Komisi Kebenaran Filipina Tawarkan Bantuan kepada Keluarga Terkait Sertifikat Kematian dalam Perang Narkoba yang Dipersengketakan

Tiga belas kematian, lima dokter, dan rekam medis yang dipersengketakan

MANILA, Filipina: Tiga belas orang yang tubuhnya menunjukkan luka tembak tercatat meninggal akibat penyakit, termasuk pneumonia, stroke, dan sepsis, menurut temuan yang disoroti ahli patologi forensik Raquel Fortun. Perbedaan tersebut mendorong Komisi Kebenaran dari masyarakat sipil meminta penyelidikan terhadap lima dokter dan menawarkan bantuan hukum kepada keluarga yang terdampak.

Kasus-kasus tersebut menyangkut kematian di Caloocan dan Quezon City selama kampanye mantan Presiden Rodrigo Duterte terhadap narkoba ilegal. Jenazah digali dan diperiksa oleh Fortun, anggota komisi, yang menemukan perbedaan antara luka-luka yang ada dan penyebab kematian yang dicantumkan pada sertifikat kematian.

Salah satu dari lima dokter tersebut telah meninggal. Dokter itu dan seorang dokter lainnya bertugas sebagai petugas medis di departemen kesehatan Caloocan dan Quezon City. Tuduhan ini menyangkut orang-orang yang ditembak di kepala, badan, lengan, atau leher, tetapi dokumen mereka menyebut penyakit sebagai penyebab kematian.

Komisi berencana menghubungi keluarga, meninjau rekam medis mereka, serta menyerahkan sertifikat kematian dan dokumen pendukung kepada Komisi Regulasi Profesional (PRC). Komisi juga bermaksud menulis surat kepada Asosiasi Medis Filipina (PMA) untuk meminta penyelidikan.

Juru bicara Komisi Kebenaran, Carlos Conde, mengatakan bantuan akan bergantung pada langkah yang ingin ditempuh keluarga.

"Dan jika mereka ingin mengajukan petisi, kami tentu akan membantu mereka," katanya.

Neri Colmenares, pengacara yang mewakili keluarga korban dan mantan anggota parlemen Bayan Muna, mengatakan saat ini belum ada rencana dari keluarga untuk menuntut para dokter. Ia berpendapat jaksa pemerintah seharusnya bertanggung jawab menyelidiki kemungkinan tindak pidana, alih-alih membebankan tanggung jawab itu kepada keluarga.

Mengapa penyebab kematian penting

Sertifikat kematian adalah catatan resmi yang dapat menjadi bukti penting ketika keluarga meminta penyelidikan atau mengajukan perkara. Jika penyakit dicatat sebagai penyebab kematian padahal terjadi penembakan fatal, keluarga bisa terpaksa menggugat rekam medis tersebut sembari berupaya mencari tahu siapa yang membunuh kerabat mereka.

Ephraim Cortez, presiden Persatuan Nasional Pengacara Rakyat (NUPL), mengatakan beberapa kasus menunjukkan pertentangan langsung antara laporan polisi dan dokumen medis: laporan polisi menyebut kematian terjadi dalam operasi yang diklaim sah, sedangkan sertifikat kematian mencantumkan penyebab alami.

Cortez mengatakan banyak keluarga tidak mampu membayar autopsi atau laporan medis yang disiapkan untuk proses hukum. Autopsi memeriksa jenazah untuk menentukan penyebab kematian; temuannya dapat membantu penyidik mengaitkan luka dengan kematian.

Keluarga yang tidak memiliki temuan tersebut menghadapi kendala praktis yang berat. Mereka mungkin tahu kerabatnya ditembak, tetapi dokumen resmi yang harus mereka ajukan mencatat penyakit. Mendapatkan bukti medis tambahan dan memperbaiki catatan dapat memerlukan biaya, bantuan hukum, dan waktu.

Colmenares menjelaskan dampaknya terhadap keluarga dan menyerukan penyelidikan atas kemungkinan kerja sama antara dokter dan polisi.

"Dampak dari pencatatan keliru ini tidak sepele. Ini tindakan yang sangat serius, dan dokter tersebut harus diselidiki. Mereka yang terbukti bersekongkol dengan polisi harus dipenjara," katanya.

Langkah yang dapat diambil regulator medis

PRC telah menanggapi seruan untuk bertindak dan mengatakan Dewan Regulasi Profesional Kedokteran akan menilai bukti yang ada. Dengan merujuk pada Undang-Undang Modernisasi Profesi Tahun 2000, lembaga tersebut mengatakan dewan profesi berwenang menyelidiki dugaan pelanggaran oleh para praktisi.

Dewan dapat mempertimbangkan penyelidikan motu proprio, yakni penyelidikan yang dimulai atas kewenangannya sendiri. Komisi Kebenaran juga dapat mengajukan pengaduan administratif dengan menyertakan sertifikat yang dipersengketakan dan bukti lainnya.

