66 anggota Kongres AS Desak Penghentian Deportasi Warga Afghanistan melalui Pakistan, Dokumen Pengadilan Ungkap Rencana

Rencana penerbangan mendorong keluarga Afghanistan menjadi fokus desakan kepada Kongres

Sebanyak 66 anggota Kongres AS mendesak pemerintahan Trump menghentikan penerbangan deportasi yang melibatkan lebih dari 150 warga Afghanistan, setelah deklarasi tertulis seorang petugas imigrasi mengungkap rencana penerbangan sewaan pada 3 November 2026 ke Pakistan, yang akan dilanjutkan dengan perjalanan darat ke Afghanistan.

Kelompok bipartisan yang dipimpin anggota DPR dari Partai Demokrat, Scott Peters, dari California, menyampaikan desakan itu pada Senin, 2 November, kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin. Para anggota Kongres memperingatkan bahwa kerabat mantan mitra militer AS, lawan politik Taliban, dan kelompok rentan lainnya dapat menghadapi persekusi, penyiksaan, atau kematian.

Desakan mereka mencakup penerbangan deportasi yang membawa warga Afghanistan atau Iran, baik langsung ke negara asal maupun melalui negara lain. Bagi warga Afghanistan yang ditahan di Louisiana, kekhawatiran utamanya adalah apa yang terjadi setelah pesawat tiba di Pakistan: perjalanan yang direncanakan akan berlanjut ke wilayah kekuasaan Taliban.

Seorang pejabat AS menjelaskan rencana yang melibatkan hampir 200 warga Afghanistan, sementara surat desakan Kongres menyebut lebih dari 150 orang. Pejabat itu mengatakan persiapan masih dapat berubah. Beberapa tahanan sebelumnya bertugas di pasukan keamanan Afghanistan atau bekerja dengan personel AS; yang lain memiliki hubungan keluarga yang menurut para pendukung dapat membuat mereka menjadi sasaran pembalasan.

Para anggota Kongres mendasarkan desakan itu pada janji kepada orang-orang yang mendukung militer AS selama 20 tahun di Afghanistan. Dalam surat mereka, para anggota Kongres menulis:

Negara kita berjanji tidak akan pernah meninggalkan warga Afghanistan yang mempertaruhkan keselamatan diri dan keluarga mereka demi mendukung anggota militer Amerika.

Pemerintahan belum mengumumkan operasi tersebut kepada publik. Pakistan juga belum mengonfirmasi secara terbuka adanya kesepakatan untuk menerima para tahanan dan mengatur pemindahan mereka selanjutnya.

Isi deklarasi tentang penerbangan tersebut

Sergio Aguilar, petugas pengawas penahanan dan deportasi di Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), menjelaskan rute tersebut dalam deklarasi tertulis di bawah sumpah tertanggal 30 Oktober yang diajukan dalam perkara Sadat v. Mullin. Ia mengatakan awalnya memahami bahwa penerbangan sewaan itu akan mendarat di Afghanistan, lalu mengetahui bahwa tujuan pesawat adalah Pakistan.

Dalam deklarasinya, Aguilar menyatakan:

Tujuan akhir pesawat adalah Pakistan, dengan perjalanan lanjutan ke Afghanistan

Deklarasi itu berkaitan dengan Said Mansor Sadat, warga Afghanistan berusia 30 tahun yang ditetapkan untuk mengikuti penerbangan sewaan khusus yang dijadwalkan berangkat dari Alexandria, Louisiana. Hakim Distrik AS Michael Nachmanoff memerintahkan pejabat federal menjelaskan apakah pesawat akan terbang langsung ke Afghanistan atau berhenti di Pakistan.

Human Rights First mengatakan penerbangan dari Alexandria ke Pakistan dijadwalkan pada Selasa, 3 November. Keterangan sebelumnya menyebut keberangkatan mungkin dilakukan paling cepat 2 November. Deklarasi tertulis di bawah sumpah menetapkan 3 November sebagai tanggal yang dijadwalkan; keberangkatan belum dikonfirmasi secara terbuka.

Amerika Serikat menghentikan operasional kedutaan besarnya di Kabul pada 2021 dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan otoritas Taliban. Situasi itu mempersulit pengaturan pemulangan langsung ke Afghanistan dan membantu menjelaskan peran Pakistan yang diusulkan.

Gugatan di pengadilan membuahkan hasil yang berbeda

Menurut pengacaranya, Sadat kemudian dikeluarkan dari daftar penumpang dan dibebaskan dari tahanan ICE setelah hakim menyatakan bahwa penahanannya yang berlanjut melanggar haknya atas proses hukum yang semestinya. Proses hukum yang semestinya berarti pemerintah harus mengikuti prosedur hukum yang adil saat membatasi kebebasan seseorang.

