Kekayaan Militer Myanmar Hadapi Ujian FATF atas Investigasi, Penyitaan, dan Pengawasan Perbankan

Ujian keuangan melampaui jabatan sipil Myanmar

Rencana aksi pencucian uang Myanmar yang belum tuntas berawal pada Februari 2020, sebelum militer merebut kekuasaan, dan tenggatnya berakhir pada September 2021. Bertahun-tahun kemudian, Financial Action Task Force masih menuntut bukti bahwa pihak berwenang menyelidiki kekayaan mencurigakan, menuntut kasus yang sesuai dengan risiko kejahatan di negara itu, dan menyita hasil kejahatan.

Pernyataan Februari 2026 dari lembaga pengawas itu tetap menempatkan Myanmar dalam pengawasan uji tuntas yang ditingkatkan, yang berarti pemeriksaan transaksi keuangan lebih ketat. FATF menyatakan langkah penanggulangan akan dipertimbangkan jika negara itu tidak menunjukkan kemajuan lebih lanjut hingga Juni 2026. Keputusan selanjutnya yang menuntaskan peringatan tersebut tidak terdokumentasi di sini, sehingga hasil peninjauan itu belum dapat dipastikan.

Pengawasan keuangan ini berlangsung bersamaan dengan upaya Min Aung Hlaing untuk memperoleh pengakuan sebagai presiden setelah memimpin kudeta pada 1 Februari 2021. Pemilihannya oleh parlemen yang didominasi militer telah mengubah jabatannya, sementara persoalan ekonomi berkaitan dengan siapa yang mengendalikan bank, siapa yang diuntungkan oleh kenaikan harga properti, dan apakah penyelidik dapat menelusuri aliran uang hingga ke orang-orang berpengaruh.

Bagi rumah tangga biasa, persoalan tersebut terasa langsung. Tiga bulan setelah kudeta, sebuah bank di Sittwe hanya mengizinkan 50 nasabah per hari untuk menarik uang mereka sendiri. Sejak itu, harga kondominium di Yangon kira-kira berlipat ganda, sebagian karena pembeli mencari perlindungan dari inflasi. Penabung yang kesulitan memperoleh uang tunai dan pemilik yang menyaksikan nilai properti naik mengalami sisi yang sangat berbeda dari perekonomian yang sama.

Tuntutan daftar hitam terhadap bank

Myanmar masuk dalam daftar yurisdiksi berisiko tinggi FATF yang dikenai seruan untuk bertindak pada 21 Oktober 2022, setelah sidang pleno di Paris pada 20 dan 21 Oktober. Myanmar bergabung dengan Iran dan Korea Utara, meski langkah keuangan yang diterapkan terhadap ketiga negara itu berbeda.

Pernyataan FATF Februari 2026 menyerukan langkah penanggulangan terhadap Iran dan Korea Utara. Myanmar tetap berada dalam kategori yang mewajibkan uji tuntas yang ditingkatkan. Bank yang bertransaksi dengan Myanmar harus meningkatkan pemantauan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan, dengan intensitas pemeriksaan disesuaikan dengan tingkat risikonya.

Uji tuntas yang ditingkatkan dapat mencakup pertanyaan lebih lanjut mengenai identitas nasabah, asal dana, tujuan pembayaran, dan pihak yang pada akhirnya memiliki suatu perusahaan. Langkah penanggulangan merupakan respons yang lebih kuat dan dapat mencakup pembatasan hubungan keuangan. Pernyataan Februari belum menetapkan paket tindakan apa pun untuk Myanmar di masa mendatang.

Analisis Asia Pacific Foundation mengenai penetapan status pada 2022 menjelaskan bahwa pemeriksaan dan pelaporan tambahan dapat membuat perusahaan dan lembaga keuangan enggan berbisnis di Myanmar. Analisis itu juga mencatat tanggapan bank sentral bahwa posisi Myanmar berbeda dari Iran dan Korea Utara.

