Jepang Perintahkan Chubu Electric Lakukan Reformasi Usai Skandal Data Nuklir Hamaoka

Perintah November menetapkan tenggat perubahan

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang pada 6 November memerintahkan Chubu Electric Power untuk merombak operasionalnya setelah manipulasi data gempa di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Hamaoka dan serangkaian kasus pelanggaran lainnya. Perusahaan listrik itu harus menyerahkan rencana perbaikan paling lambat akhir November dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat akhir Maret 2027.

Perintah perbaikan administratif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Usaha Ketenagalistrikan Jepang itu melampaui sekadar pembenahan catatan teknis. Perintah tersebut meminta perubahan pada sistem organisasi dan kepegawaian perusahaan, peningkatan pemanfaatan keahlian eksternal, serta penguatan kepatuhan terhadap hukum. Kementerian menyimpulkan bahwa pelanggaran di sektor usaha yang harus mengutamakan keselamatan telah merusak kepercayaan publik.

Hamaoka, yang terletak di Omaezaki, Prefektur Shizuoka, menjadi pusat krisis yang kian memburuk di perusahaan itu. Chubu memanipulasi data gempa yang digunakan dalam peninjauan permohonan pengoperasian kembali reaktor No. 3 dan No. 4, lalu menarik kedua permohonan tersebut. Pelanggaran lain menyangkut dokumen terkait penghentian operasi reaktor No. 1 dan No. 2, sementara anak perusahaan grup yang menjual listrik membebani pelanggan dengan tagihan berlebih.

Presiden Chubu, Minoru Yasui, menerima perintah tersebut dari Yoshifumi Murase, komisioner Badan Sumber Daya Alam dan Energi. Yasui mengatakan perusahaan menanggapi masalah ini dengan sangat serius dan akan merespons dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Mengapa data gempa itu penting

Informasi yang dipersoalkan berkaitan dengan guncangan gempa yang digunakan sebagai dasar desain keselamatan Hamaoka. Insinyur menggunakan tolok ukur ini, yang dikenal sebagai gerakan tanah dasar desain, untuk menilai apakah bangunan, mesin, dan peralatan keselamatan mampu menahan gempa besar.

Bagi reaktor yang mengajukan izin untuk kembali beroperasi, perhitungan tersebut merupakan bagian dari bukti yang mendukung penilaian keselamatannya. Manipulasi data dasar merusak penilaian yang harus diperiksa regulator. Karena itu, masalah ini melampaui dokumen yang tidak akurat dan menyentuh landasan teknis permohonan pengoperasian kembali.

Chubu menarik permohonan untuk reaktor No. 3 dan No. 4 pada 25 September 2026, setelah proses peninjauan yang berlangsung lebih dari 12 tahun. Penyidik mendapati bahwa manipulasi itu terjadi di tengah tekanan untuk menghindari keterlambatan dalam memperoleh izin pengoperasian kembali.

Penarikan tersebut membuat masa depan kedua reaktor itu kembali tidak pasti bagi perusahaan, di samping meningkatnya perkiraan biaya pekerjaan keselamatan. Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pengajuan ulang atau pengoperasian kembali.

Penyidik menemukan budaya pembenaran

Sebuah komite investigasi yang terdiri atas pengacara eksternal memeriksa pelanggaran tersebut, dan Chubu menerbitkan laporannya pada September. Komite itu menemukan bahwa perusahaan telah mengembangkan pembenaran internal sendiri untuk membenarkan tindakan yang tidak semestinya.

Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa kementerian menuntut reformasi organisasi selain pembenahan teknis. Ketika karyawan mulai menganggap praktik yang tidak semestinya dapat diterima di departemen mereka sendiri, mengganti dokumen atau memperbaiki perhitungan tidak menyelesaikan masalah dalam proses pengambilan keputusan yang memungkinkan pelanggaran itu terjadi.

Tiga presiden berturut-turut, termasuk presiden saat itu, Shingo Hayashi, mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Yasui kini bertugas memastikan pergantian pimpinan tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam cara perusahaan bekerja, cara staf menyampaikan kekhawatiran, dan cara manajer merespons.

Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Ryosei Akazawa mengidentifikasi kegagalan lain: pelaporan pelanggaran internal telah dilakukan, tetapi informasinya tidak dimanfaatkan. Berbicara setelah rapat Kabinet pada 6 November, ia mengatakan situasi itu mengungkap masalah serius dalam kepatuhan hukum dan penanganan peringatan.

