Filipina Tinjau Kebijakan Bebas Visa bagi Warga China setelah Penggerebekan Mengungkap Pusat Judi Ilegal Berskala Kecil

Penggerebekan Oktober menyoroti kebijakan kunjungan 14 hari

Filipina sedang meninjau kebijakan bebas visa selama 14 hari bagi warga negara China setelah penggerebekan terhadap operasi perjudian daring luar negeri yang diduga ilegal di Zamboanga Sibugay pada 2 Oktober dan Makati City pada 18 Oktober 2026. Penilaian ini dilakukan saat pejabat pariwisata mempertimbangkan untuk membuka kebijakan tersebut melalui lebih banyak bandara.

Claire Castro, petugas pers di Istana Malacañang, mengatakan pada 20 Oktober bahwa Departemen Luar Negeri akan memeriksa apakah kebijakan masuk tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Rencana deportasi terhadap 101 warga asing setelah operasi di Zamboanga Sibugay, termasuk 82 warga negara China, membuat masalah ini dibawa ke departemen tersebut. Angka penangkapan lain menyebut jumlah warga China sebanyak 81 orang.

Warga negara China yang menghadapi deportasi diduga masuk dengan memanfaatkan kebijakan kunjungan singkat. Departemen Kehakiman masih mengumpulkan informasi tentang cara warga asing yang ditemukan di pusat-pusat penipuan yang diduga masuk ke negara itu, termasuk apakah mereka tiba tanpa visa atau tinggal melebihi masa kunjungan yang diizinkan. Belum ada keputusan untuk menangguhkan atau mengubah kebijakan tersebut, maupun tenggat waktu penyelesaian peninjauan.

Castro menjelaskan bahwa tugas Departemen Luar Negeri adalah memeriksa dampak kebijakan tersebut:

DFA akan menelaah masalah ini dan menentukan apakah kebijakan tersebut menimbulkan dampak buruk, khususnya apakah kebijakan itu disalahgunakan untuk melakukan kejahatan di Filipina.

Peninjauan ini mempertemukan dua prioritas pemerintah dalam satu perdebatan: menarik wisatawan China dan menghentikan bisnis kriminal yang tetap beroperasi setelah larangan perjudian luar negeri diberlakukan secara nasional. Pertanyaan mendesak bagi pejabat adalah bagaimana orang-orang masuk, ke mana mereka pergi setelahnya, dan bagaimana operator ilegal merekrut mereka.

Aktivitas pengunjung China saat ini

Kebijakan masuk ini mulai berlaku pada 16 Januari 2026. Warga negara China yang bepergian khusus untuk tujuan wisata atau bisnis dapat tinggal hingga 14 hari jika masuk melalui Bandara Internasional Ninoy Aquino di Metro Manila atau Bandara Internasional Mactan-Cebu di Cebu.

Pemberitahuan kebijakan masuk dari firma hukum imigrasi Erickson Immigration Group, yang menguraikan pengumuman Departemen Luar Negeri, menyebutkan bahwa masa tinggal tidak dapat diperpanjang atau dialihkan ke kategori visa Filipina lainnya. Pelancong harus menunjukkan paspor yang masih berlaku setidaknya enam bulan setelah tanggal rencana kepulangan, bukti pemesanan akomodasi hotel, serta tiket pulang atau tiket untuk melanjutkan perjalanan.

Kebijakan ini diberlakukan setidaknya selama satu tahun, dengan peninjauan sebelum masa berlakunya berakhir. Tujuan yang dinyatakan adalah mendukung perdagangan, investasi, pariwisata, dan pertukaran antarmasyarakat Filipina dan China. Kunjungan bisnis atau wisata memberi pelancong masa tinggal terbatas di negara itu; operasi perjudian luar negeri tetap dilarang.

Sekretaris Pariwisata Dita Angara-Mathay mengemukakan kemungkinan penambahan titik masuk lainnya. Destinasi yang dipertimbangkan mencakup Clark, Caticlan, Bohol, dan Palawan. Departemen Pariwisata mendukung perluasan akses untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung dan mendorong penambahan penerbangan sewaan dari China.

Bagi pelancong dan bisnis pariwisata, kebijakan yang berlaku di dua bandara itu tetap menjadi acuan awal. Perluasan yang diusulkan dan peninjauan keamanan sama-sama masih dibahas, sehingga keputusan tentang akses berjalan beriringan dengan pemeriksaan catatan imigrasi yang lebih ketat.

