AS Berencana Mendeportasi Warga Afghanistan ke Pakistan, Keluarga Mantan Mitra Militer Hadapi Ketidakpastian yang Meningkat

Rencana penerbangan memicu kekhawatiran bagi keluarga Afghanistan

Warga Afghanistan yang ditahan oleh otoritas imigrasi AS diberi tahu bahwa mereka dapat dideportasi ke Pakistan dengan penerbangan yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang. Mereka termasuk kerabat orang-orang yang bekerja dengan pasukan Amerika sebelum Taliban merebut Kabul pada Agustus 2021. Rencana tersebut, yang diungkapkan pada 26 Oktober 2026, belum diumumkan secara terbuka.

Seorang pejabat pemerintah federal yang mengetahui persiapan tersebut, serta para pengacara dan organisasi advokasi yang mendengar kabar dari klien mereka yang ditahan, menjelaskan rencana deportasi itu. AfghanEvac, organisasi yang mendukung warga Afghanistan yang membantu pasukan AS, mengatakan kerabat mantan mitra militer termasuk di antara mereka yang diminta petugas imigrasi untuk bersiap menghadapi penerbangan tersebut.

Jumlah orang yang terlibat, tanggal keberangkatan, dan ketentuan yang akan diberlakukan Pakistan untuk menerima mereka belum diungkapkan. Bagi keluarga yang keselamatannya bergantung pada hubungan mereka dengan Amerika Serikat, tujuan tersebut menimbulkan kekhawatiran lain: warga Afghanistan yang sudah menunggu proses imigrasi AS di Pakistan menghadapi pelecehan, penahanan, dan deportasi ke Afghanistan.

AfghanEvac menelusuri bahaya itu ke runtuhnya kesepakatan yang mengharuskan Washington memproses kelompok pemohon imigrasi Afghanistan yang telah ditentukan, sementara Islamabad tidak mengganggu mereka. Organisasi itu mengatakan kesepakatan tersebut tidak lagi berjalan setelah pemrosesan pengungsi oleh AS dihentikan pada Januari 2025.

Penerbangan yang diusulkan itu akan menghubungkan dua kelompok yang terjebak dalam perubahan kebijakan imigrasi: warga Afghanistan yang ditahan di Amerika Serikat dan warga Afghanistan yang terkatung-katung di Pakistan saat berupaya mencapai AS. Keadaan mereka berbeda, tetapi keduanya menghadapi ketidakpastian tentang tempat tinggal yang aman selama kasus mereka diselesaikan.

Mengapa Pakistan menjadi tujuan yang rentan

Pakistan menjadi tempat penantian utama bagi warga Afghanistan yang mencari perlindungan AS setelah penarikan pasukan Amerika pada 2021. Banyak yang tiba dengan visa sementara, tabungan terbatas, dan kasus imigrasi yang masih diproses, bukan hak tinggal permanen.

Dalam penjelasan kebijakan Pakistan, AfghanEvac mengatakan puluhan ribu orang pindah ke sana setelah diberi tahu bahwa proses pengungsi AS mengharuskan mereka berada di luar Afghanistan. Pakistan dapat dijangkau, sementara negara lain menerapkan persyaratan masuk yang lebih ketat.

Organisasi itu menggambarkan beberapa kelompok yang hidup dalam ketidakpastian ini: orang-orang yang dirujuk ke Program Penerimaan Pengungsi AS, pemohon Visa Imigran Khusus, orang yang mengajukan pembebasan bersyarat kemanusiaan, dan keluarga yang mengupayakan reunifikasi. Setiap jalur memiliki aturan berbeda, tetapi para pemohon kerap menghadapi masalah praktis yang sama: mereka membutuhkan waktu untuk menunggu keputusan Amerika tanpa memiliki izin tinggal yang terjamin di Pakistan.

AfghanEvac mengatakan penegakan aturan Pakistan yang kembali diperketat membuat orang-orang yang memiliki hubungan dengan AS rentan ditahan dan dipulangkan ke Afghanistan yang dikuasai Taliban. Karena itu, bagi orang yang dideportasi dari Amerika Serikat ke Pakistan, kekhawatiran langsungnya tidak hanya soal kedatangan, tetapi juga izin untuk tinggal dan perlindungan dari deportasi lanjutan.

Cara kerja kesepakatan perlindungan

Pejabat AS dan Pakistan mencapai kesepahaman praktis pada musim gugur 2023, setelah upaya diplomatik berkelanjutan dan desakan dari anggota Kongres, mantan duta besar, dan pemimpin militer, menurut AfghanEvac. Organisasi itu menggambarkan komitmen timbal balik yang mencakup kelompok terdokumentasi yang menunggu proses imigrasi AS.

