Kampanye Wajib Militer Myanmar Picu Kekhawatiran Penculikan dan Dugaan Perdagangan Calon Rekrutan

Suami hilang dan dugaan transfer 4 juta kyat

Ketika Phyo Wai menelepon istrinya dari pusat perekrutan militer dua hari setelah meninggalkan rumah mereka di Yangon pada 8 Mei 2025, sang istri mengetahui bahwa permintaan bantuan kepada seorang kerabat diduga berujung pada wajib militer secara paksa. Ma Moe San Pan mengatakan pria berusia 33 tahun itu dipindahkan dari satu administrasi kelurahan ke kelurahan lain dengan imbalan 4 juta kyat, sekitar $900, untuk memenuhi kuota perekrutan. Administrator yang membantu menyerahkannya kepada otoritas militer mengakui keterlibatannya, tetapi membantah adanya pembayaran.

Kesaksiannya menjadi bagian utama dari tuduhan yang lebih luas bahwa sistem wajib militer Myanmar telah menciptakan pasar perdagangan manusia. Pejabat setempat, personel keamanan, dan kelompok kriminal dituduh menangkap para pemuda dan menyerahkan mereka ke wilayah atau unit militer yang kesulitan memenuhi target perekrutan. Keluarga melaporkan anggota keluarga yang hilang, permintaan uang, serta ketidakpastian tentang ke mana kerabat mereka dibawa.

Dokumen administrasi yang bocor dilaporkan menginstruksikan otoritas agar memenuhi kuota perekrutan militer secara ketat. Diperkirakan 100.000 anak muda telah diwajibkan mengikuti dinas militer, meski laporan berbeda mengenai periode yang dicakup: satu laporan menyebut perkiraan sejak awal 2024, sementara laporan lain menyebut dua setengah tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan perkiraan, bukan jumlah resmi yang dipublikasikan.

Badan Pusat Pemanggilan Wajib Militer dari pihak militer menolak berkomentar saat ditanya mengenai tuduhan perekrutan paksa dan penculikan baru-baru ini. Sementara itu, bukti dari pengumuman orang hilang, pengaduan perorangan, dan dugaan operasi penculikan di Yangon menunjukkan perbedaan penting bagi keluarga: memenuhi syarat untuk dinas militer tidak menjelaskan bagaimana seseorang ditangkap, dipindahkan, atau dipaksa menandatangani dokumen.

Di Hpa-An, mencari nafkah berarti mengambil risiko

Di Hpa-An, ibu kota Negara Bagian Karen, yang juga dikenal sebagai Negara Bagian Kayin, warga mengatakan orang-orang berpakaian sipil yang merupakan anggota atau pendukung junta telah menahan remaja dan pria berusia 20-an hingga 30-an. Karena takut ditangkap, banyak anak muda memilih pulang sebelum gelap sebagai langkah berjaga-jaga.

Zaw Min, pengemudi tuk-tuk berusia 26 tahun yang menggunakan nama samaran demi keselamatannya, mengatakan ia tidak bisa hanya berdiam diri di rumah karena harus mencari nafkah. Keluarganya berulang kali menelepon untuk memperingatkannya agar waspada terhadap penumpang dan perjalanan yang membawanya terlalu jauh dari rumah. Menggambarkan tekanan bekerja di bawah ancaman tersebut, ia berkata:

Saya khawatir, tetapi saya harus keluar bekerja.

Ia mengatakan beberapa orang yang dikenalnya telah dibawa. Orang lain seusianya pergi ke Thailand atau tinggal bersama kerabat di wilayah lain Myanmar. Ia satu-satunya saudara kandung di keluarganya yang masuk rentang usia perekrutan, sehingga setiap kali ia pergi bekerja, keluarganya diliputi kecemasan.

Kesaksian ini menunjukkan bahwa ketakutan akan perekrutan juga dirasakan oleh mereka yang belum ditahan. Pengemudi harus mempertimbangkan apakah akan menerima penumpang, orang tua harus memutuskan kapan menyuruh anak pulang, dan pekerja muda harus menimbang penghasilan dengan risiko ditangkap. Tuduhan tersebut berkaitan dengan perjalanan dan pekerjaan sehari-hari, bukan hanya perekrutan melalui janji temu administratif yang terjadwal.

Ketentuan wajib militer

Militer memberlakukan wajib militer pada 2024, tiga tahun setelah kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Kampanye perekrutan itu berlangsung setelah militer mengalami kekalahan, semangat pasukan merosot, dan terjadi pembelotan di tengah pertempuran melawan kelompok bersenjata etnis dan gerakan perlawanan yang menentang kekuasaan militer.

