Tekanan terhadap Kelas Menengah Indonesia Menyoroti Pendapatan, Pekerjaan, dan Pertumbuhan

75 Juta Orang di Pusat Persoalan Belanja

Kelas menengah bawah Indonesia mencakup sekitar 75 juta orang, tetapi hanya menyumbang sekitar 17 persen konsumsi nasional, menurut data yang disampaikan Aviliani, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang analisis kebijakan ekonomi makro dan mikro. Berbicara di Jakarta pada 15 Januari 2026, ia mengatakan pendapatan mereka cenderung menurun sehingga menekan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Peringatannya menyoroti kesenjangan antara kinerja ekonomi Indonesia dan pengalaman banyak rumah tangga. Pertumbuhan bertahan di kisaran 5 persen, sementara keluarga di kelompok tengah distribusi pendapatan menghadapi penurunan penghasilan dan, menurut penilaiannya, minim bantuan pemerintah.

Aviliani mendesak pemerintah dan dunia usaha untuk berfokus meningkatkan pendapatan, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan hubungan antara perusahaan besar dengan usaha kecil dan menengah. Argumennya mengaitkan keuangan rumah tangga dengan ambisi Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen: dunia usaha membutuhkan pelanggan yang memiliki uang untuk dibelanjakan, sedangkan rumah tangga membutuhkan sumber penghasilan yang dapat diandalkan.

Tekanan ini menyusul penurunan jumlah kelas menengah sebelumnya, dari lebih dari 57 juta orang pada 2019 menjadi sedikit di bawah 48 juta pada 2024. Data yang dikutip dalam paparan berikutnya menyebut jumlah kelas menengah mencapai 46,7 juta orang pada 2025, atau sekitar 16,6 persen dari populasi.

Angka-angka tersebut menggambarkan kelompok yang berbeda dalam distribusi pendapatan. Kelompok menengah bawah yang lebih luas, yang menjadi fokus peringatannya, mencakup orang-orang dengan kondisi keuangan yang kurang aman dibandingkan kategori kelas menengah yang lebih sempit.

Siapa yang Berada di Antara Bantuan dan Keamanan Finansial?

Aviliani membagi rumah tangga ke dalam tiga kelompok berdasarkan desil pendapatan. Desil adalah satu dari sepuluh kelompok yang dibentuk dengan mengurutkan orang dari pendapatan terendah hingga tertinggi, dengan tiap kelompok mewakili sepersepuluh populasi yang diukur.

• Desil 1 hingga 3: kelompok berpendapatan rendah, ditampilkan dengan warna merah dalam paparannya.
• Desil 4 hingga 7: kelompok menengah bawah, ditampilkan dengan warna kuning.
• Desil 8 hingga 10: kelompok menengah atas, ditampilkan dengan warna biru.

Menurut Aviliani, rumah tangga dalam kelompok terbawah umumnya menerima bantuan seperti BLT, atau bantuan langsung tunai, serta bantuan terkait BPJS, sistem jaminan sosial Indonesia. Kekhawatirannya berpusat pada rumah tangga di atas kelompok tersebut: orang-orang yang penghasilannya menurun tetapi tidak termasuk dalam kelompok penerima bantuan yang ia sebutkan.

Bagi keluarga-keluarga ini, masalah langsungnya adalah uang yang tersisa setelah membayar kebutuhan pokok. Ketika penghasilan menyusut, belanja untuk barang dan jasa lainnya semakin sulit dipertahankan. Usulan Aviliani berfokus pada peningkatan pendapatan tersebut, alih-alih terutama mengandalkan anggaran bantuan sosial yang lebih besar.

Mengapa Pertumbuhan Mendekati 5 Persen Bisa Terasa Tidak Merata

Rumah tangga berpendapatan lebih tinggi menyumbang bagian besar dari belanja. Dalam paparan yang membagi masyarakat berdasarkan desil, Aviliani menyebut kontribusi tiga kelompok teratas mencapai sekitar 53 persen dari total pengeluaran rumah tangga.