Temuan penggerebekan

Zamboanga Sibugay, di Mindanao, mencatat jumlah penangkapan terbesar yang dilaporkan dalam operasi baru-baru ini: 244 warga asing pada awal Oktober. Rencana deportasi mencakup 101 warga asing. Pihak berwenang belum memberikan perincian lengkap yang menghubungkan kelompok yang akan dideportasi itu dengan seluruh orang yang ditangkap dalam operasi yang lebih luas.

Warga negara China mencakup 82 dari 101 orang yang tercantum untuk dideportasi, atau sekitar 81 persen. Konsentrasi ini membantu menjelaskan perhatian terhadap kebijakan masuk bagi warga China, sementara penyelidikan Departemen Kehakiman yang masih berlangsung atas catatan kedatangan dan izin tinggal lebih akan menjadi bahan pertimbangannya.

Quezon City juga menjadi lokasi operasi penegakan hukum, dengan 76 warga asing ditangkap dalam operasi yang diduga terkait POGO pada pertengahan Oktober. Di Makati, polisi mengatakan lima orang ditangkap dan tiga lainnya masih buron.

Penyidik memeriksa komputer, laptop, ponsel, perangkat penyimpanan, dan peralatan lain yang disita di Makati untuk mencari kemungkinan kaitan dengan operator lain. Forensik digital berarti pemeriksaan bukti elektronik untuk melacak komunikasi, akun, dan aktivitas. Kepala Kepolisian Jenderal Jose Melencio Nartatez Jr. mengarahkan penyidik untuk mengikuti prosedur surat perintah penggeledahan dan forensik.

Operasi di Makati melibatkan Criminal Investigation and Detection Group, Kepolisian Makati, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Angkatan Udara Filipina, Angkatan Bersenjata Filipina, dan Anti-Cybercrime Group kepolisian.

Perkembangan larangan

Philippine Offshore Gaming Operators, yang umum disebut POGO, adalah bisnis yang melayani penjudi di luar Filipina dengan kategori yang sebelumnya dilisensikan oleh Philippine Amusement and Gaming Corp. Pemerintah menghapus kategori tersebut setelah mengaitkan industri ini dengan kejahatan serius dan ancaman terhadap ketertiban umum.

Larangan tersebut berkembang melalui arahan presiden, perintah eksekutif, dan undang-undang. Tanggal-tanggal pentingnya adalah:

• Juli 2024: Presiden Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan seluruh operasi POGO ditutup dalam pidato kenegaraan ketiganya.
• November 2024: Marcos menandatangani perintah yang melarang operasi perjudian luar negeri dengan alasan kekhawatiran terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum.
• Desember 2024: Larangan eksekutif mulai diberlakukan.
• 23 Oktober 2025: Marcos menandatangani Republic Act 12312, Anti-POGO Act of 2025, yang mengesahkan larangan tersebut menjadi undang-undang.
• 16 Januari 2026: Kebijakan bebas visa 14 hari bagi wisatawan dan pengunjung bisnis asal China mulai berlaku.
• 2 dan 18 Oktober 2026: Pihak berwenang menggerebek operasi yang diduga ilegal di Zamboanga Sibugay dan Makati.
• 20 Oktober 2026: Castro menjelaskan pelimpahan peninjauan kebijakan masuk kepada Departemen Luar Negeri.

Anti-POGO Act mengkriminalisasi pengelolaan pusat perjudian luar negeri, penyediaan layanan perjudian yang dilarang, dan penggunaan properti untuk operasi tersebut. Setelah arahan awal penutupan, Bureau of Immigration memberi pekerja perjudian asing yang terdampak waktu 60 hari untuk meninggalkan negara itu dan berhenti menerima permohonan visa baru maupun yang masih diproses dari mereka.

Ruang-ruang kecil menggantikan kompleks luas

Wakil Menteri Kehakiman Nicholas Felix Ty mengatakan penggerebekan baru-baru ini umumnya menemukan operasi yang lebih kecil dibandingkan kompleks besar sebelum larangan diberlakukan. Beberapa beroperasi hanya dari satu ruangan. Lokasi sebelumnya menempati seluruh gedung dan menampung orang-orang dari negara yang jauh lebih beragam.