Persyaratan dinas yang disebutkan dalam laporan berlaku bagi pria berusia 18 hingga 35 tahun dan perempuan berusia 18 hingga 27 tahun, dengan masa dinas sedikitnya dua tahun di bawah komando militer. Penolakan dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun. Meski perempuan termasuk dalam ketentuan usia tersebut, laporan orang hilang dan dugaan perdagangan calon rekrutan yang diuraikan di sini terutama menyangkut pria dan anak laki-laki.

Rangkaian peristiwa berikut menghubungkan kampanye perekrutan nasional dengan kasus-kasus perorangan dan temuan penelitian setelahnya:

• Februari 2021: Militer merebut kekuasaan, memulai periode konflik melawan kekuasaannya.
• 2024: Militer memberlakukan wajib militer di tengah kekalahan di medan tempur dan kekurangan personel.
• 8 Mei 2025: Phyo Wai meninggalkan rumahnya di Yangon. Istrinya mengatakan ia menelepon dua hari kemudian dari pusat perekrutan.
• Juli 2025: Myanmar Witness melaporkan temuan dari pengumuman orang hilang di Facebook yang dikumpulkan antara 2021 dan 2025.
• 25 Agustus: Polisi menggerebek sebuah properti di Yangon dalam kasus penculikan terpisah yang diduga melibatkan empat pemuda.

Maj Naung Yoe, mantan perwira militer yang bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil dan kini menangani urusan militer di Myanmar Defense and Security Institute, menilai penerapan wajib militer telah jauh melampaui proses seleksi resmi. Ia menuduh pasukan keamanan memantau pergerakan anak muda, mengancam akan menahan mereka untuk memeras uang, serta menangkap mereka saat memeriksa daftar penghuni rumah atau tamu.

Pengumuman orang hilang menunjukkan lonjakan tajam

Myanmar Witness menganalisis ratusan pengumuman orang hilang yang diunggah di Facebook antara 2021 dan 2025. Temuannya pada Juli menunjukkan bahwa jumlah pengumuman untuk Januari naik dari empat pada 2021, sebelum kudeta, menjadi 82 pada 2025, setelah perekrutan wajib dimulai. Sebagian besar orang yang dilaporkan hilang adalah pria dan anak laki-laki.

Dengan demikian, jumlah pengumuman pada Januari mencapai 20,5 kali lipat dari angka sebelumnya, bertambah 78 pengumuman. Ini merupakan perubahan mencolok dalam unggahan yang dikumpulkan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai tingkat orang hilang nasional atau jumlah penculikan yang dipastikan terkait wajib militer. Pengumuman di Facebook mencatat upaya keluarga mencari informasi; pengumuman itu sendiri tidak memastikan ke mana setiap orang hilang pergi atau apa penyebabnya.

Myanmar Witness menyimpulkan bahwa perekrutan kerap tampak melibatkan penahanan, paksaan, dan penghilangan tanpa pemberitahuan kepada keluarga, alih-alih pemanggilan resmi. Amnesty International, Human Rights Watch, dan Fortify Rights juga menuduh militer menculik warga sipil dan memaksa mereka mengikuti dinas militer.

Pengumuman tersebut penting karena hilangnya seseorang dapat membuat keluarga tidak tahu apakah kerabat mereka berada dalam tahanan polisi, di pusat perekrutan, atau di unit militer. Panggilan singkat Phyo Wai memberi satu petunjuk tentang keberadaannya. Namun, istrinya mengatakan ia masih belum tahu di mana Phyo Wai sekarang.

Bagaimana Phyo Wai dibawa ke pusat perekrutan

Ma Moe San Pan mengatakan suaminya meninggalkan rumah setelah pertengkaran pada 8 Mei 2025. Ia menghubungi sepupunya yang bekerja di kantor administrasi kelurahan setempat dan memintanya membawa Phyo Wai pulang. Namun, menurut tuduhannya, sang sepupu membawanya ke kantor kelurahan, yang kemudian memindahkannya ke kelurahan lain dengan imbalan 4 juta kyat untuk memenuhi kuota perekrutan wilayah tersebut.

Sepupu itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. U Maung Maung Lwin, administrator kelurahan penerima, mengakui telah membantu menyerahkan Phyo Wai kepada otoritas perekrutan militer. Ia juga mengatakan para calon rekrutan dipindahkan dari wilayah lain ketika kuota setempat tidak terpenuhi, tetapi membantah bahwa uang berpindah tangan dalam pemindahan semacam itu atau bahwa ada pembayaran dalam kasus ini.

