Laporan Kebakaran Wang Fuk Court Diserahkan, Hong Kong Siapkan Reformasi dan Langkah Akuntabilitas

Sejuta berkas, 30 sidang, dan laporan yang menunggu diterbitkan

Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee menerima laporan komite independen mengenai kebakaran Wang Fuk Court pada 22 Oktober 2026, setelah penyelidikan yang mendengarkan kesaksian 80 orang dan mengumpulkan lebih dari satu juta berkas. Ia berjanji segera mengumumkan reformasi menyeluruh dan langkah-langkah untuk menuntut pertanggungjawaban, sembari meminta nasihat hukum sebelum merilis temuan tersebut.

Penyelidikan itu mengkaji bencana di kompleks perumahan Tai Po dan pengawasan proyek-proyek besar pemeliharaan gedung. Bukti yang diperiksa mencakup kesaksian warga, pejabat pemerintah, pakar, serta kontraktor dinas pemadam kebakaran, bersama dengan pengajuan tertulis dan argumen dari pengacara yang mewakili pihak-pihak terkait.

Laporan tersebut diperkirakan terdiri atas ratusan halaman dalam dua volume, dengan lebih dari 10 bab serta versi bahasa Mandarin dan Inggris. Rincian yang muncul menjelang penerbitan mengindikasikan adanya kritik terhadap kontraktor utama, konsultan pekerjaan, dan empat lembaga pemerintah. Unit Pemeriksaan Independen Biro Perumahan disebut menghadapi kritik paling keras di antara departemen-departemen tersebut.

Pemerintah telah berkomitmen untuk menerbitkan laporan itu, tetapi belum menetapkan tanggal penerbitan ataupun tanggal pasti pengumuman reformasi. Lee mengatakan sejumlah orang yang terkait dengan kebakaran tersebut telah didakwa melakukan tindak pidana, sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam menangani materi yang dapat memengaruhi persidangan mereka.

Bagi warga dan keluarga korban, penyerahan laporan ini menandai tahap baru dalam upaya mencari jawaban mengenai bahan renovasi berbahaya, peringatan yang luput ditindaklanjuti, dan peralatan keselamatan kebakaran. Keputusan terdekat kini menyangkut apa yang akan diterbitkan pemerintah, rekomendasi mana yang akan diadopsi, dan bagaimana pertanggungjawaban akan dituntut.

Mengapa proses pidana memengaruhi penerbitan laporan

Lee mengatakan pemerintah akan meminta nasihat hukum tentang penanganan bagian-bagian yang terkait dengan proses pidana. Persoalannya adalah bagaimana merilis temuan penyelidikan sembari menjaga keadilan persidangan, yang pengadilannya harus memutuskan dakwaan terhadap masing-masing terdakwa.

Menjelaskan keputusan tersebut, Kepala Eksekutif John Lee mengatakan:

"Karena sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kebakaran Wang Fuk Court telah didakwa dengan berbagai tindak pidana, pemerintah perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan cara terbaik menangani bagian-bagian laporan yang mungkin terkait dengan persidangan pidana, agar tidak merugikan proses pengadilan," katanya.

Penyelidikan tersebut mencakup rangkaian keputusan yang lebih luas daripada perkara pidana terhadap individu mana pun: bagaimana renovasi dilakukan, bagaimana lembaga publik mengawasinya, dan perubahan apa yang diperlukan untuk mencegah bencana serupa. Proses pidana akan membahas pelanggaran yang didakwakan kepada orang-orang tertentu.

Bagaimana penyelidikan mencapai tahap ini

Hakim David Lok memimpin komite tersebut, dengan anggota Chan Kin-por dan Rex Auyeung. Lee mengumumkan pembentukannya pada 12 Desember 2025, dan komite itu resmi mulai bekerja pada 19 Desember 2025.

Komite menggelar 30 sidang dalam enam tahap antara Maret dan Juli 2026. Sebanyak 80 saksi memberikan kesaksian faktual dan keterangan ahli. Penyelidikan juga mempertimbangkan pengajuan tertulis dari individu dan organisasi, bukti lainnya, serta argumen hukum. Berkas-berkasnya memuat data lebih dari dua triliun byte, setara dengan lebih dari dua terabyte.

