Myanmar Tetap dalam Daftar Hitam FATF, Risiko Penipuan Picu Peringatan untuk Februari 2027

Tiga Belas Tindakan Tuntas, tetapi Pengawasan Keuangan Tetap Berlanjut

Myanmar tetap berada dalam daftar hitam Financial Action Task Force (FATF) pada 30 Oktober 2026, meski telah menyelesaikan 13 dari 15 tindakan dalam program reformasinya. Lembaga pengawas itu mempertahankan seruannya agar pemeriksaan transaksi keuangan yang melibatkan negara tersebut diperketat, dan memperingatkan akan mempertimbangkan langkah yang lebih tegas jika tidak ada kemajuan lebih lanjut hingga Februari 2027.

Keputusan itu diambil setelah sidang pleno di Paris pada 26-30 Oktober, yang dihadiri delegasi Myanmar dipimpin Gubernur Bank Sentral Dr. Khin Naing Oo. Penipuan daring, aliran hasil kejahatan, dan langkah-langkah pemberantasan pencucian uang yang belum tuntas tetap menjadi perhatian utama.

Bagi pelaku usaha dan keluarga, konsekuensi langsungnya adalah pemeriksaan berkelanjutan atas pembayaran internasional. Bank yang menangani transaksi terkait Myanmar diperkirakan akan mencermati lebih saksama pihak-pihak yang terlibat, tujuan pembayaran, serta kemungkinan adanya aktivitas mencurigakan. Artinya, nasabah mungkin menghadapi lebih banyak pertanyaan dan dokumen saat uang dikirim lintas negara.

Myanmar tetap berada bersama Iran dan Korea Utara dalam kategori FATF yang secara resmi disebut yurisdiksi berisiko tinggi yang dikenai seruan untuk bertindak. Namun, langkah yang diberlakukan berbeda: Myanmar tetap dikenai uji tuntas yang ditingkatkan, yakni pemeriksaan keuangan yang lebih ketat, sedangkan Iran dan Korea Utara menghadapi tingkat yang lebih keras, yang dikenal sebagai tindakan penanggulangan.

FATF juga kembali menegaskan instruksi yang berdampak langsung bagi rumah tangga: pemeriksaan harus melindungi transfer yang sah, termasuk bantuan kemanusiaan dan uang yang dikirim pulang oleh pekerja migran. Keputusan itu menggabungkan tekanan berkelanjutan terhadap otoritas keuangan Myanmar dengan seruan agar saluran penting tersebut tetap berfungsi.

Mengapa Penipuan Daring Tetap Menjadi Perhatian Utama

FATF merujuk kembali pada penilaiannya pada Juni mengenai aktivitas kriminal di Myanmar. Dalam pernyataan Oktober, lembaga pengawas itu menggambarkan skala masalah tersebut:

aktivitas penipuan dan penipuan siber di Myanmar masih meluas dan menimbulkan risiko keuangan ilegal yang signifikan.

Pencucian uang adalah proses memindahkan atau menyamarkan uang hasil kejahatan agar tampak berasal dari sumber yang sah. Penipuan daring menghasilkan uang yang perlu diterima, ditransfer, dan dibelanjakan oleh pelaku kejahatan. Karena itu, saluran keuangan yang menopang penipuan merupakan bagian dari masalah yang sama dengan operasi yang menyasar korban.

Operasi penipuan dan pencucian uang terkait telah berkembang sejak militer merebut kekuasaan pada 2021, terutama di wilayah terpencil Myanmar. Konflik juga berlangsung bersamaan dengan peningkatan produksi dan penyelundupan narkoba ilegal, khususnya metamfetamin, di Myanmar bagian timur. Kedua aktivitas tersebut menghasilkan uang dari kejahatan yang perlu dilacak oleh pihak berwenang.

FATF mengakui langkah-langkah pemerintah yang didukung militer untuk memberantas operasi penipuan, sekaligus menyerukan tindakan lebih lanjut terhadap aliran uang yang terkait dengannya. Ketua FATF Giles Thomson juga memperingatkan dalam konferensi pers bahwa Myanmar dapat menghadapi langkah yang lebih tegas jika tidak menindak penipuan daring dan memenuhi persyaratan lembaga pengawas itu.