Konsentrasi ini membantu menjelaskan bagaimana belanja dapat terus menopang pertumbuhan nasional sementara rumah tangga lain kehilangan daya beli. Pembelian oleh orang-orang dengan kondisi keuangan lebih kuat memiliki bobot besar dalam total nasional.

Dalam acara Kadin: Global & Domestic Economic Outlook 2026 pada 15 Januari, Aviliani menggunakan pembagian lain. Ia mengatakan kelompok atas dan menengah atas menyumbang sekitar 70 persen konsumsi nasional, dibandingkan 17 persen dari kelompok menengah bawah dan 13 persen dari sekitar 25 juta orang dalam kelompok bawah.

Berdasarkan angka Januari tersebut, kelompok atas menyumbang porsi konsumsi sekitar empat kali lebih besar daripada kelompok menengah bawah: 70 persen dibandingkan 17 persen. Perbandingan ini menunjukkan besarnya pengaruh daya belanja rumah tangga yang lebih mampu terhadap hasil nasional.

Yang dikhawatirkan Aviliani adalah seberapa luas manfaat pertumbuhan dirasakan. Keluarga yang mengalami penurunan pendapatan memiliki kapasitas belanja yang lebih rendah, meskipun total produksi ekonomi meningkat.

Mencermati Angka dan Tanggal

Paparan Aviliani memuat beberapa ukuran kelompok tengah masyarakat Indonesia: 46,7 juta orang yang diklasifikasikan sebagai kelas menengah pada 2025, 75 juta orang yang disebut sebagai kelas menengah bawah pada Januari 2026, serta kelompok yang menurutnya mencakup sekitar 33 persen populasi dalam paparan berbasis desil.

Angka porsi konsumsi Januari sebesar 70 persen untuk kelompok atas dan 17 persen untuk kelompok menengah bawah juga berdampingan dengan angka 53 persen untuk tiga desil teratas dalam paparan lainnya. Uraian tersebut mencakup kelompok dengan label berbeda, sementara definisi dan tabel perhitungan yang mendasarinya tidak dijelaskan. Empat desil populasi secara keseluruhan biasanya mewakili 40 persen, sehingga hubungan antara desil 4 hingga 7 dan angka 33 persen yang disebutkan juga perlu diperjelas.

Kronologi acara memuat satu detail lain yang belum terpecahkan. Pernyataan mengenai kelompok desil berwarna tersebut diberi tanggal 20 Februari 2026 dalam keterangan tentang paparan Katadata Insight, sedangkan keterangan yang lebih lengkap menyebut pernyataan itu disampaikan dalam dialog kebijakan Outlook Ekonomi 2027 di Jakarta pada 20 Oktober, tanpa menyebutkan tahunnya.

Urutan yang dapat disusun adalah:

• 2019 hingga 2024: jumlah kelas menengah Indonesia turun dari lebih dari 57 juta orang menjadi sedikit di bawah 48 juta.
• 2025: paparan Aviliani menyebut jumlah kelas menengah mencapai 46,7 juta orang, atau sekitar 16,6 persen dari populasi.
• 15 Januari 2026: Dalam acara tinjauan ekonomi Kadin di Jakarta, ia menyoroti penurunan pendapatan yang dialami 75 juta orang dalam kelompok menengah bawah.
• 20 Februari 2026 dan 20 Oktober: Keterangan mengenai pernyataan tentang desil menyebut tanggal acara yang berbeda; tahun untuk tanggal Oktober tidak disebutkan.

Mengapa Pendapatan Rumah Tangga Penting bagi Produk Nasional

Menurut Aviliani, konsumsi menyumbang sekitar 57 persen produk domestik bruto Indonesia. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Karena itu, pembelian rumah tangga mencakup lebih dari separuh kegiatan ekonomi negara.

Investasi menyumbang sekitar 30 persen, sementara kontribusi yang terkait dengan anggaran negara mencapai sekitar 8,7 persen, menurutnya. Pesan utamanya adalah konsumen dan dunia usaha swasta memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan belanja langsung pemerintah saja.

