Penyintas Kekerasan Seksual pada Masa Perang di Nepal Masih Berjuang Mendapatkan Pengakuan dan Bantuan Medis

Ketiadaan kartu identitas menghalangi penyintas mendapatkan perawatan

Geeta, perempuan berusia 45 tahun dari Dang di Nepal bagian barat, mendatangi kantor administrasi distrik untuk meminta surat rekomendasi agar bisa mendapatkan perawatan medis gratis melalui program Provinsi Lumbini. Para pejabat memintanya membuktikan bahwa ia adalah korban konflik. Ia tidak memiliki kartu identitas korban maupun namanya dalam daftar resmi, lalu pulang tanpa dokumen yang dibutuhkannya.

Geeta mengatakan, sekitar 2002 atau 2003, sejumlah polisi yang mencari suaminya, yang bersembunyi selama pemberontakan Maois, memperkosanya. Saat itu, ia baru 17 hari melahirkan. Ia menggambarkan cedera berkepanjangan pada rahimnya dan bertahun-tahun merahasiakan pemerkosaan itu sebelum akhirnya menceritakannya kepada suaminya.

Dukungan suaminya membantunya berbicara tentang apa yang terjadi. Sekitar satu dekade setelah proses perdamaian dimulai, ia menyerahkan namanya kepada komite perdamaian setempat. Ia kemudian meminta bantuan ke kantor pemerintah kota, distrik, dan wilayah, dengan harapan memperoleh perawatan dan pengakuan.

Geeta menggambarkan tanggapan yang ia terima atas upaya tersebut:

Saya mendatangi banyak tempat untuk mencari keadilan sebagai korban perang. Saya meminta perawatan untuk rahim saya. Sebagai gantinya, saya hanya dipermalukan.

Pengalamannya mengungkap kesenjangan dalam penanganan Nepal terhadap konflik bersenjata 1996–2006: penyintas kekerasan seksual mencari bantuan melalui lembaga-lembaga yang kategori bantuan dan pencatatannya kerap tidak mencakup mereka. Pengakuan penting dalam kehidupan nyata. Tanpa dokumen yang diakui untuk mengonfirmasi status mereka, penyintas bisa kesulitan memperoleh perawatan, bahkan ketika pemerintah telah menyediakan program bagi korban konflik.

Sebuah tinjauan resmi mendokumentasikan pengecualian ini pada Desember 2010. Ringkasan kelembagaan yang terbit kemudian mengidentifikasi masalah yang sama pada 2018. Kisah para penyintas dari Lumbini menunjukkan bahwa dampaknya dapat berlangsung bertahun-tahun, berupa cedera yang tak tertangani dan tuntutan berulang untuk membuktikan kelayakan menerima bantuan.

Korban lain menerima bantuan sementara para penyintas menunggu

Harimaya, dari Rukum bagian timur, mengatakan tiga polisi memperkosanya di hutan saat ia menggembalakan kambing pada 2004 atau 2005. Usianya 17 tahun. Ia merahasiakan serangan itu dan mengatakan butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami bahwa dirinya juga merupakan korban konflik yang berhak meminta bantuan.

Harimaya akhirnya mengajukan pengaduan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Orang-orang lain di desanya yang terluka atau mengalami disabilitas selama perang menerima bantuan dan perawatan. Ia menunggu, lalu pergi ke komisi di Kathmandu setelah pejabat distrik mengarahkannya ke sana.

Harimaya mengatakan ia mempertanyakan kepada staf komisi mengapa sebagian korban menerima bantuan, sementara yang lain tidak. Mereka mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa, dan ia pulang sambil menangis. Ia mengatakan tidak pernah kembali untuk mencari keadilan.

Nepal memberikan bantuan secara bertahap kepada beberapa kategori korban konflik. Keluarga korban tewas atau hilang akhirnya menerima NPR 1 juta, sementara sebagian orang yang terluka dan penyandang disabilitas mendapatkan perawatan atau tunjangan hidup. Penyintas kekerasan seksual mengatakan mereka tidak memperoleh dukungan sebanding.

Maina Karki, mantan anggota parlemen sekaligus ketua Platform Bersama Korban Konflik, mengatakan kegagalan itu berawal dari pengakuan resmi:

Mereka tidak dianggap sebagai korban resmi perang. Karena itulah penyintas kekerasan seksual tidak mendapat bantuan sementara dan tidak dilibatkan dalam proses keadilan. Ini merupakan kesalahan besar negara.

Pengecualian ini telah didokumentasikan pada 2010

Organisasi Internasional untuk Migrasi dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menelaah Program Bantuan Sementara dan Rehabilitasi Nepal dalam pemetaan dan analisis kesenjangan mereka pada Desember 2010. Mereka menemukan bahwa korban penyiksaan dan kekerasan seksual tidak tercakup dalam kategori penerima bantuan.