Ty mengatakan kasus-kasus terbaru sebagian besar melibatkan warga negara China, berbeda dengan penggerebekan sebelumnya yang menemukan warga Vietnam, Indonesia, Myanmar, Nepal, dan negara-negara Afrika selain pekerja China. Ia mengakui kegiatan ilegal dapat kembali berkembang dan masalah tersebut tetap berlanjut meski skala tiap lokasi mengecil.

Mantan juru bicara Presidential Anti-Organized Crime Commission, Winston Casio, menggambarkan perpindahan serupa ke tempat yang lebih kecil, termasuk unit kondominium. Ia memperkirakan ribuan orang yang terkait operasi tersebut mungkin masih berada di Metro Manila dan provinsi-provinsi sekitarnya. Perkiraan itu berasal dari Casio, sementara Departemen Kehakiman masih menghimpun datanya.

Sekretaris Dalam Negeri Jonvic Remulla menjelaskan bentuk lain dari operasi berskala kecil: rumah-rumah yang masing-masing menampung 10 hingga 20 orang. Ia mengungkapkan bahwa tiga operasi yang diduga ilegal masih aktif, tetapi lokasinya belum diketahui.

Kepala Kantor Polisi Wilayah Ibu Kota Nasional, Brigadir Jenderal Christopher Abrahano, mengatakan penyidik memburu pusat-pusat yang diduga itu serta pihak-pihak yang mendukungnya, termasuk penyelenggara, perekrut, dan penyandang dana. Fokusnya bukan hanya menemukan ruangan penuh komputer, tetapi juga mengidentifikasi siapa yang membiayai, menyediakan pekerja, dan mengarahkan kegiatannya.

Polisi menggandeng pejabat setempat dan memeriksa bisnis

Nartatez mengarahkan para komandan kantor polisi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk pejabat barangay, guna mengidentifikasi tempat usaha yang mencurigakan. Operasi berskala kecil di rumah atau tempat usaha biasa membuat informasi dan pemeriksaan setempat semakin penting.

Kepala kepolisian itu memperingatkan bahwa operator dapat melanjutkan kegiatan terlarang dengan kedok bisnis yang sah. Ia menyerukan pemeriksaan, pengawasan, dan pertukaran informasi yang lebih ketat antara polisi dan pemerintah daerah.

Casio menuduh sejumlah operasi menyamar sebagai perusahaan alih daya proses bisnis, perusahaan teknologi, atau lembaga pinjaman. Ia juga menuduh korupsi membantu mereka bertahan dan mendesak agar pejabat daerah di wilayah tempat lokasi mencurigakan ditemukan turut diperiksa.

Casio mengangkat persoalan identitas terkait, dengan mengatakan sekitar 1.500 catatan akta kelahiran telah dipastikan bermasalah sebelum ia meninggalkan komisi, sementara ribuan lainnya masih ditinjau. Catatan tersebut penting karena identitas yang diklaim seseorang dapat memengaruhi cara pihak berwenang memeriksa kewarganegaraan dan status imigrasinya. Tuduhan itu memperluas perdebatan penegakan hukum, dari kedatangan di bandara hingga dokumentasi dan pengawasan setempat.

Castro mengatakan Presidential Anti-Organized Crime Commission dan Philippine National Police, termasuk Criminal Investigation and Detection Group, akan terus memburu operasi ilegal yang tersisa. Penilaian kebijakan visa berlangsung bersamaan dengan upaya penegakan hukum tersebut.

Korban perdagangan orang membutuhkan penanganan berbeda

Departemen Kehakiman mengatakan perdagangan orang masih menjadi bagian dari masalah di sekitar pusat-pusat penipuan. Orang-orang dapat direkrut untuk pekerjaan yang tampaknya sah, lalu dipaksa melakukan penipuan daring. Kerja paksa dalam tindak kriminal adalah eksploitasi yang membuat seseorang dipaksa melakukan kejahatan demi keuntungan orang lain.

Casio menuduh warga asing direkrut dengan cara tersebut. Ty juga menggambarkan kompleks-kompleks sebelumnya tempat korban perdagangan orang dipaksa menjalankan penipuan. Karena itu, pihak berwenang harus mengidentifikasi pihak yang mengarahkan operasi sekaligus orang-orang yang mungkin perlu diselamatkan dan dilindungi.

Inter-Agency Council Against Trafficking dapat mengoordinasikan penggerebekan bersama lembaga penegak hukum dan mengatur rujukan korban yang diselamatkan ke Department of Social Welfare and Development. Bureau of Immigration dapat menangani pemulangan atau deportasi jika berlaku.