Akazawa berjanji akan mengambil tindakan tegas dan menekankan bahwa keselamatan merupakan syarat utama agar kebijakan energi nuklir dapat diterima publik. Pernyataannya menempatkan penanganan kekhawatiran karyawan, bersama data yang dipalsukan, sebagai isu utama dalam respons pemerintah.

Perubahan yang diminta pemerintah

Kementerian menerima laporan dari Chubu pada 29 Oktober dan memeriksanya sebelum memutuskan bahwa perintah perbaikan diperlukan. Instruksinya berfokus pada pembenahan sistem yang mengatur pengambilan keputusan, kepegawaian, dan akuntabilitas.

Chubu harus mempertimbangkan penggunaan tenaga eksternal untuk menata ulang organisasinya dengan berlandaskan kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan lainnya. Perusahaan juga harus meninjau sistem kepegawaiannya dan melibatkan perspektif eksternal di departemen yang menangani pekerjaan dengan spesialisasi tinggi, termasuk divisi nuklir.

Persyaratan tersebut ditujukan untuk mengatasi risiko departemen spesialis yang terlalu tertutup sehingga sulit menerima kritik. Teknik nuklir membutuhkan pengetahuan teknis mendalam, tetapi kementerian menginginkan pihak di luar organisasi terkait turut memeriksa proses pengambilan keputusan dan menilai apakah praktik yang sudah berjalan dapat diterima.

Murase, komisioner Badan Sumber Daya Alam dan Energi yang menyampaikan perintah tersebut, menyerukan reformasi mendasar dan pemulihan kepercayaan. Rencana perbaikan harus menjelaskan metode pelaksanaan setiap langkah serta jadwalnya.

Kedua tenggat itu menetapkan kewajiban yang berbeda. Paling lambat akhir November, Chubu harus menjelaskan perubahan yang akan dilakukan dan kapan pelaksanaannya. Paling lambat akhir Maret 2027, perusahaan harus melaporkan apa saja yang benar-benar telah diterapkan. Laporan kedua akan memberi kementerian catatan pelaksanaan yang dapat dibandingkan dengan janji dalam laporan pertama.

Pelanggaran meluas ke luar permohonan pengoperasian kembali

Reaktor Hamaoka No. 1 dan No. 2 terlibat dalam bentuk pelanggaran yang berbeda: pemalsuan dokumen terkait klaim biaya penghentian operasi. Penghentian operasi adalah proses menutup dan membongkar fasilitas nuklir secara permanen, termasuk mengelola peralatan dan material yang membutuhkan penanganan khusus.

Dengan demikian, kasus-kasus tersebut menyentuh dua bagian berbeda dari kegiatan pembangkit. Reaktor No. 3 dan No. 4 mengajukan persetujuan untuk kembali beroperasi, sedangkan reaktor No. 1 dan No. 2 menjalani proses penutupan permanen. Catatan yang akurat penting dalam kedua proses, baik untuk mendukung penilaian keselamatan maupun klaim keuangan atas pekerjaan pembongkaran.

Chubu Electric Power Miraiz, anak perusahaan grup yang menjual listrik, juga terlibat dalam kasus penagihan berlebih. Pelanggaran itu berdampak langsung pada hubungan grup dengan pelanggan, sehingga masalahnya meluas ke luar pembangkit nuklir.

Respons kementerian menangani rangkaian kasus ini melalui tata kelola perusahaan dan kepatuhan hukum. Karena itu, rencana Chubu harus membahas cara perusahaan menjalankan usahanya, selain kegagalan spesifik di Hamaoka.

Linimasa dari investigasi hingga penindakan

Perintah November dikeluarkan setelah beberapa perkembangan penting dalam kurun beberapa pekan. Investigasi, penarikan permohonan, dan pengungkapan keuangan menunjukkan bagaimana skandal data teknis berkembang menjadi krisis kepemimpinan, akuntansi, dan regulasi.

• September 2026: Chubu menerbitkan laporan investigasi pengacara eksternal yang mengungkap adanya pembenaran internal untuk membenarkan pelanggaran.
• 25 September: Chubu menarik permohonan peninjauan pengoperasian kembali reaktor Hamaoka No. 3 dan No. 4.
• 29 Oktober: Perusahaan menyerahkan laporan kepada kementerian ekonomi dan mengumumkan kerugian besar terkait Hamaoka.
• 6 November: Kementerian menerbitkan perintah perbaikan administratif berdasarkan Undang-Undang Usaha Ketenagalistrikan.
• Akhir November: Chubu harus menyerahkan rencana perbaikan yang menjelaskan langkah-langkah dan jadwal pelaksanaannya.
• Akhir Maret 2027: Chubu harus melaporkan pelaksanaannya.

