Uzbekistan Menetapkan Hukuman Penjara hingga 10 Tahun bagi Keanggotaan Organisasi Terlarang

Hukuman penjara, denda, dan daftar publik

Uzbekistan telah mengamendemen undang-undangnya tentang ekstremisme, menetapkan hukuman penjara selama lima hingga 10 tahun bagi keikutsertaan dalam organisasi ekstremis, separatis, fundamentalis, atau organisasi terlarang lainnya, menurut pengumuman Kementerian Kehakiman. Perubahan tersebut juga memberlakukan sanksi administratif atas kegiatan tertentu yang melibatkan materi dan simbol ekstremis, serta membentuk daftar elektronik publik yang dikelola kementerian.

Warga negara dikenai denda sebesar 50 hingga 100 kali lipat dari nilai dasar penghitungan untuk pelanggaran administratif tersebut. Pejabat dikenai denda sebesar 100 hingga 150 kali lipat nilai itu. Penahanan administratif hingga 15 hari menjadi hukuman alternatif, sementara barang-barang yang terkait dengan pelanggaran dapat disita.

Undang-undang tersebut juga mengganti istilah "ekstremisme agama" dengan "ekstremisme" dalam ketentuan hukum yang sudah ada. Selain sanksi pidana, perubahan itu mengatur pencatatan organisasi, materi, dan sumber daring tertentu dalam sebuah daftar yang dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Kehakiman.

Senat Oliy Majlis menyetujui undang-undang tersebut pada 13 Agustus 2026. Undang-undang mulai berlaku pada tanggal pengundangan resminya. Pengumuman itu tidak menyebutkan tanggal pengundangan, tanggal peluncuran daftar, ataupun nilai uang yang digunakan untuk mengonversi denda ke dalam jumlah sum Uzbekistan.

Perbuatan apa yang dapat dikenai hukuman penjara?

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan hukuman penjara selama lima hingga 10 tahun bagi keikutsertaan dalam organisasi ekstremis, separatis, fundamentalis, atau organisasi terlarang lainnya. Ketentuan itu mengatur keterlibatan dalam suatu organisasi, sedangkan ketentuan administratif yang dijelaskan dalam pengumuman mengatur kegiatan yang melibatkan materi, atribut, dan simbol.

Rumusan tersebut mencakup beberapa kategori organisasi. Separatisme umumnya merujuk pada upaya memisahkan suatu wilayah dari negara yang ada. Bagi pembaca yang menilai perubahan ini, persoalan hukum utamanya adalah perbuatan yang dicakup oleh tiap ketentuan: keikutsertaan dalam organisasi terlarang dikenai hukuman penjara, sedangkan pelanggaran tertentu terkait materi dan simbol dikenai sanksi administratif yang dijelaskan di bawah.

Batas minimum dan maksimum masa hukuman penjara menunjukkan rentang pemidanaan yang ditetapkan oleh amendemen. Pengumuman tersebut tidak merinci hukuman untuk berbagai bentuk keikutsertaan ataupun menyebutkan organisasi tertentu yang akan tercakup dalam ketentuan itu.

Materi dan simbol apa yang tercakup?

Amendemen Kitab Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Administratif mencakup pembuatan materi tertentu atau penyimpanannya untuk didistribusikan. Kategorinya meliputi materi yang memuat gagasan ekstremisme, separatisme, atau fundamentalisme; seruan untuk pembantaian atau pemindahan warga secara paksa; serta konten yang dimaksudkan untuk menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat.

Ketentuan itu juga mencakup pembuatan atau penyimpanan atribut maupun simbol organisasi ekstremis dan teroris untuk didistribusikan atau dipertunjukkan. Dalam pengertian umum, hal ini mencakup tanda pengenal atau lambang yang terkait dengan organisasi tersebut, dengan tujuan yang dinyatakan untuk menyebarkan atau memperlihatkannya.

Tujuan merupakan bagian dari rumusan yang dijelaskan dalam pengumuman. Untuk penyimpanan materi, ketentuan itu merujuk pada niat untuk mendistribusikannya. Untuk atribut dan simbol organisasi, ketentuan itu merujuk pada niat untuk mendistribusikan atau mempertunjukkannya. Rincian tersebut membantu menjelaskan kegiatan yang diatur oleh ketentuan administratif baru.

