Dewan Petani Uzbekistan Minta Jaksa Mengkaji Dugaan Ancaman Gubernur Piskent

Ancaman terkait lahan membawa sengketa penanaman kentang ke kejaksaan

Dewan Petani Uzbekistan mengajukan permohonan kepada kejaksaan pada 9 Oktober 2026 untuk meminta penilaian hukum atas dugaan bahwa Gubernur Distrik Piskent Muzaffar Aripov menghina petani dan mengancam akan mengambil lahan mereka dalam sebuah pertemuan mengenai penanaman kentang. Ombudsman Bisnis juga mengatakan telah mengawasi kasus tersebut dan akan memberikan penilaian hukum.

Sengketa ini berkaitan dengan pertemuan pada 18 Juli di Piskent, wilayah Tashkent, serta rencana distrik untuk menanam kentang varietas genjah di hampir 1.000 hektare setelah panen gandum. Para petani menuduh Aripov menekan mereka agar membeli bibit kentang dari perusahaan tertentu. Pemerintah distrik memberikan penjelasan berbeda: sejumlah petani tidak menanam tanaman yang diwajibkan dan menjual petak lahan kepada orang lain yang juga tidak menanam kentang.

Dua versi yang berbeda itu membawa dua persoalan terpisah ke hadapan pihak berwenang: apakah petani melanggar kewajiban penggunaan lahan, dan apakah pejabat menggunakan tekanan yang melanggar hukum untuk menegakkan instruksi penanaman. Pemerintah distrik mengatakan urgensi tugas pertanian tidak membenarkan segala bentuk tindakan dalam pertemuan tersebut dan menyerukan pemeriksaan objektif atas keluhan mengenai perlakuan terhadap petani serta penyitaan ponsel mereka.

Belum ada temuan kejaksaan, putusan pengadilan, atau hasil disipliner dalam kasus Piskent yang diumumkan dalam pemberitaan mengenai permohonan tersebut. Permintaan Dewan Petani dan intervensi Ombudsman merupakan langkah menuju pemeriksaan, bukan penetapan bahwa dugaan pelanggaran telah terbukti.

Hal yang terekam dalam rekaman

Sebuah rekaman audio yang dilaporkan dibuat dalam pertemuan 18 Juli beredar ke publik pada Oktober. Sejumlah laporan menyebut Aripov memanggil petani dari daftar, memerintahkan mereka berdiri, lalu melontarkan hinaan dan ancaman kepada beberapa peserta. Perempuan juga dilaporkan hadir.

Laporan Uzbek Forum pada 9 Oktober mengenai pertemuan tersebut mengutip ucapan yang dinisbatkan kepada Aripov, sang gubernur distrik, yang mengancam petani akan kehilangan lahan:

Jika besok saya mengambil lahan kalian, kalian akan lihat akibatnya.

Rekaman itu juga dilaporkan memuat ancaman terhadap nyawa petani. Dugaan tersebut membuat sengketa ini lebih serius daripada perselisihan mengenai target penanaman yang tidak tercapai, meskipun makna hukum dan konsekuensi dari ucapan yang dilaporkan itu masih perlu dikaji.

Jaksa distrik dan kepala departemen kepolisian distrik dilaporkan berada di ruangan tersebut. Dugaan kehadiran mereka relevan untuk memastikan keadaan dalam pertemuan, tetapi dengan sendirinya tidak membuktikan bahwa salah satu pejabat tersebut mendukung ucapan gubernur atau mengambil tindakan terhadap petani.

Petani dilaporkan baru diizinkan masuk setelah ponsel mereka diambil. Namun, sebuah rekaman tetap beredar. Pemerintah distrik mengatakan dugaan penyitaan ponsel harus diperiksa secara terpisah berdasarkan bukti, sehingga belum jelas siapa yang memerintahkannya, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana pelaksanaannya.

Seminar, konfrontasi, dan permohonan pada Oktober

Pemerintah distrik menggambarkan pertemuan tersebut sebagai tanggapan atas kegagalan menjalankan instruksi penanaman setelah seminar sebelumnya. Kronologi menunjukkan jeda 16 hari antara seminar dan pertemuan yang menjadi sorotan, kemudian hampir tiga bulan sebelum Dewan Petani mengajukan permohonan.

