Serangan Udara di Kyauktaw Tewaskan 50 Orang saat Impor Bahan Bakar Jet Myanmar Meningkat Meski Ada Sanksi

Pasar yang ramai, jembatan rusak, dan 50 korban tewas

Pengeboman Pasar India di Kyauktaw dan Jembatan Kissapanadi di dekatnya pada 28 September 2026 menewaskan sedikitnya 50 orang dan melukai sedikitnya 58 orang, menurut Tentara Arakan dan pekerja bantuan Wai Hun Aung. Tim penyelamat menemukan lebih banyak jenazah keesokan harinya. Perempuan dan anak-anak termasuk di antara korban dalam serangan yang menghantam kawasan komersial yang ramai di tepi Sungai Kaladan, Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Dalam pernyataan mengenai Kyauktaw pada 2 Oktober, Fortify Rights mengatakan warga etnis Rakhine dan Rohingya termasuk di antara mereka yang tewas atau terluka. Pemeriksaan terhadap daftar korban, foto, dan video menemukan sedikitnya dua cekungan yang tampaknya merupakan bekas ledakan bom, satu di pasar dan satu lagi di jembatan. Organisasi itu mengatakan pengeboman tersebut memicu kebakaran besar yang menyebabkan banyak korban tewas terbakar hidup-hidup.

Serangan itu menyoroti dua perkembangan yang saling berkaitan: kemampuan militer untuk terus menyerang wilayah yang tidak lagi dikuasainya, serta rantai pasokan bahan bakar penerbangan yang terus berkembang meskipun ada sanksi internasional. Amnesty International mencatat sedikitnya 109.604 ton metrik impor bahan bakar penerbangan pada 2025, naik 69 persen dibandingkan 2024 dan menjadi jumlah tahunan terbesar sejak kudeta Februari 2021.

Investigasi bahan bakar tersebut tidak mengidentifikasi kiriman yang memasok pesawat yang digunakan dalam serangan di Kyauktaw. Namun, investigasi itu menunjukkan bagaimana impor terus berlangsung pada tahun yang disebut Amnesty sebagai tahun paling mematikan untuk serangan udara militer sejak kudeta. Para penyelidik kini mencari bukti yang dapat mengaitkan pengeboman Kyauktaw dengan pesawat, pangkalan, senjata, pilot, dan komandan tertentu.

Kesaksian dan catatan korban

Kesaksian menyebut pengeboman terjadi sekitar tengah hari, saat pedagang, pembeli, pekerja transportasi, dan orang-orang yang melintas di pasar berada dalam bahaya. Fortify Rights mengatakan waktu serangan tampaknya bertepatan dengan jam-jam pasar paling ramai. Salah satu korban adalah perempuan yang sedang hamil sembilan bulan; bayi dalam kandungannya juga tewas. Daftar korban terkonfirmasi Tentara Arakan yang disebut dalam laporan awal mencakup seorang anak berusia empat tahun.

Saksi mata berusia 28 tahun, yang namanya tidak dipublikasikan Fortify Rights, menceritakan mendengar beberapa bom sebelum mengetahui bahwa kerabatnya tewas. Saksi itu mengatakan kepada organisasi tersebut:

Setengah jam kemudian, saya melihat asap mengepul dari tempat-tempat di sekitar, dan orang-orang berteriak. Saya sadar ada banyak korban. Belakangan, saya mengetahui beberapa kerabat saya juga tewas. Sungguh menyayat hati melihat kerabat dan tetangga saya dibunuh oleh militer Myanmar.

Berbagai laporan utama mengenai korban sama-sama menyebut sedikitnya 50 orang tewas. Angka korban luka berbeda dalam tingkat perinciannya, bukan menunjukkan pertentangan yang jelas: Tentara Arakan dan Wai Hun Aung menyebut sedikitnya 58 orang terluka, sedangkan Fortify Rights melaporkan lebih dari 50 orang. Jumlah korban tewas mencapai 50 pada 29 September setelah lebih banyak jenazah ditemukan.

Juru bicara Tentara Arakan, Khine Thu Kha, menuduh militer sengaja menyerang kawasan sipil berpenduduk dan mengatakan kelompoknya akan membalas pihak-pihak yang terlibat. Juru bicara pemerintah Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar mengenai pengeboman tersebut. Militer sebelumnya menyatakan bahwa mereka "mengerahkan upaya maksimal untuk menghindari jatuhnya korban sipil", tetapi pernyataan terdahulu itu bukan penjelasan khusus mengenai serangan di Kyauktaw.

