Prabowo Menargetkan Pinjaman Usaha Rp400 Triliun bagi 28 Juta Keluarga Indonesia pada 2027

Dorongan pembiayaan yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran pinjaman produktif hingga Rp400 triliun pada 2027 kepada 28 juta keluarga Indonesia. Target ini melanjutkan penyaluran Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 peminjam pada Agustus hingga Oktober 2026 melalui 343 lembaga jasa keuangan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah pada 22 Oktober 2026, Prabowo menyebut petani, nelayan, masyarakat perdesaan, warga di daerah terpencil dan tertinggal, serta penduduk perkotaan berpenghasilan rendah sebagai kelompok prioritas. Tujuan yang disampaikannya adalah mengubah akses pembiayaan usaha yang lebih luas menjadi peningkatan pendapatan dan kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rapat tersebut disebut berlangsung di JIExpo Convention Centre di Kemayoran, Jakarta, meski Gunung Putri di Jawa Barat juga disebut sebagai lokasi acara. Dalam acara itu, Prabowo secara simbolis menyerahkan perjanjian yang mewakili pinjaman yang telah disalurkan pada periode Agustus hingga Oktober.

Prabowo, presiden Indonesia, menjelaskan ambisinya untuk memperluas pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di luar pusat-pusat komersial utama negara ini:

Rencana atau target kami untuk tahun-tahun mendatang adalah menyalurkan Rp400 triliun (sekitar US$22 miliar) kepada petani, nelayan, dan masyarakat yang tinggal di desa,

Target 2027 memadukan dua janji besar: volume pinjaman yang jauh lebih besar dan jangkauan yang lebih luas ke rumah tangga. Pelaksanaannya akan menuntut lembaga keuangan dan pemerintah daerah menghubungkan jutaan keluarga tambahan dengan pembiayaan yang sesuai bagi usaha mereka, sembari tetap berfokus pada pendapatan yang dapat dihasilkan usaha tersebut.

Kelompok yang ingin dijangkau pemerintah

Rencana perluasan ini mencakup mata pencaharian di perdesaan maupun pekerjaan di kota kecil dan besar. Petani dan nelayan menjadi kelompok utama, bersama pemilik usaha kecil dan warga yang lokasi atau tingkat pendapatannya menempatkan mereka dalam kelompok prioritas pemerintah.

Penerima pembiayaan yang telah disalurkan mencakup pengemudi ojek daring, pedagang pasar, penjual makanan, dan pedagang pakaian. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa upaya penyaluran pinjaman tidak hanya mencakup produksi pertanian, tetapi juga jasa dan usaha ritel kecil yang menopang belanja rumah tangga sehari-hari.

Kredit produktif adalah pinjaman yang ditujukan untuk mendukung kegiatan penghasil pendapatan. Bagi usaha kecil, pinjaman itu dapat digunakan untuk membeli stok barang, peralatan, atau kebutuhan operasional lainnya. Manfaat nyatanya bergantung pada apakah kegiatan yang dibiayai menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya dan cicilan pinjaman.

Prabowo memperkirakan bahwa menjangkau 28 juta keluarga dapat memberi manfaat kepada sekitar 100 juta orang jika pasangan dan anak turut dihitung. Ia menggunakan asumsi empat orang per keluarga. Jika 28 juta dikalikan empat, hasilnya 112 juta, sehingga perkiraan 100 juta orang yang disampaikannya merupakan gambaran umum jumlah penduduk yang mungkin mendapat manfaat.

Angka rumah tangga itu juga menjelaskan mengapa pemerintah menyajikan rencana ini sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Pinjaman mungkin diberikan kepada satu peminjam, sementara pendapatan usaha dapat membantu membiayai makanan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang ditanggung bersama oleh keluarga.

Penggunaan Rp53,15 triliun yang telah disalurkan

Dalam acara Oktober tersebut, pemerintah mengapresiasi penyaluran pinjaman produktif sebesar Rp53,15 triliun pada Agustus hingga Oktober 2026 kepada 2.106.401 peminjam. Pembiayaan ini melibatkan 343 lembaga jasa keuangan dan mencakup usaha kecil, petani, nelayan, serta wirausaha lainnya.

Lima peminjam mewakili kelompok yang lebih luas itu dalam acara tersebut. Pinjaman mereka berkisar antara Rp5 juta hingga Rp400 juta, menggambarkan beragam kebutuhan pembiayaan dalam program yang mencakup berbagai pekerjaan di bawah kebijakan yang sama.