Analisis yayasan tersebut melaporkan bahwa Yangon dan Ayeyarwady menerima 70 persen investasi yang masuk ke Myanmar pada awal tahun fiskal itu. Konsentrasi tersebut membantu menjelaskan mengapa pembatasan keuangan dapat berdampak tidak merata di berbagai wilayah negara itu, karena investasi dan akses ke perbankan formal memang sudah tersebar secara timpang.

Perubahan tenggat

Proses FATF bermula dari kekurangan yang ditemukan dalam evaluasi bersama Myanmar pada 2018. Pihak berwenang menyepakati rencana aksi pada Februari 2020, saat pemerintahan terpilih berkuasa, tetapi rencana itu tetap belum tuntas setelah tenggatnya pada September 2021 berakhir.

Pernyataan Oktober 2025 dari lembaga pengawas itu, yang diterbitkan pada 24 Oktober setelah sidang pleno 22–24 Oktober, mencatat bahwa Myanmar telah memperbaiki pengelolaan aset sitaan agar nilainya tetap terjaga sebelum penyitaan permanen. FATF menyebut kemajuannya lambat dan memperingatkan bahwa langkah penanggulangan dapat dipertimbangkan pada Februari 2026. Pernyataan Februari kemudian menggeser tenggat peringatan itu ke Juni.

• 2018: Evaluasi bersama mengidentifikasi kelemahan dalam perlindungan keuangan Myanmar.
• Februari 2020: Myanmar berkomitmen menjalankan rencana aksi.
• 1 Februari 2021: Militer menggulingkan pemerintahan terpilih.
• September 2021: Rencana aksi berakhir.
• 21 Oktober 2022: Myanmar dimasukkan ke daftar risiko tinggi FATF.
• 24 Oktober 2025: FATF mempertahankan pemeriksaan yang ditingkatkan dan memperingatkan kemungkinan langkah penanggulangan pada Februari 2026.
• 13 Februari 2026: Pemeriksaan yang ditingkatkan berlanjut, dengan Juni 2026 disebut sebagai ambang berikutnya untuk kemungkinan eskalasi.

Menurut FATF, Myanmar harus menuntaskan seluruh rencana aksinya agar keluar dari daftar seruan untuk bertindak. Karena itu, peninjauan berfokus pada pekerjaan yang masih harus dilakukan, bukan perubahan gelar pemerintahan.

Perbaikan aturan dan penegakan efektif adalah dua hal berbeda

Myanmar telah memperbaiki sebagian kerangka hukum dan peraturannya. Laman FATF yang menyajikan laporan tindak lanjut 2024 mencatat tujuh rekomendasi berstatus patuh, 19 sebagian besar patuh, dan 14 sebagian patuh.

Angka tersebut menempatkan 26 dari 40 rekomendasi, atau 65 persen, dalam dua kategori tertinggi. Dua rekomendasi, nomor 7 dan 25, naik dari tidak patuh menjadi sebagian patuh. Peringkat ini menilai kepatuhan teknis, termasuk apakah aturan dan lembaga yang diwajibkan sudah tersedia.

Rencana aksi Februari 2026 menuntut hasil nyata dalam empat bidang: peningkatan pemanfaatan intelijen keuangan, penyelidikan dan penuntutan yang sesuai dengan risiko pencucian uang, kerja sama internasional dalam kasus lintas batas, serta peningkatan pembekuan, penyitaan, dan pengambilalihan permanen aset hasil kejahatan.

Intelijen keuangan berarti memeriksa informasi seperti laporan transaksi mencurigakan untuk mengidentifikasi kemungkinan aktivitas kriminal. Pembekuan mencegah aset dipindahkan atau dijual; penyitaan menempatkannya di bawah kendali resmi; pengambilalihan permanen merampasnya melalui proses hukum.

Pihak berwenang Myanmar mengklaim telah menuntaskan 13 dari 15 butir aksi. Namun, pernyataan FATF pada Februari masih mencantumkan empat bidang yang perlu ditangani. Pertanyaan utama bagi bank dan penyelidik adalah apakah transaksi mencurigakan berujung pada penyelidikan kasus dan apakah kasus tersebut berujung pada pemulihan hasil kejahatan.