Tahanan lain tidak sesukses itu dalam memperoleh intervensi darurat. Di Texas, Hakim Distrik AS Kathleen Cardone menolak permintaan Basir Ahmad Ahmadi untuk menghentikan pemulangannya. Ia menyatakan bahwa pengadilan distrik yang dipimpinnya tidak memiliki yurisdiksi, yakni kewenangan hukum untuk memutus permintaan tersebut.

Perkembangan hukum dan politik berlangsung selama beberapa minggu:

• 15 Oktober: Cardone mencatat bahwa ICE telah mengusulkan Ahmadi untuk operasi pemulangan ke Afghanistan yang sementara dijadwalkan pada awal November.
• 29 Oktober: Cardone menolak permintaan darurat Ahmadi dengan alasan yurisdiksi.
• 30 Oktober: Aguilar mengajukan deklarasi yang menjelaskan rute melalui Pakistan. Hakim di Louisiana juga menolak permintaan darurat dari tahanan Afghanistan Khaled Khaleeq; pemberitahuan untuk meminta peninjauan kembali kemudian diajukan.
• 2 November: Sebanyak 66 anggota Kongres mengirimkan desakan kepada Rubio dan Mullin.
• 3 November: Penerbangan sewaan yang dijelaskan dalam deklarasi Aguilar dijadwalkan berangkat.

Siapa yang menghadapi bahaya terbesar?

Para tahanan mencakup orang-orang yang aktivitas, kerabat, atau keadaan pribadinya dapat membuat pemulangan mereka berbahaya. Para anggota Kongres menyebut dugaan dukungan kepada pemerintah Afghanistan terdahulu atau pasukan AS, kritik terhadap Taliban, serta identitas yang bertentangan dengan kebijakan Taliban.

Seorang pria Afghanistan yang diidentifikasi sebagai Mohammad, 47 tahun, mengatakan ia dipindahkan dari tahanan di Oklahoma ke Louisiana untuk dideportasi. Ia gay dan menikah dengan pria warga AS pada 2020. Keluarganya meninggalkan Afghanistan sebagai pengungsi pada 1981, saat ia berusia dua tahun. Setelah puluhan tahun tinggal di Amerika Serikat, ia kehilangan status penduduk tetap karena dua vonis tindak pidana berat yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukannya saat berusia awal 20-an.

Catatan pengadilan seorang tahanan lain menjelaskan bahwa ia ditahan dan disiksa Taliban pada 2023 karena istrinya memiliki hubungan dengan pemerintah Afghanistan terdahulu. Istrinya pernah bertugas di tentara Afghanistan dan kepolisian perempuan serta membantu pasukan AS. Ia masuk ke Amerika Serikat tanpa izin pada 2024, tetap berada dalam tahanan imigrasi, dan permohonan suakanya ditolak.

Kisah-kisah tersebut menunjukkan beragam keadaan yang ditangani otoritas imigrasi dalam operasi yang diusulkan. Sebagian tahanan masuk secara legal, yang lain melintasi perbatasan tanpa izin, dan sebagian memiliki catatan kriminal. Para pengacara mengajukan gugatan untuk masing-masing orang berdasarkan riwayat imigrasi dan kekhawatiran mereka jika dipulangkan.

Kelompok advokasi mengatakan sebagian tahanan kesulitan menentang pemulangan karena tidak memiliki pendampingan hukum. Simon Sandoval-Moshenberg, yang mewakili Sadat dan seorang warga Afghanistan lain yang menghadapi deportasi, mengatakan kedua kliennya secara terpisah diberi tahu bahwa mereka akan diterbangkan ke Pakistan dan dibawa melalui jalur darat ke perbatasan Afghanistan. Klien keduanya masih menunggu keputusan atas permintaan darurat pada Senin malam.

Mengapa perjalanan lanjutan itu penting

Surat Kongres menyatakan bahwa tanggung jawab AS tidak berakhir di negara tempat pesawat deportasi mendarat. Para anggota Kongres mengatakan Washington harus mencegah pemulangan orang ke tempat mereka berisiko disiksa, termasuk ketika pemerintah negara lain yang melakukan pemindahan terakhir.

Mereka mendesak pemerintahan untuk memberi tahu Pakistan bahwa Amerika Serikat tidak akan menerima keterlibatannya dalam menyerahkan orang-orang yang dideportasi kepada Taliban. Dalam desakan mereka, tuntutan itu disampaikan secara langsung:

Jangan serahkan orang-orang yang pernah berdiri bersama pasukan kita kepada Taliban, baik secara langsung maupun melalui Pakistan.

