Imran Khan Bertemu Pengacara Setelah Tujuh Bulan, PTI Kesulitan Menyepakati Strategi Pembebasan

Empat Puluh Menit untuk Membahas Berbulan-bulan Perkara Hukum

Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan bertemu pengacaranya, Barrister Salman Safdar, selama sekitar 40 menit di Penjara Adiala, Rawalpindi, pada Senin. Pertemuan itu mengakhiri jeda tujuh bulan dalam komunikasi langsung mereka, sementara perkara hukum, kekhawatiran kesehatan, dan perselisihan di dalam partainya terus menumpuk.

Safdar mengatakan pertemuan dimulai sekitar pukul 16.30 dan dihadiri istri Khan, Bushra Bibi, yang sudah 11 bulan tidak ditemuinya. Keduanya memberikan instruksi baru kepadanya mengenai persoalan hukum serta menceritakan kondisi kesehatan dan kehidupan mereka di penjara.

Khan, 74 tahun, berada dalam tahanan sejak Agustus 2023. Partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI, mengatakan konsultasi itu berlangsung setelah sejumlah permohonan diajukan agar pengadilan mengatur akses untuk menemuinya. Pertemuan tersebut memulihkan komunikasi dengan pengacara yang menangani kasus-kasusnya, tetapi Safdar mengatakan waktu yang diberikan tidak cukup untuk membahas semua persoalan hukum.

Konsultasi itu berlangsung ketika komite politik PTI gagal menyepakati strategi untuk membebaskan pendiri mereka. Para anggota merencanakan pertemuan lain dalam dua hari, sementara perdebatan mengenai kinerja pimpinan dan surat permintaan penjelasan internal menyita sebagian pembahasan.

Akses untuk menemui Khan juga masih berkaitan dengan kekhawatiran atas penglihatannya serta pelaksanaan arahan pengadilan mengenai kunjungan keluarga, olahraga, bahan bacaan, dan fasilitas penjara lainnya. Pengadilan Tinggi Islamabad mengizinkan pertemuan dua kali sepekan, yakni pada Selasa dan Kamis, tetapi akses bagi anggota keluarga dan pimpinan partai tetap sangat dibatasi dalam beberapa bulan terakhir.

Hal yang Dibahas Safdar dengan Pasangan Itu

Safdar menghadiri pertemuan terbaru sebagai pengacara Khan, dengan Bushra Bibi turut hadir. Sekretaris informasi pusat PTI, Sheikh Waqas Akram, mengatakan pembahasan berfokus pada proses pengadilan dan instruksi untuk menangani kasus-kasus tersebut, bukan persoalan politik.

Safdar menguraikan konsultasi itu dalam unggahan di X. Ia mengatakan kedua tahanan telah memberinya kabar terbaru mengenai keadaan mereka dan menyampaikan instruksi:

Waktu pertemuan tidak cukup untuk membahas semua kasus dan persoalan hukum. Keduanya memberi saya informasi tentang kondisi kesehatan dan kehidupan mereka serta menyampaikan instruksi baru terkait sejumlah persoalan hukum dan kasus.

Pengacara itu tidak mengungkapkan isi instruksi tersebut. Akram menyebut pertemuan berlangsung sekitar 40 hingga 45 menit dan mengatakan waktu itu terlalu singkat untuk membahas banyak kasus setelah jeda yang begitu lama.

Khan dan Bushra Bibi menghadapi proses hukum yang melibatkan lebih dari satu vonis, selain sejumlah kasus lain yang masih berjalan. Karena itu, konsultasi mencakup keputusan terpisah mengenai banding, permohonan ke pengadilan, dan tanggapan hukum. Keterangan Safdar menunjukkan bahwa beberapa instruksi telah diperoleh, sementara persoalan lainnya belum sempat dibahas karena keterbatasan waktu.

Safdar juga pernah bertemu Khan berdasarkan arahan Mahkamah Agung dalam kapasitasnya sebagai amicus, yakni seseorang yang ditunjuk untuk membantu pengadilan. Peran itu berbeda dari tugas sebagai pengacara terdakwa sendiri, yang mencakup menerima instruksi rahasia dan menyiapkan perkara klien.