Ruang Lingkup Pekerjaan yang Tersisa

Penyelesaian 13 dari 15 tindakan oleh Myanmar berarti sekitar 87 persen programnya telah rampung berdasarkan jumlah tindakan. Dua tindakan masih belum tuntas. FATF mendorong penyelesaiannya, disertai langkah yang lebih kuat untuk memberantas penipuan daring dan aliran keuangan ilegal.

Tuntutan lembaga pengawas itu mencakup peningkatan kinerja unit intelijen keuangan Myanmar dan penyebaran informasi yang dilakukannya. Unit semacam ini menerima dan memeriksa informasi tentang aktivitas keuangan mencurigakan, lalu meneruskan temuan yang berguna kepada lembaga yang dapat melakukan penyelidikan.

FATF juga menyerukan penyelidikan dan penuntutan kasus pencucian uang. Dalam praktiknya, pihak berwenang perlu mengubah informasi tentang uang mencurigakan menjadi perkara yang dapat diproses melalui sistem peradilan. Jumlah tindakan yang diselesaikan menjadi salah satu ukuran kemajuan; keputusan untuk tetap memasukkan Myanmar ke daftar hitam menunjukkan bahwa lembaga pengawas itu masih menuntut hasil lebih lanjut.

Delegasi bank sentral membahas kemajuan Myanmar dalam pertemuan di Paris, tempat perwakilan negara-negara anggota utama FATF menyatakan dukungan terhadap upaya negara itu. Meski demikian, hasil pertemuan mempertahankan tingkat pengawasan yang berlaku dan menyertakan peringatan baru tentang kemungkinan peningkatan tindakan.

Bagaimana Myanmar Sampai pada Situasi Ini

Program Myanmar yang belum tuntas berawal sebelum kudeta 2021. Kelemahan diidentifikasi dalam penilaian 2018, dan pihak berwenang menyepakati rencana aksi pada Februari 2020. Tenggat penyelesaiannya berakhir pada September 2021.

Tanggal-tanggal utama menunjukkan bagaimana program reformasi berubah menjadi sumber tekanan keuangan internasional yang berkepanjangan:

• 2018: Penilaian mengidentifikasi kelemahan dalam upaya Myanmar mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
• Februari 2020: Myanmar menyepakati rencana aksi untuk mengatasi kelemahan tersebut.
• September 2021: Tenggat penyelesaian program berakhir.
• 21 Oktober 2022: FATF memasukkan Myanmar ke daftar hitam dan menyerukan uji tuntas yang ditingkatkan.
• 26-30 Oktober 2026: FATF menggelar pertemuan di Paris dan mempertahankan status Myanmar.
• Februari 2027: FATF akan mempertimbangkan tindakan penanggulangan jika tidak ada kemajuan lebih lanjut.

Keputusan Oktober 2026 diambil empat tahun setelah Myanmar masuk kategori daftar hitam. Lamanya periode tersebut penting bagi perusahaan yang berulang kali melakukan pembayaran: pemeriksaan yang lebih ketat telah menjadi kondisi berkepanjangan dalam kegiatan usaha yang melibatkan negara tersebut.

Peringatan terbaru ini menyusul tenggat sebelumnya. Pada Februari 2026, FATF menyatakan akan mempertimbangkan tindakan penanggulangan jika Myanmar tidak mencatat kemajuan lebih lanjut hingga Juni. Keputusan Oktober mempertahankan uji tuntas yang ditingkatkan dan menetapkan Februari 2027 sebagai waktu berikutnya untuk mempertimbangkan tindakan yang lebih tegas. Penilaian sebelumnya atas rencana aksi Myanmar yang belum tuntas berfokus pada penyelidikan, penuntutan, dan penyitaan hasil kejahatan.

Langkah yang Diharapkan dari Bank

FATF, badan antarpemerintah yang didirikan pada 1989, mengoordinasikan standar internasional untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Keputusannya menjadi panduan bagi negara dan lembaga keuangan dalam merespons risiko yang terkait dengan yurisdiksi tertentu.