Perlindungan AS dari pemulangan ke tempat seseorang berisiko mengalami persekusi atau penyiksaan bergantung pada keadaan masing-masing orang dan temuan hukum. Status perlindungan semua orang yang ditetapkan untuk operasi ini belum diungkapkan kepada publik, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) belum menyebutkan apakah Pakistan memberikan jaminan keselamatan yang mencakup pemindahan maupun perlakuan selanjutnya di Afghanistan.

Para anggota Kongres juga mengutip imbauan Level 4 Departemen Luar Negeri agar warga AS tidak bepergian ke Afghanistan. Mereka menyoroti mantan mitra Afghanistan yang bersembunyi setelah evakuasi 2021, mengalami persekusi, atau terbunuh. Argumen mereka mengaitkan rencana pemulangan itu dengan risiko yang telah dijelaskan Washington bagi orang-orang di Afghanistan.

Tanggapan Washington belum memperjelas pengaturan

Departemen Keamanan Dalam Negeri menolak mengonfirmasi operasi pemulangan yang akan datang dengan alasan keamanan operasional dan keselamatan personel. Departemen itu membela praktik yang lebih luas, yakni mengirim migran ke negara selain negara asal mereka, dengan mengatakan bahwa orang-orang yang terdampak mendapat pemberitahuan dan ICE memperoleh jaminan diplomatik terkait keselamatan mereka.

Juru bicara DHS juga menyatakan:

Ketika seseorang tidak lagi berada dalam tahanan ICE, ICE tidak lagi bertanggung jawab atas orang tersebut.

Pernyataan itu berseberangan dengan desakan para anggota Kongres agar Washington mencegah pemindahan lanjutan yang dapat diperkirakan dan berujung pada bahaya. Sandoval-Moshenberg mengatakan kliennya belum diberi tahu siapa yang akan membawa mereka melintasi Pakistan atau bagaimana perjalanan itu akan dilakukan.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri mengatakan tidak memiliki rencana memindahkan migran Afghanistan ke Pakistan, setelah pengungkapan awal mengenai kemungkinan pemulangan. Deklarasi ICE yang disampaikan kemudian menjelaskan operasi terjadwal melalui rute tersebut. Saat ditanya mengenai rencana deportasi itu dalam konferensi pers pada 31 Oktober, Rubio mengarahkan pertanyaan kepada DHS.

Pemerintahan memiliki kesepakatan dengan setidaknya 35 negara untuk menerima migran yang dideportasi sebagai bagian dari kampanye penegakan imigrasi yang lebih luas. Bagi warga Afghanistan yang terlibat dalam kasus ini, persoalan praktisnya adalah apakah Pakistan akan menyediakan tempat untuk menetap atau hanya menjadi titik transit menuju Afghanistan.

Pakistan sudah menjadi tempat penantian yang penuh ketidakpastian

Warga Afghanistan yang mencari perlindungan di Amerika Serikat telah menghadapi ketidakpastian di Pakistan selama bertahun-tahun. Rencana pemulangan ini menyusul persiapan deportasi sebelumnya yang dilaporkan pada Oktober, ketika warga Afghanistan yang ditahan dan para pengacara mereka diberi tahu untuk bersiap menghadapi penerbangan tanpa rincian publik mengenai pengaturan pihak penerima.

AfghanEvac, organisasi yang mendukung mantan mitra Afghanistan Amerika Serikat, mengatakan kesepahaman yang dicapai pada musim gugur 2023 dimaksudkan untuk melindungi kelompok terdata yang sedang menunggu pemrosesan imigrasi AS. Washington akan memproses kasus mereka, sementara Pakistan tidak akan mengganggu mereka selama proses tersebut.

Organisasi itu mengatakan pengaturan tersebut berhenti berjalan setelah pemrosesan pengungsi AS dihentikan pada Januari 2025. Warga Afghanistan yang menunggu di Pakistan kemudian menghadapi gangguan, penahanan, dan pemulangan ke Afghanistan. Karena itu, orang yang dideportasi dari Amerika Serikat membutuhkan izin tinggal yang aman sekaligus perlindungan dari pemulangan berikutnya.

Kementerian Luar Negeri Taliban mengatakan pada Senin bahwa pihaknya siap menjalin komunikasi konstruktif dengan Washington mengenai pemulangan warga Afghanistan. Kementerian itu menyerukan perlakuan yang bertanggung jawab dan memperingatkan negara ketiga agar tidak menjadikan warga Afghanistan sebagai bahan tawar-menawar demi konsesi politik sementara.