Tekanan pendapatan yang berkepanjangan dapat meluas ke luar keluarga yang pertama kali terdampak. Ketika rumah tangga mengurangi pembelian, bisnis yang melayani mereka menerima pendapatan lebih sedikit. Bisnis tersebut kemudian mungkin memiliki lebih sedikit ruang untuk merekrut pekerja atau berkembang, sehingga penguatan pendapatan rumah tangga menjadi perhatian praktis bagi pemberi kerja maupun pembuat kebijakan.

Aviliani meminta dunia usaha swasta dan anggota Kadin untuk memperluas lapangan kerja agar kelompok menengah bawah dapat beralih ke kondisi keuangan yang lebih aman dan berkontribusi lebih besar terhadap konsumsi. Usulannya mengaitkan kualitas pertumbuhan dengan kemampuan rumah tangga untuk turut merasakannya.

Lebih Banyak Lapangan Kerja, tetapi Pekerjaan Seperti Apa?

Aviliani juga mempertanyakan kualitas pekerjaan yang tercipta. Dalam diskusi Outlook Ekonomi 2027, ia mengatakan sebagian besar peningkatan jumlah pekerja terjadi di sektor informal, dengan menyoroti bertambahnya jumlah pengemudi ojek yang menggunakan platform daring.

Pekerjaan informal umumnya berlangsung di luar hubungan kerja standar. Penghasilan dapat berubah-ubah, dan pekerja mungkin memiliki lebih sedikit tunjangan atau perlindungan dibandingkan pekerja formal. Bagi rumah tangga, mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang dapat diandalkan merupakan dua langkah menuju keamanan finansial yang saling berkaitan, tetapi berbeda.

Data ketenagakerjaan Indonesia sebelumnya memberi konteks bagi kekhawatiran tersebut. Pekerjaan informal meningkat dari 57 persen pada 2018 menjadi 59 persen pada 2023, naik dua poin persentase. Pernyataan Aviliani mengaitkan tekanan terhadap pendapatan kelas menengah dengan pergeseran pasar tenaga kerja yang berlangsung lebih lama tersebut.

Peringatannya juga mencakup ketegangan sosial. Ia mengatakan tekanan berkepanjangan pada kelompok masyarakat menengah dapat memicu protes dan kerusuhan. Ia menyebut peningkatan pendapatan dan peluang kerja sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap kerentanan mereka.

Jalur Dunia Usaha untuk Meningkatkan Pendapatan

Usulan respons Kadin akan memberikan insentif kepada perusahaan besar agar melibatkan usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok mereka. Rantai pasok adalah jaringan bisnis yang menyediakan bahan, jasa, dan produk yang diperlukan untuk membuat dan menjual sesuatu.

Perusahaan yang lebih kecil dapat bergabung dalam jaringan tersebut dengan memasok komponen, kemasan, transportasi, atau jasa lainnya kepada pembeli yang lebih besar. Menurut Aviliani, hubungan komersial yang lebih kuat akan mendorong kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Ia mengusulkan pengurangan pajak atau insentif pajak lainnya bagi perusahaan besar yang bekerja sama dengan usaha yang lebih kecil. Pengurangan pajak menurunkan jumlah pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan, sesuai ketentuan skema tersebut.

Aviliani menyampaikan hal ini sebagai alternatif untuk menjadikan belanja sosial bagian yang semakin besar dari anggaran nasional. Usulan tersebut akan menggunakan sistem perpajakan untuk mendorong hubungan bisnis, dengan kegiatan swasta sebagai jalur peningkatan penghasilan.

Pernyataannya pada Januari juga mengaitkan kegiatan sektor swasta dengan pembiayaan bantuan. Ia mengatakan pemungutan pajak yang lebih baik dari kegiatan tersebut dapat membantu menopang program sosial, sehingga menghubungkan ekspansi usaha, penerimaan publik, dan bantuan bagi rumah tangga rentan.

