Singapura dan Indonesia Sasar Perusahaan Pembakar Hutan dengan Satgas Gabungan dan Investigasi Keuangan

Menelusuri aliran uang di balik kabut asap

Singapura dan Indonesia tengah menyiapkan satuan tugas gabungan untuk menyelidiki perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, dengan menggabungkan catatan perusahaan, intelijen keuangan, dan bukti yang dikumpulkan lintas batas. Kesepakatan yang dicapai para menteri luar negeri kedua negara di Jakarta pada 27 Oktober itu menempatkan tanggung jawab perusahaan sebagai fokus utama dalam upaya menangani asap yang berulang kali membuat kualitas udara Singapura berada pada tingkat tidak sehat sejak 4 September.

Indonesia menyatakan telah mengerahkan sekitar 71.000 personel di lapangan dan 51 unit udara untuk memadamkan kebakaran. Ratusan individu dan lebih dari 50 korporasi telah diselidiki atau dituntut, dan beberapa di antaranya dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia, menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir.

Singapura menindak perusahaan melalui penyelidikannya sendiri. Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) telah mengeluarkan pemberitahuan yang mewajibkan 10 perusahaan di Indonesia mengambil langkah pencegahan dan meminta dokumen serta informasi dari 10 perusahaan yang berbasis di Singapura berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas.

Arrmanatha menjelaskan alasan kemitraan yang direncanakan itu akan memeriksa transaksi keuangan selain lahan yang terbakar:

Asap bisa melintasi batas negara, begitu pula uang. Karena itu, kita harus menelusuri aliran uang yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan ini.

Kesepakatan itu kemudian memasuki tahap persiapan di dalam pemerintahan Indonesia. Pertemuan pada 3 November mempertemukan otoritas luar negeri, kehutanan, lingkungan hidup, dan keuangan untuk membahas tanggung jawab serta pengaturan operasional satuan tugas. Singapura juga tengah mendorong perubahan pada peraturan perundang-undangan terkait kabut asap, memperluas upaya penanganan dari pemadaman kebakaran ke hubungan bisnis dan pendanaan yang terkait dengan pembakaran.

Tugas satuan tugas

Singapura menawarkan untuk berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran, tawaran yang disambut baik oleh Arrmanatha. Satuan Tugas Gabungan untuk Memperkuat Tanggung Jawab Bisnis yang diusulkan itu akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas, serta pemulihan aset jika memungkinkan.

Intelijen keuangan berarti memeriksa informasi tentang pergerakan uang untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran. Pemulihan aset melibatkan penggunaan prosedur hukum untuk mengambil kembali uang atau properti yang terkait dengan kegiatan melanggar hukum. Arrmanatha menyebut pemulihan tersebut sebagai salah satu kemungkinan dalam kerja satuan tugas.

Dokumen perusahaan di Singapura dapat membantu penyidik yang memeriksa kebakaran di Indonesia, sementara bukti yang dikumpulkan di Indonesia dapat mendukung penyelidikan Singapura atas pencemaran yang mencapai wilayahnya. Menggabungkan berbagai upaya itu merupakan tujuan praktis pengaturan tersebut.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan koordinasi yang lebih erat juga akan memberi peringatan kepada dunia usaha bahwa kedua negara bertindak bersama. Tujuan pencegahannya sederhana: perusahaan seharusnya menghadapi risiko penyelidikan dan penindakan yang lebih besar jika mengambil keuntungan dari pembakaran.

Para menteri mengumumkan inisiatif itu dalam konferensi pers yang berlangsung sekitar 20 menit. Mereka membacakan pernyataan yang telah disiapkan tanpa menerima pertanyaan. Tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk mulai beroperasinya satuan tugas, dan prosedur terperincinya masih dibahas dalam pertemuan koordinasi pada 3 November.

Dua jalur penegakan hukum di Singapura

Langkah Singapura melibatkan dua kelompok perusahaan yang berbeda. Pemberitahuan langkah pencegahan dari NEA ditujukan kepada 10 perusahaan di Indonesia yang terkait dengan kebakaran yang diduga turut menyebabkan kabut asap di Singapura. Permintaan kepada 10 perusahaan yang berbasis di Singapura meminta dokumen dan informasi mengenai kegiatan mereka.