Kekuasaan militer berulang kali mengubah kepemilikan kekayaan pribadi

Masalah keuangan Myanmar berada dalam sejarah panjang kendali militer atas kehidupan ekonomi. Jenderal Ne Win merebut kekuasaan pada 2 Maret 1962, dengan menangkap perdana menteri terpilih dan para pemimpin etnis yang bertemu di Rangoon untuk membahas usulan pembentukan negara federal.

Pembatalan uang kertas pada 1987 menghapus sekitar 80 persen uang yang beredar. Keluarga yang memegang uang kertas terdampak kehilangan tabungan secara mendadak, menunjukkan bagaimana keputusan penguasa dapat menghancurkan kekayaan rumah tangga.

Di bawah Jenderal Than Shwe, 782 perusahaan milik negara dijual di bawah harga pasar, sebagian besar kepada keluarga militer dan pengusaha yang memiliki koneksi. Di bawah Min Aung Hlaing, 55 dari 107 pabrik di satu departemen kementerian dialihkan kepada pembeli swasta, termasuk konglomerat militer. Jumlah itu sedikit lebih dari separuh pabrik di departemen tersebut.

Pemerintahan militer antara 1988 dan 2011 biasanya mengalokasikan lebih dari 40 persen anggaran untuk pertahanan dan hanya 1 hingga 2 persen untuk pendidikan. Pilihan tersebut mengarahkan sumber daya publik kepada angkatan bersenjata, sementara sekolah hanya menerima bagian yang jauh lebih kecil.

Persoalan ekonomi yang terus berulang sangat nyata: kendali atas aset publik, kredit perbankan, dan belanja negara dapat memberi peluang kepada pemilik yang memiliki koneksi, yang tidak tersedia bagi warga biasa. Karena itu, menelusuri pemilik sesungguhnya di balik perusahaan dan transaksi properti menjadi kunci untuk memahami ke mana kekayaan mengalir.

Reformasi perbankan yang terhenti akibat kudeta

Sean Turnell, ekonom yang menjadi penasihat pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, menggambarkan hubungan antara bank swasta dan kelompok usaha yang memiliki koneksi dengan gamblang.

tak lebih dari sekadar kas perusahaan

Peminjam besar berulang kali memperpanjang pinjaman dengan jaminan tanah. Mulai 2017, bank sentral pada era pemerintahan sipil mewajibkan bank mengklasifikasikan pinjaman berdasarkan standar internasional, mengubah cerukan yang terus diperpanjang menjadi pinjaman dengan kewajiban pembayaran, serta mempertahankan modal yang memadai.

Modal bank adalah bantalan keuangan untuk menyerap kerugian ketika peminjam gagal membayar. Dana Moneter Internasional memperingatkan bahwa reformasi tersebut mulai mengungkap kenaikan kredit bermasalah dan modal yang sudah lemah. Pandemi mendorong tenggat kepatuhan hingga 2023.

Kudeta menghentikan upaya reformasi tersebut. Turnell ditahan dalam hitungan hari dan menghabiskan 650 hari di penjara. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya meyakini sejumlah konglomerat yang memiliki koneksi terlibat dalam pengambilalihan kekuasaan, sebuah tuduhan yang menempatkan kepentingan peminjam besar dalam perdebatan lebih luas mengenai pihak yang diuntungkan oleh kudeta.

Bagi nasabah penyimpan, persoalan praktisnya adalah apakah bank mengakui kerugian secara jujur dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi penarikan dana. Audit independen dapat membantu memastikan kondisi portofolio pinjaman serta besarnya paparan simpanan publik terhadap peminjam besar dan pembiayaan pemerintah.

