Pemilih Delhi Diminta Kembali Menyerahkan Dokumen Setelah Mengajukan Aadhaar dalam Peninjauan Daftar Pemilih

Jutaan pemberitahuan, disusul permintaan bukti baru

Pemilih Delhi yang menyerahkan kartu Aadhaar dalam peninjauan khusus daftar pemilih diminta menunjukkan dokumen tambahan, meski petugas pemilu setempat telah memverifikasi alamat mereka dan merekomendasikan agar mereka tetap terdaftar. Pemeriksaan ulang ini berdampak pada orang-orang yang datanya tidak dapat ditautkan ke daftar pemilih lama, termasuk warga lanjut usia yang mengatakan hanya memiliki sedikit dokumen lain.

Dari hampir 97 lakh pemilih, atau 9,7 juta orang, dalam daftar sementara yang dibahas dalam proses pemberitahuan tersebut, 33,1 lakh menerima pemberitahuan. Jumlah itu sekitar 34% dari total pemilih dalam daftar sementara. Dari pemberitahuan tersebut, 13,9 lakh terkait dengan tidak adanya tautan ke daftar pemilih sebelumnya, sedangkan 19,2 lakh sisanya terkait dengan ketidaksesuaian logis, yakni inkonsistensi dalam informasi yang tercatat.

Data yang dibagikan kantor Kepala Pejabat Pemilu Delhi menunjukkan bahwa lebih dari 94% dari 33,1 lakh kasus telah ditandai untuk dimasukkan ke daftar final. Namun, petugas tingkat tempat pemungutan suara, yang dikenal sebagai BLO, mengatakan pemilih yang hanya menyerahkan Aadhaar masih ditandai dalam sistem yang digunakan Pejabat Pendaftaran Pemilih dan para asistennya.

Masalah utamanya adalah bagaimana pejabat menilai kelayakan ketika seorang pemilih memiliki dokumen identitas dan laporan verifikasi setempat yang mendukung, tetapi tidak memiliki dokumen lain. Pejabat pemilu mengatakan persyaratannya adalah kewarganegaraan India, berusia minimal 18 tahun, dan berdomisili biasa di daerah pemilihan tersebut. Seorang pejabat senior mengatakan tidak adanya tautan ke daftar lama dan ketidaksesuaian logis tidak dengan sendirinya memengaruhi kelayakan.

Menurut petugas pemilu, apa yang diminta dari mereka

BLO di seluruh Delhi mengatakan Pejabat Pendaftaran Pemilih (ERO) mengarahkan mereka untuk kembali menemui pemilih dan mengumpulkan dokumen tambahan, meski laporan lapangan dan pernyataan tertulis sebelumnya telah mengonfirmasi kelayakan serta masa tinggal selama bertahun-tahun. Beberapa petugas mengatakan mereka diminta memastikan bahwa para pemilih bukan warga Bangladesh atau Rohingya.

Pejabat pemilu membantah mengeluarkan instruksi tersebut dan mengatakan tidak ada catatan yang disusun untuk mengidentifikasi orang-orang yang diduga imigran ilegal dalam daftar pemilih. Seorang ERO mengatakan instruksi pada tahap pendataan awal sempat mencakup identifikasi warga negara asing, tetapi arahan itu segera berubah dan tidak ada daftar semacam itu yang dibuat.

Sejumlah petugas pemilu menggambarkan ketidakjelasan mengenai dokumen apa yang akan memenuhi persyaratan peninjauan. Seorang petugas mengatakan instruksi berubah dari mengumpulkan dokumen apa pun yang tersedia dan memberikan pernyataan verifikasi menjadi meminta bukti kewarganegaraan. Petugas lain mengatakan seorang pemilih yang sudah menyerahkan paspor pun diminta kembali menunjukkan dokumen.

