Marcos Memilih Rodil Zalameda sebagai Ketua Mahkamah Agung Filipina ke-28

Pimpinan baru pengadilan dengan hampir tujuh tahun sebelum pensiun

MANILA, Filipina: Presiden Ferdinand Marcos Jr. memilih Hakim Madya Mahkamah Agung Rodil V. Zalameda sebagai ketua Mahkamah Agung Filipina ke-28. Ia memilih mantan jaksa Mandaluyong yang pernah menulis putusan membebaskan mantan ibu negara Imelda Marcos serta putusan yang melindungi orang-orang yang terancam akibat pelabelan merah.

Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan Lino Cayetano mengumumkan pilihan tersebut pada Kamis, 5 November. Zalameda akan menggantikan Ketua Mahkamah Agung Alexander Gesmundo, yang mencapai usia pensiun wajib 70 tahun pada 6 November.

Zalameda, 63 tahun, lahir pada 2 Agustus 1963. Pengangkatannya memberinya kemungkinan masa jabatan hingga Agustus 2033, hampir tujuh tahun untuk memimpin lembaga peradilan. Pengumuman tersebut tidak menyebutkan tanggal pengambilan sumpahnya.

Pengangkatan ini merupakan kali pertama Marcos memilih seorang ketua Mahkamah Agung. Zalameda akan memimpin lembaga yang memutus sengketa konstitusional penting, meninjau putusan pidana, dan mengawasi administrasi pengadilan di seluruh negeri.

Cayetano menyebut pilihan itu didasarkan pada pengalaman Zalameda di berbagai tingkatan sistem peradilan. Dalam konferensi pers di Istana, sekretaris komunikasi tersebut menjelaskan tanggung jawab yang dipercayakan kepada presiden:

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung merupakan salah satu tanggung jawab paling penting yang dipercayakan kepada Presiden berdasarkan Konstitusi kita.

Lima kandidat, termasuk dua hakim madya yang lebih senior

Zalameda dipilih dari lima kandidat yang direkomendasikan Dewan Kehakiman dan Advokat, lembaga yang menyaring calon untuk pengangkatan hakim. Kandidat lainnya adalah Hakim Madya Senior Marvic Leonen serta Hakim Madya Alfredo Benjamin Caguioa, Japar Dimaampao, dan Jose Midas Marquez.

Leonen dan Caguioa, yang sama-sama diangkat ke Mahkamah Agung oleh mantan presiden Benigno Aquino III, lebih senior daripada Zalameda. Di antara hakim yang masuk daftar pendek dan diangkat oleh mantan presiden Rodrigo Duterte, Zalameda adalah yang paling senior.

Duterte mengangkat Zalameda ke Mahkamah Agung pada 6 Agustus 2019. Sebelum dipilih sebagai ketua Mahkamah Agung, ia menempati Kursi No. 7 di pengadilan tersebut.

Cayetano mengatakan Marcos mempertimbangkan pentingnya kepemimpinan yang berpengalaman dan berprinsip untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Istana juga menyoroti masa pengabdian Zalameda di bawah beberapa presiden saat menanggapi kritik atas pengangkatannya.

Dari mahasiswa Caloocan menjadi jaksa dan hakim

Zalameda lahir di Kota Caloocan dan menempuh pendidikan di University of the East. Ia lulus SMA dari kampus Caloocan pada 1979 dan meraih gelar ilmu politik dari kampus Manila pada 1983.

Di Ateneo de Manila University, ia belajar hukum dengan beasiswa akademik, masuk daftar dekan, dan bekerja untuk publikasi hukum mahasiswa. Ia menyelesaikan pendidikan hukumnya pada 1987 dan lulus ujian Bar pada 1988.

Kariernya dimulai sebagai panitera di Pengadilan Tingkat Pertama Regional Makati. Panitera membantu mengelola pekerjaan dan arsip cabang pengadilan tertentu, sehingga Zalameda memperoleh pengalaman awal tentang proses penanganan perkara dalam sistem peradilan.

Ia berpraktik di sektor swasta pada 1990 hingga 1995, lalu kembali bekerja di pemerintahan sebagai jaksa penuntut umum. Pada 2002, dalam usia 39 tahun, ia menjadi jaksa kota Mandaluyong, jabatan yang diembannya hingga 2008.

Pemerintah Kota Mandaluyong menobatkannya sebagai Ulirang Mandaleño pada 2010 sebagai pengakuan atas pengabdiannya kepada masyarakat. Dengan demikian, pengalaman profesionalnya mencakup pekerjaan hukum swasta, penuntutan, dan kehakiman, yang masing-masing memandang sengketa hukum dari sisi berbeda.

