahwa pengacara Duterte meminta delapan hari, seraya menegaskan bahwa informasi tersebut masih perlu diverifikasi. Gatchalian mengatakan ia tidak memiliki informasi yang mengonfirmasi adanya kesepakatan untuk delapan hari.

Pihak pembela awalnya meminta 30 hari sidang untuk menanggapi keempat pasal pemakzulan. Jaksa berpendapat bahwa pencabutan tiga pasal seharusnya mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memberikan tanggapan. Meski demikian, juru bicara sidang DPR Robert Ace Barbers mengatakan pihak pembela bisa meminta untuk menggunakan jatah waktu awalnya, bergantung pada izin pengadilan.

Luistro, jaksa utama sekaligus wakil rakyat dari Batangas, menjelaskan mengapa ia memperkirakan pemaparan pihak pembela akan lebih singkat:

Awalnya pihak pembela meminta 30 hari sidang untuk menyampaikan bukti mereka, tetapi 30 hari itu diperuntukkan bagi empat Pasal Pemakzulan. Kita harus mempertimbangkan bahwa jaksa telah mencabut tiga pasal, dan hal itu disetujui Pengadilan Pemakzulan, sehingga hanya satu dakwaan yang tersisa,

Kalender November mencantumkan sidang pada 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, dan 23 November. Delapan tanggal itu cukup untuk pemaparan selama delapan hari sidang. Pemaparan selama 10 hari penuh akan membutuhkan hari sidang tambahan di luar yang tercantum. Apa pun jadwalnya, pengadilan tetap harus mempertimbangkan bukti dan menjatuhkan putusan.

Mengapa kasus ini kini berpusat pada kekayaan

Pada 13 Oktober, pengadilan pemakzulan Senat menerima pencabutan tiga pasal, sehingga tersisa Pasal II, yang menyangkut dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, pengungkapan aset yang tidak lengkap, dan transaksi keuangan yang mencurigakan. Pasal-pasal yang dicabut berkaitan dengan dana rahasia, penyuapan pejabat Departemen Pendidikan, serta ancaman berat terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan pihak lainnya.

Jaksa mengatakan penyempitan perkara akan mempersingkat proses dan berpendapat bahwa Pasal II saja sudah dapat menjadi dasar pemakzulan. Dakwaan yang tersisa berfokus pada apakah Duterte mengungkapkan aset dan kepentingan bisnisnya dengan benar, serta apakah catatan keuangan dapat menjelaskan kekayaan yang dikaitkan dengannya dan Carpio.

Pengacara utama pihak pembela, Sheila Sison, sebelumnya menyampaikan keberatan bahwa pencabutan tuduhan setelah kesaksian disampaikan di hadapan publik, tetapi sebelum pihak pembela memaparkan bukti, membuat tuduhan yang merugikan terungkap tanpa kesempatan setara untuk menanggapinya di pengadilan. Pejabat ketua sidang Francis Escudero memutuskan bahwa para senator tidak akan menjatuhkan putusan bersalah ataupun membebaskan Duterte atas pasal-pasal yang dicabut.

Pasal mengenai dana rahasia dan ancaman dicabut dengan prasangka hukum, yang berarti putusan Escudero melarang pengajuan kembali pasal-pasal tersebut terhadap Duterte selama masa jabatan yang sama dan Kongres ke-20. Pasal penyuapan dicabut tanpa prasangka hukum karena jaksa belum menyampaikan bukti terkait pasal itu, sehingga proses hukum di kemudian hari masih dimungkinkan.

Tuduhan dalam bukti keuangan

Alexander Cabrera, saksi terakhir jaksa sekaligus pakar akuntansi forensik, mengidentifikasi dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan senilai P817,87 juta yang melibatkan Duterte dan Carpio pada 2022 hingga 2025. Cabrera adalah ketua emeritus Isla Lipana & Co., firma anggota PwC di Filipina.

Pemeriksaannya mengacu pada catatan bank, surat pemberitahuan pajak penghasilan, polis asuransi, dokumen perusahaan, serta Laporan Aset, Kewajiban dan Kekayaan Bersih Duterte, yang umum disebut SALN. SALN mencatat aset, utang, dan kekayaan bersih seorang pejabat. Kekayaan bersih adalah nilai yang tersisa setelah utang dikurangi dari aset.

Cabrera juga memaparkan perhitungan yang lebih luas, yang bisa mencapai P1,5 miliar sebelum dikurangi kewajiban yang berlaku. Angka P817,87 juta dan perhitungan yang lebih besar itu menggunakan cakupan serta penyesuaian yang berbeda. Menjelaskan aset, transaksi, dan utang mana yang harus diperhitungkan akan menjadi bagian penting dari tanggapan pihak pembela.