• April 2024: Muzaffar Aripov menjadi gubernur Distrik Piskent. Sebelumnya, ia memimpin kelompok organisasi dan personalia di pemerintah wilayah Tashkent.
• 2 Juli 2026: Pemerintah distrik mengadakan seminar praktik bagi para pengelola pertanian mengenai penanaman kentang, pemilihan varietas produktif, dan pelaksanaan tugas yang diberikan.
• 18 Juli 2026: Sebuah pertemuan digelar mengenai penanaman tanaman kedua di lahan yang tersedia setelah panen gandum. Rekaman yang dipersengketakan itu dilaporkan berasal dari pertemuan ini.
• 9 Oktober 2026: Laporan tentang rekaman tersebut terbit, Dewan Petani mengajukan permohonan kepada kejaksaan, dan pemerintah distrik mengeluarkan penjelasannya.

Tanggal pertemuan penting untuk memahami keluhan petani yang muncul kemudian mengenai campur tangan dalam penanaman gandum. Pertemuan Juli membahas kentang setelah panen gandum, sedangkan penuturan petani berikutnya menggambarkan masalah dalam penanaman gandum kembali. Keduanya merupakan tahap berbeda dalam siklus tanam, bukan berarti menggambarkan tugas penanaman yang sama secara bertentangan.

Dugaan tentang pemasok tertentu

Seorang petani yang menghadiri pertemuan itu menuduh gubernur berupaya mengambil lahan dari orang-orang yang tidak membeli kentang dari perusahaan tertentu dan menggunakan kantor kejaksaan sebagai ancaman. Perusahaan tersebut tidak disebutkan dalam laporan-laporan ini, dan tidak ada kontrak pembelian atau instruksi tertulis yang mencantumkan pemasok tertentu.

Peserta yang tidak disebutkan namanya itu, yang diidentifikasi sebagai petani, menjelaskan dugaan tekanan untuk membeli serta dampaknya terhadap pekerjaan pertanian. Uzbek Forum mengutip penuturannya dalam bahasa Inggris:

Sekarang dia berusaha mengambil lahan dari mereka yang tidak membeli kentang dari perusahaan itu, dengan mengancam akan melibatkan kejaksaan. Tidak mungkin lagi bekerja. Kami harus menanam gandum sekarang, tetapi dia juga menghalangi itu.

Dugaan ini berbeda dari klaim pemerintah distrik bahwa petani sekadar tidak menanam kentang. Instruksi untuk menanam tanaman tertentu dan tekanan untuk membeli bahan tanam dari satu perusahaan merupakan dua persoalan terpisah. Memastikan apakah pemasok tertentu diwajibkan akan membantu menentukan apakah sengketa ini hanya menyangkut perencanaan tanaman atau juga campur tangan dalam keputusan komersial petani.

Penjelasan pemerintah distrik tidak menjawab dugaan tersebut. Penjelasan itu membahas rencana penanaman, tanggung jawab penggunaan lahan, dan dugaan pengalihan petak lahan, tetapi tidak memberikan jawaban terperinci mengenai kewajiban membeli dari pemasok tertentu. Tidak ada pula temuan yang dilaporkan bahwa lahan petani benar-benar diambil karena mereka menolak membeli kentang.

Alasan distrik ingin menanami hampir 1.000 hektare

Pemerintah Piskent mengatakan rencana penanaman kentang varietas genjah dimaksudkan untuk mendukung pasokan dalam negeri, menjaga stabilitas harga, dan membangun cadangan untuk musim dingin. Tanaman yang direncanakan itu akan menggunakan hampir 1.000 hektare lahan yang tersedia setelah penanaman serealia. Tanaman kedua berarti menanam tanaman lain di lahan yang sama setelah tanaman pertama dipanen.

Pejabat mengatakan seminar 2 Juli memperkenalkan varietas kentang kepada para pengelola pertanian serta membahas metode penanaman, varietas produktif, dan tugas yang harus mereka selesaikan. Menurut pemerintah distrik, sejumlah petani kemudian tidak mengikuti rencana tersebut dan menjual petak lahan yang tersedia kepada pihak lain, yang juga membiarkannya tanpa ditanami kentang.

Pemerintah distrik juga melaporkan target penanaman kentang musim pertama yang terpisah, yakni 650 hektare: 520 hektare di lahan petani dan 130 hektare di lahan dehqan, yaitu kategori usaha tani skala lebih kecil. Target panen dari lahan musim pertama tersebut adalah 20.800 ton.