Serangan berlanjut setelah 28 September

Kyauktaw bukan satu-satunya lokasi yang diserang pada hari itu. Fortify Rights melaporkan serangan udara di wilayah Ponnagyun, Minbya, dan Thandwe yang menewaskan atau melukai sedikitnya 100 orang. Serangan susulan terjadi saat tim penyelamat, keluarga korban, dan penyelidik masih berupaya memastikan apa yang terjadi di pasar.

Rangkaian peristiwa yang dilaporkan menunjukkan betapa cepat kekerasan meluas setelah pengeboman awal:

• 28 September: Pesawat menyerang Pasar India dan kawasan Jembatan Kissapanadi di Kyauktaw. Serangan udara juga dilaporkan di tiga wilayah lainnya.
• 29 September: Jumlah korban tewas di Kyauktaw mencapai 50 setelah tim penyelamat menemukan lebih banyak jenazah.
• 30 September: Mekanisme Penyelidikan Independen untuk Myanmar meminta bukti mengenai Kyauktaw. Serangan terhadap desa Kyaukseik dan Kutaung dilaporkan menewaskan seorang warga sipil dan melukai tiga orang.
• 30 September hingga 1 Oktober: Tentara Arakan melaporkan serangan susulan di lima wilayah, yang menimbulkan korban sipil serta merusak sebuah biara dan sejumlah rumah.
• 4 Oktober: Liga Bersatu Arakan dan Tentara Arakan mengatakan serangan terhadap kamp pengungsian Byala di Ponnagyun menewaskan enam warga sipil dan melukai 10 orang.
• 5 Oktober: Serangan susulan dilaporkan menghantam kamp pengungsian lain, klinik kesejahteraan masyarakat sementara, dan Desa Aungphyupyin.

Liga Bersatu Arakan dan Tentara Arakan menyebut total delapan warga sipil tewas dan 11 terluka pada 4 dan 5 Oktober. Angka itu sudah mencakup korban di Byala, bukan tambahan delapan korban tewas. Seorang perawat magang berusia 18 tahun dan seorang perempuan pengungsi termasuk di antara mereka yang dilaporkan tewas dalam serangan berikutnya.

Korban sipil di Rakhine terus bertambah

Catatan gabungan serangan udara di Rakhine mendokumentasikan sedikitnya 667 warga sipil tewas dan 1.302 terluka antara April 2024 dan 30 September 2026. Angka itu mencakup 133 anak tewas dan 194 terluka, serta 61 lansia tewas dan 121 terluka. Berdasarkan perbandingan 133 dari 667, anak-anak mencakup sekitar seperlima dari korban sipil yang tercatat.

Versi awal catatan itu, yang berakhir pada 12 September, mencatat 602 korban tewas dan 1.211 korban luka. Dengan demikian, catatan terbaru mencakup tambahan 65 korban tewas dan 91 korban luka. Selisih itu mencerminkan perluasan catatan dan tanggal batas yang lebih baru; selisih tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai jumlah lengkap korban yang jatuh hanya di antara tanggal-tanggal itu.

Pembatasan akses, gangguan komunikasi, dan kesulitan memverifikasi insiden berarti angka-angka tersebut merupakan jumlah minimum yang telah terdokumentasi. Serangan terhadap kamp pengungsian pada Oktober berada di luar batas pencatatan 30 September. Penghitungan pemantauan terpisah mencatat sedikitnya 222 serangan udara militer di Rakhine antara 31 Maret dan 31 Agustus, juga tidak mencakup serangan pada September dan Oktober.

Insiden sebelumnya menunjukkan dampak kerusakan di luar Kyauktaw. Serangan pada Januari 2025 di Kyauk Ni Maw, wilayah Ramree, dilaporkan menewaskan 26 orang, melukai 27 orang, dan menghancurkan 398 rumah. Serangan pada September 2025 terhadap Sekolah Thayet Ta Pin menewaskan 20 siswa, anak muda, dan warga sipil lainnya serta melukai 21 orang. Pengeboman pada Desember 2025 terhadap Rumah Sakit Umum Mrauk-U tercatat menewaskan 33 warga sipil dan melukai 77 orang. Laporan lain menyebut jumlah korban tewas di rumah sakit itu secara lebih umum, yakni sedikitnya 30 orang.