Jaksa mengatakan catatan tersebut menunjukkan kesenjangan antara aset yang dilaporkan dan saldo bank, pendapatan yang dilaporkan dan uang yang masuk ke rekening, serta kepentingan bisnis dan pengungkapannya. Bukti yang mereka ajukan mencakup materi dari Dewan Anti-Pencucian Uang, Biro Pendapatan Dalam Negeri, Komisi Sekuritas dan Bursa, serta sejumlah bank.

Analisis Cabrera juga memeriksa investasi di GenCorp Industries Inc., yang mengoperasikan lima gerai Jollibee. Pemaparan pihak pembela memberi kesempatan kepada pengacara Duterte untuk menjelaskan kepemilikan, pendanaan, dan pengungkapan kepentingan bisnis yang teridentifikasi dalam perkara jaksa.

Apakah Duterte akan bersaksi secara langsung?

Duterte belum memastikan apakah ia akan bersaksi secara langsung saat pihak pembela mulai memaparkan bukti. Wakil Ketua DPR Janette Garin, wakil rakyat dari Iloilo, mendesaknya untuk hadir dan menjawab tuduhan keuangan tersebut. Ia mengatakan kegagalan untuk menanggapi tuduhan itu dapat membantu jaksa meraih 16 suara untuk memakzulkannya.

Pernyataan Garin merupakan penilaian politik, bukan penghitungan resmi jumlah senator hakim yang telah berkomitmen. Rujukannya pada 16 suara juga muncul ketika ambang batas hukum untuk pemakzulan tengah digugat di Mahkamah Agung.

Survei Social Weather Stations yang dilakukan pada 21 hingga 27 September menemukan bahwa 78% warga dewasa Filipina menganggap kesaksian langsung Duterte penting, sementara 15% tidak berpendapat demikian. Selisih antara kedua posisi itu mencapai 63 poin persentase.

Tugas pihak pembela bukan hanya memutuskan apakah Duterte akan bersaksi. Pengacaranya harus menentukan saksi dan dokumen mana yang akan diajukan untuk menanggapi perkara keuangan dari pihak jaksa. Gatchalian mengatakan Senat harus mendengarkan bukti tersebut sebelum membahas hasil perkara.

Mengapa ambang batas pemakzulan diperdebatkan

Pada 23 September, pengadilan pemakzulan memberikan suara 13 banding 1 untuk mengubah cara menghitung mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk pemakzulan. Berdasarkan pendekatan yang direvisi, perhitungan bergantung pada senator yang secara hukum dan faktual dapat berpartisipasi saat putusan disampaikan.

Jika empat senator dianggap tidak dapat berpartisipasi, jumlah dasar pemungutan suara menjadi 20, sehingga diperlukan 14 suara untuk mencapai setidaknya dua pertiga. Perhitungan berdasarkan seluruh 24 kursi Senat membutuhkan 16 suara. Jumlah yang digunakan pengadilan saat ini dapat berubah jika jumlah anggota yang memenuhi syarat berubah sebelum putusan dijatuhkan.

Senator Robin Padilla dan Christopher "Bong" Go, bersama para pejabat PDP-Laban dan pemohon lainnya, berpendapat bahwa Pasal XI, Bagian 3(6) Konstitusi mengharuskan dua pertiga dari seluruh anggota Senat. Pengadilan pemakzulan berpendapat bahwa putusannya tetap mempertahankan syarat dua pertiga sekaligus menetapkan senator hakim mana yang dihitung dalam jumlah tersebut.

Mahkamah Agung, yang bersidang sebagai majelis penuh, mengeluarkan resolusi tertanggal 14 Oktober 2026, yang memerintahkan pengadilan pemakzulan Senat dan DPR untuk menyampaikan tanggapan dalam waktu lima hari setelah menerima pemberitahuan. Tenggat tersebut tidak dapat diperpanjang.

Petisi itu juga meminta perintah untuk sementara menghalangi penerapan aturan yang direvisi atau memberlakukan kembali ketentuan sebelumnya selama gugatan berlangsung. Belum ada putusan akhir atau perintah penangguhan yang diumumkan. Gatchalian mengatakan sidang akan berlanjut berdasarkan aturan yang direvisi kecuali Mahkamah Agung turun tangan.

Anggaran menjadi kendala lain dalam penjadwalan

Gatchalian memperkirakan pemaparan pihak pembela dan pembahasan usulan anggaran 2027 akan membuat sidang berlanjut hingga Desember. Ia sedang mengoordinasikan kalender Senat dengan Ketua Komite Keuangan, Senator JV Ejercito.