Arahan Pengadilan Berulang Kali Mengatur Akses

Pengadilan Tinggi Islamabad beberapa kali turun tangan terkait pertemuan dengan Khan dan Bushra Bibi. Arahan pengadilan mencakup konsultasi hukum sekaligus kondisi penahanan pasangan tersebut.

Pada 18 Juni, pengadilan memerintahkan advokat jenderal Islamabad untuk memastikan pertemuan dengan penasihat hukum berlangsung dalam tujuh hari. Tujuannya adalah merampungkan formalitas hukum dan mengajukan banding atas vonis dalam kasus Al-Qadir Trust senilai £190 juta.

Pada 2 September, pengadilan memerintahkan otoritas Penjara Adiala untuk menyediakan interaksi antarmanusia yang layak, akses keluarga, olahraga, bahan bacaan, dan fasilitas lainnya. Pengadilan menyatakan bahwa pemenjaraan yang sah tidak membenarkan perampasan martabat manusia yang sebenarnya dapat dihindari.

Perkembangan utama dalam sengketa akses tersebut meliputi:

• 10 Februari: Safdar bertemu Khan setelah adanya arahan Mahkamah Agung, menyusul kekhawatiran atas kesehatan Khan.
• April: Safdar mengadakan konsultasi hukum lanjutan setelah adanya perintah Pengadilan Tinggi Islamabad. Pertemuan sebelumnya yang dilaporkan secara terbuka tercatat pada 8 April, meski 9 April juga disebut sebagai tanggal konsultasi tersebut.
• 18 Juni: Pengadilan Tinggi Islamabad memerintahkan agar penasihat hukum menemui pasangan itu dalam tujuh hari.
• 2 September: Pengadilan mengeluarkan arahan mengenai interaksi antarmanusia, akses keluarga, dan fasilitas penjara.
• Senin: Safdar bertemu Khan dan Bushra Bibi selama sekitar 40 menit setelah permohonan diajukan berulang kali.

Permohonan yang terus berulang menunjukkan bahwa akses itu sendiri telah menjadi persoalan hukum yang berkelanjutan. Pengadilan telah menetapkan jadwal pertemuan, sementara pengacara dan kerabat terus meminta perintah agar pertemuan tersebut terlaksana.

Sejumlah Kasus Memperumit Upaya Pembebasan

Pemenjaraan Khan berkaitan dengan beberapa kasus dengan tuduhan dan tahapan prosedural yang berbeda. Pada 2023, ia dijatuhi hukuman tiga tahun karena menyembunyikan rincian hadiah yang diterima melalui Toshakhana, sistem Pakistan untuk menangani hadiah yang diberikan kepada pejabat publik.

Khan dan Bushra Bibi juga masing-masing dijatuhi hukuman 14 tahun dalam kasus korupsi Al-Qadir Trust senilai £190 juta. Bushra Bibi ditangkap pada 17 Januari 2025, saat pasangan tersebut dijatuhi hukuman dalam kasus itu.

Vonis lain dijatuhkan dalam kasus Toshakhana-II pada 20 Desember 2025. Tuduhan dalam kasus tersebut berkaitan dengan penyimpanan secara tidak sah satu set perhiasan Bulgari yang diberikan oleh putra mahkota Arab Saudi saat kunjungan resmi ke Arab Saudi.

Masa hukuman penjara atas vonis itu disebutkan 10 tahun untuk Khan dan tujuh tahun untuk Bushra Bibi, sementara hukuman 17 tahun juga dilaporkan. Rincian pasti pemidanaan tersebut belum jelas dalam laporan publik mengenai pertemuan terbaru ini.

Khan juga menghadapi persidangan yang masih berjalan berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme terkait unjuk rasa dan kerusuhan pada 9 Mei 2023. Proses tersebut terpisah dari vonis-vonis terkait hadiah dan Al-Qadir Trust.

Bagi PTI, upaya membebaskan Khan karena itu memerlukan perhatian terhadap beberapa proses hukum, bukan hanya satu kasus. Sebuah vonis dapat digugat melalui banding, yaitu permintaan kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau putusan tersebut. Perintah pengadilan terkait akses pada 18 Juni secara khusus menghubungkan konsultasi hukum dengan kemampuan pasangan itu untuk mengajukan banding.