Tanggal-tanggal penting berikut menggambarkan proses yang berlangsung melampaui target awal penyampaian laporan pada September:

• Juli 2024: Departemen Tenaga Kerja menerima pengaduan tentang pekerja yang merokok di perancah Wang Fuk Court.
• 28 Oktober 2024: Unit Pemeriksaan Independen menguji jaring perancah yang masih terbakar setelah 10 detik.
• 12 Desember 2025: Lee mengumumkan pembentukan komite independen.
• 19 Desember 2025: Komite resmi mulai bekerja.
• Maret hingga Juli 2026: Enam tahap sidang mengkaji kebakaran dan tanggung jawab terkait.
• September 2026: Target awal penyampaian laporan terlewati setelah komite meminta perpanjangan waktu.
• 22 Oktober 2026: Komite menyerahkan laporannya kepada Lee.

Laporan itu menyusul desakan awal untuk menuntut pertanggungjawaban setelah bencana tersebut. Hingga 3 Desember 2025, sedikitnya 128 kematian telah tercatat dan sekitar 150 warga masih belum diketahui keberadaannya. Angka-angka itu berasal dari tahap darurat tersebut, saat pencarian dan proses identifikasi masih berlangsung.

Siapa yang dikritik terkait renovasi?

Kontraktor utama, yang diidentifikasi sebagai 宏業, dan konsultan pekerjaan, 鴻毅, diperkirakan mendapat porsi tanggung jawab besar dalam laporan tersebut. Empat lembaga publik yang dikritik adalah Unit Pemeriksaan Independen Biro Perumahan, Departemen Bangunan, Departemen Dinas Pemadam Kebakaran, dan Departemen Tenaga Kerja.

Temuan yang diungkap menjelang penerbitan menempatkan Unit Pemeriksaan Independen sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di antara lembaga-lembaga tersebut. Laporan itu juga diperkirakan memberikan porsi tanggung jawab yang relatif lebih kecil kepada Departemen Tenaga Kerja dan tidak membahas tanggung jawab pejabat yang ditunjuk secara politik.

Sidang-sidang tersebut mengungkap perbedaan pendapat tentang cara menjelaskan bencana itu. Victor Dawes, perwakilan utama komite sekaligus penasihat senior, menguraikan tanggung jawab regulasi di antara keempat lembaga. Dalam penyampaian argumen penutup pada Juli, ia berpendapat bahwa reformasi memerlukan perubahan struktural, bukan sekadar penyesuaian kecil.

Jenkin Suen, penasihat senior yang mewakili pemerintah, berpendapat bahwa tindakan melanggar hukum oleh pihak swasta, termasuk kontraktor dan tenaga profesional, secara langsung menyebabkan kebakaran dan tingginya jumlah korban jiwa. Ia mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan yang membuat pelanggaran luput terdeteksi, tetapi menolak anggapan bahwa seluruh tanggung jawab harus dibebankan kepada pemerintah.

Kedua pandangan itu menempatkan dua persoalan terkait sebagai fokus penyelidikan: perilaku pihak-pihak yang melaksanakan pekerjaan dan efektivitas perlindungan publik yang dirancang untuk mendeteksi praktik berbahaya.

Apa yang terjadi saat petugas memeriksa jaring?

Penanganan jaring perancah oleh Unit Pemeriksaan Independen menjadi salah satu contoh paling konkret yang dikaji dalam sidang. Pada 28 Oktober 2024, petugas menguji jaring di Wang Fuk Court. Jaring itu masih terbakar setelah 10 detik dan harus dipadamkan secara manual dengan ditiup.

Ketahanan terhadap api penting karena jaring membungkus perancah yang berada dekat bagian luar gedung. Bahan yang terus terbakar dapat menambah sumber bahan bakar api di dekat jendela dan jalur evakuasi warga. Penyelidikan mengkaji mengapa hasil pengujian tersebut tidak ditindaklanjuti secara efektif.

Unit itu mengunjungi kompleks perumahan tersebut 10 kali sebelum kebakaran. Delapan kunjungan diberitahukan sebelumnya, sementara dua lainnya dilakukan tanpa pemberitahuan. Artinya, 80% kunjungan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Laporan tersebut diperkirakan mengkritik praktik itu karena memberi kesempatan kepada kontraktor untuk mengganti jaring sebelum pemeriksaan.