PRC menjelaskan langkah awal yang diusulkan dewan dalam sebuah pernyataan.

"Komisi, melalui Dewan Regulasi Profesional Kedokteran, akan mengevaluasi bukti yang tersedia untuk menentukan tindakan yang tepat dan menilai apakah terdapat dasar yang cukup untuk memulai penyelidikan motu proprio," katanya.

Dokter yang terbukti melalui bukti substansial telah melanggar hukum profesi, etika kedokteran, atau aturan lain yang berlaku dapat menghadapi penangguhan atau pencabutan registrasi untuk menjalankan praktik kedokteran. PRC mengatakan penyelidikan apa pun akan mengikuti hukum dan menghormati hak para profesional yang bersangkutan.

Disiplin profesi dan tuntutan pidana menempuh jalur berbeda

Theodore Te, ketua sementara Kelompok Bantuan Hukum Gratis, mengatakan PRC paling tepat menilai apakah para dokter bertindak sesuai aturan profesi dan etika. Ia juga menyinggung kemungkinan tanggung jawab atas malapraktik.

Perkara disiplin profesi memeriksa apakah seorang dokter melanggar standar praktik kedokteran. Perkara pidana menilai apakah seseorang melakukan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Perbuatan yang sama dapat memicu kedua jenis pemeriksaan, tetapi bukti yang diperlukan dan kemungkinan hukumannya berbeda.

Te mengatakan tanggung jawab pidana akan bergantung pada bukti, termasuk apakah pencatatan yang tidak akurat terjadi karena kelalaian atau niat sengaja untuk menyesatkan. Ia menyebut pemalsuan dokumen publik sebagai kemungkinan dakwaan jika penipuan yang disengaja dapat dibuktikan, serta mengemukakan kemungkinan konspirasi apabila bukti menunjukkan keterlibatan dalam rencana yang lebih luas.

Pengadilan pidana mensyaratkan pembuktian melampaui keraguan yang wajar, ambang pembuktian yang lebih tinggi daripada standar bukti substansial yang disebut PRC untuk disiplin profesi. Te mengatakan hal ini akan mempersulit upaya mengajukan tuntutan pidana.

Colmenares berpendapat bahwa dokter yang sengaja memalsukan rekam medis untuk melindungi pelaku harus diselidiki sebagai pihak yang turut membantu tindak pidana pokok. Jalur hukum yang diusulkan itu memerlukan bukti mengenai tindakan dan pengetahuan masing-masing orang.

Kasus Baylon menunjukkan lamanya proses koreksi

Kematian Lenin Baylon menggambarkan kesulitan yang dapat dihadapi keluarga saat menggugat catatan resmi. Baylon berusia sembilan tahun ketika tewas akibat peluru nyasar pada Desember 2016. Colmenares menggambarkan adanya pria bersenjata bertopeng yang diduga mengejar tersangka narkoba.

Keluarga Baylon mengatakan mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan yang menerima bronkopneumonia sebagai penyebab kematian sebelum jenazahnya dapat diserahkan. Cortez mengatakan keluarga tersebut tidak mampu membayar autopsi.

Cortez mengutip putusan Pengadilan Banding pada 2022 yang memerintahkan agar sertifikat tersebut diperbaiki. Colmenares mengatakan koreksi dilakukan hampir sembilan tahun setelah kematian Baylon. Putusan dan koreksi yang dilakukan kemudian menggambarkan tahap-tahap berbeda dalam upaya keluarga mengubah catatan itu.

• Desember 2016: Lenin Baylon yang berusia sembilan tahun tewas ditembak, sementara sertifikat kematiannya mencantumkan bronkopneumonia.
• 2022: Pengadilan Banding memerintahkan agar sertifikat kematian diperbaiki, menurut Cortez.
• Hampir sembilan tahun setelah kematiannya: Colmenares mengatakan sertifikat tersebut telah diperbaiki.

Cortez mengatakan keluarga dapat meminta perintah pengadilan untuk mengubah sertifikat kematian, tetapi ia menyebut proses itu panjang. Karena itu, bagi keluarga, mengubah catatan medis dapat menjadi perjuangan hukum tersendiri, di samping upaya menyelidiki pembunuhan tersebut.

Penyelidik perlu memeriksa peran masing-masing pihak

Conde mengatakan komisi hanya dapat berspekulasi mengenai alasan kelima dokter menandatangani sertifikat tersebut. Pertanyaan tentang niat, tekanan, tanggung jawab, dan kemungkinan koordinasi perlu diselidiki.

Conde mengemukakan kondisi selama kampanye narkoba sebagai salah satu kemungkinan faktor.

"Konteksnya adalah perang narkoba, dan hanya Tuhan yang tahu tekanan atau paksaan macam apa yang dialami banyak orang," katanya.

Beberapa kekhawatiran juga menyangkut dokter praktik swasta yang diduga tidak berwenang menandatangani sertifikat yang dimaksud. Conde merujuk pada pengamatan Fortun bahwa keluarga yang ingin segera memakamkan orang tercinta mungkin mendatangi dokter swasta untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan.