Sanksinya menggabungkan denda atau penahanan singkat dengan penyitaan barang-barang yang terkait. Penyitaan berarti barang-barang tersebut diambil sebagai bagian dari penanganan hukum atas pelanggaran.

Seberapa besar sanksi administratifnya?

Uzbekistan menyatakan denda ini sebagai kelipatan dari nilai dasar penghitungan, satuan moneter standar yang digunakan untuk menghitung pembayaran dan sanksi hukum tertentu. Untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar dalam sum, nilai dasar penghitungan yang berlaku harus dikalikan dengan angka yang ditetapkan dalam sanksi.

• Warga negara: denda sebesar 50 hingga 100 kali lipat nilai dasar penghitungan.
• Pejabat: denda sebesar 100 hingga 150 kali lipat nilai dasar penghitungan.
• Hukuman alternatif: penahanan administratif hingga 15 hari.
• Barang-barang yang terkait dengan pelanggaran: penyitaan.

Perbedaan antara kedua rentang denda itu cukup besar. Denda minimum bagi pejabat, yakni 100 kali lipat nilai dasar penghitungan, sama dengan denda maksimum bagi warga negara. Denda maksimum bagi pejabat adalah 150 kali lipat nilai tersebut, sedangkan bagi warga negara 100 kali lipat.

Penahanan administratif merupakan sanksi yang berbeda dari hukuman penjara lima hingga 10 tahun karena keikutsertaan dalam organisasi terlarang. Pembaca perlu membedakan kedua ketentuan tersebut: undang-undang menetapkan sanksi berbeda untuk perbuatan yang berbeda.

Kapan pelanggaran berulang dapat menjadi perkara pidana?

Dalam pembahasan Senat, sanksi administratif disebut sebagai langkah awal untuk pelanggaran tertentu terkait pembuatan materi ekstremis atau penyimpanannya untuk didistribusikan. Pertanggungjawaban pidana akan berlaku jika perbuatan tersebut diulangi setelah sanksi administratif dijatuhkan.

Untuk pelanggaran terkait materi yang dibahas para senator, hal ini membentuk suatu tahapan: pelanggaran awal dapat berujung pada sanksi administratif, sementara pengulangan setelah sanksi tersebut dijatuhkan dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hukuman sebelumnya menjadi bagian penting dari proses menuju perkara pidana berikutnya.

Hukuman penjara bagi keikutsertaan dalam organisasi terlarang diatur dalam ketentuan yang berbeda. Rentang lima hingga 10 tahun berlaku untuk keikutsertaan, sedangkan penjelasan Senat membahas peningkatan sanksi atas tindakan berulang tertentu yang melibatkan materi. Pengumuman itu tidak mencantumkan rentang hukuman untuk pelanggaran materi berulang tersebut.

Tahapan legislasi yang dijelaskan adalah:

• 13 Agustus 2026: Senat menyetujui undang-undang dan membahas penanganan pelanggaran materi yang dilakukan pertama kali maupun berulang.
• Pengumuman Kementerian Kehakiman: kementerian menguraikan amendemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan administratif.
• Pengundangan resmi: undang-undang mulai berlaku pada hari tersebut.

Apa yang akan tercantum dalam daftar elektronik?

Amendemen Undang-Undang tentang Penanggulangan Ekstremisme menugaskan Kementerian Kehakiman untuk mengelola daftar elektronik organisasi, materi, atau sumber ekstremis. Daftar tersebut akan dimuat di situs resmi kementerian dan terbuka untuk umum.

Cakupannya lebih luas daripada organisasi yang telah dinyatakan ekstremis. Daftar itu juga akan memuat organisasi yang kegiatannya telah ditangguhkan karena keterkaitannya dengan aktivitas ekstremis. Karena itu, pembaca yang memeriksa daftar perlu memperhatikan status yang tercatat untuk setiap organisasi.

Daftar tersebut akan memuat empat kategori:

• Organisasi yang kegiatannya ditangguhkan karena terkait dengan aktivitas ekstremis.
• Organisasi yang dinyatakan ekstremis.
• Materi yang dinyatakan ekstremis.
• Sumber elektronik di jaringan telekomunikasi atau internet tempat materi ekstremis telah dipasang dan disebarkan setidaknya dua kali dalam satu tahun.

