Prabowo Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Kepala Staf Sementara setelah Listyo Dicopot dalam Kasus Penyadapan

Pengganti sementara di jantung kepresidenan

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Indonesia pada 4 November 2026, setelah mencopot Listyo Sigit Prabowo di tengah penyelidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden dan sejumlah tokoh publik lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo menandatangani keputusan presiden pagi itu untuk mencopot Listyo, mantan Kapolri yang baru menjabat di KSP pada bulan sebelumnya. Ariyo, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden, akan menjalankan tugas jabatan yang kini kosong itu untuk sementara.

Penunjukan ini membuat KSP tetap beroperasi sementara mantan kepala lembaga itu menghadapi tuduhan terkait penyadapan komunikasi telepon, akses ilegal ke sistem elektronik, dan penghapusan bukti elektronik. Prasetyo mengatakan Prabowo sangat prihatin karena salah satu tersangka menduduki jabatan di lingkungan pemerintahannya sendiri.

Penyelidikan ini menjangkau lebih dari sekadar komunikasi presiden. Polisi menyebut dugaan sasaran berasal dari kalangan pemerintahan, politik, jurnalistik, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Pada saat yang sama, personel militer dikerahkan di Jakarta, kelompok usaha menuntut perlindungan komunikasi rahasia, dan para pejabat membahas kemungkinan kasus ini berujung pada dakwaan makar.

Dugaan polisi terhadap tiga perwira

Kepala Bareskrim Polri Asep Safrudin mengatakan penyidik menetapkan tiga personel polisi sebagai tersangka setelah memeriksa saksi dan menyita barang bukti. Awalnya diidentifikasi dengan inisial LSP, ASN, dan EH, mereka kemudian disebut sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Polisi menduga penyadapan itu dimulai pada awal 2025 dan berlanjut hingga 2026, mencakup periode ketika Listyo memimpin Polri. Ia menjabat sejak 2021, setelah ditunjuk oleh mantan presiden Joko Widodo, dan tetap menjabat setelah Prabowo menjadi presiden pada 2024.

Asep mengatakan dugaan penyadapan tersebut dilakukan di luar prosedur hukum yang mengatur penyelidikan polisi. Ia menyebut tindakan itu dilakukan:

"tanpa dasar hukum atau tanpa proses penyidikan maupun penyelidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Penyidik juga menduga para tersangka memerintahkan penghapusan berkas berisi komunikasi yang disadap pada akhir Oktober untuk menyembunyikan bukti. Penyadapan berarti memperoleh komunikasi saat sedang dikirimkan; akses ilegal berarti memasuki sistem elektronik tanpa izin yang semestinya. Penghapusan berkas yang dihasilkan dari penyadapan itu menjadi bagian lain dari dugaan perbuatan mereka.

Para tersangka ditahan di rumah tahanan Mabes Polri di Jakarta. Penahanan mereka secara luas disebut berlangsung pada 3 November, meski polisi juga dikutip mengatakan mereka ditahan pada Minggu, 1 November. Ketiga tersangka belum menyampaikan tanggapan atas tuduhan tersebut di depan publik.

Kronologi kasus

Pencopotan Listyo terjadi beberapa pekan setelah ia ditunjuk ke KSP. Rangkaian peristiwanya menempatkan dugaan penyadapan, upaya penghapusan berkas, dan pengerahan personel militer pada tanggal yang berbeda. Penyelidikan ini mulai diketahui publik pada awal November.

• 2021: Listyo menjadi Kapolri pada masa Presiden Joko Widodo.
• Awal 2025: Menurut penyidik, dugaan penyadapan telepon tanpa izin dimulai.
• Oktober 2026: Listyo berpindah dari pimpinan Polri ke KSP.
• Akhir Oktober: Polisi menduga para tersangka memerintahkan penghapusan berkas komunikasi yang disadap.
• 2 November: Telegram militer yang dikaitkan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan pengerahan personel dalam jumlah besar.
• 3 November: Polisi mengumumkan secara terbuka penetapan tiga tersangka dalam penyelidikan penyadapan.
• 4 November: Prabowo mencopot Listyo melalui keputusan presiden dan menunjuk Ariyo sebagai pelaksana tugas kepala KSP.