Cortez mengatakan dugaan pengaturan tersebut tidak hanya melibatkan dokter, tetapi juga rumah duka. Tuduhannya memperluas cakupan penyelidikan yang diusulkan hingga ke proses penyerahan jenazah, pengurusan sertifikat, dan pengaturan pemakaman.

Penyelidikan perlu menetapkan peran setiap pihak, memeriksa temuan medis, serta membandingkan sertifikat dengan catatan polisi dan dokumen lainnya. Pengajuan dokumen yang direncanakan komisi akan memberi regulator bahan untuk dinilai sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Keluarga menghadapi biaya, ketakutan, dan dokumen yang tidak tersedia

Colmenares mengatakan dokumen yang tidak tersedia, polisi yang tidak kooperatif, dan kurangnya dukungan dari Departemen Kehakiman menyulitkan keluarga mengajukan perkara. Ia juga mengatakan para kerabat merasa takut karena personel polisi yang terlibat masih hidup.

Kendala-kendala tersebut membantu menjelaskan perbedaan antara tawaran bantuan komisi dan sikap keluarga saat ini terkait pengajuan pengaduan. Tersedianya bantuan hukum tidak menghilangkan biaya untuk mendapatkan bukti atau rasa takut yang muncul saat menggugat petugas.

Colmenares mengatakan pihak berwenang seharusnya memikul tanggung jawab utama untuk menindaklanjuti kemungkinan tindak pidana.

"Jaksa, pemerintah, adalah pihak yang memikul tanggung jawab utama untuk melakukan itu," katanya.

Conde mengundang keluarga yang memiliki sertifikat bermasalah untuk menghubungi komisi agar informasi dapat diperiksa dan mereka dibantu mempertimbangkan langkah sebelum mengajukan perkara ke PRC. Proses disiplin profesi dan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki catatan sipil akan menangani bagian masalah yang berbeda: perilaku dokter dan keakuratan sertifikat.

Arti penting rekam medis bagi kasus Duterte

Sekretaris Jenderal Karapatan, Cristina Palabay, menyebut sertifikat yang dipersengketakan sebagai bukti adanya upaya menutupi kejahatan yang dilakukan pada masa pemerintahan Duterte. Ia mengatakan perlindungan dari hukuman merupakan kebijakan yang dinyatakan secara terbuka, merujuk pada jaminan Duterte bahwa tentara dan polisi yang membunuh sesuai perintahnya akan dilindungi.

Colmenares juga berpendapat bahwa sertifikat palsu dapat membantu melindungi pelaku dengan mempersulit penyelidikan pembunuhan. Ia mengatakan penyelidikan dapat menyumbangkan bukti untuk proses di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tempat Duterte ditahan di Den Haag dan menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan.

Colmenares mengatakan para dokter tidak disebut dalam dakwaan, tetapi tindakan mereka dapat muncul dalam bukti dan kesaksian. Ia mengaitkan penyelidikan yang diusulkan dengan tugas jaksa untuk membuktikan apakah pembunuhan merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yakni serangan berskala besar atau yang dilakukan berdasarkan pola terorganisasi.

Jumlah korban tewas masih diperdebatkan: angka resmi yang umum dikutip untuk kampanye tersebut adalah sedikitnya 6.000, sedangkan kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlahnya mencapai 30.000. Angka-angka itu memberikan gambaran yang lebih luas bagi penyelidikan yang berfokus pada 13 rekam medis yang dipersengketakan.

Sidang Duterte di ICC dilaporkan dijadwalkan pada 30 November, meski tidak ada tahun atau konfirmasi pengadilan yang menyertai tanggal tersebut. Untuk dugaan terkait sertifikat, langkah terdekat adalah penyerahan dokumen yang direncanakan komisi dan penilaian dewan medis mengenai ada tidaknya dasar untuk penyelidikan.

Poin Utama

• Fortun menyoroti 13 kematian yang melibatkan luka tembak, tetapi sertifikat kematiannya mencantumkan penyakit atau penyebab alami lainnya.
• Lima dokter terseret dalam dugaan tersebut; satu di antaranya telah meninggal.
• Komisi Kebenaran berencana menyerahkan rekam medis kepada regulator medis dan membantu keluarga yang ingin menempuh tindakan.
• Dewan medis PRC dapat mempertimbangkan penyelidikan atas kewenangannya sendiri atau menindaklanjuti pengaduan administratif.
• Sanksi profesi yang mungkin dijatuhkan mencakup penangguhan atau pencabutan registrasi medis; tuntutan pidana memerlukan penilaian bukti tersendiri.
• Keluarga menghadapi biaya untuk memperoleh bukti medis, proses koreksi yang panjang, serta ketakutan untuk mengajukan perkara.
• Colmenares mengatakan jaksa pemerintah seharusnya memimpin upaya penyelidikan atas kemungkinan tindak pidana.