Program yang beroperasi sejak 2008 di bawah Kementerian Perdamaian dan Rekonstruksi itu telah menyalurkan lebih dari US$28 juta hingga tanggal peninjauan. Manfaatnya mencakup pembayaran NPR 100.000 kepada keluarga korban tewas atau hilang, beasiswa sebesar NPR 10.000 hingga NPR 16.000, penggantian biaya medis untuk cedera akibat konflik, serta pembayaran hingga NPR 200.000 bagi penyandang disabilitas.

Angka-angka tersebut menggambarkan tahap bantuan yang lebih awal dibandingkan pembayaran NPR 1 juta kepada keluarga korban yang berduka pada periode selanjutnya. Jika dilihat bersama, angka itu menunjukkan bantuan yang berkembang dari waktu ke waktu, sementara penyintas kekerasan seksual tetap menghadapi pengecualian.

Tinjauan itu juga menemukan sedikit bukti bahwa rancangan atau pelaksanaan program mempertimbangkan keadaan khusus perempuan. Konsultasi dengan korban, perempuan, dan kelompok rentan masih terbatas. Uang memang dibagikan, tetapi kategori yang digunakan untuk menyalurkannya membuat sejumlah bentuk penderitaan akibat perang tidak tercakup dalam sistem.

Mengapa membuktikan status korban menjadi beban tambahan

Kantor administrasi distrik memegang peran penting dalam pengajuan bantuan. Namun, tinjauan 2010 menemukan formulir yang tidak seragam, persyaratan dokumen yang tidak jelas, dan praktik berbeda antar-distrik. Tanggung jawab tersebar di antara komite setempat, pejabat tertinggi distrik, kementerian, dan lembaga lain.

Pejabat tertinggi distrik dapat menentukan badan lokal mana yang dilibatkan dalam pengumpulan klaim. Komite setempat dan pejabat distrik juga dapat menentukan permohonan mana yang diteruskan untuk diproses. Tinjauan itu menggambarkan proses yang sangat dipolitisasi, tanpa jaminan partisipasi korban dalam pedoman kebijakan maupun instruksi resmi.

Dokumentasi medis menimbulkan hambatan tambahan. Pedoman mensyaratkan tagihan dari lembaga kesehatan pemerintah atau komunitas. Orang yang berobat secara privat atau di luar Nepal bisa tidak memenuhi syarat karena catatan mereka tidak sesuai dengan persyaratan tersebut.

Tinjauan itu menyebut bahwa saat itu klaim perorangan masih dapat diajukan ke kantor administrasi distrik atau lembaga terkait. Tinjauan tersebut juga tidak menemukan basis data Kementerian Kesehatan yang memadai untuk mencatat orang terluka yang telah menerima manfaat, serta mencatat ketidakjelasan tentang bagaimana informasi itu dibagikan kepada Kementerian Perdamaian.

Upaya Geeta yang gagal mendapatkan surat rekomendasi mencerminkan persoalan administratif ini: seseorang yang mencari perawatan diminta menunjukkan pengakuan, sementara untuk mendapatkannya ia harus mendatangi berbagai kantor dan mengurus catatan yang mungkin tidak pernah mencantumkan dirinya.

Daftar korban tersedia, tetapi banyak penyintas tidak tercakup

Pusat Internasional untuk Keadilan Transisional kembali menyoroti hambatan ini dalam ringkasannya pada Februari 2018, Mengupayakan Kebenaran, Keadilan, dan Pemulihan. Lembaga itu mengatakan korban kekerasan seksual dan penyiksaan tidak dapat berpartisipasi dalam program bantuan sementara, dan kegagalan pemerintah menyediakan cara untuk memverifikasi status korban menghalangi akses mereka terhadap bantuan.

Sebuah satuan tugas kementerian menyusun daftar penerima bantuan antara 2008 dan 2012. ICTJ merekomendasikan agar daftar tersebut diperluas untuk mencakup orang-orang yang sebelumnya tidak terdata, dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh dua komisi keadilan transisional dan mencocokkannya dengan catatan bantuan yang ada.

Perwakilan Platform Bersama Korban Konflik berpendapat bahwa lembaga yang memberikan layanan atau manfaat seharusnya bertanggung jawab untuk mengonfirmasi status seseorang sebagai korban. Dengan demikian, urusan administrasi ditangani oleh lembaga yang menyimpan atau dapat mengakses catatan, bukan mengharuskan penyintas berulang kali mengumpulkan bukti.