Tonggak perjalanan menuju pengangkatannya

Zalameda bergabung dengan Pengadilan Banding pada September 2008 dan bertugas di sana selama 11 tahun, kemudian menjabat ketua Divisi ke-17. Pengadilan banding meninjau putusan pengadilan tingkat bawah dan lembaga lain untuk memeriksa apakah hukum telah diterapkan dengan benar.

Peralihannya ke Mahkamah Agung pada 2019 menyusul masa panjang bekerja di pengadilan banding. Ia juga menjadi pelamar pertama yang mengikuti ujian tertulis yang baru diperkenalkan pengadilan bagi calon hakim agung.

Tanggal-tanggal penting dalam perjalanan kariernya di sistem peradilan:

• 1987 dan 1988: Menyelesaikan pendidikan hukum di Ateneo dan lulus ujian Bar pada tahun berikutnya.
• 1995: Kembali mengabdi di pemerintahan sebagai jaksa penuntut umum.
• 2002: Menjadi jaksa kota Mandaluyong.
• September 2008: Bergabung dengan Pengadilan Banding.
• 6 Agustus 2019: Diangkat ke Mahkamah Agung oleh Duterte.
• 5 November: Diumumkan sebagai pilihan Marcos untuk menggantikan Gesmundo.

Putusan Imelda Marcos menjadi sorotan

Zalameda menulis putusan Divisi Pertama Mahkamah Agung yang membebaskan Imelda Marcos, ibu presiden, dari tujuh dakwaan korupsi terkait yayasan-yayasan Swiss. Putusan itu membatalkan vonis Sandiganbayan pada November 2018 yang menjatuhkan hukuman penjara dengan total masa hingga 77 tahun.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa jaksa penuntut gagal membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang wajar. Dalam perkara pidana, standar ini mensyaratkan bukti yang cukup kuat untuk menghilangkan keraguan yang wajar bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Sandiganbayan adalah pengadilan yang menangani perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik.

Anggota Divisi Pertama lainnya yang ikut serta menyetujui pembebasan tersebut. Meski demikian, peran Zalameda sebagai penulis putusan itu menjadi sorotan utama karena presiden yang memilihnya adalah putra mantan ibu negara yang dibebaskan.

Ketika ditanya tentang kritik atas pengangkatan tersebut, Cayetano menyoroti pengalaman Zalameda di bawah pemerintahan berturut-turut, termasuk pemerintahan Fidel V. Ramos, Gloria Macapagal-Arroyo, Aquino, dan Duterte. Tanggapan Istana berfokus pada rekam jejak profesionalnya dan keyakinan mereka terhadap sikap imparsialnya.

Cayetano juga menyampaikan harapan presiden kepada ketua Mahkamah Agung yang baru:

Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa Hakim Zalameda akan menjalankan tanggung jawab sebagai Ketua Mahkamah Agung dengan integritas, imparsialitas, dan komitmen teguh terhadap supremasi hukum.

Putusan tentang ancaman terkait pelabelan merah

Zalameda juga menulis putusan Deduro v. Maj. Gen. Vinoya pada 2024, yang membahas pelabelan merah dan perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi ancaman terhadap nyawa, kebebasan, atau keamanan mereka.

Pelabelan merah berarti menyebut seseorang atau organisasi terkait dengan pemberontak komunis. Tuduhan semacam itu dapat membahayakan orang yang dituduh, termasuk membuat mereka menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata atau aparat negara.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelabelan merah, pencemaran nama baik, pelabelan, dan anggapan bersalah karena pergaulan dapat mengancam hak seseorang dan menjadi dasar untuk menerbitkan surat perintah amparo. Proses amparo memberi orang yang menghadapi bahaya semacam itu jalan untuk meminta perlindungan pengadilan.

Bagi orang-orang yang menjadi sasaran tuduhan memiliki hubungan dengan komunis, putusan tersebut menyediakan jalur hukum untuk meminta tindakan perlindungan dari pengadilan. Fokusnya pada keselamatan pribadi menjadikan putusan itu salah satu putusan hak-hak paling penting yang ditulis Zalameda.

Sikapnya dalam perkara dana publik dan sengketa konstitusional

Rekam jejak Zalameda juga mencakup perbedaan pendapat dengan rekan-rekannya mengenai alokasi anggaran yang belum diprogramkan. Ini adalah pos anggaran yang pencairannya bergantung pada persyaratan tertentu, seperti ketersediaan dana tambahan, bukan semata-mata kewenangan belanja biasa.

Dalam pendapat berbeda, ia berargumen bahwa Kongres tidak dilarang mengusulkan program, kegiatan, dan proyek baru yang tidak tercantum dalam Program Pengeluaran Nasional, yaitu rancangan anggaran nasional yang diajukan cabang eksekutif. Perselisihan ini menyangkut sejauh mana anggota parlemen dapat mengubah rencana belanja pemerintah.