Sektor Swasta dan Target 8 Persen

Aviliani mengatakan sektor swasta menyumbang sekitar 80 persen perekonomian Indonesia. Karena itu, pencapaian ambisi pertumbuhan pemerintah sebesar 8 persen memerlukan peran lebih besar dari perusahaan swasta, selain badan usaha milik negara dan koperasi.

Ia menyerukan peluang yang seimbang di antara kelompok-kelompok tersebut. Pernyataannya menanggapi anggapan bahwa kegiatan ekonomi semakin terkonsentrasi pada perusahaan milik negara dan Danantara, badan yang mengelola aset negara.

Aviliani, Wakil Ketua Kadin yang bertanggung jawab atas analisis kebijakan ekonomi makro dan mikro, menyebut anggaran negara sebagai katalis, bukan pelaku ekonomi utama:

APBN itu hanya sebagai katalisator, bukan sebagai pemeran utama. Jadi kalau semuanya mau dipakai melalui APBN, enggak akan mungkin,

Maksudnya, anggaran negara dapat membantu menggerakkan kegiatan ekonomi, tetapi dunia usaha swasta harus menjalankan sebagian besar investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan rumah tangga merupakan bagian dari proses itu karena belanja pelanggan yang lebih kuat menopang permintaan bisnis.

Disiplin Fiskal dan Ukuran Ketahanan yang Lebih Luas

Aviliani menyandingkan seruannya agar sektor swasta berpartisipasi dengan peringatan tentang disiplin fiskal. Ruang fiskal berarti kemampuan pemerintah untuk berbelanja atau menurunkan pajak sambil menjaga keuangan tetap terkendali. Ia mengatakan ruang tersebut perlu dilindungi dan defisit anggaran harus dijaga agar tetap dalam batas aturan yang berlaku.

Menurutnya, investor yang membeli obligasi pemerintah mempertimbangkan kemampuan negara mengelola keuangan dan membayar utang. Karena itu, cara pertumbuhan dibiayai berpengaruh terhadap biaya dan keberlanjutan pinjaman publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara terpisah menyebut ekonomi Indonesia tangguh, dengan risiko resesi yang relatif rendah dibandingkan Amerika Serikat, China, dan Jepang. Ia mengutip penilaian risiko saat membahas perlambatan pertumbuhan global dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Penilaian Airlangga berkaitan dengan kemampuan ekonomi menghadapi tekanan eksternal. Aviliani berfokus pada bagaimana pendapatan dan belanja terdistribusi di dalamnya. Kedua isu tersebut memberi pembuat kebijakan dua tugas konkret: menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan penghasilan rumah tangga yang kondisi keuangannya melemah.

Bagi kelompok menengah bawah, prioritas Kadin adalah membuka jalan menuju pendapatan yang lebih kuat melalui pekerjaan dan kegiatan usaha. Untuk mencapai target pertumbuhan, rumah tangga yang sama merupakan sumber permintaan potensial yang besar, asalkan kemampuan belanja mereka meningkat.

Poin Utama

• Aviliani mengatakan sekitar 75 juta orang dalam kelompok menengah bawah Indonesia menyumbang sekitar 17 persen konsumsi nasional dan menghadapi penurunan pendapatan.
• Ia memperingatkan bahwa rumah tangga di atas kelompok berpendapatan paling rendah dapat menghadapi tekanan tanpa menerima bantuan yang tersedia bagi keluarga berpenghasilan rendah.
• Konsumsi menyumbang sekitar 57 persen PDB, sehingga pendapatan rumah tangga menjadi faktor utama bagi prospek pertumbuhan Indonesia.
• Kadin mengusulkan insentif pajak bagi perusahaan besar yang melibatkan usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok mereka.
• Aviliani menyerukan penguatan lapangan kerja, peningkatan partisipasi sektor swasta, dan disiplin fiskal yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih cepat.
• Paparan tersebut menggunakan pengelompokan pendapatan yang berbeda, sementara keterangan mengenai pernyataan tentang desil menyebut tanggal acara yang bertentangan.