Nepal Pangkas Masa Tunggu Penetapan Kematian Akibat Bencana Menjadi 45 Hari, Keluarga di Rasuwa Mencari Bantuan

Perubahan hukum bagi keluarga 5.285 orang yang hilang

Nepal menerbitkan ordinansi kebencanaan yang dimaksudkan agar keluarga dapat mengajukan pengakuan hukum atas kematian setelah 45 hari, alih-alih mengandalkan praduga umum 12 tahun bagi orang hilang. Perubahan ini menyusul seruan selama berminggu-minggu dari masyarakat yang terdampak parah banjir Bhotekoshi dan Trishuli pada 26 Agustus 2026, dengan angka terbaru menyebut 5.285 orang masih hilang.

Bagi keluarga di Rasuwa, Nuwakot, dan distrik terdampak lainnya, akta kematian dapat menentukan apakah mereka menerima santunan duka, mengajukan klaim asuransi, mengakses pensiun, atau mengalihkan kepemilikan properti. Sebagian keluarga telah melaksanakan upacara pemakaman Hindu menggunakan jenazah simbolis yang dibuat dari rumput suci kusha. Namun, kantor-kantor lingkungan menyatakan tidak berwenang mendaftarkan kematian tanpa jenazah yang teridentifikasi atau dasar hukum lain yang diakui.

Laporan terbaru menyebut ordinansi diterbitkan pada 10 Oktober dan mengutip konfirmasi dari Krishna Bahadur Shahi, juru bicara Kantor Presiden. Laporan lain menyebut pengumuman presiden berlangsung pada 9 Oktober. Keduanya menyatakan perubahan itu bertujuan memangkas masa tunggu menjadi sekitar 45 hari, tetapi tidak memastikan bahwa setiap orang yang hilang sudah dinyatakan meninggal atau bahwa akta kematian telah diterbitkan.

Reformasi ini juga perlu dipahami bersama prosedur pengadilan yang sudah berlaku. Pasal 40(4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional 2017 telah mengizinkan penetapan kematian oleh pengadilan dalam kasus bencana atau kecelakaan tanpa harus menunggu 12 tahun. Masalah yang dihadapi saat ini adalah memperoleh pengakuan melalui proses yang menurut keluarga berduka dan mengungsi serta pejabat setempat terlalu rumit untuk bencana sebesar ini.

Karena itu, ordinansi tersebut mengatasi hambatan administratif sekaligus masa tunggu. Dampak praktisnya akan bergantung pada penerapannya oleh kantor pencatatan, bukti yang mereka minta, dan cara mereka menangani keluarga yang masih ingin kerabatnya tetap berstatus hilang.

Upacara pemakaman belum membuka akses bantuan keuangan

Purna Ghale, penyintas dari Khalte di Rasuwa, melaporkan kehilangan rumah dan banyak kerabat, termasuk ayahnya, putra sulungnya, menantu perempuannya, adik laki-lakinya, dua cucu perempuan, dan tiga menantu laki-lakinya. Tanpa jenazah yang ditemukan dan akta kematian, ia mengatakan tidak dapat memperoleh bantuan atau membiayai upacara pemakaman yang ingin dilaksanakannya.

Ghale menjelaskan mengapa upacara itu penting baginya:

Setidaknya saya ingin melaksanakan upacara sesuai kepercayaan dan tradisi kami. Mungkin jiwa mereka akan menemukan kedamaian.

Penggunaan rumput kusha memungkinkan keluarga melaksanakan upacara keagamaan ketika jenazah tidak dapat ditemukan. Namun, hal itu saja tidak menetapkan kematian untuk pencatatan sipil. Perbedaan ini membuat sebagian keluarga dapat berduka sesuai keyakinan mereka, tetapi tidak mampu mengurus urusan keuangan dan hukum orang-orang yang hilang.

Sabitri Tamang dari Angitar di Nuwakot menggambarkan kendala yang berbeda: ia ingin melaksanakan upacara, tetapi tidak mampu membiayainya. Kantor lingkungannya mengatakan bantuan keuangan tidak dapat diberikan tanpa akta kematian karena kasus tersebut melibatkan persoalan hukum.