Bagi warga lanjut usia dan orang-orang yang tidak pernah bersekolah, mencari ijazah atau dokumen lain bisa sulit. Seorang BLO di Delhi Timur Laut mengatakan beberapa pemilih tidak memiliki dokumen tambahan, bahkan tidak memiliki rekening bank. Akibatnya, kunjungan berulang membuat warga dan petugas lapangan berusaha menyelesaikan kasus yang sama tanpa pemahaman yang konsisten tentang persyaratannya.

Mengapa Aadhaar menjadi pusat sengketa

Aadhaar adalah dokumen identitas, sedangkan pendaftaran pemilih juga memerlukan penetapan kewarganegaraan, usia, dan domisili. Seorang pejabat senior pemilu mengatakan Aadhaar saja tidak cukup, tetapi ERO tetap dapat menetapkan seorang pemilih memenuhi syarat jika laporan lapangan BLO dinilai memuaskan.

FAQ SIR 2026 dari Kepala Pejabat Pemilu Delhi menjelaskan proses yang terdiri atas beberapa tahap terpisah. Dokumen tidak diperlukan saat Formulir Pendataan diisi dalam survei awal rumah tangga, dan pencantuman nomor Aadhaar dalam formulir itu bersifat opsional. Dokumen pendukung dapat diminta kemudian, ketika ERO mengeluarkan pemberitahuan.

FAQ tersebut mencantumkan 12 entri dokumen pendukung. Entri ke-12 mencakup Aadhaar dan menyebutkan bahwa arahan Komisi Pemilu tertanggal 9 September 2025 berlaku. Proses pemberitahuan yang dijelaskan para petugas pemilu merujuk pada 11 dokumen yang ditetapkan, termasuk akta kelahiran, ijazah, dan paspor. Dengan demikian, FAQ resmi menyajikan daftar itu secara berbeda, dengan menempatkan Aadhaar di bawah arahan khusus tersendiri.

Entri lain dalam FAQ mencakup sertifikat domisili tetap, sertifikat kasta yang diterbitkan otoritas berwenang, sertifikat pemberian tanah atau rumah oleh pemerintah, daftar keluarga yang disusun pemerintah negara bagian atau otoritas lokal, serta catatan tertentu terkait pekerjaan atau pensiun pemerintah. FAQ itu juga mencakup catatan tertentu yang diterbitkan sebelum 1 Juli 1987 oleh badan dan lembaga pemerintah seperti bank, kantor pos, dan Life Insurance Corporation.

Bagi warga yang menanggapi pemberitahuan, pertanyaan praktisnya adalah dokumen mana yang akan diterima ERO bersama verifikasi setempat. Penjelasan pejabat tersebut membuka kemungkinan bahwa laporan lapangan yang memuaskan dapat diterima, sementara permintaan yang diceritakan para BLO menunjukkan bahwa beberapa kasus kembali diminta melengkapi dokumen.

Bagaimana pencarian data pemilih lama dilakukan

Peninjauan Intensif Khusus terakhir di Delhi sebelum kegiatan yang dijelaskan dalam FAQ resmi itu berlangsung pada 2002. FAQ meminta pemilih mencari nama mereka dalam daftar tersebut dan, jika relevan, menautkan data mereka ke entri untuk diri sendiri atau kerabat dalam peninjauan sebelumnya di daerah lain.

Pemilih yang pindah ke Delhi setelah 2002 mungkin perlu mencari daftar lama yang relevan di negara bagian lain. Formulir tersebut meminta informasi seperti nama kerabat, negara bagian, daerah pemilihan Majelis, tempat pemungutan suara, dan nomor urut. Menemukan entri itu dapat memerlukan informasi yang sudah tidak digunakan keluarga selama puluhan tahun.

FAQ memungkinkan penautan melalui orang tua atau kakek-nenek dari kedua pihak keluarga. Bagi perempuan menikah yang namanya tidak tercantum dalam daftar lama, FAQ menyebut orang tua atau kakek-neneknya, bukan orang tua suaminya.