Washington berkomitmen memproses kasus-kasus tersebut. Pakistan berkomitmen untuk tidak mengganggu mereka selama proses itu berlangsung. Kelompok tersebut mencakup rujukan pengungsi, pemohon Visa Imigran Khusus, dan pemohon pembebasan bersyarat kemanusiaan.

Surat Kedutaan Besar AS diterbitkan bagi orang-orang yang tercantum dalam daftar. AfghanEvac mengatakan otoritas Pakistan menghormati surat-surat itu selama kesepakatan tersebut berjalan, penangkapan menurun, dan deportasi melambat. Peningkatan kapasitas pemrosesan, termasuk Pusat Dukungan Pemukiman Kembali, membantu mewujudkan komitmen tersebut dengan memungkinkan kasus-kasus diproses.

Perlindungan itu sangat bergantung pada kelanjutan kerja sama antara kedua pemerintah. AfghanEvac mengatakan banyak penerima manfaat masih belum memiliki status hukum yang berkelanjutan di Pakistan, sehingga kemampuan mereka untuk tetap tinggal bergantung pada kesepahaman yang dapat melemah ketika pemrosesan terhenti.

Perubahan kebijakan yang membuat orang-orang rentan

AfghanEvac menyebut Januari 2025 sebagai titik runtuhnya kesepakatan tersebut. Organisasi itu mengatakan penghentian pemrosesan pengungsi oleh pemerintahan Trump mengakhiri kegiatan Amerika yang menopang kesepakatan itu, dan segera diikuti oleh kembali maraknya pelecehan, penahanan, dan deportasi warga Afghanistan yang memiliki hubungan dengan AS oleh Pakistan.

Keputusan terkait tempat tinggal sebelumnya telah menambah tekanan bagi sejumlah keluarga. Pada 2023 dan 2024, Koordinator AS untuk Upaya Relokasi Warga Afghanistan, yang dikenal sebagai CARE, memindahkan warga Afghanistan melalui jalur darat ke Pakistan dan menempatkan mereka di hunian yang didukung pemerintah AS selama kasus mereka diproses.

Sejumlah penghuni telah menjual harta benda dan menghabiskan tabungan karena mengira akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Pada November 2024, CARE mulai mengeluarkan sejumlah penghuni yang kasusnya dianggap mandek atau tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapat dukungan hunian. AfghanEvac mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan kewenangan atas hunian, bukan kelayakan imigrasi, dan sebagian orang yang terdampak kemudian mendapat persetujuan atau izin untuk melanjutkan proses.

Urutan peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana keputusan terkait pemrosesan dan akomodasi mengubah kondisi keluarga yang sedang menunggu:

• Agustus 2021: Taliban merebut Kabul, dan banyak warga Afghanistan yang mencari perlindungan AS kemudian pindah ke Pakistan.
• 1 Oktober 2022: Enduring Welcome menggantikan Operation Allies Welcome dan memperluas akses ke dukungan relokasi bagi sejumlah orang yang dirujuk untuk program pengungsi di Afghanistan.
• Musim gugur 2023: Washington dan Islamabad mencapai kesepahaman yang mengaitkan pemrosesan oleh AS dengan sikap menahan diri Pakistan.
• November 2024: CARE mulai mengeluarkan sejumlah penghuni dari hunian yang didukung di Pakistan.
• Januari 2025: Pemrosesan pengungsi AS dihentikan, dan AfghanEvac mengatakan kesepakatan perlindungan itu runtuh.
• 26 Oktober 2026: Muncul rencana kemungkinan penerbangan deportasi dari Amerika Serikat ke Pakistan.

Islamabad juga menjadi pusat pemrosesan

Setelah Januari 2025, Departemen Luar Negeri menetapkan Islamabad sebagai kantor pemrosesan utama untuk sebagian besar kategori visa Afghanistan karena layanan konsuler AS tidak tersedia di Afghanistan, menurut AfghanEvac. Organisasi itu mengatakan keputusan tersebut dibuat tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Pakistan.

Penetapan itu mencakup sebagian besar kategori visa keluarga dan visa imigran serta nonimigran lainnya. Visa Imigran Khusus Afghanistan mengikuti kerangka hukum dan operasional tersendiri sehingga tidak termasuk dalam penetapan tersebut.

Akibatnya, keluarga mungkin perlu tetap tinggal di Pakistan untuk mengurus visa, sementara pada saat yang sama menghadapi penegakan aturan di sana. AfghanEvac mengatakan hal ini memusatkan permintaan di Islamabad ketika kapasitas pemrosesan justru menyusut. Penerimaan pengungsi dan pemrosesan visa merupakan jalur yang berbeda, tetapi keterlambatan pada keduanya dapat membuat pemohon harus membayar biaya tempat tinggal sekaligus berupaya mempertahankan izin untuk tinggal.