Tamang menggambarkan kesenjangan antara keluarga yang mampu membayar upacara dan yang tidak:

Mereka yang masih memiliki sesuatu sudah menyelesaikan upacaranya. Kami tidak punya apa-apa.

Apa yang sebenarnya diizinkan hukum yang berlaku

Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional menetapkan praduga umum kematian setelah seseorang tidak diketahui keberadaannya atau tidak ada kabar selama 12 tahun berturut-turut, kecuali terdapat bukti bahwa orang tersebut masih hidup. Pasal itu juga memuat pengecualian. Karena itu, menyebut masa 12 tahun sebagai waktu tunggu yang tidak dapat dihindari bagi setiap korban banjir akan menyesatkan.

Berdasarkan Pasal 40(4), pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan menetapkan seseorang meninggal apabila orang tersebut hilang tanpa kabar atau terdapat alasan untuk meyakini bahwa ia meninggal dalam bencana atau kecelakaan. Pengadilan memeriksa bukti mengenai tanggal, tempat, keadaan, dan dasar dugaan kematian. Aturan 60 Peraturan Hukum Acara Perdata 2018 mengatur prosedur pengajuan permohonan.

Advokat senior Raju Khadka menjelaskan bahwa kerabat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan distrik dengan bukti yang menghubungkan orang hilang tersebut dengan kejadian. Dokumen yang dapat membantu antara lain laporan polisi, keterangan saksi mata, catatan perjalanan, rekaman CCTV, dan catatan telepon. Bukti yang dianggap cukup bergantung pada keadaan masing-masing kasus.

Penetapan pengadilan selanjutnya dapat menjadi dasar pendaftaran kematian di kantor lingkungan terkait serta proses pengurusan properti atau warisan. Jika orang tersebut kembali dalam keadaan hidup, penetapan itu dapat dibatalkan. Dampak pengalihan properti atau transaksi lainnya kemudian harus ditangani berdasarkan hukum yang berlaku.

Laporan berbeda dalam menjelaskan ketentuan tentang bencana. Pakar hukum tata negara Bipin Adhikari menyebut Pasal 40 tidak memiliki ketentuan untuk bencana seperti banjir ini. Penjelasan hukum lainnya, yang sejalan dengan uraian Pasal 40(4), menyebut adanya jalur pengadilan bagi kasus bencana dan kecelakaan. Perbedaannya terletak antara tersedianya upaya hukum di pengadilan dan adanya mekanisme pendaftaran yang sederhana serta dapat digunakan kantor setempat untuk menangani ribuan kasus.

Bagi keluarga yang kehilangan rumah, dokumen, dan calon saksi, mengumpulkan bukti dan mengajukan permohonan ke pengadilan secara individual dapat menjadi beban besar. Pejabat setempat berpendapat pemerintah seharusnya membantu keluarga memastikan status kerabat mereka, alih-alih membiarkan setiap rumah tangga mengurus proses itu sendiri.

Bagaimana desakan daerah berujung pada ordinansi

Pemerintah daerah di Rasuwa dan Nuwakot menulis surat kepada Kementerian Dalam Negeri pada 9 September, meminta mekanisme alternatif untuk memastikan kematian dan memproses pendaftarannya. Pihak berwenang di Dhading, Gorkha, dan distrik terdampak lainnya juga mengangkat persoalan ini. Dalam seruan mereka, pemerintah daerah menjelaskan kesulitan dalam mengajukan klaim asuransi dan memperoleh pengakuan resmi bagi orang-orang yang masih hilang.

Ketua Pemerintah Daerah Pedesaan Uttargaya, Madhav Prasad Aryal, mengatakan para perwakilan membawa persoalan ini kepada Perdana Menteri Balendra Shah, menteri dalam negeri, dan menteri lainnya. Mereka meminta keputusan kabinet atau perubahan hukum segera. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Ananda Kafle kemudian mengatakan surat-surat tersebut telah diterima dan persoalan hukumnya sedang dibahas.