Angka nasional yang dikaitkan dengan kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat 982 warga sipil tewas akibat serangan udara militer pada 2025, termasuk 232 anak-anak, dibandingkan dengan 641 korban sipil pada 2024. Ini merupakan peningkatan sebanyak 341 korban jiwa, atau sekitar 53 persen. Angka nasional tersebut mencakup periode dan wilayah geografis yang berbeda dari catatan Rakhine dan tidak boleh dijumlahkan dengannya.

Empat kapal melakukan sembilan pengiriman terkonfirmasi

Investigasi bahan bakar penerbangan Amnesty International pada Januari 2026 mengonfirmasi sedikitnya sembilan pengiriman oleh empat kapal antara pertengahan 2024 dan akhir 2025. Temuannya menggabungkan catatan perdagangan, data pelayaran, citra satelit, dan informasi Otoritas Pelabuhan Myanmar.

Angka 109.604 ton metrik yang tercatat untuk 2025 merupakan jumlah minimum impor tahunan, bukan total khusus untuk sembilan pengiriman tersebut. Direktur Riset Regional Amnesty, Montse Ferrer, mengatakan peningkatan impor bahan bakar terjadi bersamaan dengan bertambahnya jumlah warga sipil yang tewas. Ia menggambarkan temuan tersebut sebagai berikut:

Lima tahun setelah kudeta, analisis kami menunjukkan bahwa junta Myanmar terus menghindari sanksi dan mencari cara baru untuk mengimpor bahan bakar jet yang digunakan untuk mengebom warga sipilnya sendiri, dengan 2025 menjadi tahun paling mematikan dalam catatan untuk serangan udara sejak junta merebut kekuasaan pada 2021,

Empat kapal yang diidentifikasi dalam investigasi tersebut adalah:

• HUITONG 78, kini bernama BARAAWE 1, IMO 9646479: Mengirim satu muatan pada 12 Juli 2024, setelah melakukan sedikitnya sembilan pengiriman sebelumnya pada 2023 dan 2024.
• YONG SHENG 56, kini bernama LS MERCURY, IMO 9657507: Mengirim satu muatan pada 30 dan 31 Juli 2024.
• REEF, sebelumnya bernama BALTIC HORIZON, IMO 9263382: Mengirim muatan pada Oktober 2024, Juli 2025, dan Oktober 2025.
• NOBLE, sebelumnya bernama ASTRA, IMO 9162928: Mengirim empat muatan antara Januari dan Juni 2025.

Nomor IMO merupakan identitas permanen kapal yang berguna untuk melacaknya saat berganti nama. HUITONG 78 dan YONG SHENG 56 diketahui mengibarkan bendera China, sedangkan REEF dan NOBLE mengibarkan bendera Guinea. Bendera kapal menunjukkan yurisdiksi tempat kapal terdaftar, bukan selalu asal muatannya.

Bagaimana jejak pelayaran disamarkan

Amnesty menjelaskan adanya peralihan ke kapal-kapal yang memutus atau memanipulasi Sistem Identifikasi Otomatis (AIS). Sistem ini menyiarkan identitas dan posisi kapal. Mematikannya menimbulkan celah dalam catatan pelacakan publik; memancarkan posisi palsu, yang kerap disebut spoofing, dapat membuat kapal tampak berada di tempat lain.

Untuk REEF, citra satelit menunjukkan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa kapal itu berada di Bandar Abbas, Iran, pada September 2025. Catatan AIS-nya justru menunjukkan posisi di dekat Kuwait dan Uni Emirat Arab, termasuk pergerakan berbentuk persegi panjang yang tidak lazim, lebih dari 750 kilometer dari Bandar Abbas. Amnesty mengatakan pola tersebut tidak sesuai dengan pelayaran normal dan mengindikasikan manipulasi.

NOBLE juga terdeteksi satelit berada di Bandar Abbas sebelum pengirimannya ke Myanmar pada Juni 2025. Perjalanan lain melibatkan tempat labuh lepas pantai dekat Fujairah di Uni Emirat Arab, tempat kapal dapat memindahkan muatan minyak bumi antarkapal tanpa bongkar muat di terminal konvensional. Pemindahan semacam ini dapat mempersulit pelacakan kepemilikan dan asal muatan.

Ferrer menjelaskan bahwa Amnesty mengidentifikasi muatan tersebut sebagai bahan bakar penerbangan dengan membandingkan catatan pelabuhan, citra satelit lokasi bongkar muat, dan aktivitas penerbangan militer Myanmar yang terus berlangsung. Ia mengatakan keempat kapal itu membongkar muatan di Terminal Minyak Myanmar di Thilawa, dekat Yangon, yang sebelumnya beroperasi sebagai terminal Puma Energy. Ia juga mengatakan terminal itu dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan militer.