Pemilih yang tidak dapat menemukan entri untuk diri sendiri atau kerabat yang memenuhi syarat dapat mengembalikan formulir dengan mengisi data pribadi dan membiarkan bagian informasi daftar lama kosong. FAQ menyebutkan bahwa mereka harus memberikan dokumen yang ditetapkan saat menerima pemberitahuan dari ERO. Dengan demikian, ketiadaan tautan historis membawa pemilih ke tahap verifikasi berikutnya.

Dua jadwal perlu dicermati

Dalam proses pemberitahuan yang melibatkan 33,1 lakh pemilih, batas waktu penyelesaian kasus diperpanjang hingga 15 Desember, sebelum daftar final diterbitkan pada 22 Desember. Proses itu juga mencakup peringatan pada 25 September agar nama tidak dihapus tanpa alasan kuat serta pertemuan pada 1 Oktober mengenai penerimaan pernyataan dari BLO.

FAQ Kepala Pejabat Pemilu secara jelas mencantumkan jadwal berbeda untuk SIR 2026, yang berakhir pada 4 November 2026. Hubungan antara jadwal tersebut dan tenggat Desember belum dijelaskan. Pemilih perlu mengikuti tenggat yang tercantum dalam pemberitahuan mereka atau jadwal resmi yang berlaku bagi mereka.

• 25 September, dalam proses pemberitahuan tersebut: kantor Kepala Pejabat Pemilu memperingatkan agar nama tidak dihapus dengan alasan yang lemah dan mengarahkan verifikasi menyeluruh.
• 1 Oktober, dalam proses tersebut: BLO mengatakan bahwa dalam sebuah pertemuan disampaikan pernyataan mereka dapat diterima jika pemilih tidak memiliki dokumen yang ditetapkan.
• 15 dan 22 Desember, dalam proses tersebut: batas waktu penyelesaian pemberitahuan yang diperpanjang dan jadwal penerbitan daftar final.
• 30 Juni hingga 17 Agustus 2026: kunjungan rumah tangga sesuai jadwal dalam FAQ resmi.
• 31 Agustus 2026: penerbitan daftar sementara dan dimulainya tahap pengajuan klaim, keberatan, serta pemberitahuan.
• 30 September dan 29 Oktober 2026: masing-masing batas waktu pengajuan klaim dan keberatan, serta pemberitahuan dan penyelesaiannya.
• 4 November 2026: penerbitan daftar final menurut FAQ.

Pekerja migran menanggung biaya untuk tetap terdaftar

Pekerja migran di Delhi sering memiliki dokumen yang terhubung dengan kampung halaman mereka, meski menghabiskan sebagian besar masa kerja di ibu kota. Sebagian rutin bepergian antarnegeri, sementara yang lain mempertahankan pendaftaran di daerah asal karena tempat tinggal atau pekerjaan mereka di Delhi tidak pasti.

Sitapant Jha, 74 tahun, telah tinggal di Delhi sejak 1974, tetapi dokumennya masih terkait dengan Bihar. Sebelumnya ia bepergian ke Darbhanga untuk memilih, tetapi selama dua tahun terakhir tidak dapat melakukannya. Karena tidak mengetahui adanya peninjauan tersebut, ia mengira namanya masih tercantum dalam daftar pemilih Bihar.

Manoj Yadav, pekerja pabrik berusia 28 tahun di Govindpuri, menggambarkan bagaimana alamat pada dokumen dapat berbenturan dengan tuntutan pekerjaan sehari-hari:

Aadhaar saya mencantumkan alamat di Bihar, tetapi saya bekerja di sini sepanjang hari. Siapa yang akan mengantre untuk saya?

Vikram Singh, seorang pengemudi taksi, mengatakan antrean panjang dan permintaan surat dari pemilik rumah sulit disesuaikan dengan jam kerjanya. Sita, pekerja rumah tangga dari Bihar, mengatakan keadaan darurat medis membuatnya tidak bisa bepergian dan seorang BLO memberitahunya bahwa proses tersebut mengharuskannya hadir.