Urutan perkembangan yang dilaporkan menunjukkan bagaimana tanggapan pemerintah beralih dari pembahasan ke tindakan hukum:

• 26 Agustus 2026: Banjir melanda Rasuwa, Nuwakot, dan daerah sekitarnya.
• 9 September: Pemerintah daerah di Rasuwa dan Nuwakot menyampaikan permintaan kepada Kementerian Dalam Negeri.
• 5 Oktober: Pemerintah mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan selama 40 hari serta mengumumkan peralihan fokus ke pemulihan dan rekonstruksi.
• 6 Oktober: Pejabat Kementerian Hukum membahas percepatan amendemen dalam rapat komite khusus parlemen.
• 7 Oktober: Rekomendasi kabinet untuk menerbitkan ordinansi kebencanaan dilaporkan, dengan usulan masa tunggu sekitar 45 hari.
• 9 atau 10 Oktober: Laporan menyebut pengumuman presiden atau penerbitan ordinansi terjadi pada tanggal yang berbeda ini.

Juru bicara pemerintah Sasmit Pokharel menjelaskan perubahan yang diusulkan saat rekomendasi kabinet diumumkan:

Perubahannya cukup signifikan. Masa 12 tahun dipangkas menjadi sekitar 45 hari.

Laporan terbaru menyebut ordinansi tersebut mengamendemen beberapa undang-undang Nepal terkait manajemen bencana, 2083 BS, dan akan mulai diterapkan. Usulan ordinansi terpisah mengenai lahan dan hutan masih menunggu pertimbangan presiden.

Pendaftaran melibatkan lebih dari satu undang-undang

Kementerian Hukum, Kehakiman, dan Urusan Parlemen mengidentifikasi Undang-Undang Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana serta Undang-Undang Kartu Identitas Nasional dan Pendaftaran sebagai prioritas amendemen. Sekretaris Bersama Subhash Kumar Bhattarai mengatakan kementerian berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menangani status hukum dan pendaftaran kematian korban bencana.

Bhattarai mengatakan kepada komite parlemen bahwa pekerjaan untuk mengubah aturan telah dimulai:

Ketentuan hukum yang ada saat ini belum memadai untuk menetapkan dan mendaftarkan kematian warga yang hilang, sehingga proses amendemen undang-undang terkait telah dimulai bersama Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Hukum Sobita Gautam juga mengatakan kementeriannya membahas penetapan kematian dan pendaftaran dengan Otoritas Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Nasional. Ia menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan pendaftaran sebagai bagian yang relevan dalam kerangka hukum.

Pembahasan itu mencerminkan dua tahap yang berbeda: menetapkan bahwa seseorang secara hukum telah meninggal dan mencatat kematian tersebut dalam sistem pencatatan sipil. Masa tunggu yang lebih singkat harus disertai proses yang dapat digunakan kantor lingkungan agar keluarga dapat memperoleh akta.

Pejabat juga mengangkat kasus korban yang hilang di luar distrik tempat tinggal mereka atau seluruh keluarganya hilang. Kepala Petugas Distrik Nuwakot Shambhu Prasad Regmi mengatakan belum jelas informasi siapa yang harus dianggap berwenang apabila tidak ada anggota keluarga dekat yang tersisa untuk melaporkan kehilangan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini tetap membutuhkan jawaban administratif meskipun masa tunggu berubah.

Bantuan yang dapat diterima keluarga

Kebijakan bantuan yang dilaporkan memberikan Rs200,000 untuk korban banjir pertama dalam sebuah keluarga dan Rs100,000 untuk setiap korban tambahan dalam keluarga tersebut. Bantuan pemakaman dilaporkan mencapai hingga Rs25,000. Satu laporan menyebut pembayaran pertama sekitar Rs200,005, sedikit berbeda dari angka Rs200,000 yang disebut di laporan lain.

Menggunakan angka Rs200,000 dan Rs100,000, keluarga dengan lima kematian yang diakui berhak menerima Rs600,000 sebagai santunan duka, di luar bantuan pemakaman yang mungkin diberikan secara terpisah. Perhitungan ini menunjukkan pentingnya pendaftaran, tetapi tidak memastikan kelayakan atau status pembayaran keluarga tertentu.