• Hendra Sukmawijaya menjalankan usaha budi daya perairan di Kabupaten Bekasi.
• Dedi Supriyatna adalah pengemudi ojek daring di Jakarta.
• Wahyu adalah petani kopi di Kabupaten Temanggung.
• Ratna Dewi Susanti berjualan makanan di Jakarta.
• Dewi Murni berjualan pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Prabowo menyerahkan papan yang mencantumkan jumlah pinjaman kepada para perwakilan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi mendampinginya dalam penyerahan itu.

Kisaran Rp5 juta hingga Rp400 juta penting untuk memahami perluasan ini. Pedagang yang membutuhkan modal operasional dalam jumlah terbatas memiliki kebutuhan berbeda dari produsen mapan yang mengajukan pinjaman lebih besar. Target 2027 menyatukan beragam kebutuhan pembiayaan tersebut dalam satu angka nasional.

Seberapa besar ambisi 2027?

Rp400 triliun sekitar 7,5 kali lipat dari Rp53,15 triliun yang disalurkan pada Agustus hingga Oktober 2026. Perbandingan ini menyandingkan target untuk tahun mendatang dengan penyaluran yang tercatat selama tiga bulan, sehingga rentang waktu tersebut perlu diperhatikan saat menilai skala perluasan.

Jangkauannya akan meningkat lebih tajam lagi. Target 28 juta keluarga sekitar 13,3 kali jumlah 2.106.401 peminjam yang tercatat. Angka sebelumnya menghitung peminjam perorangan, sedangkan target baru dinyatakan dalam jumlah keluarga.

Jika Rp400 triliun dibagi rata kepada 28 juta keluarga, rata-rata ilustratifnya sekitar Rp14,3 juta per keluarga. Rp53,15 triliun yang telah disalurkan setara dengan sekitar Rp25,2 juta per peminjam. Kedua perhitungan ini menggambarkan hubungan antara total dana dan jumlah penerima; jumlah pembiayaan dalam acara tersebut bervariasi secara luas.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa menjangkau seluruh target rumah tangga akan membutuhkan penyaluran pinjaman yang jauh lebih luas. Rata-rata ilustratif untuk 2027 sekitar 43% lebih rendah daripada rata-rata yang dihitung dari penyaluran Agustus hingga Oktober. Besaran pinjaman, komposisi peminjam, serta jumlah pinjaman dalam setiap keluarga akan menentukan hasil akhirnya.

Pengumuman tersebut belum merinci sejumlah hal praktis: komposisi sumber dana, suku bunga, jangka waktu pembayaran, persyaratan agunan, aturan kelayakan, dan jadwal pengajuan. Rincian itu akan menentukan cara keluarga mengajukan pinjaman dan apakah pembiayaan tersebut sesuai dengan arus kas usaha mereka.

Tim daerah menjadi jaringan penyaluran

Prabowo mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain atas pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di setiap provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024.

Tim tersebut dikenal dengan singkatan TPAKD. Perannya adalah membantu memperluas akses layanan keuangan di wilayah masing-masing. Presiden menyebut keberadaan mereka di seluruh Indonesia sebagai capaian yang mendukung perluasan pinjaman produktif.

Koordinasi lokal penting karena para calon penerima berusaha di lingkungan yang sangat berbeda. Petani kopi di Temanggung, pelaku budi daya perairan di Bekasi, dan pedagang pakaian di Tanah Abang memperoleh pendapatan melalui siklus usaha yang berbeda. Lembaga daerah menjadi bagian dari penghubung antara mata pencaharian tersebut dan ambisi pembiayaan nasional.

Linimasa ini memadukan jaringan yang sudah terbentuk, penyaluran yang telah dilakukan, dan target yang masih harus dicapai:

• Pada akhir 2024, TPAKD telah dibentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
• Pada Agustus hingga Oktober 2026, 343 lembaga keuangan menyalurkan Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 peminjam.
• Pada 22 Oktober 2026, Prabowo menyampaikan ambisi penyaluran pinjaman Rp400 triliun dan mengikuti penyerahan pinjaman secara simbolis.
• Pada Desember 2026, pemerintah menargetkan penutupan sekitar 700 perusahaan negara yang disebut tidak menghasilkan laba atau terlibat dalam pemalsuan laporan keuangan.
• Pada 2027, perluasan pinjaman ditargetkan menjangkau 28 juta keluarga.

Dewan baru menempatkan keluarga sebagai pusat perhatian

Rapat tersebut juga mencakup peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga, yang menggantikan Dewan Nasional Inklusi Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2026. Badan baru itu juga disebut Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.

Airlangga mengatakan badan tersebut akan berfokus pada kesejahteraan, ketahanan, dan keamanan keuangan yang diukur di tingkat keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, prioritas itu berkaitan dengan kemampuan rumah tangga mengelola kebutuhan keuangan, menghadapi kemunduran mendadak, dan merasa aman dalam mengatur uang.