Permintaan dokumen tersebut merupakan pemberitahuan semacam itu yang pertama kali dikeluarkan badan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas. Undang-undang itu menyediakan kerangka bagi Singapura untuk menuntut pertanggungjawaban atas pencemaran kabut asap yang mencapai negara tersebut akibat kebakaran di tempat lain.

NEA mengidentifikasi 10 perusahaan Indonesia pada 16 Oktober dan tiga perusahaan Indonesia tambahan pada 19 Oktober. Pengumuman pada 27 Oktober menyebut pemberitahuan langkah pencegahan kepada 10 perusahaan Indonesia; identifikasi perusahaan tambahan sebelumnya merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas.

Kementerian Hukum Singapura juga membentuk panel khusus yang terdiri atas firma hukum, firma audit, dan firma investigasi berpengalaman dalam melakukan penyelidikan lintas batas. Keahlian mereka akan membantu mengkaji tanggung jawab hukum, catatan keuangan, dan keterkaitan perusahaan.

Balakrishnan mengatakan Singapura siap menggunakan kewenangan hukum dan regulasinya terhadap perusahaan yang bertanggung jawab, termasuk yang berbasis di Singapura, serta mempertimbangkan berbagai langkah hukum, regulasi, dan ekonomi yang lebih luas untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Masyarakat Indonesia menghirup asap lebih dahulu

Sumatra dan Kalimantan menjadi sorotan dalam penjelasan kedua menteri mengenai dampak kemanusiaan. Arrmanatha mengatakan masyarakat Indonesia yang tinggal di dekat kebakaran menjadi pihak pertama yang terpapar, sementara Balakrishnan sepakat bahwa warga Indonesia menanggung beban awal dan terbesar.

Arrmanatha menggambarkan langsung kondisi masyarakat terdampak:

Korban pertama kebakaran ini adalah warga Indonesia. Para petani, anak-anak, dan keluarga kita di Sumatra dan Kalimantanlah yang harus lebih dahulu menghirup asap.

Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan penanganan kebakaran sebagai prioritas nasional, kata Arrmanatha. Upaya tersebut mencakup pengeboman air dan modifikasi cuaca, selain pengerahan sekitar 71.000 personel darat dan 51 unit udara di provinsi-provinsi prioritas. Sumber daya tambahan siap dikerahkan.

Pengeboman air dilakukan dengan menjatuhkan air dari pesawat ke titik kebakaran. Modifikasi cuaca berupaya memengaruhi kondisi cuaca untuk mendukung pemadaman. Keduanya melengkapi upaya personel yang menghadapi kebakaran di lapangan.

Singapura dan Malaysia telah menawarkan bantuan pemadaman kebakaran. Arrmanatha mengatakan Indonesia menghargai dukungan negara-negara tetangga dan instansi terkait akan mempertimbangkan tawaran tersebut dengan melihat kondisi di wilayah terdampak.

Upaya penegakan hukum di Indonesia berlangsung bersamaan dengan operasi darurat. Arrmanatha mengatakan ratusan individu dan lebih dari 50 korporasi telah atau sedang diselidiki dan dituntut, sementara beberapa di antaranya telah divonis bersalah. Angka-angka itu mencakup perkara pada berbagai tahap, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan.

Kondisi cuaca dan keputusan membakar

El Niño mempersulit upaya pemadaman kebakaran di Indonesia, kata Arrmanatha. Pola iklim ini dapat menyebabkan kondisi yang lebih kering di sejumlah wilayah, sehingga vegetasi lebih mudah terbakar dan kebakaran lebih sulit dikendalikan.

Balakrishnan menghubungkan kondisi cuaca alami secara langsung dengan tanggung jawab manusia: El Niño merupakan fenomena alam, sedangkan kebakaran melibatkan tindakan manusia. Ia mengatakan kedua pemerintah bertanggung jawab melindungi rakyat mereka.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu menyebut pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab, pembakaran terbuka, dan pengeringan lahan gambut sebagai pemicu kabut asap. Gambut adalah tanah yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang membusuk sebagian dan menumpuk dalam kondisi basah. Pengeringan membuatnya lebih rentan terbakar, dan kebakaran dapat terus berlangsung di bawah permukaan.