Dalam pernyataan Oktober, lembaga pengawas itu menjelaskan langkah yang diharapkan dari institusi yang mempertahankan hubungan bisnis terkait Myanmar:

meningkatkan tingkat dan sifat pemantauan

FATF menyatakan pemantauan tersebut harus membantu menentukan apakah transaksi atau aktivitas tampak tidak lazim atau mencurigakan. Bagi bank, langkah ini dapat mencakup permintaan informasi yang lebih jelas tentang nasabah, asal uang, alasan transfer, dan pemilik akhir suatu perusahaan.

Contohnya, pembayaran untuk barang impor mungkin memerlukan dokumen pendukung bisnis agar bank dapat memahami transaksinya. Transfer yang sangat berbeda dari aktivitas nasabah biasanya dapat memicu pertanyaan lebih lanjut. Beban praktisnya ditanggung nasabah maupun institusi yang memeriksa mereka.

Tindakan penanggulangan merupakan respons yang lebih tegas. Langkah tersebut dapat mencakup pengawasan lebih ketat atau pembatasan hubungan perbankan, sehingga lembaga keuangan lebih sulit mempertahankan layanan yang melibatkan negara itu. FATF belum menetapkan tindakan khusus untuk Myanmar; Februari 2027 merupakan waktu peninjauan bersyarat, bukan tanggal otomatis dimulainya pembatasan.

Dampak terhadap Perdagangan dan Perbankan Formal

Seorang pejabat bank swasta di Myanmar memperingatkan bahwa bank internasional dapat meminta lebih banyak dokumen untuk transfer ke luar negeri. Pejabat itu juga memperkirakan akan ada penundaan tambahan bagi importir dan eksportir, serta memperingatkan bahwa menyempitnya sistem perbankan formal dapat memperluas pasar hundi informal.

Transfer hundi menggunakan perantara untuk mengatur pembayaran di luar saluran transfer bank biasa. Ketika layanan formal makin sulit diakses, nasabah mungkin mencari alternatif tersebut. Peringatan pejabat itu menyoroti dilema praktis: pengawasan yang lebih ketat bertujuan memudahkan pendeteksian uang mencurigakan, sedangkan kesulitan menggunakan bank dapat mendorong nasabah yang sah beralih ke saluran yang lebih sulit dipantau.

Importir perlu membayar pemasok luar negeri, sementara eksportir perlu menerima pembayaran dari pembeli. Pemeriksaan tambahan dapat memperpanjang waktu antara kesepakatan penjualan dan penyelesaian pembayaran. Akibatnya, perusahaan mungkin menghadapi ketidakpastian mengenai kapan barang dapat dibayar atau kapan pendapatan akan diterima.

Pejabat yang sama mengatakan kesulitan memindahkan uang dan risiko sanksi dapat mengurungkan niat perusahaan internasional untuk melakukan investasi baru. Bagi perusahaan tersebut, keputusan untuk masuk ke Myanmar bergantung pada prospek komersial sekaligus kepastian bahwa uang dapat ditransfer melalui bank.

Bantuan dan Kiriman Uang untuk Keluarga Perlu Dilindungi

FATF secara khusus menyinggung bantuan kemanusiaan, kegiatan organisasi nirlaba yang sah, dan remitansi. Remitansi adalah pembayaran yang dikirim pulang oleh orang-orang yang bekerja di luar negeri, sering kali untuk membantu kerabat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam pernyataannya, lembaga pengawas itu menginstruksikan negara-negara untuk melindungi aliran dana tersebut saat menerapkan uji tuntas yang ditingkatkan:

negara-negara harus memastikan bahwa aliran dana untuk bantuan kemanusiaan, kegiatan [nirlaba] yang sah, dan remitansi tidak terganggu ataupun terhambat.

Bagi pekerja migran, saluran transfer yang berfungsi menghubungkan penghasilan di luar negeri dengan kebutuhan keluarga di Myanmar. Bagi organisasi kemanusiaan, akses terhadap pembayaran membantu mereka mendanai bantuan dan memenuhi biaya operasional. Penundaan atau hilangnya akses perbankan berdampak pada orang-orang yang menunggu uang tersebut.

Tantangan utama bagi bank adalah memeriksa transaksi dengan cukup saksama untuk mengidentifikasi aktivitas kriminal, sambil tetap memproses pembayaran yang sah. Instruksi FATF menempatkan kedua tanggung jawab itu dalam satu keputusan. Negara-negara yang menerapkan seruan pengawasan tersebut juga diminta mempertahankan akses untuk bantuan dan dukungan keluarga.