Pemerintah mengambil keputusan penindakan setelah meninjau laporan yang diserahkan pada Oktober. Kini Chubu harus beralih dari menjelaskan apa yang terjadi ke merinci perubahan yang pelaksanaannya dapat diperiksa berdasarkan jadwal.

Dampak keuangan sudah besar

Proyeksi kerugian tahunan rekor Chubu, yang diumumkan pada 29 Oktober, menunjukkan besarnya dampak yang telah ditimbulkan Hamaoka. Perusahaan listrik itu mencatat kerugian luar biasa sebesar 370,3 miliar yen dalam laporan keuangannya untuk enam bulan hingga September 2026, menyusul penarikan permohonan pengoperasian kembali.

Perusahaan melaporkan rugi bersih konsolidasi sebesar 280,4 miliar yen untuk periode tersebut, dibandingkan laba bersih 166,3 miliar yen setahun sebelumnya. Pendapatan naik 11,3% menjadi 1,9452 triliun yen, tetapi peningkatan penjualan itu jauh tertutupi oleh kerugian.

Untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2027, Chubu memperkirakan rugi bersih sebesar 215 miliar yen, menggantikan proyeksi sebelumnya berupa laba 160 miliar yen. Selisih antara kedua proyeksi itu mencapai 375 miliar yen. Angka tersebut akan menjadi defisit tahunan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Sebagian besar dampak berasal dari penurunan nilai tercatat aset yang terkait dengan Hamaoka. Proses akuntansi ini, yang disebut penurunan nilai, diwajibkan ketika perkiraan pendapatan masa depan tidak lagi mendukung nilai aset dalam laporan keuangan. Penarikan permohonan membuat prospek bisnis masa depan tersebut menjadi tidak pasti.

Chubu memperkirakan kerugian luar biasa terkait Hamaoka sekitar 380 miliar yen untuk tahun fiskal penuh. Beban sementara sebesar 370,3 miliar yen merupakan bagian dari total tahunan tersebut. Perusahaan juga memperkirakan pengeluaran untuk pekerjaan keselamatan akan meningkat, menambah biaya ke depan di luar penurunan nilai aset yang sudah dicatat.

Hal yang harus disampaikan dalam laporan berikutnya

Tugas mendesak Chubu adalah menerjemahkan janji-janji umum menjadi rencana dengan langkah-langkah yang terperinci dan jadwal yang jelas. Kementerian telah mengidentifikasi bidang-bidang yang harus dibenahi: struktur organisasi, sistem kepegawaian, pengawasan eksternal, dan prioritas kepatuhan hukum.

Kegagalan menindaklanjuti peringatan internal membuat mekanisme yang menghubungkan kekhawatiran karyawan dengan tindakan manajemen menjadi sangat penting. Saluran pelaporan dapat menyampaikan masalah kepada perusahaan, tetapi manajer tetap harus menyelidikinya dan mengambil tindakan. Pernyataan Akazawa menjadikan kegagalan itu bagian dari agenda reformasi.

Bagi warga yang tinggal di sekitar Hamaoka, persoalan utamanya adalah apakah perusahaan mampu menyajikan informasi keselamatan yang dapat dipercaya. Bagi pelanggan, kasus penagihan berlebih menambah kekhawatiran tersendiri mengenai keakuratan tagihan. Bagi Chubu, keduanya kini terkait dengan tuntutan pemerintah agar perusahaan mengubah seluruh operasionalnya, dengan komitmen tertulis pertama yang harus diserahkan paling lambat akhir November.

Poin Utama

• Jepang menerbitkan perintah perbaikan kepada Chubu Electric pada 6 November berdasarkan Undang-Undang Usaha Ketenagalistrikan.
• Pelanggaran mencakup manipulasi data gempa untuk reaktor Hamaoka No. 3 dan No. 4 serta pemalsuan dokumen penghentian operasi untuk reaktor No. 1 dan No. 2.
• Kementerian meminta reformasi organisasi, perubahan sistem kepegawaian, dan peningkatan pengawasan eksternal terhadap departemen spesialis.
• Chubu harus menyerahkan rencana paling lambat akhir November dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat akhir Maret 2027.
• Perusahaan menarik kedua permohonan pengoperasian kembali dan memperkirakan rugi bersih rekor sebesar 215 miliar yen untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2027.