Perawatan Mata dan Kontak dengan Keluarga Masih Menjadi Kekhawatiran

Kesehatan Khan menjadi bagian dari konsultasi pada Senin, meski PTI mengatakan tujuan utama pertemuan adalah membahas persoalan hukum. Kondisi oklusi vena retina sentral pada mata kanan Khan, atau CRVO, diketahui publik pada akhir Januari.

CRVO terjadi ketika vena utama yang membawa darah keluar dari retina tersumbat. Retina adalah jaringan peka cahaya di bagian belakang mata. Penyumbatan dapat menyebabkan perdarahan dan pembengkakan yang memengaruhi penglihatan.

Khan telah menjalani prosedur perawatan mata di Pakistan Institute of Medical Sciences, yang dikelola pemerintah dan dikenal sebagai PIMS. Keluarganya meminta agar ia dipindahkan ke rumah sakit pilihannya.

Komite politik PTI menyatakan khawatir atas laporan bahwa Khan dan Bushra Bibi mungkin dipindahkan ke rumah sakit. Komite itu mendesak agar perintah Mahkamah Agung mengenai perawatan medis Khan dilaksanakan, keluarganya diberi informasi tentang kondisi kesehatannya, dan kerabat diizinkan menemuinya.

Tuntutan komite tersebut mengaitkan perawatan medis dengan akses keluarga: kerabat menginginkan informasi mengenai kondisi Khan sekaligus izin untuk menjenguknya. Pertemuan dengan Safdar memberi pasangan itu kesempatan untuk menyampaikan kondisi kesehatan mereka secara langsung kepada pengacara, tetapi tidak ada temuan medis terperinci yang diungkapkan setelah konsultasi.

Strategi Pembebasan PTI Terhambat Perselisihan Internal

Komite politik PTI sepakat untuk kembali bertemu dalam dua hari dengan satu agenda: cara membebaskan Khan. Keputusan itu diambil setelah perdebatan sengit membuat partai tersebut belum memiliki pendekatan bersama.

Sejumlah anggota, termasuk Malik Aamir Dogar, berkonfrontasi dengan Ketua PTI Barrister Gohar Ali Khan dan menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerjanya. Sekretaris Jenderal Salman Akram Raja dilaporkan menuduh sekelompok orang di dalam partai memberi perhatian berlebihan kepada kelompok parlemen, yakni para legislator terpilih PTI.

Noor-ul-Haq Qadri mendesak Raja untuk menggunakan bahasa yang lebih lunak. Perdebatan itu memperlihatkan perbedaan pendapat mengenai bagaimana pimpinan pusat partai dan para wakilnya di parlemen seharusnya menggunakan pengaruh mereka selama Khan masih dipenjara.

Perselisihan lain berkaitan dengan rencana surat permintaan penjelasan kepada Senator Mashal Yousafzai. Surat semacam itu meminta anggota partai menanggapi kekhawatiran mengenai perilakunya. Para peserta menghabiskan banyak waktu membahas siapa yang harus menerbitkannya, tanpa ada yang bersedia bertanggung jawab.

Wakil Sekretaris Jenderal Firdous Shamim Naqvi menolak menerbitkan surat tersebut. Akram juga menolak dengan alasan bahwa jabatannya sebagai juru bicara memberinya wewenang untuk mengeluarkan pernyataan. Para anggota kemudian mempertanyakan mengapa Gohar atau Raja tidak menangani persoalan itu.

Pertemuan lanjutan yang dijanjikan memberi PTI kesempatan dalam waktu dekat untuk menetapkan pendekatannya. Untuk saat ini, partai tersebut telah menyatakan tujuannya membebaskan Khan, tetapi strategi praktisnya belum diputuskan.

Partai Menentang Penahanan dan Penggerebekan yang Diduga Terjadi

Komite PTI mengecam penahanan kepala pemerintahan Khyber Pakhtunkhwa, ketua majelis provinsi, dan anggota parlemen lainnya. Komite itu menyebut penahanan mereka ilegal dan mengatakan bahwa menahan wakil rakyat mengabaikan mandat publik.