Penunjukan Ariyo bersifat sementara dan belum ada tanggal yang diumumkan untuk penetapan pengganti definitif. Prasetyo mengatakan layanan kepolisian akan tetap berjalan dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang selama penyidik bekerja.

Mengapa pejabat membahas makar

Prasetyo berpendapat bahwa akses ke komunikasi presiden dapat membuka informasi sensitif yang berdampak pada kepentingan nasional dan keselamatan pimpinan negara. Ia mengatakan dugaan perbuatan itu berpotensi mengarah pada makar.

Berbicara di Istana Kepresidenan, Prasetyo menjelaskan kekhawatiran pemerintah:

Kalau kita bicara kepala negara, ada banyak sekali informasi yang sangat sensitif yang berpotensi digunakan untuk tujuan yang membahayakan kepentingan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penilaian yang berbeda seiring berkembangnya penyelidikan. Pada 3 November, ia mengatakan penyidik belum menemukan indikasi makar. Pernyataan yang dikaitkan dengannya pada 4 November mencakup penilaian bahwa belum ada indikasi semacam itu serta penilaian awal bahwa operasi tersebut mungkin bertujuan melumpuhkan pemerintahan. Ia juga dikutip menyebut kasus ini sebagai tindak pidana penyadapan yang tidak berkaitan dengan upaya kudeta.

Otoritas sedang mengkaji kemungkinan penerapan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang ancaman hukumannya mencakup pidana mati. Yusril menyebut penilaian itu masih bersifat awal. Penyidik masih menelusuri motif, pihak yang mungkin mengarahkan operasi, dan tujuan penggunaan informasi tersebut.

Kerangka hukum yang dibahas terkait kasus ini juga mencakup Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010, KUHP baru, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut mengatur penyadapan dan aktivitas elektronik. Kewenangan polisi untuk melakukan penyadapan harus dijalankan melalui prosedur hukum, yang menurut dugaan penyidik telah dilangkahi.

Siapa yang menjadi sasaran dan siapa yang menuntut jawaban

Asep menyebut beragam pihak sebagai sasaran dugaan penyadapan: presiden, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha. Yusril mengatakan ia mendengar beberapa menteri dan politikus turut terdampak, tetapi tidak dapat menyebut nama para menteri itu.

Yusril juga mengatakan tidak mengetahui apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sasaran. Polisi belum mengumumkan daftar lengkap orang yang komunikasinya diduga disadap. Menurut Asep, seseorang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Amnesty International Indonesia mendesak otoritas mengungkap sasaran penyadapan dengan alasan masyarakat berhak mengetahuinya. Organisasi itu memperingatkan risiko penyalahgunaan penyadapan untuk membungkam oposisi politik:

Jika skandal ini dibiarkan berlanjut tanpa pengawasan, hal itu dapat membuka jalan bagi aparat kepolisian rahasia yang digunakan untuk menundukkan oposisi.

Bagi jurnalis, dugaan penyadapan ini menimbulkan kekhawatiran tentang percakapan rahasia dengan narasumber. Bagi kelompok masyarakat sipil dan dunia usaha, hal ini juga memunculkan kekhawatiran serupa mengenai diskusi privat dan rencana sensitif. Luasnya daftar pihak yang diduga menjadi sasaran membuat penyelidikan ini relevan jauh di luar lingkungan Istana Kepresidenan.