Perubahan ini mengaitkan akses keuangan dengan kondisi rumah tangga yang menggunakannya. Bagi keluarga yang menjalankan usaha kecil, menerima pinjaman hanyalah satu langkah. Mengelola cicilan sembari memenuhi pengeluaran sehari-hari dan menghadapi gangguan merupakan tugas berkelanjutan.

Prabowo memimpin dewan tersebut, dengan Airlangga sebagai ketua harian dan Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai wakil ketua. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjabat sebagai wakil ketua harian, bersama para menteri lainnya.

Kepemimpinan ini menyatukan unsur kepresidenan, koordinasi ekonomi, regulasi keuangan, bank sentral, dan keuangan publik dalam satu struktur. Fokus yang dinyatakan menempatkan keuangan keluarga berdampingan dengan angka-angka pinjaman yang mendominasi pengumuman tersebut.

Sumber daya alam dan perusahaan negara masuk dalam rencana

Prabowo mengaitkan ambisi penyaluran pinjaman dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih kuat. Ia mengatakan kapasitas negara untuk menopang rumah tangga dapat meningkat jika sumber daya tersebut lebih terlindungi dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat.

Presiden mengatakan pengawasan akan diperketat untuk mencegah segelintir pihak memonopoli kekayaan sumber daya alam. Ia menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menindak perusahaan pertambangan yang tidak menunjukkan kegiatan nyata selama lebih dari dua tahun, termasuk dengan mencabut izin mereka.

Prabowo juga menyampaikan target untuk menutup sekitar 700 perusahaan negara pada Desember 2026 apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak menghasilkan laba atau memalsukan laporan keuangan. Ia menyebut langkah terkait pengelolaan sumber daya dan perusahaan negara sebagai bagian dari upaya mengarahkan lebih banyak kapasitas ekonomi negara bagi kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah ini memiliki tanggung jawab yang berbeda. Lembaga keuangan akan menyalurkan kredit, otoritas pertambangan akan meninjau konsesi yang tidak aktif, dan pemerintah akan menangani perubahan pada perusahaan negara. Presiden menyatukan langkah-langkah tersebut dalam argumennya bahwa kekayaan nasional harus memberikan manfaat nyata bagi keluarga biasa.

Ukuran keberhasilan adalah kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan

Prabowo mengatakan kemajuan ekonomi harus terlihat dalam pendapatan riil dan daya beli. Pendapatan riil berarti nilai barang yang dapat dibeli dengan penghasilan setelah perubahan harga diperhitungkan. Pendapatan keluarga perlu memiliki daya jangkau yang lebih besar, bukan sekadar meningkat jumlahnya sementara kebutuhan pokok menjadi lebih mahal.

Penekanan presiden mengarahkan perhatian pada apa yang terjadi setelah pinjaman diberikan: apakah petani dapat meningkatkan pendapatan dari produksi, nelayan dapat mempertahankan mata pencaharian, atau pedagang dapat meningkatkan penjualan sembari memenuhi kewajiban pembayaran.

Pengumuman ini menyusul dorongan baru Prabowo untuk menghemat anggaran, yang disampaikan sebagai upaya menjaga belanja yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027, dengan sasaran defisit anggaran sebesar 2,4% dari produk domestik bruto.

Dalam konteks kebijakan tersebut, pelaksanaan menjadi hal utama bagi terwujudnya janji ini. Program pinjaman bertujuan mendukung kegiatan ekonomi melalui jutaan usaha kecil dan rumah tangga, sementara agenda pemerintah yang lebih luas berupaya mengelola sumber daya publik dengan lebih ketat.

Bagi calon penerima, persoalan yang paling mendesak adalah akses, keterjangkauan, dan pendapatan usaha. Target Rp400 triliun menunjukkan skala ambisi Prabowo. Ketentuan pinjaman dan pendapatan yang dihasilkan melalui pembiayaan itu akan menentukan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Poin-Poin Utama

• Prabowo menargetkan penyaluran pinjaman produktif hingga Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga pada 2027.
• Kelompok prioritas mencakup petani, nelayan, warga perdesaan, masyarakat di daerah terpencil, dan rumah tangga perkotaan berpenghasilan rendah.
• Pada Agustus hingga Oktober 2026, 343 lembaga keuangan menyalurkan Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 peminjam.
• Target 2027 sekitar 7,5 kali lipat dari total pinjaman selama tiga bulan tersebut.
• Dewan nasional yang baru akan berfokus pada kesejahteraan, ketahanan, dan keamanan keuangan keluarga.
• Ketentuan pinjaman, aturan kelayakan, skema pendanaan, dan jadwal pengajuan belum dirinci.