Korea Selatan Minta Bloomberg Naikkan Klasifikasi Obligasi, Namun Potensi Arus Masuk Dihadapkan pada Risiko Penjualan

Seoul mendorong perubahan sebelum peninjauan 2027

Korea Selatan meminta Bloomberg mengklasifikasikan obligasi pemerintahnya sebagai aset pasar maju, demi membuka akses ke basis investor internasional yang lebih luas menjelang peninjauan klasifikasi negara yang diperkirakan berlangsung pada awal 2027. Potensi manfaatnya mencakup pembelian tambahan sekitar 4 triliun won oleh Government Pension Fund Global (GPFG) Norwegia, meski investor belum membuat komitmen semacam itu.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan dan Ekonomi Lee Hyoung-il menyampaikan permintaan tersebut kepada Bing Li, perwakilan Bloomberg untuk kawasan Asia Pasifik, pada 28 Oktober 2026. Pemerintah berpendapat bahwa posisi ekonomi Korea Selatan dan peningkatan akses bagi investor asing membenarkan perubahan dari klasifikasi pasar berkembang.

Perhitungan finansialnya mengarah ke dua sisi. Korea Selatan sudah memiliki porsi besar dalam indeks obligasi pasar berkembang Bloomberg. Dana yang mengikuti indeks tersebut dapat menjual obligasi Korea setelah klasifikasinya berubah, sehingga mengimbangi pembelian dari investor yang baru bisa membelinya. Kementerian belum menerbitkan perkiraan konkret arus masuk bersih, yakni jumlah yang tersisa setelah pembelian dan penjualan dihitung bersama.

Perubahan yang diminta pemerintah kepada Bloomberg

Bloomberg telah memasukkan obligasi pemerintah Korea ke Global Aggregate Bond Index sejak 2002, dengan tetap mengklasifikasikan Korea Selatan sebagai pasar berkembang. Karena itu, Seoul meminta perubahan klasifikasi dalam hubungan indeks yang sudah terjalin, setelah Korea masuk dalam World Government Bond Index (WGBI).

Indeks obligasi adalah daftar sekuritas yang digunakan untuk mengukur kinerja investasi. Banyak dana mengikuti indeks secara saksama, sementara dana lainnya menjadikannya acuan dalam menentukan pembelian. Klasifikasi negara dapat memengaruhi isi daftar tersebut sekaligus aturan investasi yang diterapkan lembaga besar.

Lee, menteri yang memimpin permintaan pemerintah, mengatakan kepada Li bahwa perkembangan ekonomi dan pasar Korea membenarkan peninjauan kembali:

Mengingat meningkatnya posisi ekonomi Korea di kancah internasional, pertumbuhan pasar obligasi pemerintahnya, serta aksesibilitas yang membaik, konsistensi klasifikasi Korea Selatan sebagai pasar berkembang dalam Bloomberg Global Aggregate Index perlu ditinjau.

Permintaan pemerintah berkaitan dengan cara investor internasional mengelompokkan utang Korea. Indeks Bloomberg Global Aggregate, WGBI milik FTSE Russell, dan indeks obligasi pemerintah J.P. Morgan merupakan acuan utama investasi obligasi global. Karena itu, aturan indeks tersebut berdampak besar bagi negara-negara yang mencari pembeli asing.

Mengapa status ekonomi belum menentukan keputusan

Korea Selatan memenuhi kriteria Bank Dunia untuk ekonomi berpendapatan tinggi dan kriteria Dana Moneter Internasional untuk ekonomi maju. Bloomberg mengakui klasifikasi tersebut saat mempertimbangkan perubahan perlakuan terhadap obligasi Korea.

Peninjauan negara oleh Bloomberg juga mempertimbangkan akses investor asing, kontrol modal, dan kondisi pasar lainnya. Karena itu, tingkat pendapatan negara hanya merupakan salah satu pertimbangan. Investor juga harus dapat memasuki pasar, melakukan transaksi, dan mengelola dana mereka dalam kondisi yang dinilai sesuai oleh penyedia indeks.

Lee mengatakan Korea Selatan telah meningkatkan aksesibilitas pasar secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ia meminta Bloomberg mempertimbangkan perubahan pada sistem valuta asing dan pasar modal, selain pertumbuhan pasar obligasi pemerintah dan posisi ekonomi Korea di kancah internasional.

Meski demikian, Bloomberg mempertahankan klasifikasi Korea Selatan sebagai pasar berkembang pada April 2026 setelah berkonsultasi dengan pelaku pasar. Republik Ceko, Israel, dan Taiwan juga mempertahankan klasifikasi yang berlaku setelah proses peninjauan yang sama.

Perkembangan proses peninjauan

Bloomberg mulai mengkaji kemungkinan reklasifikasi pada 2024. Pertemuan Oktober kembali menguatkan dorongan pemerintah setelah keputusan untuk mempertahankan kerangka yang ada pada awal 2026.