Fu membahas masalah itu saat pembacaan kedua usulan amendemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Singapura pada 4 November 2026. Ia menjelaskan bagaimana pembukaan lahan komersial dapat memberi keuntungan bagi perusahaan, sementara masyarakat di seluruh Asia Tenggara menanggung dampak kesehatan dan lingkungannya.

Singapura baru-baru ini mengalami episode kabut asap terburuk sejak 2015, dengan kualitas udara tidak sehat selama beberapa pekan. Warga harus membatasi kegiatan di luar ruangan dan menyesuaikan rutinitas sehari-hari. Mencegah pembakaran di sumbernya akan mengatasi gangguan itu sebelum asap bergerak ke negara-negara tetangga.

Singapura mengupayakan kewenangan investigasi yang lebih luas

Usulan amendemen undang-undang kabut asap Singapura akan memperkuat pengumpulan dan verifikasi informasi, meningkatkan pelacakan hubungan perusahaan dan rantai pasok, serta membuka jalan bagi sanksi keuangan dan langkah ekonomi lainnya terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Rantai pasok adalah jaringan bisnis yang terlibat dalam produksi dan penjualan suatu produk. Pemeriksaan jaringan tersebut dapat membantu penyidik memahami hubungan perusahaan yang terkait dengan pembakaran lahan dengan pembeli, mitra bisnis, dan sumber pendanaan di tempat lain.

Singapura berencana memperluas pemeriksaan terhadap keterkaitan komersial dan keuangan tersebut. Usulan pendekatan itu akan memungkinkan penyidik tidak hanya memeriksa perusahaan yang beroperasi di lokasi kebakaran, tetapi juga struktur bisnis yang lebih luas di sekitarnya.

Fu juga menyebut kerja sama dengan pemerintah negara tetangga sebagai hal penting karena kewenangan hukum setiap negara dibatasi wilayahnya. Indonesia dapat menyelidiki kegiatan di wilayahnya, sementara Singapura dapat menindaklanjuti catatan dan kegiatan usaha terkait yang berada dalam jangkauannya. Satuan tugas gabungan dimaksudkan untuk menghubungkan upaya tersebut.

Perubahan legislatif tersebut masih berupa usulan saat pembacaan kedua yang dijelaskan Fu. Pernyataannya menguraikan arah kebijakan penegakan hukum Singapura yang direncanakan, sementara Indonesia terus menyusun pengaturan operasional satuan tugas.

Perkembangan upaya penanganan

Kesepakatan pada 27 Oktober tercapai setelah berminggu-minggu kualitas udara tidak sehat dan meningkatnya kegiatan penegakan hukum. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pada 21 Oktober bahwa komunikasi dengan Singapura terus berlangsung dan Indonesia berkomitmen menangani kebakaran secara serius demi melindungi masyarakat, lingkungan, dan hubungan dengan negara tetangga.

Langkah-langkah utama berlangsung sebagai berikut:

• Sejak 4 September: Singapura mengalami periode kualitas udara tidak sehat yang berkaitan dengan kabut asap.
• 1 Oktober: Arrmanatha Nasir menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia, menggantikan Sugiono.
• 16 Oktober: NEA mengidentifikasi 10 perusahaan Indonesia yang diduga terkait dengan kebakaran penyebab kabut asap.
• 19 Oktober: NEA mengidentifikasi tiga perusahaan Indonesia tambahan.
• 27 Oktober: Arrmanatha dan Balakrishnan sepakat di Jakarta untuk membentuk satuan tugas gabungan dan memperkuat komunikasi langsung.
• 3 November: Para menteri Indonesia membahas cakupan tugas dan pengaturan operasional satuan tugas.
• 4 November 2026: Grace Fu membahas kemitraan dan usulan perubahan legislatif dalam pembacaan kedua amendemen undang-undang kabut asap Singapura.

Pertemuan 3 November dipimpin Arrmanatha dan dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta perwakilan Kementerian Keuangan. Keterlibatan mereka mencerminkan perpaduan penegakan hukum lingkungan, penyelidikan perusahaan, dan pemeriksaan keuangan dalam satuan tugas tersebut.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pembahasan mencakup tanggung jawab yang sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian. Arrmanatha juga berharap kemitraan itu kelak dapat menangani persoalan tanggung jawab bisnis lainnya, termasuk praktik keuangan lintas batas seperti pengurangan nilai faktur, yaitu pencatatan transaksi dengan nilai lebih rendah daripada nilai sebenarnya.