Pergerakan pasukan menambah ketidakpastian

TNI mengonfirmasi pergerakan personel di dalam dan sekitar Jakarta saat penyelidikan penyadapan berlangsung. Juru bicara TNI AL Laksamana Pertama Tunggul M. Han mengatakan pengerahan itu mendukung keamanan dan stabilitas nasional serta persiapan latihan militer di dekat ibu kota. Juru bicara TNI Mayor Jenderal Muhammad Nas menyebut pergerakan pasukan sebagai prosedur standar.

Angka yang disampaikan ke publik menunjukkan perbedaan cukup besar. Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya Yayan Sofiyan menyebut 20.980 personel terlibat dalam pengerahan itu, dengan 13.140 personel lainnya dalam status siaga. Sementara itu, rencana internal militer yang beredar menyebut 20.980 sebagai total personel dalam empat fase pengerahan: 2.100 personel sudah berada di Jakarta, 5.740 dijadwalkan tiba, dan 13.140 tetap siaga di pangkalan masing-masing.

Berdasarkan perincian dalam rencana internal itu, 7.840 personel akan berada di Jakarta atau dijadwalkan tiba, sementara kelompok yang lebih besar tetap bersiaga di tempat lain. Personel berasal dari satuan angkatan laut dan marinir, lembaga pendidikan, serta pangkalan di berbagai wilayah Jawa dan Lampung. Pengangkutan personel melibatkan kapal KRI Makassar dan KRI Dr Soeharso, dengan operasi di bawah kendali Komando Daerah Militer Jakarta.

Otoritas belum mengonfirmasi hubungan antara pengerahan tersebut dan penyelidikan penyadapan. Instruksi pengerahan bertanggal 2 November, sebelum pengumuman tersangka kepada publik pada 3 November.

Sana Jaffrey, peneliti di Australian National University, mengatakan pengerahan itu mungkin mencerminkan kekhawatiran akan ketegangan antara militer dan polisi yang dikaitkan dengan Listyo. Ia memperingatkan adanya risiko eskalasi yang tidak disengaja dan mengatakan presiden yang semakin mengkhawatirkan keamanan pribadi mungkin akan lebih mengandalkan militer. Pengamat militer Aris Santoso menilai kehadiran Marinir mungkin merupakan persiapan menghadapi meningkatnya ketegangan politik dan demonstrasi.

Pelaku usaha menuntut komunikasi yang aman

Organisasi dunia usaha menyoroti keamanan informasi komersial dan perlunya penyelidikan yang transparan. Pesan rahasia dapat memuat rencana investasi, rincian transaksi, dan strategi bisnis, yang semuanya perlu dilindungi perusahaan.

Erwin Aksa, wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sekaligus anggota DPR dari Partai Golkar, meminta penyelidikan dilakukan berdasarkan bukti. Ia menjelaskan kekhawatiran dunia usaha:

Dunia usaha membutuhkan informasi yang aman, komunikasi rahasia, dan kepastian hukum untuk menjaga kepercayaan investor.

Donna Priadi, direktur pelaksana Kamar Dagang Amerika di Indonesia, mengatakan stabilitas politik, regulasi yang dapat diprediksi, dan supremasi hukum merupakan faktor utama bagi kepercayaan investor. Ia mengatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kegiatan usaha terdampak secara signifikan, seraya menegaskan bahwa penanganan tuduhan oleh otoritas akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik.

Prasetyo mengatakan Prabowo telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk melakukan penyelidikan yang objektif, sesuai hukum, dan tanpa menutup-nutupi apa pun. Suyudi telah memberi tahu presiden tentang kasus tersebut. Komisi III DPR, yang membidangi urusan hukum dan keamanan, juga mendukung penyelidikan.