Ambang batas untuk sumber elektronik memberikan ukuran numerik bagi aktivitas berulang: dua kali atau lebih dalam setahun. Dengan demikian, daftar itu dapat mencantumkan materi tertentu sekaligus sumber elektronik yang terkait dengan pemasangan dan penyebaran berulang.

Akses publik menyediakan tempat bagi masyarakat dan organisasi untuk memeriksa catatan resmi. Manfaat praktisnya bergantung pada ketepatan pencatatan organisasi, materi, atau sumber terkait beserta status hukumnya.

Bagaimana materi dibawa ke Mahkamah Agung?

Badan pemerintah yang bertanggung jawab menanggulangi ekstremisme memulai proses untuk meminta agar suatu materi atau sumber dinyatakan ekstremis. Mereka mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung, disertai penilaian ahli yang mengonfirmasi adanya materi ekstremis.

Kejaksaan Agung kemudian memeriksa apakah dokumen yang mendukung permohonan tersebut memiliki dasar yang kuat. Jika menyetujui permohonan, jaksa agung atau wakilnya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mempertimbangkan penetapan materi atau sumber sebagai ekstremis sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang. Prosesnya mencakup penilaian yang diajukan oleh badan pemerintah terkait, pemeriksaan oleh kejaksaan, dan permohonan kepada pengadilan tertinggi negara.

Penilaian ahli memiliki peran khusus dalam proses tersebut: penilaian itu mendukung permohonan dengan memeriksa konten. Jaksa memeriksa dasar-dasar permohonan, sementara Mahkamah Agung mengambil keputusan hukum sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang. Tahapan tersebut menjelaskan bagaimana konten dapat beralih dari penilaian awal pemerintah menjadi penetapan resmi sebagai ekstremis.

Istilah yang lebih luas dan perlindungan bagi pelapor

Penggantian istilah "ekstremisme agama" dengan "ekstremisme" menghapus unsur agama dari rumusan hukum yang terdampak. Istilah tersebut kini sejalan dengan ketentuan yang secara tegas mencakup gagasan dan kegiatan ekstremis, separatis, serta fundamentalis.

Para senator juga mengatakan undang-undang tersebut akan memperjelas konsep ekstremisme dan meningkatkan mekanisme perlindungan bagi orang-orang yang melaporkan aktivitas ekstremis. Pengumuman itu tidak menjelaskan secara rinci mekanisme perlindungan tersebut maupun definisi yang telah direvisi. Bagian-bagian itu penting bagi siapa pun yang ingin memahami keseluruhan cakupan perubahan ini.

Paket perubahan ini mencakup beberapa hal konkret: hukuman penjara bagi keikutsertaan dalam organisasi terlarang, sanksi administratif untuk pelanggaran tertentu terkait materi dan simbol, jalur menuju pertanggungjawaban pidana atas tindakan berulang tertentu, serta daftar publik yang didukung proses yang melibatkan kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Bagi warga negara, pejabat, dan organisasi, hal yang perlu diperhatikan adalah perbuatan yang tercakup dalam tiap ketentuan, tujuan yang dikaitkan dengan pembuatan atau penyimpanan materi dan simbol, serta status entri dalam daftar. Tanggal pengundangan resmi menentukan kapan amendemen mulai berlaku.

Poin-Poin Utama

• Keikutsertaan dalam organisasi ekstremis, separatis, fundamentalis, atau organisasi terlarang lainnya dapat dikenai hukuman penjara selama lima hingga 10 tahun.
• Pelanggaran tertentu terkait materi dan simbol dapat dikenai denda atau penahanan administratif hingga 15 hari, disertai penyitaan.
• Warga negara dikenai denda sebesar 50 hingga 100 kali lipat nilai dasar penghitungan; pejabat dikenai 100 hingga 150 kali lipat.
• Pembahasan Senat menyebutkan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran materi tertentu yang diulangi setelah sanksi administratif dijatuhkan.
• Kementerian Kehakiman akan mengelola daftar elektronik publik yang mencakup organisasi, materi, dan sumber elektronik yang memenuhi kriteria.
• Permohonan untuk menetapkan materi atau sumber sebagai ekstremis diproses melalui Kejaksaan Agung hingga ke Mahkamah Agung.
• Senat menyetujui undang-undang tersebut pada 13 Agustus 2026. Undang-undang mulai berlaku setelah diundangkan secara resmi.