Investigasi tersebut menelusuri perubahan yang dimulai sebelum pengiriman-pengiriman ini. Investigasi pada November 2022 mengidentifikasi perusahaan-perusahaan di Singapura dan Thailand dalam rantai pasokan bahan bakar penerbangan. Setelah sanksi yang menargetkan beberapa bagian rantai pasokan itu pada 2023, investigasi berikutnya menemukan bahan bakar dibeli dan dijual kembali berkali-kali, termasuk melalui penyimpanan di Vietnam, sehingga asalnya lebih sulit diketahui.

Kaitan dengan Iran merupakan petunjuk, bukan bukti asal

Amnesty tidak mengonfirmasi pemasok atau negara asal bahan bakar penerbangan tersebut. Batasan ini penting karena bukti bahwa sebuah kapal tanker berada di pelabuhan Iran tidak dengan sendirinya membuktikan tempat setiap muatan di dalamnya diproduksi atau siapa yang menjualnya.

Meski demikian, organisasi itu mengidentifikasi sejumlah petunjuk adanya kaitan dengan Iran. Menurut Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat, REEF dan NOBLE memiliki riwayat terdokumentasi mengangkut bahan bakar Iran yang dikenai sanksi. Keduanya terlihat di Bandar Abbas, dan perusahaan intelijen komoditas Kpler menilai pengiriman mereka ke Myanmar berasal dari Iran berdasarkan informasi pelayaran, satelit, bea cukai, dan sumber lainnya.

Ferrer membedakan temuan ini dari bukti adanya aliansi politik baru antara Iran dan Myanmar. Menurut penilaiannya, pihak-pihak yang sudah menjadi sasaran sanksi, bersama pedagang dan jaringan yang bersedia beroperasi di pasar yang kurang transparan, dapat memiliki kepentingan komersial yang sama. Investigasi itu mendukung pengawasan terhadap jaringan tersebut, tetapi tidak membuktikan adanya keputusan pemerintah Iran untuk memasok operasi di Kyauktaw.

Dengan demikian, sanksi telah memengaruhi cara bahan bakar masuk ke Myanmar tanpa menghentikan impor. Volume tahunan meningkat 69 persen pada 2025, bahkan ketika rute-rutenya semakin sulit dilacak. Hal itu tidak membuktikan bahwa setiap ton bahan bakar impor digunakan oleh pesawat militer, tetapi menantang anggapan bahwa pembatasan terhadap pemasok tertentu cukup untuk mencegah militer memperoleh bahan bakar.

Kehilangan wilayah dan tekanan untuk berunding

Fortify Rights mengatakan militer telah kehilangan kendali atas 14 dari 17 wilayah administratif Rakhine kepada Tentara Arakan. Pesawat tetap memungkinkan militer menyerang wilayah di luar kendali efektifnya di darat, termasuk infrastruktur yang dibutuhkan untuk perdagangan, layanan kesehatan, dan perjalanan sehari-hari.

Serangan udara juga terus berlangsung bersamaan dengan undangan untuk mengikuti perundingan damai. Tentara Arakan mengatakan lebih dari 130 warga sipil tewas akibat serangan udara dan artileri berat di wilayah yang dikuasainya antara 21 April dan 30 September 2026, sementara pemerintah militer memperpanjang undangan tersebut. Angka itu mencakup jenis senjata dan rentang waktu yang berbeda dari catatan serangan udara yang lebih luas, sehingga tidak boleh digabungkan dengannya.

Analis keamanan Sai Kyi Zin Soe menggambarkan adanya tekanan militer, politik, dan ekonomi yang ditujukan untuk mendorong Tentara Arakan berunding. Ini merupakan penilaian atas strategi militer, bukan keterangan terkonfirmasi mengenai perintah di balik pengeboman pasar. Pertempuran terus berlangsung di sekitar Sittwe, Kyaukpyu, dan Manaung, sementara Tentara Arakan, Tentara Kemerdekaan Kachin, dan Persatuan Nasional Karen tetap menjadi kelompok-kelompok besar yang tidak mengikuti perundingan.

Thar Tun Hla, ketua Partai Nasional Arakan, mengatakan serangan terhadap warga sipil merusak kepercayaan yang dibutuhkan untuk berunding. Ia menyatakan:

Proses perdamaian membutuhkan kepercayaan,

Pandangan berbeda disampaikan Thien Tun Oo, direktur eksekutif Institut Kajian Strategis Thayninga, yang mendukung militer. Ia berpendapat kelompok-kelompok yang melanjutkan operasi bersenjata akan menghadapi respons militer. Namun, pandangan tersebut tidak menghapus kewajiban hukum untuk melindungi warga sipil, terlepas dari berlangsung atau tidaknya perundingan.