Kedua kesaksian tersebut sama-sama menyebut peran administrator dalam menyerahkan Phyo Wai kepada otoritas perekrutan, tetapi berbeda mengenai dugaan penjualan. Karena itu, tuduhan istrinya harus dibedakan dari hal yang diakui administrator. Pemindahan yang dilaporkan itu, dengan sendirinya, tidak membuktikan adanya pembayaran yang diperselisihkan.

Ma Moe San Pan mengatakan suaminya bercerita bahwa sejumlah orang berjanji akan membantunya, tetapi kemudian menyuruhnya menandatangani dokumen. Menjelaskan alasan ia keberatan dengan cara suaminya dibawa, ia berkata:

Kalau suami saya dipilih secara sah untuk wajib militer melalui proses normal, saya bisa menerimanya. Yang tidak bisa saya terima adalah dugaan bahwa kantor administrasi kelurahan kami sendiri menjualnya ke kelurahan lain.

Kesaksiannya berfokus pada proses yang digunakan untuk merekrut suaminya, bukan sekadar usianya. Phyo Wai termasuk dalam rentang usia yang ditetapkan bagi pria, tetapi hal itu tidak menjawab tuduhan bahwa pemindahan administratif diatur dengan imbalan uang.

Keluarga yang berupaya membebaskannya justru mengalami kerugian lain

Setelah suaminya dibawa, Ma Moe San Pan mengatakan orang-orang tak dikenal berjanji palsu akan mengupayakan pembebasannya dan menipunya hingga kehilangan 4,5 juta kyat. Kerugian yang diduga itu 500.000 kyat lebih banyak daripada pembayaran yang diperselisihkan, yang menurutnya diberikan untuk pemindahan suaminya. Kedua angka tersebut terkait dengan transaksi berbeda: satu diduga dibayarkan di antara orang-orang yang mengatur perekrutan, sedangkan yang lain adalah uang yang menurutnya ia sendiri kehilangan.

Ia telah mengajukan pengaduan kepada polisi terkait dugaan penjualan suaminya dan penipuan berkedok pembebasan. Menurut kesaksiannya, polisi menerima pengaduan tersebut, tetapi menolak memasukkan dakwaan perdagangan manusia. Polisi mengatakan kepadanya bahwa kasus semacam itu hanya dapat didaftarkan jika seseorang dijual ke luar negeri.

Penjelasan tersebut merupakan keterangan tentang posisi polisi sebagaimana diceritakan olehnya, bukan pernyataan terverifikasi tentang hukum perdagangan manusia di Myanmar. Tidak ada putusan pengadilan yang dilaporkan untuk menyelesaikan tuduhan perekrutan atau pengaduan penipuan tersebut. Keberadaan suaminya saat ini juga belum diketahui.

Kasus ini menggambarkan bentuk kerentanan lain yang dihadapi keluarga: ketidakpastian tentang keberadaan orang yang diwajibkan mengikuti dinas militer dapat membuka peluang bagi orang-orang yang menjual janji pembebasan. Ma Moe San Pan mengatakan ia kehilangan uang, tetapi tetap tidak bisa membawa suaminya pulang.

Bagaimana tekanan kuota dapat mengubah calon rekrutan menjadi komoditas

Perintah perekrutan mewajibkan desa, kelurahan, dan kota kecil menyediakan jumlah calon rekrutan yang sebanding dengan jumlah penduduknya. Kuota adalah target administratif: setiap wilayah harus menyerahkan jumlah orang yang telah ditentukan. Tuduhan yang ada mengindikasikan tekanan untuk memenuhi target tersebut mendorong sejumlah pejabat dan perantara mencari calon rekrutan dari wilayah lain, alih-alih mengandalkan proses seleksi lokal yang rutin.

Naung Yoe menuduh anak-anak muda ditangkap di pos pemeriksaan, dicegat saat bepergian ke tempat kerja, dijebak melalui iklan lowongan kerja palsu, atau dibawa dari rumah. Ia mengatakan administrator setempat, personel militer, dan kelompok kriminal memasok orang kepada unit militer dan komando regional yang kekurangan personel.

Ia juga menuduh adanya pasar untuk calon rekrutan pengganti, yakni ketika orang yang lebih mampu membayar agar terhindar dari dinas, sementara orang dengan sumber daya keuangan lebih sedikit dikirim sebagai gantinya. Menggambarkan alasan praktik tersebut meluas, Naung Yoe berkata:

"praktik-praktik ini semakin marak karena kesulitan memenuhi kuota perekrutan bulanan terus meningkat dan perdagangan calon rekrutan di tingkat bawah menghasilkan keuntungan finansial yang besar".