Komite tersebut juga mengecam penggerebekan yang diduga dilakukan di rumah mantan menteri federal Omar Ayub Khan, Sher Ali Arbab, Shah Ahmad, dan para pemimpin lainnya, serta kerusakan yang dilaporkan terjadi di sana. Komite menyampaikan kekhawatiran atas dugaan pelecehan terhadap para pekerja partai dan penggerebekan rumah mereka.

Tuduhan itu disertai tuntutan pembebasan anggota Majelis Nasional Adil Bazai, anggota PTI lainnya, serta orang-orang yang ditahan berdasarkan undang-undang pemeliharaan ketertiban umum. Anggota Majelis Nasional adalah anggota parlemen Pakistan.

Undang-undang Pemeliharaan Ketertiban Umum memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk memerintahkan penahanan preventif dengan alasan ketertiban umum. PTI mempersoalkan penggunaan wewenang tersebut terhadap anggotanya, selain penangkapan yang berkaitan dengan proses pidana.

Komite itu mengatakan beberapa pemimpin partai kembali ditangkap setelah memperoleh pembebasan melalui perintah pengadilan. Komite berpendapat bahwa perbedaan politik tidak seharusnya berujung pada persekusi dan mendesak agar putusan pengadilan dihormati. Pernyataan-pernyataan itu menjelaskan sikap PTI terhadap penahanan dan dugaan penggerebekan tersebut.

Keamanan dan Harga LPG Juga Menjadi Pokok Pembahasan

Komite PTI juga membahas terorisme dan biaya rumah tangga, sehingga pembicaraan mereka meluas melampaui pemenjaraan Khan. Komite menyebut peningkatan terorisme sebagai tantangan besar yang memerlukan tindakan serius dan efektif.

Komite mengatakan bahwa melindungi jiwa dan harta benda merupakan tanggung jawab negara. Komite juga mendesak agar langkah-langkah antiterorisme tidak digunakan untuk melakukan persekusi politik, dengan mengaitkan kekhawatiran soal keamanan dengan keberatan mereka terhadap perlakuan terhadap anggota partai.

Terkait biaya hidup, PTI mengklaim bahwa gas minyak cair atau LPG, yang dibeli dengan harga Rs238 per kilogram, dijual hingga Rs700. LPG digunakan untuk memasak dan memanaskan ruangan, sehingga kenaikan harganya dapat langsung meningkatkan pengeluaran rumah tangga.

Dua angka yang disebutkan komite menunjukkan selisih Rs462 per kilogram. Harga eceran Rs700 sekitar 2,94 kali harga beli yang diklaim sebesar Rs238. Komite mendesak penyelidikan atas selisih tersebut dan tindakan terhadap keuntungan berlebihan.

PTI juga menuntut keringanan harga listrik dan bahan bakar minyak serta langkah-langkah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok. Tuntutan tersebut menempatkan anggaran rumah tangga, akses bagi tahanan, dan proses hukum dalam agenda partai, sementara para pemimpinnya masih berselisih mengenai kampanye langsung untuk membebaskan Khan.

Poin-Poin Utama

• Salman Safdar bertemu Imran Khan selama sekitar 40 menit setelah tujuh bulan tanpa pertemuan langsung.
• Bushra Bibi menghadiri konsultasi tersebut, pertemuan pertamanya dengan Safdar dalam 11 bulan.
• Pasangan itu membahas kesehatan, kondisi penjara, dan instruksi hukum. Safdar mengatakan waktu yang tersedia tidak cukup untuk membahas semua kasus mereka.
• Pengadilan Tinggi Islamabad berulang kali memerintahkan pemberian akses kepada pengacara, anggota keluarga, dan fasilitas penjara.
• PTI merencanakan pertemuan komite politik lainnya dalam dua hari untuk membahas upaya membebaskan Khan, setelah perselisihan internal menggagalkan kesepakatan bersama.
• Partai itu juga menuntut akses perawatan medis, menentang penahanan dan dugaan penggerebekan, serta mendesak tindakan untuk mengatasi harga LPG dan biaya rumah tangga lainnya.