FAQ resmi menyediakan beberapa cara untuk mengatasi ketidakhadiran. Anggota keluarga yang sudah dewasa boleh mengisi dan menandatangani Formulir Pendataan untuk seseorang yang bekerja di tempat lain, dan FAQ juga menjelaskan cara pengajuan daring. Proses daring mensyaratkan nomor telepon seluler terdaftar serta kesesuaian nama dalam catatan pemilih dan Aadhaar. Karena itu, keluarga yang kehilangan dokumen atau memiliki data yang tidak cocok dapat menghadapi hambatan tambahan dalam praktiknya.

Warga menceritakan upaya pendaftaran yang bertahun-tahun tak membuahkan hasil

Di Rangpuri Pahari, dekat Bandara Internasional Indira Gandhi di Delhi, beberapa warga mengatakan masalah pendaftaran mereka bermula sebelum peninjauan saat ini. Pengalaman mereka menunjukkan bagaimana permintaan dokumen baru dapat muncul di tengah permohonan yang belum terselesaikan atau setelah catatan lama hilang.

Shaheen, 19 tahun, mengatakan dokumennya hilang ketika rumah lamanya di Koloni Ghosiya, Mehrauli, dibongkar. Belakangan ia kehilangan slip Aadhaar saat pindah. Ayahnya meninggal tak lama kemudian, dan keluarganya kesulitan mendapatkan dokumen pengganti.

Bano dan Issaq Khan pindah dari Chattarpur ke Aligarh setelah menikah pada 2008, lalu kembali ke Delhi pada 2014. Mereka memperbarui data Aadhaar dan PAN, tetapi tidak memindahkan pendaftaran pemilih. Nama mereka kemudian dihapus dari daftar pemilih Chattarpur, dan mereka mengatakan upaya untuk mendaftar kembali ditolak tanpa penjelasan yang jelas.

Chiranji Lal Meena, ERO untuk Bijwasan yang mencakup Rangpuri Pahari, mengaitkan penolakan permohonan dengan dokumen yang diunggah secara keliru atau pemohon yang melewatkan tenggat pengajuan banding. Menjelaskan posisi kantor tersebut, ia mengatakan:

Tidak ada alasan permohonan ditolak jika semua dokumen Anda sudah benar.

Ashiq Ali, 56 tahun, mengatakan ia tinggal di Delhi sejak sebelum 1980 dan mulai memilih di sana pada 2000. Setelah pendaftarannya serta pendaftaran putra dan menantunya dibatalkan, ia mengajukan formulir dan diberi tahu bahwa seseorang akan datang berkunjung. Ia mengatakan tidak ada kunjungan verifikasi setelah itu.

Siapa yang memutuskan apakah pemilih tetap tercantum dalam daftar?

ERO memutuskan kelayakan, sementara BLO melakukan kunjungan setempat dan menyerahkan laporan verifikasi. Pejabat mengatakan ERO yang tidak puas dengan dokumen seorang pemilih dapat menetapkan bahwa orang tersebut tidak memenuhi syarat melalui perintah beralasan, yakni keputusan tertulis yang mencantumkan alasannya.

Laporan administratif awal mencatat 350 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat. Surat dari kantor Kepala Pejabat Pemilu tertanggal 25 September kemudian memperingatkan agar nama tidak dihapus dengan alasan yang lemah dan mewajibkan verifikasi menyeluruh. BLO mengatakan pertemuan pada 1 Oktober memperbolehkan pernyataan mereka diterima jika pemilih tidak memiliki dokumen yang ditetapkan.

Sabir Ahmed, salah satu pendiri Sabar Institute, organisasi riset independen yang memantau pola penghapusan nama di Benggala Barat, mempertanyakan cepatnya pelaksanaan kegiatan yang lebih luas tersebut. Ia mengatakan proses yang sebelumnya dilakukan selama setidaknya satu tahun kini hendak diselesaikan dalam tiga bulan, sehingga sebagian pekerja migran terpaksa pulang ke kampung halaman untuk menghadiri sidang.