Dalam perkara terkait dana sebesar P60 miliar milik Perusahaan Asuransi Kesehatan Filipina, Zalameda sepakat bahwa pemindahan dana ke kas negara bertentangan dengan konstitusi. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah masih dapat dinilai bertindak dengan iktikad baik. Hal itu membahas persoalan berbeda: apakah pejabat meyakini tindakan mereka sah ketika mengizinkan pemindahan tersebut.

Zalameda menyetujui putusan bulat yang menyatakan pengaduan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada 2025 inkonstitusional. Ia juga bergabung dalam putusan bulat bahwa Filipina tetap berkewajiban bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional.

Suara lainnya mencakup persetujuannya terhadap penolakan permintaan Senator Ronald dela Rosa atas perintah penahanan sementara terkait surat perintah Mahkamah Pidana Internasional terhadapnya, penolakan petisi mengenai pernikahan sesama jenis, serta putusan yang mewajibkan Kongres mengesahkan undang-undang untuk menentang dinasti politik.

Rencana reformasi yang dinilai dari dampaknya bagi publik

Zalameda memaparkan pendekatannya terhadap reformasi peradilan dalam wawancara terbuka untuk posisi ketua Mahkamah Agung. Ia mengusulkan perubahan bertahap, dimulai dengan mengidentifikasi prioritas lembaga dan menetapkan tolok ukur yang dapat diukur.

Ia mengatakan keberhasilan harus dinilai berdasarkan dampak perubahan tersebut terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, tolok ukur memberi lembaga hasil yang jelas untuk mengukur kemajuannya, alih-alih hanya mengandalkan janji umum untuk melakukan perbaikan.

Pendekatan yang diusulkannya menjadikan pengalaman masyarakat yang menggunakan pengadilan sebagai ukuran keberhasilan. Rincian yang disampaikan selama proses seleksi berpusat pada tahapan reformasi dan penilaian hasil, bukan pengumuman program yang sudah rampung.

Cayetano menjelaskan alasan Istana menilai Zalameda memenuhi syarat dengan mengaitkan jabatan-jabatan yang pernah diembannya dengan pemahamannya terhadap lembaga yang akan dipimpinnya:

Pengalamannya di berbagai tingkatan sistem peradilan kita memberinya pemahaman menyeluruh tentang pengadilan dan masyarakat yang dilayaninya.

Perubahan setelah Gesmundo pensiun

Pensiunnya Gesmundo pada ulang tahunnya yang ke-70 memicu pergantian kepemimpinan. Pasal VIII, Bagian 11 Konstitusi 1987 menetapkan usia 70 tahun sebagai batas pensiun wajib bagi hakim agung dan hakim. Undang-Undang Republik No. 910 mengatur tunjangan pensiun bagi anggota lembaga peradilan.

Zalameda akan berulang tahun ke-70 pada 2 Agustus 2033. Kemungkinan masa jabatannya yang hampir tujuh tahun memberinya waktu cukup panjang untuk menerapkan reformasi bertahap yang diusulkannya dan menilai hasilnya.

Sebagai ketua Mahkamah Agung, ia akan memimpin pengadilan tersebut dan mengetuai Dewan Kehakiman dan Advokat. Perannya di dewan itu menghubungkan jabatannya secara langsung dengan penyaringan calon hakim pada masa mendatang, sementara tanggung jawab administratifnya mencakup sistem pengadilan yang lebih luas.

Bagi para pihak yang berperkara, pengacara, jaksa, dan pegawai pengadilan, pergantian ini mengubah sosok yang bertanggung jawab memimpin administrasi peradilan. Bagi Marcos, pengangkatan ini menuntaskan pilihan pertamanya untuk posisi ketua Mahkamah Agung, dengan Istana secara terbuka mengaitkan pilihan tersebut dengan imparsialitas, pengalaman, dan kepercayaan terhadap pengadilan.

Poin-Poin Utama

• Marcos memilih Rodil Zalameda sebagai ketua Mahkamah Agung Filipina ke-28 dari daftar pendek berisi lima kandidat.
• Ia menggantikan Alexander Gesmundo, yang mencapai usia pensiun wajib 70 tahun pada 6 November.
• Zalameda bergabung dengan Mahkamah Agung pada 6 Agustus 2019, setelah 11 tahun bertugas di Pengadilan Banding.
• Ia menulis putusan yang membebaskan Imelda Marcos dari tujuh dakwaan korupsi serta putusan Deduro yang membahas pelabelan merah dan perlindungan pengadilan.
• Ia mengusulkan reformasi peradilan bertahap dengan tolok ukur terukur dan penilaian berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat.
• Lahir pada 2 Agustus 1963, ia dapat menjabat hingga mencapai usia pensiun wajib pada Agustus 2033.