Sebuah keluarga Connecticut dua kali menghadapi penahanan

Di Amerika Serikat, kasus seorang mantan penerjemah Afghanistan yang disebut Zia dan putranya, Rihan, menunjukkan dampak penegakan aturan imigrasi terhadap keluarga yang memiliki hubungan dengan militer Amerika. Pengacara mereka mengatakan keluarga itu masuk secara legal pada 2024 melalui pembebasan bersyarat kemanusiaan setelah mendapat ancaman dari Taliban.

Pembebasan bersyarat kemanusiaan memungkinkan seseorang masuk dan tinggal sementara untuk alasan tertentu. Status ini berbeda dari izin tinggal permanen, yang umum disebut kartu hijau, dan keluarga dapat mengajukan status imigrasi lain selama izin tinggal sementara mereka masih berlaku.

Zia ditangkap di luar gedung federal di Hartford setelah menghadiri janji temu terkait permohonan kartu hijaunya. Pengacara pemerintah mengatakan informasi dari FBI mengidentifikasi dirinya sebagai risiko keamanan nasional, meski dokumen pengadilan yang diuraikan dalam kasusnya tidak memuat bukti atau penjelasan pendukung. Ia ditahan hampir tiga bulan sebelum dibebaskan pada Oktober.

Petugas imigrasi menangkap Rihan pada 6 April. Dalam laporan penangkapannya, ia disebut berusia 19 tahun; mantan kepala staf ICE Jason Houser menyebutnya berusia 18 tahun dalam pembahasan kasus tersebut kemudian. Seorang hakim awalnya memblokir pemindahannya dari Connecticut, tetapi ia kemudian dipindahkan ke fasilitas pemasyarakatan di Massachusetts.

Houser mengatakan petugas awalnya menyatakan bahwa masa pembebasan bersyarat Rihan telah berakhir, lalu mengoreksi catatan pemerintah untuk menunjukkan bahwa masa berlakunya masih sampai Oktober 2026. Ia mengatakan seorang hakim federal memerintahkan pembebasan Rihan setelah lebih dari dua minggu. Kasus suaka keluarga itu masih diproses, dan Rihan juga telah mengajukan permohonan kartu hijau.

Pejabat dan pegiat berbeda pendapat soal pendekatan penegakan aturan

Presiden AfghanEvac, Shawn VanDiver, menggambarkan penangkapan Zia dan Rihan sebagai tindakan berulang terhadap keluarga yang sama dan bagian dari pola lebih luas yang berdampak pada imigran Afghanistan.

"Ini bukan insiden yang berdiri sendiri. Ini kali kedua keluarga ini menjadi sasaran," kata VanDiver.

Senator Connecticut Richard Blumenthal, seorang Demokrat yang bekerja sama dengan keluarga tersebut, juga mengecam penangkapan Rihan dan mendesak pembebasannya. Pejabat sekolah dan pemerintah setempat menyampaikan keprihatinan atas terganggunya kehidupan seorang siswa yang keluarganya sedang menunggu keputusan imigrasi setelah mendukung pasukan Amerika.

Departemen Keamanan Dalam Negeri membela penanganan kasus Rihan. Seorang juru bicara departemen mengatakan klaimnya akan disidangkan dan ia akan mendapat perlindungan hukum.

"Semua klaimnya akan disidangkan, dan ia akan memperoleh proses hukum yang semestinya secara penuh," kata juru bicara tersebut.

DHS juga berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap warga Afghanistan yang diterima pada masa pemerintahan Biden tidak memadai. Departemen itu menuding adanya kekurangan dalam pemeriksaan latar belakang kriminal, penyaringan media sosial, dan pencocokan informasi antarcatatan.

Houser, yang menjabat sebagai kepala staf ICE dari 2022 hingga 2023, berpendapat bahwa penegakan aturan harus menilai keadaan setiap orang dan ancaman spesifik apa pun. Ia menyerukan peninjauan terhadap warga Afghanistan yang mendapat pembebasan bersyarat dan pemohon suaka, verifikasi dinas mereka selama perang, serta pembebasan mereka yang tidak menimbulkan ancaman secara individual.

Kematian dalam tahanan memperbesar kekhawatiran

Mohammad Nazeer Paktiawal, mantan mitra Pasukan Khusus AS dan ayah enam anak, meninggal kurang dari 24 jam setelah petugas imigrasi menangkapnya di rumahnya di Richardson, Texas, pada 13 Maret, menurut Houser. Nama belakangnya juga ditulis sebagai Paktyawal dalam pemberitaan kasus tersebut.