Berdasarkan kesepakatan sementara, Senat akan lebih dulu memprioritaskan sidang pemakzulan, menundanya selama sekitar satu hingga dua minggu untuk pembahasan anggaran di sidang pleno, lalu melanjutkan perkara jika pihak pembela belum selesai. Pembahasan pleno adalah tahap ketika seluruh anggota majelis mempertimbangkan usulan belanja.

Tanggal berakhirnya pemaparan jaksa disebut berbeda: menurut Luistro, pemaparan bukti utama mereka berakhir pada 12 Oktober, sedangkan menurut Gatchalian, jaksa menyatakan kasusnya selesai pada 15 Oktober. Keduanya menyebut giliran berikutnya berada di pihak pembela pada 9 November.

Gatchalian berharap perkara selesai sebelum akhir 2026, dengan alasan ketidakpastian politik dan dampaknya terhadap investasi bisnis. Ia tidak berjanji bahwa putusan akan keluar pada Desember, karena waktunya bergantung pada saksi dan kesaksian pihak pembela.

Tanggal-tanggal yang menentukan tahap berikutnya

Kalender sidang dan proses di Mahkamah Agung kini berjalan beriringan dengan pembahasan anggaran Senat. Tanggal-tanggal utama adalah:

• 21 hingga 27 September 2026: Social Weather Stations mengadakan survei mengenai apakah Duterte seharusnya bersaksi secara langsung.
• 23 September: Pengadilan pemakzulan memberikan suara 13 banding 1 untuk merevisi perhitungan ambang batas pemakzulan.
• 13 Oktober: Pengadilan menerima pencabutan tiga pasal pemakzulan, sehingga tersisa Pasal II.
• 14 Oktober: Mahkamah Agung memerintahkan penyampaian tanggapan atas gugatan aturan pemungutan suara dalam waktu lima hari setelah pemberitahuan diterima.
• 9 hingga 13, 19, 20, dan 23 November: Tanggal sidang yang tercantum untuk tahap pembelaan.
• Awal November: Pengadilan diperkirakan membahas jadwal Desember dengan mempertimbangkan permintaan pihak pembela.

Rangkaian ini membuat beberapa keputusan terkonsentrasi pada saat sidang dilanjutkan: berapa banyak waktu yang diberikan kepada pihak pembela, kapan para senator menghentikan sidang untuk membahas anggaran, dan apakah diperlukan tambahan hari sidang.

Pemberhentian, larangan menjabat, dan suksesi

Luistro berpendapat bahwa pemakzulan harus diikuti pemberhentian dari jabatan dan larangan memegang jabatan publik pada masa mendatang. Ia mendasarkan pendapat itu pada Pasal XI, Bagian 3(7) Konstitusi 1987, yang membatasi putusan pemakzulan pada pemberhentian dan larangan memegang jabatan di bawah Republik Filipina.

Jaksa menafsirkan penggunaan kata "dan" dalam ketentuan tersebut sebagai kewajiban untuk menjatuhkan kedua sanksi. Ia menolak spekulasi yang belum terverifikasi tentang kompromi yang memungkinkan Duterte tetap memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu mendatang jika dimakzulkan. Tidak ada kesepakatan semacam itu yang diumumkan.

Escudero, pejabat ketua pengadilan pemakzulan, mengatakan ia akan menolak tawaran menjadi wakil presiden jika Duterte diberhentikan karena ia ikut memutus perkara tersebut:

Saya sudah mengatakan itu sebelumnya. Saya tidak akan menerimanya dengan alasan sederhana: konflik kepentingan. Kami yang memutuskan perkara itu, jadi rasanya tidak pantas,

Gatchalian menolak membahas suksesi selama perkara belum diputus. Tugas terdekat pengadilan adalah mendengarkan pihak pembela, meninjau seluruh berkas persidangan, dan memutus dakwaan kekayaan yang tersisa sesuai aturan pemungutan suara yang berlaku.

Poin-Poin Utama

• Pihak pembela Duterte dijadwalkan mulai menyampaikan bukti pada 9 November 2026.
• Luistro mengatakan sidang bisa selesai pada November; Gatchalian memperkirakan prosesnya akan berlanjut hingga Desember.
• Hanya Pasal II, yang menyangkut dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan pengungkapan keuangan, yang tersisa untuk diputus.
• Cabrera mengidentifikasi dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan senilai P817,87 juta yang melibatkan Duterte dan Carpio pada 2022 hingga 2025.
• Gugatan di Mahkamah Agung mempertanyakan apakah pemakzulan memerlukan 14 suara berdasarkan perhitungan saat ini atau 16 suara berdasarkan seluruh 24 kursi Senat.
• Duterte menyangkal telah melakukan pelanggaran dan belum memastikan apakah ia akan bersaksi secara langsung.
• Jadwal pihak pembela, pembahasan anggaran, dan waktu yang diperlukan untuk memeriksa bukti akan menentukan tanggal putusan.