Upaya Jepang Berhadapan dengan Ujian Pemberantasan Kejahatan Keuangan

Pemerintah Jepang berupaya mengeluarkan Myanmar dari daftar hitam untuk mendorong kegiatan usaha, termasuk mengakhiri seruan FATF agar pemeriksaan transaksi keuangan diperketat. Menurut seseorang yang mengetahui upaya tersebut namun tidak disebutkan namanya, setidaknya satu negara besar Asia lainnya juga mendukung penghapusan Myanmar dari daftar itu.

Keputusan Oktober membuat upaya tersebut tidak berhasil. Kemajuan Myanmar yang dilaporkan dalam program aksinya dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan di Paris tetap diikuti oleh penetapan status yang sama, sementara penipuan daring dan aliran keuangan ilegal masih menjadi inti kekhawatiran lembaga pengawas tersebut.

Sikap Jepang merupakan bagian dari gerakan regional yang lebih luas untuk kembali menjalin hubungan dengan Myanmar. Pemerintahan militer langsung digantikan pada April 2026 oleh pemerintahan dengan lembaga sipil yang didukung militer, dan pemimpin kudeta Min Aung Hlaing menjadi presiden.

Sejak itu, Min Aung Hlaing berupaya memperkuat hubungan dengan mitra utama dan mengupayakan reintegrasi penuh ke dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pejabat Amerika Serikat juga beberapa kali menggelar pembicaraan langsung dengan pejabat Myanmar dalam beberapa bulan terakhir, terkadang dengan dukungan Jepang.

Kontak-kontak tersebut membuka peluang bagi keterlibatan politik dan komersial. Namun, bank tetap harus mematuhi seruan FATF untuk melakukan pemantauan lebih ketat. Pemerintah yang berupaya memperbaiki hubungan diplomatik dan perusahaan yang mempertimbangkan investasi tetap harus menghadapi ketentuan keuangan yang menyertai status Myanmar.

Yang Akan Terjadi Sebelum Februari 2027

Myanmar kini menghadapi dua tugas yang saling terkait: menuntaskan tindakan yang tersisa dalam program reformasinya dan mengatasi risiko keuangan ilegal yang berkaitan dengan maraknya penipuan daring. FATF menyatakan akan terus bekerja sama dengan negara itu untuk menangani risiko tersebut.

Langkah yang diidentifikasi lembaga pengawas itu mencakup mulai dari intelijen keuangan hingga proses pidana. Informasi yang lebih baik perlu sampai ke penyidik, uang mencurigakan perlu diperiksa, dan kasus pencucian uang harus dituntut. Upaya memberantas operasi penipuan juga perlu menyasar aktivitas keuangan yang menopangnya.

Februari 2027 menjadi tanggal berikutnya yang akan diperhatikan oleh perusahaan, bank, dan organisasi bantuan. Kemajuan lebih lanjut dapat memengaruhi penilaian lembaga pengawas itu; kurangnya kemajuan dapat memicu pertimbangan atas langkah yang lebih tegas. Sampai saat itu, uji tuntas yang ditingkatkan tetap menjadi persyaratan, disertai instruksi untuk menjaga agar aliran bantuan dan remitansi yang sah tetap terbuka.

Poin Utama

• FATF mempertahankan Myanmar dalam daftar hitam pada 30 Oktober 2026, setelah sidang pleno di Paris.
• Myanmar telah menyelesaikan 13 dari 15 tindakan, sementara dua lainnya belum tuntas.
• Penipuan daring yang meluas dan risiko keuangan ilegal terkait tetap menjadi perhatian utama.
• Myanmar tetap dikenai uji tuntas yang ditingkatkan; Iran dan Korea Utara menghadapi tindakan penanggulangan yang lebih keras.
• FATF akan mempertimbangkan tindakan penanggulangan terhadap Myanmar jika tidak ada kemajuan lebih lanjut hingga Februari 2027.
• Lembaga pengawas itu menyatakan bantuan kemanusiaan, kegiatan nirlaba yang sah, dan remitansi harus tetap dapat diakses.
• Upaya Jepang untuk mengeluarkan Myanmar dari daftar hitam tidak mengubah keputusan Oktober.