• 2002: Obligasi pemerintah Korea masuk ke Bloomberg Global Aggregate Bond Index dengan klasifikasi pasar berkembang.
• 2024: Bloomberg mulai meninjau kemungkinan perubahan klasifikasi Korea Selatan.
• Februari 2025: Korea Selatan, Republik Ceko, Israel, dan Taiwan ditetapkan sebagai negara yang sedang ditinjau.
• April 2026: Bloomberg mempertahankan klasifikasi pasar berkembang yang berlaku setelah konsultasi.
• 28 Oktober 2026: Lee bertemu Li dan meminta penilaian ulang atas status Korea Selatan.
• Awal 2027: Bloomberg diperkirakan mengadakan peninjauan klasifikasi negara berkala berikutnya.

Keputusan April tidak menutup kemungkinan perubahan di kemudian hari. Tugas Seoul saat ini adalah meyakinkan Bloomberg bahwa posisi ekonominya dan reformasi pasar mendukung hasil berbeda dalam peninjauan berikutnya.

Mengapa dana Norwegia penting

GPFG Norwegia menunjukkan bagaimana klasifikasi indeks dapat memengaruhi permintaan atas utang pemerintah Korea. Dana tersebut menghapus obligasi pemerintah Korea dari tolok ukur pendapatan tetapnya pada 2019 berdasarkan kebijakan yang mengecualikan obligasi pasar berkembang. Tolok ukur adalah portofolio acuan yang digunakan dana untuk mengukur investasi dan kinerjanya.

Pada akhir 2019, dana tersebut memiliki obligasi pemerintah Korea senilai 49 miliar kroner Norwegia, atau sekitar 7 triliun won. Kepemilikannya turun menjadi nol pada akhir 2024 sebelum kembali naik menjadi 15,1 miliar kroner, atau sekitar 2,3 triliun won, pada paruh pertama 2026.

Angka pada paruh pertama itu sekitar 69% di bawah tingkat akhir 2019, berdasarkan penurunan dari 49 miliar kroner menjadi 15,1 miliar kroner. Pemulihan dari nol juga menunjukkan bahwa pengecualian dalam tolok ukur dan portofolio aktual dana tersebut menempuh jalur berbeda.

Perkiraan pasar menyebut peluang pembelian tambahan GPFG setelah klasifikasi pasar maju sekitar 4 triliun won. Angka itu merupakan peluang investasi potensial, bukan alokasi yang diumumkan oleh dana Norwegia. Jumlah akhirnya akan bergantung pada keputusan investasinya dan aturan yang berlaku untuk portofolionya.

Risiko penjualan oleh dana pasar berkembang

Korea Selatan sudah memiliki porsi besar dalam semesta obligasi pasar berkembang. Pada akhir Januari 2026, porsinya mencapai 9,66% dalam Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Bond Index, terbesar kedua setelah China. Obligasi mata uang lokal adalah utang yang diterbitkan dalam mata uang negara peminjam sendiri, dalam hal ini won.

Indeks lain, Bloomberg Emerging Market Government Bond Index, memberikan bobot 8,66% kepada Korea Selatan pada November 2025. Persentase ini merujuk pada indeks dan tanggal yang berbeda. Keduanya menunjukkan bahwa obligasi Korea mengambil porsi berarti dalam portofolio yang berfokus pada utang pasar berkembang.

Bagi dana yang mengikuti indeks mata uang lokal itu secara persis, bobot 9,66% berarti sekitar 9,66 dari setiap 100 unit yang diinvestasikan akan dialokasikan ke obligasi pemerintah Korea pada saat itu. Penghapusan Korea dari indeks akan mengharuskan dana tersebut mengalihkan alokasi itu.

Peringkat kredit pemerintah Korea Selatan sebesar AA juga menjadikan obligasinya komponen kredit yang relatif kuat dalam kelompok pasar berkembang. Memindahkannya ke kategori pasar maju akan mengubah komposisi bagi investor di kedua sisi batas klasifikasi.

Pertanyaan finansial utamanya adalah seberapa banyak investor pasar maju yang memenuhi syarat akan membeli dibandingkan dengan jumlah yang akan dijual investor pasar berkembang. Arus yang saling berlawanan ini menentukan apakah label baru akan benar-benar meningkatkan permintaan atas utang Korea.

Pengalaman Israel menunjukkan pentingnya ukuran indeks

Peralihan Israel ke kelompok pasar maju MSCI pada 2010 memberi contoh konkret tentang perhitungan yang terlibat dalam perpindahan kelompok. Bobotnya turun dari 3,17% dalam indeks pasar berkembang menjadi 0,37% dalam indeks pasar maju, disertai arus keluar investasi bersih sekitar $1,9 miliar.