Jumlah tersebut juga berbeda dari bantuan bencana sebelumnya. Ghale mengenang bahwa setelah gempa bumi 2015, pemerintah memberikan Rs40,000 per korban untuk upacara pemakaman serta tambahan bantuan sebesar Rs100,000. Itu merupakan kesaksiannya tentang pembayaran masa lalu, bukan kebijakan bantuan untuk banjir saat ini.

Pendaftaran kematian juga berdampak pada pensiun, jaminan sosial, asuransi, pengakuan resmi status janda, serta kepemilikan properti bergerak dan tidak bergerak. Keluarga personel militer dan polisi yang hilang menghadapi kesulitan serupa terkait pensiun dan asuransi. Satu laporan memperingatkan bahwa klaim asuransi dapat menjadi sulit jika tidak diajukan dalam waktu satu tahun, meskipun ketentuan polis dan persyaratan yang berlaku dapat berbeda.

Identifikasi tetap menjadi tugas tersendiri

Angka korban yang dilaporkan berubah dalam beberapa pekan setelah banjir. Laporan sebelumnya mencatat 1.397 jenazah ditemukan dan 5.130 orang belum diketahui keberadaannya. Laporan 18 September mengutip angka 1.403 jenazah ditemukan dan 105 jenazah telah diserahkan kepada keluarga, menurut Otoritas Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Nasional.

Angka berikutnya menyebut total 5.285 orang masih hilang. Satu laporan mengaitkan sedikitnya 1.455 kematian dengan data otoritas, sementara laporan lain menyebut 1.455 jenazah telah ditemukan. Laporan berikutnya mengatakan 112 jenazah telah diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Angka-angka ini berasal dari waktu pelaporan yang berbeda dan terkadang menggunakan kategori yang berbeda, sehingga tidak dapat dianggap saling setara.

Dalam satu laporan, polisi telah mengumpulkan 3.139 sampel DNA: 1.286 dari jenazah dan sisa-sisa tubuh, serta 1.853 dari kerabat orang hilang. Identifikasi DNA membandingkan materi genetik dari sisa-sisa tubuh dengan sampel kerabat untuk membantu memastikan identitas. Pengambilan sampel tidak sama dengan penyelesaian pencocokan.

Badan Kerja Sama Internasional Jepang memberikan perangkat pengambilan sampel yang mampu memproses hingga 480 sampel kepada Laboratorium Ilmu Forensik Pusat Kepolisian Nepal. Duta Besar Jepang Maeda Toru menyerahkannya kepada Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Mahabir Pun di Akademi Kepolisian Nepal di Maharajgunj. Bantuan tersebut diberikan setelah permintaan dari Kementerian Luar Negeri Nepal dan laboratorium.

Pengakuan hukum dapat memungkinkan keluarga menyelesaikan urusan mendesak tanpa jenazah yang ditemukan. Identifikasi forensik memiliki tujuan berbeda: memastikan siapa pemilik jenazah yang ditemukan dan, jika memungkinkan, menyerahkannya kepada keluarga.

Penghentian operasi penyelamatan memicu perbedaan pendapat di kalangan keluarga

Pemerintah mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan utama pada 5 Oktober, mengalihkan perhatian ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Kepala Pusat Operasi Darurat Nasional Phanindra Poudel menyebut adanya peralihan ke pencarian dan rekonstruksi, yang menunjukkan bahwa berakhirnya operasi penyelamatan tidak serta-merta berarti semua upaya untuk menemukan sisa-sisa tubuh dihentikan.

Keluarga menggelar aksi protes dan doa bersama untuk menuntut pencarian yang lebih gencar. Upaya penyelamatan sebelumnya menjaga harapan tetap hidup: dua pekerja Nepal ditemukan di terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air Trishuli pada 4 September, disusul seorang warga China dua hari kemudian.

Usha Khatri, yang mencari suaminya di kota-kota sepanjang sungai dan memeriksa foto-foto jenazah yang ditemukan, menolak menyatakan suaminya meninggal tanpa bukti yang lebih kuat:

Mereka harus menyerahkan jenazahnya atau menunjukkan bukti kuat bahwa suami saya sudah tiada. Baru setelah itu mereka dapat menyatakan dia meninggal.