Perempuan yang berpartisipasi dalam lokakarya ICTJ meminta layanan kesehatan, dokumen identitas korban, pendidikan, bantuan pekerjaan, dan pengakuan publik. ICTJ juga menemukan bahwa catatan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh bantuan tidak dibagikan dalam format yang dapat ditelusuri, sehingga orang harus menyerahkan kembali dokumen kepada komisi dan kantor setempat.

Program perawatan Lumbini menunjukkan kesenjangan dalam praktik

Lumbini menyediakan perawatan gratis senilai hingga NPR 50.000 per tahun bagi orang yang memenuhi syarat dan terluka selama konflik. Suresh Chandra Acharya, wakil sekretaris di kementerian provinsi yang membidangi urusan dalam negeri dan hukum, mengatakan pasien dengan cedera akibat konflik telah mengakses perawatan melalui kantor administrasi distrik dan kementerian provinsi.

Bagi Geeta, akses terhenti saat meminta surat rekomendasi. Kisahnya menunjukkan mengapa anggaran kesehatan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penyintas jika kelayakan bergantung pada daftar atau dokumen yang tidak mereka miliki.

Komite perdamaian lokal di Rolpa yang sudah tidak aktif mencatat 946 kematian, 33 orang hilang, serta 505 orang terluka atau mengalami disabilitas. Sekitar 225 pengaduan kekerasan seksual dari distrik itu diserahkan kepada komisi. Jurnalis Dinesh Subedi, yang mengangkat pengalaman para penyintas kekerasan seksual terkait konflik, mengatakan lebih dari 200 orang dari Rolpa telah mengajukan permohonan secara terbuka.

Subedi mengatakan kategori korban lain telah menerima bantuan melalui saluran komisi, provinsi, atau pemerintah lokal, sementara penyintas kekerasan seksual tidak mendapat bantuan sebanding. Jumlah pengaduan itu mencerminkan orang-orang yang berani melapor; stigma dan ketakutan membuat yang lain tetap bungkam.

Man Dhakal, mantan anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengatakan komisi telah merujuk sejumlah kasus kekerasan seksual kepada Kementerian Keuangan untuk memperoleh bantuan sementara. Rekomendasi itu tidak dilaksanakan. Kisahnya menunjukkan titik lain tempat proses terhenti: rujukan dari komisi pun belum tentu menghasilkan bantuan.

Bungkam, terluka, dan mahalnya harga untuk bersuara

Geeta menceritakan hidup bertahun-tahun dengan cedera pada organ reproduksinya. Harimaya menceritakan waktu yang dibutuhkannya sebelum ia dapat menyebut pengalamannya sebagai kekerasan terhadap korban konflik. Kisah mereka menunjukkan mengapa tanggal pelaporan bisa jauh berselang dari waktu terjadinya kekerasan.

REDRESS, dalam panduan untuk memperoleh reparasi, mengidentifikasi rasa malu, pengucilan sosial, dan penolakan oleh kerabat atau komunitas sebagai hambatan dalam mengajukan pengaduan dan tuntutan pemulihan di Nepal. Panduan itu merujuk pada penelitian Nepal tahun 2021 oleh Global Survivors Fund, ICTJ, Nagarik Aawaz, dan Jaringan Nasional Perempuan Korban Konflik.

Ringkasan ICTJ pada 2018 menggambarkan perempuan yang mengalami dampak fisik dan psikologis parah, terkadang disertai penolakan keluarga dan komunitas. ICTJ merekomendasikan agar tersedia cukup staf perempuan sehingga penyintas dapat memilih berbicara dengan perempuan, agar personel komisi mendapat pelatihan, serta agar perempuan dilibatkan dalam merancang langkah-langkah keadilan.

Bagi penyintas, pengaturan tersebut memengaruhi apakah sebuah kantor terasa cukup aman untuk didatangi. Proses yang rahasia dan penuh hormat dapat memungkinkan seseorang menceritakan pemerkosaan dan mencari perawatan tanpa menambah sorotan publik pada pengalaman yang sudah menyakitkan.

Keputusan internasional menjelaskan cakupan pemulihan

Reparasi adalah langkah-langkah yang dimaksudkan untuk menangani kerugian akibat pelanggaran hak. Bentuknya dapat mencakup kompensasi, layanan kesehatan, dukungan psikologis, pengakuan, dan langkah untuk mencegah pengulangan. Bantuan sementara diberikan selagi proses keadilan atau reparasi yang lebih menyeluruh masih berlangsung.

REDRESS menguraikan dua kasus Nepal di hadapan Komite Hak Asasi Manusia PBB yang menunjukkan beragam langkah yang diperlukan. Dalam perkara Purna Maya v. Nepal, yang diputuskan pada 23 Juni 2017, komite menyimpulkan bahwa angkatan bersenjata Nepal menggunakan kekerasan seksual sebagai penyiksaan, dan pihak berwenang gagal menyelidiki, meminta pertanggungjawaban pelaku, serta memberikan reparasi.