Pemulangan di kawasan itu masih terus berlangsung. Wakil juru bicara Taliban Hamdullah Fitrat mengatakan pada 3 November bahwa 100 keluarga, yang terdiri atas 462 orang, dipulangkan secara paksa pada hari sebelumnya. Rincian di pos-pos perbatasan yang ia sampaikan mencatat 203 orang di Jembatan Silk di Nimroz, 62 orang di Torkham, 27 orang di Spin Boldak, dan 71 orang di Islam Qala. Jumlah tersebut mencapai 363 orang, atau 99 orang lebih sedikit dari total yang diumumkan.

Operasi yang diusulkan melampaui angka pemulangan terkini

Deportation Data Project, inisiatif riset yang melibatkan University of California, Berkeley, dan University of California, Los Angeles, memperkirakan sekitar 97 warga Afghanistan telah dipulangkan ke Afghanistan selama empat tahun sebelumnya, berdasarkan catatan imigrasi yang diperoleh melalui permintaan keterbukaan informasi publik.

Operasi yang diusulkan dan melibatkan lebih dari 150 orang akan melampaui total empat tahun itu sebanyak lebih dari 53 orang, atau sekitar 55%. Perbandingan ini menjelaskan mengapa para pendukung menggambarkan persiapan tersebut sebagai peningkatan besar dalam pemulangan, bukan operasi kecil lainnya.

Lebih dari 120.000 warga Afghanistan dievakuasi selama penarikan pada 2021, dengan hampir 79.000 orang dipindahkan ke Amerika Serikat selama evakuasi Agustus. Banyak yang masuk melalui status pembebasan bersyarat kemanusiaan, yang memungkinkan mereka tinggal sementara, dan kemudian menerima perlindungan sementara sambil mengupayakan status imigrasi permanen.

Penumpukan permohonan imigrasi yang berlangsung lama membuat ribuan orang menunggu keputusan. Kelompok advokasi Afghanistan mendesak Kongres memulihkan perlindungan bagi orang-orang yang membantu pasukan AS. Populasi pengungsi yang lebih luas mencakup orang-orang dengan riwayat hukum berbeda dari para tahanan saat ini, tetapi ketidakpastian mengenai status permanen telah membuat perdebatan deportasi berdampak besar bagi banyak keluarga.

Anggota Kongres mengaitkan sengketa ini dengan kemitraan AS di masa depan

Anggota DPR dari Louisiana Troy Carter, yang negara bagiannya menahan orang-orang yang menunggu penerbangan yang diusulkan, menyebut pemulangan tersebut memalukan dan kejam. Dalam pernyataan pada Minggu, ia memperingatkan bahwa keluarga Afghanistan yang bekerja bersama pasukan AS dapat menghadapi pembalasan atau kematian jika dipulangkan.

Anggota DPR Sydney Kamlager-Dove mengatakan meninggalkan sekutu Afghanistan akan melemahkan kepercayaan terhadap kemitraan Amerika di masa depan. Senator Chris Coons, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, dan Richard Blumenthal juga mengkritik rencana deportasi tersebut dan memperingatkan bahaya yang dihadapi mantan mitra AS.

Desakan Kongres menggabungkan dua tuntutan mendesak: menghentikan penerbangan dan memastikan perlindungan dari pemulangan lanjutan melalui Pakistan. Proses pengadilan berjalan untuk masing-masing orang, sementara para anggota Kongres meminta keputusan pemerintahan yang mencakup operasi secara keseluruhan.

Bagi warga Afghanistan yang ditahan dan keluarga mereka, keputusan tersebut menentukan tempat tinggal mereka selanjutnya dan apakah hubungan keluarga dengan Amerika Serikat menjadi sumber perlindungan atau justru membuat mereka rentan terhadap pembalasan. Jadwal penerbangan 3 November membuat desakan itu mendesak, sementara kasus-kasus pengadilan perorangan menunjukkan bahwa daftar penumpang dapat berubah sebelum keberangkatan.

Poin Utama

• Sebanyak 66 anggota Kongres mendesak Rubio dan Mullin menghentikan penerbangan deportasi yang melibatkan warga Afghanistan dan Iran.
• Deklarasi tertulis di bawah sumpah seorang petugas ICE menjelaskan penerbangan sewaan pada 3 November ke Pakistan, yang akan dilanjutkan dengan perjalanan ke Afghanistan.
• Desakan Kongres menyebut lebih dari 150 warga Afghanistan; seorang pejabat AS menjelaskan rencana yang melibatkan hampir 200 orang.
• Orang-orang yang menghadapi pemulangan mencakup kerabat mantan mitra militer AS dan orang lain yang khawatir akan mengalami persekusi Taliban.
• Sadat dibebaskan dan dikeluarkan dari daftar penerbangan, sementara tahanan lain terus mengajukan gugatan darurat di pengadilan.
• Pakistan belum mengonfirmasi perannya secara terbuka, dan DHS belum mengungkap jaminan keselamatan khusus untuk operasi tersebut.