Ahmed juga menceritakan adanya pemberitahuan akibat ketidakcocokan nama dalam proses yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menandai ketidaksesuaian logis. Komisi Pemilu belum mengungkap teknologi maupun detail pengadaan di balik penandaan tersebut. Warga tetap harus menanggapi pemberitahuan yang muncul melalui proses verifikasi, ketika mutu penjelasan dan kesempatan memperbaiki catatan menjadi hal yang berdampak langsung.

Fasilitas yang disediakan proses resmi bagi pemilih

FAQ Kepala Pejabat Pemilu menyebutkan bahwa BLO harus melakukan setidaknya tiga kunjungan untuk mengumpulkan Formulir Pendataan. Pemilih seharusnya menerima tanda terima pada salinan formulir dan menyimpannya. Bantuan tersedia melalui layanan telepon pemilih 1950, detail kontak BLO yang tercetak pada formulir, serta pusat bantuan tingkat distrik dan daerah pemilihan Majelis. SEWA Delhi juga membantu warga menyiapkan dokumen.

Menurut FAQ, formulir harus dikembalikan: hanya pemilih yang formulir lengkapnya diterima yang akan dimasukkan ke daftar sementara. Jika formulir tidak dikembalikan, BLO diarahkan untuk menyelidiki apakah orang tersebut sedang tidak berada di tempat, telah meninggal, pindah, atau memiliki entri ganda.

Orang yang memenuhi syarat tetapi tidak tercantum dalam daftar sementara dapat mengajukan Formulir 6 beserta pernyataan dan dokumen pendukung selama masa pengajuan klaim dan keberatan. FAQ juga mengarahkan orang yang telah pindah untuk menggunakan jalur tersebut guna mengajukan pendaftaran di alamat baru. Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Perwakilan Rakyat 1950 melarang pendaftaran di lebih dari satu daerah pemilihan atau lebih dari sekali di daerah pemilihan yang sama.

Pemilih diminta memeriksa daftar sementara setelah diterbitkan, bukan hanya mengandalkan fakta bahwa mereka telah menyerahkan formulir. Menurut FAQ, pemohon yang namanya masih tidak tercantum dalam daftar final dapat mengajukan banding kepada Pejabat Pemilu Distrik atau Magistrat Distrik terkait dalam waktu 15 hari. Bagi warga yang sudah berulang kali mendatangi kantor, pemeriksaan dan tenggat tersebut menentukan kesempatan berikutnya untuk menyelesaikan pendaftaran mereka.

Poin Utama

• Dari hampir 97 lakh pemilih dalam daftar sementara pada proses pemberitahuan tersebut, 33,1 lakh menerima pemberitahuan, sekitar 34%.
• BLO mengatakan beberapa pemilih yang menyerahkan Aadhaar kembali diminta menunjukkan dokumen meski hasil verifikasi lapangan mendukung mereka.
• Pejabat membantah mengarahkan pemeriksaan yang menargetkan warga Bangladesh atau Rohingya dan mengatakan tidak ada daftar semacam itu yang sedang disusun.
• FAQ resmi SIR 2026 menetapkan nomor Aadhaar bersifat opsional dalam Formulir Pendataan dan dokumen tidak diperlukan selama pendataan.
• FAQ mencantumkan 12 entri dokumen pendukung, dengan Aadhaar tunduk pada arahan Komisi Pemilu tersendiri.
• Tenggat Desember yang dijelaskan dalam proses pemberitahuan berbeda dari tanggal penerbitan daftar final menurut FAQ, yakni 4 November 2026.
• Migran dan warga yang kehilangan dokumen atau memiliki dokumen kedaluwarsa menghadapi biaya perjalanan, kehilangan waktu kerja, dan permohonan berulang.
• FAQ menyediakan Formulir 6 bagi orang yang memenuhi syarat tetapi tidak tercantum dalam daftar sementara serta hak mengajukan banding dalam waktu 15 hari bagi pemohon yang tidak tercantum dalam daftar final.