Purna Maya ditangkap pada November 2004 dan berulang kali diperkosa serta mengalami kekerasan lain saat ditahan militer. Upayanya agar pelaku dituntut dihalangi, termasuk oleh batas waktu untuk mengajukan pengaduan pemerkosaan. Advocacy Forum Nepal memberikan bantuan medis dan psikososial sebelum pengaduan internasionalnya diajukan.

Dalam perkara RR, KR and SR v. Nepal, yang diputuskan pada 20 Mei 2022, komite menelaah pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 16 tahun pada 2004. Keluarganya mengadu kepada polisi keesokan harinya, tetapi polisi tidak menyelidiki. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nepal menetapkan pada 2005 bahwa aparat keamanan telah membunuhnya, dan Mahkamah Agung memerintahkan penyelidikan segera pada 2009.

Komite menyerukan penyelidikan dan penuntutan, kompensasi yang memadai, rehabilitasi medis dan psikologis gratis, permintaan maaf publik, serta langkah-langkah untuk mengenang RR. Komite juga menyerukan reformasi hukum, termasuk penghapusan batas waktu untuk mengajukan pengaduan pemerkosaan. REDRESS mengidentifikasi lemahnya mekanisme dalam negeri untuk melaksanakan keputusan internasional dan kurangnya komitmen politik sebagai hambatan yang masih berlangsung.

Proses panjang, kebutuhan mendesak

Proses perdamaian dan keadilan Nepal telah menghasilkan kesepakatan, peraturan perundang-undangan, catatan pengaduan, dan temuan internasional selama bertahun-tahun. Tonggak penting yang berkaitan dengan akses penyintas terhadap bantuan meliputi:

• 1996–2006: Konflik bersenjata antara pemerintah dan pemberontak Maois.
• 21 November 2006: Perjanjian Perdamaian Komprehensif mengakhiri konflik dan mengikat para pihak pada proses perdamaian.
• 2008: Pemerintah mulai memberikan bantuan melalui Program Bantuan Sementara dan Rehabilitasi.
• Desember 2010: IOM dan OHCHR mendokumentasikan pengecualian korban kekerasan seksual dan penyiksaan dari kategori penerima bantuan.
• 2014: Nepal mengesahkan undang-undang yang menetapkan kerangka bagi komisi kebenaran dan orang hilang.
• 2017 dan 2022: Komite Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan keputusan dalam perkara Purna Maya dan RR.
• 2018: ICTJ merekomendasikan perluasan daftar penerima bantuan dan perbaikan verifikasi status korban.

Kebutuhan mendesak para penyintas tetap nyata: perawatan untuk cedera fisik, layanan psikologis, dukungan keuangan, dan pengakuan yang memungkinkan mereka mengakses layanan. Baik Geeta maupun Harimaya tidak diberi tanggal kapan bantuan akan datang.

Rekomendasi kelembagaan menunjukkan langkah praktis yang bisa dilakukan sembari penyelidikan berlangsung: masukkan penyintas yang sebelumnya dikecualikan ke dalam catatan penerima manfaat, tugaskan lembaga untuk memeriksa status, bagikan informasi secara aman, dan libatkan perempuan dalam pengambilan keputusan tentang layanan. Langkah-langkah itu menjawab hambatan yang dialami di loket kantor distrik maupun yang dicatat dalam tinjauan nasional.

Geeta mengatakan bahwa bertahun-tahun mencari bantuan membuatnya enggan mendatangi kantor lain. Baginya, keterlambatan berarti cedera yang tak tertangani sekaligus hilangnya keyakinan bahwa meminta bantuan lagi akan menghasilkan jawaban berbeda.

Poin-Poin Utama

• Penyintas kekerasan seksual di Nepal bagian barat mengatakan mereka tidak mendapat pengakuan, bantuan medis, dan pertolongan meski telah meminta bantuan melalui jalur resmi.
• IOM dan OHCHR mendokumentasikan pengecualian mereka dari kategori bantuan sementara pada Desember 2010.
• ICTJ merekomendasikan perluasan daftar korban yang sudah ada dan agar penyedia layanan bertanggung jawab memverifikasi status.
• Lumbini menyediakan perawatan senilai hingga NPR 50.000 per tahun bagi pasien dengan cedera akibat konflik yang memenuhi syarat, tetapi hambatan dokumentasi dapat menghalangi akses.
• Keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB menyerukan penyelidikan, kompensasi, rehabilitasi, dan langkah-langkah lain untuk menangani kekerasan seksual pada masa perang.