Skandal muncul di tengah tekanan pasar

Pasar keuangan Indonesia sudah berada di bawah tekanan saat kabar penyelidikan tersebar. Pada 3 November, investor asing mencatatkan penjualan bersih saham senilai Rp 575 miliar, dibandingkan dengan Rp 112,5 miliar sehari sebelumnya. Penjualan bersih mengukur selisih penjualan yang melebihi pembelian; angka tersebut menunjukkan arus keluar bersih meningkat hingga sekitar 5,1 kali lipat dari hari sebelumnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 3,78 persen pada hari itu ke level 4.904,3. IHSG dibuka melemah lagi 0,97 persen pada 4 November sebelum pulih dan ditutup di level 4.919,8, sekitar 0,32 persen di atas penutupan sebelumnya.

Harry Su, direktur pelaksana riset di Samuel Sekuritas Indonesia, mengatakan meningkatnya risiko politik domestik, termasuk dugaan penyadapan, menambah kegelisahan pasar di tengah perkiraan melemahnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga. Kepala ekonom Mirae Sekuritas Rully Arya Wisnubroto juga menyoroti ketidakpastian seputar peninjauan oleh penyedia indeks MSCI, aksi jual investor asing, dan kekhawatiran terhadap saham Indonesia.

Investor mempertimbangkan sejumlah tekanan sekaligus: rupiah yang melemah, kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang tinggi, dan dolar yang menguat. Pasar regional juga turun. Indeks Nikkei 225 Jepang merosot 4,5 persen dan indeks luas saham Asia Pasifik di luar Jepang milik MSCI turun 1,9 persen pada sesi perdagangan 4 November.

Tekanan politik dan tuntutan transparansi

Prabowo menghadapi penyelidikan ini di tengah ketidakpuasan publik terhadap harga pangan, program makan gratis dan koperasi desa, serta respons pemerintah terhadap kebakaran hutan yang merusak. Demonstrasi mahasiswa dan penurunan tingkat kepuasan publik menambah tekanan pada tahun keduanya menjabat.

Listyo dikaitkan dengan mantan presiden Widodo, yang hubungannya dengan Prabowo kian renggang. Putra Widodo, Wakil Presiden Gibran, secara terpisah kembali menghadapi desakan untuk dicopot setelah putusan pengadilan yang membatalkan ijazah sekolahnya. Perselisihan ini menjadi latar politik saat polisi menyelidiki dugaan penyadapan.

Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono menyebut skandal itu sebagai pembangkangan di dalam pemerintahan dan mengatakan partai Prabowo akan membahasnya dengan partai-partai politik lain. Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar dinamika politik lebih terkendali.

Dalam pesan publik pada 4 November, Yudhoyono meminta Prabowo untuk:

"memulihkan kesantunan dalam politik kita".

Bambang Rukminto, analis kepolisian di Institute for Security and Strategic Studies, mendesak penyidik menelusuri tujuan penggunaan informasi yang disadap dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan memperolehnya. Tuntutan itu berkaitan dengan kekhawatiran utama dalam kasus ini: keamanan presiden, privasi pihak lain yang diduga menjadi sasaran, dan akuntabilitas atas penggunaan kewenangan penyadapan oleh polisi.

Poin-Poin Utama

• Prabowo mencopot Listyo Sigit Prabowo pada 4 November 2026 dan menunjuk Letnan Jenderal Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas kepala KSP.
• Polisi menetapkan tiga perwira senior sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, akses elektronik tanpa izin, dan penghapusan bukti elektronik.
• Dugaan penyadapan berlangsung sejak awal 2025 hingga 2026 dan menyasar presiden serta tokoh dari kalangan pemerintahan, politik, media, masyarakat sipil, dan dunia usaha.
• Para pejabat membahas kemungkinan dakwaan makar, sementara motif dan tujuan penggunaan informasi yang disadap masih diselidiki.
• Militer mengonfirmasi pergerakan pasukan di sekitar Jakarta dengan alasan keamanan dan kebutuhan latihan; angka pengerahan yang dipublikasikan berbeda-beda.
• Kelompok usaha menyerukan komunikasi yang aman dan penyelidikan transparan saat pasar Indonesia terus menghadapi tekanan.