Nirajan Poudel, yang kehilangan lima anggota keluarga, menyampaikan pandangan berbeda:

Setelah sekian hari dan pekan, hanya ada sedikit atau tidak ada harapan menemukan siapa pun dalam keadaan hidup. Kami yakin tak ada anggota keluarga kami yang selamat dan kami hanya mencari kepastian agar bisa melanjutkan hidup.

Di antara mereka yang hilang juga terdapat warga negara asing. Sembilan karyawan Korea Selatan masih dicari di lokasi pembangunan Upper Trishuli 1 di Rasuwa. Operasi pencarian oleh perusahaan diperkirakan dikurangi sekitar Dashain karena keterbatasan personel, sementara sebagian penggalian menggunakan alat berat dapat berlanjut. Ordinansi tersebut tidak memenuhi semua kebutuhan keluarga akan jenazah, identifikasi, atau penjelasan lebih lengkap tentang apa yang terjadi.

Biaya pemulihan dan keputusan yang belum tuntas

Penilaian kerusakan yang dilaporkan Nepal mencatat 7.570 bangunan pribadi rusak atau hancur, berdampak pada hampir 33.000 orang. Pemerintah Kota Bidur memperkirakan lebih dari 3.000 bangunan rusak. Ribuan warga yang mengungsi tinggal di 37 pusat penampungan, sementara kebutuhan mendesak bertambah dengan masalah air minum, sanitasi, dan risiko penyakit.

Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan kembali mencapai Rs723 miliar. Laporan lain menyebut biaya pemulihan dan rekonstruksi sekitar $4.77 miliar atau hingga £3.6 miliar. Angka-angka tersebut merupakan perkiraan dalam mata uang yang berbeda, bukan tagihan terpisah yang harus dijumlahkan.

Pembahasan parlemen pada Oktober juga mencakup rekonstruksi yang lebih aman, dukungan hukum dan keuangan bagi keluarga orang hilang, perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan kerabat, serta sistem peringatan banjir yang lebih andal. Para anggota parlemen mendesak penilaian berbagai risiko sebelum pembangunan kembali jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, serta mendorong alternatif pembangunan di sepanjang bantaran sungai jika memungkinkan.

Bencana masa lalu menjadi preseden bagi tindakan pemerintah. Setelah longsor Jure di Sindhupalchok pada 2 Agustus 2014, 145 orang dilaporkan hilang dan hanya 33 jenazah ditemukan. Pemerintah kemudian menyatakan orang-orang yang masih hilang sebagai meninggal. Sekitar 198 orang juga dilaporkan hilang setelah gempa bumi 2015.

Persoalan yang belum tuntas saat ini adalah penerapan ordinansi baru. Laporan tidak merinci daftar persyaratan pengajuan yang lengkap, pihak yang akan memverifikasi setiap kasus, apakah pengakuan harus diminta oleh keluarga, atau bagaimana kasus lintas distrik dan warga negara asing akan ditangani. Laporan juga tidak menyebutkan tanggal pasti kapan kantor lingkungan harus mulai menerbitkan akta. Pemangkasan masa tunggu merupakan perubahan nyata, tetapi keluarga membutuhkan keputusan pencatatan sebelum perubahan itu dapat menjadi bantuan keuangan atau kepastian hak hukum.

Poin-Poin Utama

• Nepal menerbitkan ordinansi kebencanaan yang dilaporkan memangkas masa tunggu penetapan kematian menjadi 45 hari.
• Angka terbaru menyebut 5.285 orang masih hilang setelah banjir pada 26 Agustus 2026.
• Pasal 40(4) sudah menyediakan jalur pengadilan untuk kasus bencana dan kecelakaan tanpa kewajiban menunggu 12 tahun.
• Akta kematian diperlukan untuk memperoleh santunan duka, mengajukan klaim asuransi, mengakses pensiun, dan mengurus properti.
• Identifikasi DNA berlangsung terpisah dari pengakuan hukum atas kematian.
• Laporan berbeda mengenai apakah pengumuman presiden atau penerbitan ordinansi berlangsung pada 9 atau 10 Oktober.
• Persyaratan pendaftaran yang terperinci dan jadwal penerapan yang pasti belum ditetapkan dalam laporan.