Saluran telepon untuk menangani perbedaan pendapat

Singapura dan Indonesia juga sepakat membentuk saluran telepon langsung di tingkat menteri dan pejabat senior. Saluran ini akan memberi kedua pemerintah cara langsung untuk menangani perbedaan pendapat bilateral, termasuk yang berada di luar penyelidikan kabut asap.

Kesepakatan itu menyusul kontroversi atas pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan. Ia membela Indonesia dengan mengatakan hutan Indonesia memasok oksigen untuk Singapura dan Malaysia serta menyebut kebakaran itu fenomena alam yang berada di luar kesalahan manusia.

Menteri Senior Singapura K Shanmugam mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan tersebut dalam wawancara pada 19 Oktober. Ia juga menyambut upaya Prabowo menangani kabut asap dan mengatakan tidak percaya pandangan Nainggolan banyak dianut di kalangan pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

Arrmanatha mengatakan hubungan kedua negara cukup matang untuk memungkinkan pembicaraan terbuka. Ia menyerukan agar perbedaan diselesaikan secara konstruktif, saling menghormati, dan terbuka, dengan tetap menghormati prosedur dalam negeri, kerangka hukum, dan keadaan masing-masing negara.

Pengaturan saluran telepon itu menyediakan jalur komunikasi untuk pendekatan tersebut. Satuan tugas gabungan memberi penyidik mekanisme yang lebih khusus untuk bertukar informasi tentang perusahaan dan kebakaran.

Hubungan yang lebih luas menghadapi tekanan praktis

Pasokan energi menjadi bagian sensitif lain yang melatarbelakangi kunjungan Balakrishnan. Indonesia mengalihkan gas yang sebelumnya dipasok ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

Kepala regulator hulu minyak dan gas Indonesia SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan 15 juta kaki kubik standar gas per hari dialihkan dari Natuna ke PLN Batam melalui pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyerukan agar semua pihak memenuhi kontrak komersial dan mengatakan para importir akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingan kontraktual mereka.

Investasi dan kerja sama yang lebih luas tetap substansial. Balakrishnan mengatakan Singapura telah menjadi sumber investasi langsung asing terbesar bagi Indonesia sejak 2014, dan menyebut catatan itu sebagai tanda kepercayaan terhadap masa depan Indonesia.

Para menteri sepakat melanjutkan hasil retret para pemimpin pada Juli, ketika Wong dan Prabowo menyaksikan penandatanganan 26 kesepakatan yang mencakup bidang ekonomi, energi, pertahanan, kerja sama digital, dan lingkungan. Kedua negara bersiap memperingati 60 tahun hubungan diplomatik pada 2027, saat Singapura juga akan mengetuai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Balakrishnan menggambarkan kerja sama sebagai kepentingan bersama: keberhasilan Singapura sebagian bergantung pada Indonesia yang makmur, stabil, dan damai. Satuan tugas kabut asap menguji prinsip itu secara konkret dengan menghubungkan upaya Indonesia menghentikan pembakaran dan penyelidikan Singapura terhadap perusahaan serta aliran uang yang terkait dengannya.

Poin Utama

• Singapura dan Indonesia sepakat pada 27 Oktober membentuk satuan tugas gabungan untuk menyelidiki perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.
• Rencana kerja mencakup berbagi data perusahaan, menelusuri aliran uang, mengumpulkan bukti lintas batas, dan memulihkan aset jika memungkinkan.
• Singapura meminta informasi dari 10 perusahaan yang berbasis di negara itu dan mengeluarkan pemberitahuan langkah pencegahan kepada 10 perusahaan di Indonesia.
• Indonesia melaporkan pengerahan sekitar 71.000 personel darat dan 51 unit udara, serta penyelidikan atau penuntutan yang melibatkan ratusan individu dan lebih dari 50 korporasi.
• Kementerian-kementerian Indonesia membahas pengaturan operasional pada 3 November, sementara Singapura mendorong amendemen untuk memperkuat undang-undang kabut asapnya.
• Kedua negara juga sepakat membentuk saluran telepon langsung untuk menteri dan pejabat senior guna membantu menangani perbedaan pendapat bilateral.