Inflasi mengalihkan beban kepada penabung

Bank Dunia menyebut defisit Myanmar sejak 2021 terutama dibiayai melalui penciptaan uang oleh bank sentral dan, belakangan, melalui simpanan publik yang ditampung bank komersial. Saluran-saluran ini menghubungkan belanja pemerintah dengan nilai uang serta pemanfaatan tabungan rumah tangga.

Inflasi dapat mengurangi beban utang tetap sekaligus menggerus daya beli uang tunai. Peminjam tetap berutang dalam jumlah kyat yang sama, tetapi nilai kyat tersebut menurun. Manfaatnya bergantung pada pendapatan dan kemampuan peminjam untuk membayar; usaha yang sedang kesulitan tetap bisa bangkrut.

Sebuah perbandingan ilustratif menggunakan pinjaman sebesar 10 miliar kyat, yang bernilai sekitar US$7,5 juta pada 2020. Berdasarkan nilai tukar yang digunakan dalam contoh itu, nilainya turun menjadi sekitar US$4,8 juta menurut kurs resmi atau US$2,2 juta menurut kurs pasar, sementara harga tanah yang menjadi jaminannya kira-kira berlipat ganda. Contoh tersebut menggambarkan suatu mekanisme, bukan laporan keuangan perusahaan tertentu.

Kurs resmi ditetapkan oleh pihak berwenang, sedangkan kurs pasar mencerminkan harga yang berlaku dalam perdagangan pasar. Perbedaan nilainya menjelaskan mengapa utang dalam kyat yang sama dapat menghasilkan jumlah dolar yang sangat berbeda. Jumlah pembayaran dalam negeri tetap 10 miliar kyat.

Penabung, pekerja, dan pensiunan menghadapi dampak inflasi yang sebaliknya. Harga-harga naik mendekati atau melampaui 20 persen selama bertahun-tahun, di tengah guncangan harga bahan bakar, perang, dan gempa bumi 2025. Sekitar 16,4 juta orang dilaporkan berada di bawah garis kemiskinan nasional, sementara perpindahan yang melibatkan sekitar 3,5 juta orang meningkatkan tekanan terhadap perumahan di kota-kota seperti Yangon.

Pihak berwenang juga memperluas amnesti pajak yang diperkenalkan pada 2019, dengan tarif hanya 3 persen untuk uang yang tidak dilaporkan dan digunakan membeli properti atau kendaraan. Pengaturan seperti ini membuat pemeriksaan asal-usul uang sangat penting: membayar pajak dan menyelidiki apakah dana berasal dari kejahatan adalah dua hal berbeda.

Pusat penipuan menyoroti penegakan hukum

Perekonomian penipuan di perbatasan Myanmar menjadi ujian langsung atas tuntutan FATF untuk penyelidikan, kerja sama internasional, dan pemulihan aset. Militer menyebut operasinya pada Oktober 2025 di KK Park dekat Myawaddy sebagai tindakan pemberantasan, yang kemudian diikuti pembongkaran bangunan.

Setelah pembongkaran KK Park, perkiraan masih menyebut 50.000 hingga 100.000 orang berada di pusat-pusat penipuan di sekitar Myawaddy. Militer sebelumnya melaporkan 2.198 penangkapan di KK Park dan rencana pembongkaran 148 bangunan, sementara para pekerja melarikan diri menyeberangi Sungai Moei ke Thailand.

Dampak internasional terlihat ketika India mulai memulangkan warga yang melarikan diri pada 6 November 2025. Penerbangan pertama membawa 270 orang dari Mae Sot. Mereka termasuk di antara 465 pemegang paspor India yang tiba di Thailand setelah melarikan diri dari kompleks tersebut.

Pihak berwenang Myanmar kemudian menyampaikan angka yang lebih luas untuk Myawaddy: 14.730 warga asing ditahan dan 13.553 orang dideportasi. Mereka menyebut 662 orang sedang dituntut atas pelanggaran imigrasi dan narkoba. Angka-angka itu mencakup operasi yang lebih luas dibandingkan jumlah penangkapan sebelumnya di KK Park.