Angka-angka itu menempatkan 80 persen target penanaman musim pertama di lahan petani dan 20 persen di lahan dehqan. Membagi target 20.800 ton dengan 650 hektare menghasilkan target rata-rata panen 32 ton per hektare. Angka-angka ini merupakan rencana, bukan bukti hasil panen yang benar-benar dicapai.

Rencana kentang varietas genjah seluas hampir 1.000 hektare itu sekitar 350 hektare lebih besar daripada target penanaman musim pertama seluas 650 hektare. Kedua angka tersebut menggambarkan rencana untuk musim yang berbeda, sehingga tidak tepat dianggap sebagai perkiraan yang bertentangan untuk satu area penanaman. Tidak ada angka mengenai berapa bagian dari target kentang varietas genjah yang akhirnya ditanami atau berapa banyak produksi yang hilang.

Kewajiban penggunaan lahan tidak menyelesaikan keluhan tentang perilaku

Pemerintah distrik menegaskan bahwa lahan tersebut bukan milik pribadi petani dan penggunaannya harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Pemerintah berpendapat bahwa petani berkewajiban menggunakan lahan sesuai peruntukan dan kewajibannya, bukan semata-mata berdasarkan pilihan pribadi.

Posisi tersebut menjelaskan kekhawatiran pemerintah distrik yang disampaikan mengenai penanaman yang tidak terlaksana dan dugaan penjualan petak lahan. Namun, hal itu tidak membuktikan bahwa setiap instruksi dalam pertemuan tersebut sah menurut hukum, atau bahwa seorang gubernur dapat mengambil lahan hanya dengan menyatakan niat untuk melakukannya. Tidak ada perintah pengambilalihan lahan tertentu atau prosedur hukum yang telah diselesaikan yang disebutkan dalam laporan mengenai sengketa ini.

Dugaan penjualan itu juga perlu diperjelas. Pemerintah distrik mengatakan petani menjual petak lahan, sembari menegaskan bahwa petak-petak tersebut bukan milik pribadi. Tanpa kontrak atau catatan lain, tidak mungkin ditentukan apa yang dialihkan, dengan ketentuan apa, atau apakah terjadi transaksi yang dilarang.

Pemerintah distrik sendiri memisahkan tujuan pertanian dari cara penegakannya. Pemerintah mengatakan hak petani dan kepentingan publik harus sama-sama dihormati, serta pentingnya tugas yang diberikan tidak otomatis membenarkan tindakan dalam pertemuan tersebut. Pengakuan itu berarti keluhan mengenai perlakuan terhadap petani tetap perlu ditangani, sekalipun pihak berwenang kelak memastikan bahwa sebagian petani memang lalai.

Perlindungan hukum yang dirujuk Dewan Petani

Dewan Petani mendasarkan permohonannya pada perlindungan kehormatan dan martabat pribadi. Dewan itu mengutip Pasal 26 Konstitusi Uzbekistan, yang menurutnya menetapkan bahwa kehormatan dan martabat manusia tidak dapat diganggu gugat dan tidak ada pembenaran untuk merendahkannya.

Dewan tersebut juga mengutip Pasal 41 Kode tentang Tanggung Jawab Administratif. Menurut pernyataannya, tindakan sengaja merendahkan kehormatan dan martabat seseorang yang merupakan penghinaan dikenai denda sebesar 20 hingga 40 kali jumlah dasar perhitungan. Jumlah dasar perhitungan adalah satuan hukum yang digunakan untuk menghitung denda dan pembayaran lainnya.

Nilai uang dari rentang tersebut tidak dapat disimpulkan tanpa mengetahui nilai satuan yang berlaku. Yang lebih penting, mengutip ketentuan tersebut tidak berarti denda telah dijatuhkan. Pihak berwenang terlebih dahulu harus menilai fakta dan memutuskan apakah persyaratan hukum untuk menjatuhkan sanksi telah terpenuhi.

Dewan Petani mengatakan tindakan semacam ini dapat dianggap sebagai campur tangan yang melanggar hukum dalam kegiatan badan usaha dan dapat merusak citra internasional Uzbekistan. Karena itu, permohonannya tidak hanya menyangkut bahasa yang menghina: Dewan tersebut juga meminta pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap usaha pertanian.