Saham dan obligasi pemerintah memiliki investor serta aturan indeks yang berbeda. Perbandingan yang relevan adalah perubahan ukuran relatif: suatu negara dapat memiliki porsi besar dalam satu kelompok investasi dan jauh lebih kecil dalam kelompok lain. Jumlah dana yang mengikuti tiap kelompok kemudian turut menentukan aktivitas beli dan jual.

Keberadaan Korea Selatan dalam indeks Bloomberg Global Aggregate juga menjadi pertimbangan lain. Investor yang mengikuti tolok ukur luas tersebut sudah memiliki akses ke obligasi Korea melalui indeks itu. Perubahan klasifikasi yang diusulkan terutama akan memengaruhi pengelompokan negara dan kelayakan investasi, sehingga dampak finansialnya berbeda dari masuknya suatu negara ke tolok ukur untuk pertama kali.

Kementerian mengakui bahwa perkiraan investasi tambahan sulit dibuat karena Korea sudah terwakili dalam indeks yang ada. Karena itu, penilaian yang bermanfaat harus memperhitungkan pemegang obligasi saat ini sekaligus lembaga yang aturan investasinya mungkin menjadi lebih longgar.

Dampak permintaan yang lebih kuat terhadap biaya pinjaman

Kim Jung-sik, profesor emeritus ekonomi di Universitas Yonsei, mengatakan reklasifikasi dapat menurunkan imbal hasil ekstra yang diminta investor untuk memegang utang pemerintah Korea:

Reklasifikasi dapat menurunkan premi risiko atas utang pemerintah Korea, sehingga pemerintah bisa menerbitkan obligasi dengan suku bunga lebih rendah,

Premi risiko adalah imbal hasil tambahan yang diminta investor untuk menanggung risiko yang mereka kaitkan dengan suatu investasi. Jika lebih banyak investor bersaing membeli obligasi, harganya dapat naik dan imbal hasilnya turun. Imbal hasil yang lebih rendah atas utang baru dapat mengurangi biaya pinjaman pemerintah.

Kim juga menyebut kemungkinan manfaat bagi mata uang dan pasar keuangan:

Arus masuk modal yang lebih besar dan pasar modal domestik yang lebih dalam juga dapat membantu menstabilkan won.

Kim mengatakan penuaan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat kemungkinan akan memperlebar defisit fiskal dan meningkatkan kebutuhan pinjaman pemerintah. Defisit fiskal terjadi ketika belanja pemerintah melebihi pendapatan, sehingga pemerintah perlu meminjam untuk menutup selisihnya. Basis investor yang lebih luas dapat membantu menyerap tambahan utang seiring meningkatnya tekanan tersebut.

Seoul ingin reformasi menjangkau investor

Lee juga meminta Bloomberg mendukung komunikasi antara pemerintah dan investor global melalui layanan informasi keuangan serta saluran medianya. Permintaan itu mencerminkan persoalan praktis: perubahan aturan pasar harus dipahami oleh lembaga yang menentukan ke mana dana mereka akan ditempatkan.

Li sepakat bahwa komunikasi dan kerja sama berkelanjutan penting. Ia mengatakan Bloomberg akan terus berupaya memperdalam pemahaman investor global tentang pasar keuangan Korea Selatan dan menghubungkan pembuat kebijakan dengan pelaku pasar.

Pemerintah berencana melanjutkan pembahasan agar reformasi valuta asing dan pasar modalnya tercermin dalam peninjauan mendatang. Bagi peminjam dan investor, ukuran keberhasilan yang paling berguna adalah permintaan yang dihasilkan terhadap obligasi Korea, keseimbangan antara investasi masuk dan keluar, serta suku bunga yang dibayar pemerintah.

Poin Utama

• Korea Selatan meminta klasifikasi pasar maju dari Bloomberg dalam pertemuan pada 28 Oktober 2026, menjelang peninjauan yang diperkirakan berlangsung pada awal 2027.
• Obligasi pemerintah Korea telah masuk dalam indeks Bloomberg Global Aggregate sejak 2002 dengan klasifikasi pasar berkembang.
• Potensi pembelian tambahan oleh GPFG Norwegia diperkirakan sekitar 4 triliun won, tanpa komitmen investasi yang diumumkan.
• Besarnya bobot Korea dalam indeks pasar berkembang menimbulkan risiko penjualan oleh dana yang mengikuti tolok ukur tersebut.
• Pemerintah belum menerbitkan perkiraan konkret arus masuk bersih setelah pembelian dan penjualan diperhitungkan.
• Permintaan yang lebih kuat dapat membantu menurunkan biaya pinjaman saat penuaan penduduk dan pertumbuhan yang lebih lambat menambah tekanan pada keuangan publik.