Pria berusia 41 tahun itu dievakuasi ke Amerika Serikat pada 2021 dan permohonan suakanya masih diproses. Menurut Houser, sertifikat kematiannya menyebut reaksi alergi terhadap zat yang tidak teridentifikasi, yang menyebabkan anafilaksis dan memperparah asmanya. Anafilaksis adalah reaksi alergi berat yang dapat dengan cepat mengganggu pernapasan dan sirkulasi darah.

Keluarganya mengatakan petugas menolak inhaler yang hendak diberikan istrinya. Pemerintah menyebut penangkapan pada 2025 terkait pencurian dan penipuan tunjangan pangan sebagai dasar penahanan. Paktiawal belum pernah dinyatakan bersalah atas kedua tuduhan itu.

Keluarganya tengah berupaya memperoleh hasil autopsi lengkap dan penjelasan tentang apa yang terjadi selama ia berada dalam tahanan. Kematiannya kian mendesak tuntutan para pegiat agar kondisi penahanan dan keputusan yang menyangkut warga Afghanistan yang bekerja dengan pasukan AS diawasi secara saksama.

Perlindungan yang dibutuhkan

Rencana penerbangan ke Pakistan muncul di tengah perluasan penegakan aturan yang berdampak pada warga Afghanistan. Pemerintahan tersebut mengumumkan rencana untuk mengakhiri perlindungan sementara bagi sekitar 11.700 warga Afghanistan dan mengarahkan ICE untuk menyasar ratusan orang yang perintah deportasinya masih tertunda, setelah seorang warga Afghanistan menembak mati anggota Garda Nasional di Washington pada November.

Status Perlindungan Sementara, pembebasan bersyarat kemanusiaan, suaka, dan izin tinggal permanen merupakan kategori hukum yang berbeda. Status Perlindungan Sementara memungkinkan orang-orang yang memenuhi syarat dari negara yang ditetapkan untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat dalam jangka waktu terbatas. Suaka adalah perlindungan yang diajukan oleh orang-orang yang khawatir akan mengalami persekusi. Karena itu, izin masuk seseorang, permohonan yang masih diproses, dan proses deportasi dapat melibatkan keputusan serta tenggat waktu yang berbeda.

Bagi warga Afghanistan yang menghadapi pemindahan ke Pakistan, perlindungan praktis mencakup izin untuk tinggal di sana, akses ke proses imigrasi yang masih berjalan, dan jaminan agar mereka tidak dipulangkan ke Afghanistan. AfghanEvac mendesak penghentian segera penangkapan, penahanan, dan deportasi di Pakistan terhadap orang-orang yang terdokumentasi sedang menempuh jalur imigrasi AS.

Organisasi itu juga menginginkan surat Kedutaan Besar AS atau dokumen setara diakui sebagai dasar perlindungan sementara, disertai diplomasi yang dilanjutkan dan pemrosesan sesuai hukum. Tuntutan tersebut bertujuan memulihkan kesepakatan serupa yang sebelumnya memberi keluarga waktu untuk menunggu keputusan.

Houser secara terpisah mendesak Kongres untuk meminta laporan lengkap mengenai penahanan dan deportasi warga Afghanistan. Secara keseluruhan, tuntutan tersebut berfokus pada keputusan yang menentukan kehidupan sehari-hari keluarga: apakah mereka tetap ditahan, di mana mereka dapat tinggal secara sah, dan apakah permohonan perlindungan yang masih diproses dapat berlanjut.

Poin Utama

• Warga Afghanistan yang ditahan di AS telah diberi tahu tentang kemungkinan deportasi ke Pakistan, termasuk kerabat mantan mitra militer AS.
• Penerbangan yang diusulkan belum diumumkan secara terbuka, sementara jumlah penumpang dan tanggal keberangkatan belum diungkapkan.
• AfghanEvac mengatakan kesepakatan perlindungan AS dan Pakistan runtuh setelah pemrosesan pengungsi dihentikan pada Januari 2025.
• Warga Afghanistan yang menunggu keputusan AS di Pakistan kembali menghadapi pelecehan, penahanan, dan deportasi ke Afghanistan.
• Penahanan Zia dan putranya, Rihan, serta kematian Paktiawal dalam tahanan, meningkatkan seruan untuk meninjau kasus perorangan dan memperketat pengawasan.
• Para pegiat menuntut perlindungan sementara di Pakistan, dimulainya kembali pemrosesan, serta laporan Kongres mengenai penahanan dan deportasi warga Afghanistan.