Intervensi Ombudsman dan saluran pengaduan

Ombudsman Bisnis mengatakan kasus tersebut berada dalam pengawasannya dan akan mendapatkan penilaian hukum. Ombudsman mengingatkan para pengusaha bahwa kehormatan dan martabat mereka dilindungi hukum serta penghinaan yang disengaja dapat berujung pada pertanggungjawaban.

Petani dan pengusaha yang merasa dihina atau haknya dilanggar diarahkan untuk menghubungi nomor telepon singkat 1100. Saluran kontak lain yang tercantum adalah +998712020898 dan [email protected].

Keterlibatan Ombudsman dan permohonan Dewan Petani kepada kejaksaan merupakan tanggapan yang terpisah. Tidak satu pun pengumuman tersebut menyebut tanggal sidang, tenggat waktu pengambilan keputusan, atau cakupan penyelidikan resmi. Belum diketahui pula apakah kehadiran jaksa distrik yang dilaporkan dalam pertemuan Juli akan memengaruhi penanganan permohonan tersebut.

Kasus serupa menunjukkan beragam tanggapan pejabat

Dugaan di Piskent menyusul laporan sengketa di distrik lain yang melibatkan ancaman, tuntutan produksi, serta akses ke lahan atau mesin pertanian. Uzbek Forum mengulas video pernyataan pada Juli 2026 oleh Komiljon Ergashev, seorang petani di Distrik Olot, wilayah Bukhara, yang mengatakan Gubernur Nargiza Nematova menuntut tambahan 20 ton gandum setelah ia memenuhi kuotanya.

Ergashev menuduh bahwa setelah ia menolak, gubernur menghalangi mesin pemanen gabungan memasuki ladangnya. Penuturannya menyangkut tuntutan tambahan gandum, bukan pembelian kentang, tetapi menggambarkan dugaan lain penyalahgunaan wewenang administratif yang memengaruhi kemampuan petani untuk menjalankan pekerjaan penting.

Rekaman lain yang diberitakan melibatkan Gubernur Quva Halimjon Umarov dan Gubernur Muzrabot Abdulla Mamatqulov. Umarov dituduh menghina seorang petani dan menuntut agar ia menyerahkan lahan setelah tidak menghadiri sebuah pertemuan. Mamatqulov dituduh mengancam petani terkait kuota produksi gandum, termasuk dalam pertemuan pada 15 Juni.

Menurut laporan, kedua gubernur distrik itu mendapat teguran setelah Badan Antikorupsi mengajukan laporan. Dalam kasus terpisah yang melibatkan penghinaan terhadap para pemimpin pemuda di lingkungan permukiman, kontrak kerja pejabat urusan kepemudaan Nurafshon, Mirkarim Ahmadjonov, diputus setelah penyelidikan internal dan pengakuan atas kesalahan.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa dugaan perilaku kasar telah memicu beragam tanggapan terkait pekerjaan dan disiplin. Namun, kasus-kasus tersebut tidak menentukan sanksi apa, jika ada, yang tepat untuk Piskent. Persoalan utama yang belum terjawab adalah keaslian dan konteks lengkap rekaman, dugaan kewajiban membeli dari pemasok tertentu, penanganan ponsel, serta apakah ancaman apa pun diikuti keputusan nyata terkait lahan.

Poin Utama

• Dewan Petani mengajukan permohonan kepada kejaksaan pada 9 Oktober 2026 untuk meminta penilaian hukum atas dugaan tindakan Gubernur Piskent Muzaffar Aripov.
• Pertemuan yang dipersengketakan itu dilaporkan berlangsung pada 18 Juli dan membahas penanaman kentang setelah panen gandum.
• Petani menuduhkan penghinaan, ancaman terhadap lahan dan nyawa, penyitaan ponsel, serta tekanan untuk membeli bibit kentang dari perusahaan tertentu.
• Pemerintah distrik mengemukakan rencana penanaman kentang varietas genjah di hampir 1.000 hektare dan menuduh sejumlah petani tidak menanam serta menjual petak lahan kepada pihak lain.
• Rencana musim pertama yang terpisah mencakup 650 hektare dengan target panen 20.800 ton, setara 32 ton per hektare.
• Pemerintah distrik mengatakan prioritas pertanian tidak membenarkan segala bentuk tindakan dan menyerukan pemeriksaan objektif atas pengaduan tersebut.
• Ombudsman Bisnis mengawasi kasus tersebut. Belum ada temuan hukum final atau tenggat waktu pengambilan keputusan yang diumumkan.