Surveyor senior pemeliharaan gedung Ku Siu-ping mengakui dalam sidang bahwa ia tidak secara khusus memperhatikan papan busa yang menutupi jendela ataupun lubang yang dibuat di tangga belakang sehingga memengaruhi struktur tangga darurat. Pengaduan warga dan respons terhadap pengaduan tersebut juga turut dikaji.

Bagi penghuni, hal-hal ini berkaitan langsung dengan kondisi di sekitar rumah mereka: apa yang menutupi jendela, apa yang mengelilingi menara hunian, dan apakah jalur untuk menyelamatkan diri dari kebakaran tetap terlindungi. Penyelidikan mengaitkan kondisi fisik tersebut dengan keputusan yang dibuat petugas pemeriksa saat melakukan kunjungan.

Sertifikat, pengambilan sampel, dan kebijakan yang tidak disosialisasikan

Pengawasan Departemen Bangunan mengungkap masalah lain: mengandalkan dokumen tanpa pemeriksaan di lokasi. Asisten Direktur Cheung Yuk-ching mengakui bahwa sebelum kebakaran, departemen tersebut tidak pernah mengambil sampel fisik jaring yang digunakan dalam proyek pemeliharaan.

Departemen itu mengandalkan sertifikat yang diserahkan kontraktor, tanpa mekanisme untuk memastikan keasliannya. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk atau pekerjaan memenuhi standar. Kegunaannya bergantung pada keaslian dokumen dan apakah dokumen itu berlaku untuk bahan yang benar-benar dipasang.

Sidang-sidang tersebut juga mengkaji kebijakan yang diperkenalkan Departemen Bangunan pada 2023. Kebijakan itu mewajibkan pemeriksaan di lokasi atas sampel sebesar 20% dari pekerjaan kecil yang tercakup dalam rencana pengawasan. Unit Pemeriksaan Independen baru mengetahui kebijakan tersebut setelah kebakaran.

Laporan tersebut diperkirakan mengkritik komunikasi antara kedua lembaga. Kebijakan yang mewajibkan pemeriksa mengunjungi satu dari setiap lima proyek yang memenuhi syarat bergantung pada pengetahuan dan penerapannya oleh para pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan.

Masalah keselamatan kebakaran luput meski pemeriksaan berulang

Menurut bukti yang dikaji dalam sidang, Departemen Dinas Pemadam Kebakaran mengunjungi Wang Fuk Court sebanyak 26 kali selama lebih dari 10 bulan pekerjaan renovasi. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, petugas tidak masuk ke ruang pompa kebakaran ataupun menguji alarm kebakaran.

Dalam sidang terungkap bahwa sakelar daya utama dibiarkan mati dalam waktu lama dan tangki air tetap kosong selama tujuh bulan. Pompa, pasokan air, dan alarm memiliki fungsi berbeda: pompa mengalirkan air, tangki menyimpannya, dan alarm memperingatkan orang agar meninggalkan gedung. Memastikan semuanya berfungsi memerlukan lebih dari sekadar mengunjungi kompleks perumahan.

Dawes juga mengkritik pendekatan departemen tersebut dalam menjalankan tanggung jawabnya. Masalah terkait bahan bangunan, risiko kebakaran selama pekerjaan berlangsung, dan fitur perlindungan pada struktur gedung dianggap sebagai urusan Departemen Bangunan. Papan busa yang menutupi jendela serta lubang di tangga belakang termasuk hal-hal yang dikaji.

Laporan tersebut diperkirakan membedakan kekurangan dalam pencegahan dari penanganan darurat. Penilaiannya dilaporkan tidak menemukan kesalahan dalam operasi pemadaman kebakaran dan menolak anggapan bahwa petugas perlu menjatuhkan bom air, menggunakan drone untuk memadamkan api, atau meminta bantuan dari China daratan.

Pengaduan soal merokok dan 17 pemeriksaan

Departemen Tenaga Kerja menerima pengaduan seorang warga pada Juli 2024 tentang pekerja yang merokok di perancah yang dikelilingi jaring pelindung. Departemen itu meneruskan pengaduan tersebut ke Departemen Dinas Pemadam Kebakaran alih-alih langsung melakukan penyelidikan menyeluruh sendiri.