Hal-hal yang masih perlu dibuktikan penyelidik

Dalam pernyataan pada 30 September, Mekanisme Penyelidikan Independen untuk Myanmar meminta foto, video, dan kesaksian mengenai korban serta kerusakan di Kyauktaw. Mekanisme itu juga mencari informasi untuk mengidentifikasi pesawat, pangkalan udara operasional, senjata, pilot, dan personel yang memberikan atau menjalankan perintah. Saksi diimbau mengutamakan keselamatan dan menghubungi penyelidik hanya jika aman.

Fortify Rights mengatakan pengeboman yang tampaknya disengaja terhadap pasar yang ramai dapat merupakan kejahatan perang. Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak yang bertempur membedakan warga sipil dan bangunan sipil dari sasaran militer. Bahkan serangan terhadap sasaran militer yang sah dilarang jika kerugian sipil yang diperkirakan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Relevansi militer suatu jembatan, jika terbukti, tidak menjadikan semua orang atau toko di sekitarnya sebagai sasaran yang sah.

Status hukum para tahanan juga perlu mendapat perhatian tersendiri. Catatan terpisah mendokumentasikan 187 tawanan perang dan tahanan lainnya tewas serta sedikitnya 122 terluka dalam serangan udara di Rakhine dari 2024 hingga September 2026. Catatan itu mencakup 116 tawanan tewas dan 32 terluka dalam serangan terhadap fasilitas penahanan di wilayah Ann pada 8 Maret 2026. Angka-angka ini harus tetap dipisahkan dari jumlah korban sipil. Petempur yang ditangkap dan tidak lagi terlibat dalam permusuhan dilindungi oleh hukum perang.

Fortify Rights menyebut Jenderal Ye Win Oo sebagai panglima tertinggi sejak Maret 2026, menggantikan Min Aung Hlaing. Penentuan tanggung jawab atas peristiwa di Kyauktaw memerlukan bukti mengenai rantai komando dan keputusan yang sebenarnya, bukan asumsi yang semata-mata didasarkan pada jabatan seseorang. Pembedaan yang sama berlaku untuk pilot, pemasok bahan bakar, operator kapal, perusahaan asuransi, dan perantara keuangan: potensi tanggung jawab hukum mereka tidak sama.

Korban Rohingya menambah kekhawatiran terkait kewajiban Myanmar berdasarkan tindakan sementara Mahkamah Internasional dalam perkara Gambia v. Myanmar, yakni kasus genosida yang diajukan pada 2019. Fortify Rights mengatakan putusan mungkin keluar dalam beberapa bulan berikutnya, tetapi tidak menyebut tanggal pasti. Baik tanggal putusan maupun jadwal penyelesaian penyelidikan Kyauktaw belum ditetapkan dalam pernyataan-pernyataan yang dikutip.

Anggota parlemen regional kembali mendesak penghentian pasokan senjata, bahan bakar penerbangan, dan peralatan yang dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer. Pertanyaan mendesak yang belum terjawab lebih spesifik: siapa yang memerintahkan pengeboman, pesawat mana yang melaksanakannya, senjata apa yang digunakan, dan rute pasokan mana yang terus menopang kampanye serangan udara tersebut.

Poin Utama

• Pengeboman di Kyauktaw pada 28 September 2026 menewaskan sedikitnya 50 orang dan melukai sedikitnya 58 orang.
• Fortify Rights mengidentifikasi cekungan yang tampaknya merupakan bekas ledakan bom di pasar dan Jembatan Kissapanadi, serta mengatakan serangan itu dapat merupakan kejahatan perang.
• Catatan korban regional mendokumentasikan 667 warga sipil tewas dan 1.302 terluka akibat serangan udara hingga 30 September, tidak termasuk serangan susulan pada Oktober.
• Myanmar mengimpor sedikitnya 109.604 ton metrik bahan bakar penerbangan pada 2025, naik 69 persen dibandingkan 2024.
• Amnesty mengonfirmasi sembilan pengiriman oleh empat kapal, tetapi tidak dapat memastikan pemasok atau asal bahan bakar.
• Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa mencari bukti untuk mengidentifikasi pesawat, senjata, pilot, dan pihak yang bertanggung jawab atas perintah serangan.