Upaya keuangan yang diperlukan mencakup identifikasi para pengatur, penelusuran pembayaran, dan pemulihan hasil kejahatan lintas batas. Penyelidik juga perlu membedakan orang-orang yang menjalankan jaringan penipuan dari para pekerja yang diperdagangkan dengan tawaran pekerjaan palsu dan dipaksa melakukan penipuan.

Jay Kritiya, pegiat yang menentang perdagangan manusia, menggambarkan tuntutan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jaringan tersebut.

harus ditangkap, dituntut, dan seluruh aset mereka disita.

Melindungi pembayaran yang sah sambil memburu uang hasil kejahatan

FATF secara tegas mewajibkan perlindungan bagi bantuan kemanusiaan, kegiatan organisasi nirlaba yang sah, serta remitansi, yakni uang yang dikirim pulang oleh orang-orang yang bekerja di luar negeri. Pernyataan Februari juga secara khusus menyinggung bantuan untuk korban gempa dan memperingatkan agar arus keuangan yang sah tidak diawasi secara berlebihan.

FATF, badan antarpemerintah yang menetapkan standar ini, menyatakan bahwa arus tersebut harus dilindungi ketika negara menerapkan pemeriksaan yang ditingkatkan.

tidak terganggu maupun dihambat

Bagi keluarga, perlindungan itu berarti saluran yang sah tetap terbuka untuk menerima uang guna membeli makanan, membayar sewa, dan memperoleh perawatan medis. Bagi kelompok bantuan, artinya mereka dapat membayar staf, membeli persediaan, dan menyalurkan bantuan sambil tetap menjalani pemeriksaan keuangan yang semestinya.

Seruan untuk memperkuat tindakan berfokus pada lembaga-lembaga yang dikendalikan rezim, termasuk Myanma Foreign Trade Bank dan Myanma Investment and Commercial Bank, yang dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada 2023. Usulan lain meminta pengungkapan pemilik sebenarnya dari properti dan kesepakatan konsesi, audit bank independen, serta perlindungan prioritas bagi penabung kecil.

Upaya diplomatik terus berjalan bersamaan dengan tuntutan tersebut. Dalam kunjungan Min Aung Hlaing ke Malaysia pada 7 dan 8 Oktober 2026, ia bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan berbicara di hadapan para pemimpin bisnis. Malaysia mendukung partisipasi Myanmar yang lebih penuh di ASEAN sekaligus merundingkan pemulangan warga Myanmar.

Pengakuan, investasi, dan akses ke bank asing penting bagi kepemimpinan dan elite bisnis Myanmar. Persyaratan FATF tetap spesifik: menyelidiki pencucian uang sesuai risikonya, bekerja sama secara internasional, memulihkan aset hasil kejahatan, dan menjaga kelancaran pembayaran yang sah. Pemenuhan persyaratan itu akan berdampak pada keamanan sistem keuangan sekaligus kelangsungan hidup sehari-hari orang-orang yang bergantung padanya.

Poin-Poin Utama

• Myanmar masuk daftar risiko tinggi FATF pada Oktober 2022 setelah gagal menuntaskan rencana aksi yang disepakati pada Februari 2020.
• Pernyataan Februari 2026 mempertahankan uji tuntas yang ditingkatkan dan menetapkan Juni 2026 sebagai ambang untuk mempertimbangkan langkah penanggulangan.
• FATF menuntut penyelidikan dan penuntutan yang lebih kuat, kerja sama internasional, serta pemulihan aset hasil kejahatan.
• Peninjauan teknis 2024 menilai 26 dari 40 rekomendasi patuh atau sebagian besar patuh.
• Inflasi, perpindahan penduduk, dan kenaikan biaya perumahan menekan rumah tangga, sementara sejumlah pemilik properti dan peminjam diuntungkan.
• FATF mewajibkan perlindungan bagi bantuan kemanusiaan, kegiatan organisasi nirlaba yang sah, remitansi, dan bantuan untuk korban gempa.