Ty mengatakan Filipina tercatat selama 11 tahun berturut-turut berada di Tier 1 dalam laporan Perdagangan Orang Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Saat menjelaskan peringkat itu, wakil menteri kehakiman tersebut mengatakan:

Yang dinilai adalah bagaimana negara tersebut merespons.

Bagi orang-orang yang ditemukan di dalam pusat yang diduga ilegal, respons itu dapat mencakup beberapa proses berbeda: penyelidikan kriminal, penilaian eksploitasi, bantuan kesejahteraan, dan perkara imigrasi. Menentukan peran tiap orang sangat penting untuk memutuskan tindakan selanjutnya.

Mengapa penyelidikan meluas ke luar Filipina

Warga Filipina masih diselamatkan dari operasi penipuan di Myanmar, Laos, dan Kamboja, menurut Ty. Perekrutan dan eksploitasi dapat terjadi di negara berbeda, sementara penyelenggara dan penyandang dana bisa beroperasi di tempat lain.

Departemen Kehakiman menyerukan kerja sama dengan pemerintah asing dan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki jaringan, menyelamatkan korban, dan menindak pihak yang bertanggung jawab. Para menteri ASEAN yang bertemu di Manila juga berupaya mengoordinasikan langkah melawan kejahatan siber dan pusat-pusat penipuan.

Pola lintas negara ini membantu menjelaskan mengapa peninjauan kebijakan masuk hanya merupakan salah satu bagian dari respons pemerintah. Catatan imigrasi menjawab bagaimana orang tiba dan berapa lama mereka tinggal. Penyelidikan perekrutan, pendanaan, komunikasi elektronik, dan penggunaan properti mengungkap cara bisnis kriminal itu beroperasi.

Ty mengatakan operator penipuan tampaknya menyasar warga negara China yang sudah berada di Filipina, termasuk orang-orang yang masuk tanpa visa atau tinggal melebihi masa izin. Memastikan jalur-jalur tersebut akan membantu pihak berwenang memutuskan apakah perubahan diperlukan di titik masuk, selama masa kunjungan, atau dalam penyelidikan jaringan perekrutan.

Dua keputusan kebijakan kini berjalan beriringan

Departemen Luar Negeri harus menilai kekhawatiran keamanan yang muncul dari penggerebekan, sementara Departemen Pariwisata mendorong perluasan akses. Perluasan kebijakan ke Clark, Caticlan, Bohol, atau Palawan akan memberi pengunjung yang memenuhi syarat lebih banyak pilihan kedatangan dan dapat mendukung layanan penerbangan sewaan di luar Manila dan Cebu.

Data dari Departemen Kehakiman akan menjadi bagian penting dalam penilaian tersebut. Pejabat tengah memeriksa penggunaan bebas visa, kedatangan dengan visa, dan kasus tinggal melebihi masa izin, sementara polisi menyelidiki cara operasi yang lebih kecil memperoleh tempat, peralatan, dan pekerja.

Karena itu, respons saat ini mencakup beberapa langkah konkret: meninjau kebijakan kunjungan 14 hari, memburu tersangka yang masih buron, memeriksa perangkat yang disita, menemukan pusat-pusat kecil yang dicurigai, dan mengidentifikasi korban perdagangan orang. Larangan perjudian nasional tetap berlaku selama semua proses itu berlangsung.

Poin Utama

• Departemen Luar Negeri meninjau kebijakan bebas visa 14 hari bagi warga negara China setelah penggerebekan di Zamboanga Sibugay dan Makati.
• Belum ada pengumuman tentang penangguhan atau perubahan kebijakan masuk tersebut.
• Pengunjung yang memenuhi syarat untuk tujuan wisata dan bisnis saat ini masuk melalui Manila atau Mactan-Cebu, dengan masa tinggal yang tidak dapat diperpanjang atau dialihkan ke kategori visa lain.
• Departemen Kehakiman masih menghimpun data tentang kedatangan bebas visa dan kasus tinggal melebihi masa izin di antara warga asing yang ditemukan di pusat-pusat yang diduga ilegal.
• Polisi menyebut adanya pergeseran ke tempat yang lebih kecil, termasuk kamar, unit kondominium, dan rumah.
• Anti-POGO Act of 2025 melarang operasi perjudian luar negeri dan penggunaan properti untuk kegiatan tersebut.
• Pihak berwenang memburu operator dan jaringan keuangan sekaligus mengatur perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan orang.