Departemen itu juga memberi tahu warga tersebut secara tertulis bahwa peraturan keselamatan yang ditegakkannya tidak mencakup standar ketahanan api untuk jaring perancah atau bahan lainnya. Dalam sidang, departemen tersebut mengakui bahwa tidak satu pun dari 17 pemeriksaannya mendapati pekerja merokok.

Laporan tersebut diperkirakan memberikan porsi tanggung jawab yang lebih kecil kepada Departemen Tenaga Kerja dibandingkan departemen lainnya. Peran departemen itu tetap menjadi bagian dari gambaran lebih luas tentang bagaimana sebuah peringatan berpindah antarinstansi saat warga tinggal berdampingan dengan pekerjaan tersebut.

Pengaduan, pengujian jaring, dan catatan pemeriksaan menunjukkan titik-titik spesifik ketika pejabat menerima informasi atau mengunjungi lokasi. Secara keseluruhan, hal-hal itu menjelaskan mengapa penyelidikan mengkaji penanganan peringatan dan koordinasi antardepartemen, selain tindakan para kontraktor.

Reformasi apa yang sedang disiapkan?

Lee mengatakan respons pemerintah akan mencakup pengawasan pekerjaan pemeliharaan gedung, pengelolaan gedung, dan regulasi instalasi dinas pemadam kebakaran. Cakupannya mulai dari pengelolaan proyek renovasi hingga peralatan yang dirancang untuk melindungi warga saat kebakaran terjadi.

Menjelaskan cakupan yang direncanakan, Kepala Eksekutif John Lee mengatakan:

"Pemerintah akan melakukan reformasi menyeluruh di bidang-bidang yang mencakup pengawasan pekerjaan pemeliharaan gedung, pengelolaan gedung, dan regulasi instalasi dinas pemadam kebakaran," tambah Lee.

Lee mengatakan bahwa Pernyataan Kebijakan 2026 pada September telah memperkenalkan langkah-langkah prioritas dan persiapan untuk perubahan yang lebih luas sedang berlangsung. Ia berjanji mengkaji rekomendasi komite dan segera mengumumkan rencana reformasi serta langkah-langkah akuntabilitas.

Rekomendasi yang diungkap menjelang penerbitan mencakup pengawasan lebih ketat terhadap tenaga profesional dan penerapan sanksi pidana. Rekomendasi lainnya meliputi pengajuan sertifikat instalasi dan peralatan dinas pemadam kebakaran secara elektronik serta penghentian penggunaan faks untuk meneruskan permintaan bantuan dari polisi ke Departemen Dinas Pemadam Kebakaran.

Pengajuan elektronik akan mengubah cara catatan keselamatan disampaikan kepada departemen. Penggantian rujukan melalui faks akan mengubah cara permintaan darurat diteruskan antarlayanan. Kedua usulan itu menyasar langkah-langkah praktis dalam sistem yang diandalkan warga, di samping keputusan lebih besar terkait pemeriksaan, kewajiban tenaga profesional, dan sanksi atas pelanggaran.

Bagi keluarga yang terdampak kebakaran Wang Fuk Court, tahap selanjutnya adalah respons pemerintah: menerbitkan temuan, memutuskan rekomendasi yang akan dijalankan, dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban akan dituntut. Penyerahan laporan mengakhiri pengumpulan bukti oleh penyelidikan dan menyerahkan keputusan-keputusan tersebut kepada pemerintah.

Poin-poin utama

• John Lee menerima laporan penyelidikan kebakaran Wang Fuk Court pada 22 Oktober 2026.
• Komite menggelar 30 sidang, mendengarkan kesaksian 80 orang, dan mengumpulkan lebih dari satu juta berkas.
• Pemerintah akan meminta nasihat hukum sebelum menerbitkan laporan karena proses pidana terkait sedang berlangsung.
• Rincian yang muncul sebelum penerbitan mengindikasikan adanya kritik terhadap kontraktor utama, konsultan pekerjaan, dan empat lembaga pemerintah.
• Bukti dalam sidang mencakup jaring perancah yang terbakar, ketergantungan pada sertifikat, dan pemeriksaan yang luput mendeteksi masalah keselamatan kebakaran.
• Lee berjanji melakukan reformasi yang mencakup pengawasan pemeliharaan gedung, pengelolaan gedung, dan instalasi dinas pemadam kebakaran, serta segera mengumumkan langkah-langkah akuntabilitas.