Jika seseorang dapat membayar agar lolos sementara orang lain ditangkap sebagai pengganti, beban wajib militer tidak lagi ditentukan semata-mata oleh usia atau jumlah penduduk suatu wilayah. Beban itu juga mengikuti tingkat pendapatan dan akses terhadap perlindungan. Mekanisme inilah yang mendasari laporan bahwa tekanan tidak sebanding lebih banyak menimpa keluarga miskin, meski tidak tersedia perincian jumlah calon rekrutan menurut pendapatan rumah tangga.

Penangkapan di Yangon membuat tawaran kerja menjadi sorotan

Kasus lain di Yangon menyangkut seorang komandan unit brigade pemadam kebakaran cadangan yang dituduh memancing empat pemuda ke rumahnya dengan janji pekerjaan. Komandan itu, anggota Departemen Pemadam Kebakaran di bawah kementerian dalam negeri, diduga mengurung mereka di ruang tahanan yang dibangun khusus dengan maksud menjual mereka untuk wajib militer.

Polisi menggerebek rumah tersebut pada 25 Agustus dan menangkap sang komandan. Laporan juga menyebut penangkapan seorang kerabat laki-laki, tetapi berbeda mengenai hubungan mereka: sebagian besar menyebutnya sebagai menantu laki-laki sang komandan, sementara satu laporan menyebutnya sebagai ipar laki-laki.

Komandan tersebut dilaporkan didakwa menculik atau membawa seseorang secara paksa untuk dikurung secara melawan hukum, tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara hingga tujuh tahun. Laporan tersebut memuat tuduhan dan dakwaan, bukan putusan bersalah, serta tidak menyebutkan hasil persidangan selanjutnya.

Kasus ini berbeda dari dugaan pemindahan Phyo Wai antarkelurahan. Dalam kasus ini, cara yang dilaporkan adalah menggunakan tawaran pekerjaan palsu, lalu mengurung para pemuda di properti pribadi. Kasus tersebut menunjukkan mengapa pencarian kerja, selain perjalanan dan pertemuan dengan pejabat, kini menjadi sumber kekhawatiran terkait perekrutan.

Penguatan militer dibayar dengan penderitaan warga sipil

Kampanye perekrutan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan personel militer dalam perang berkepanjangan. Pasukan tambahan dilaporkan membantu junta merebut kembali wilayah dan menekan pasukan perlawanan di sejumlah bagian Myanmar. Namun, hal itu tidak membuktikan berapa banyak orang yang diwajibkan mengikuti dinas militer dikerahkan dalam operasi tertentu atau seberapa besar perubahan wilayah dapat dikaitkan dengan mereka.

Dr Sandeep Singh, peneliti yang mengajar studi militer di National University of Singapore, memandang perekrutan anak muda yang tidak bersedia sebagai bukti tekanan yang dihadapi junta. Menggambarkan kampanye tersebut, ia mengatakan hal itu:

"tampaknya menjadi langkah lain dalam upaya junta merekrut anak muda yang tidak bersedia ke dalam konflik yang menegaskan posisi terdesaknya dalam perang saudara".

Ketakutan akan wajib militer secara paksa juga dilaporkan mendorong pengungsian di dalam negeri, keberangkatan ke negara-negara tetangga, dan kekurangan tenaga kerja. Kesaksian Zaw Min memberi contoh konkret perpindahan tersebut: teman-teman sebayanya pergi ke Thailand atau tinggal di rumah kerabat, sementara mereka yang bertahan membatasi perjalanan. Tidak tersedia angka yang memisahkan pengungsian akibat ketakutan terhadap wajib militer dari pengungsian akibat pertempuran.

Myanmar Defense and Security Institute menyatakan pada Juni bahwa hukum militer digunakan untuk membuat warga saling berperang. Penilaian itu mencerminkan pandangan sebuah lembaga yang pejabat urusan militernya, yang disebutkan dalam laporan ini, membelot dan bergabung dengan gerakan penentang kudeta.

Sejumlah hal masih belum terjawab: keberadaan Phyo Wai, apakah uang dibayarkan untuk pemindahannya, hasil pengaduan istrinya, dan proses hukum setelah penggerebekan di Yangon. Tidak ada jadwal sidang atau putusan selanjutnya yang dilaporkan untuk kasus-kasus tersebut. Penolakan badan perekrutan untuk berkomentar membuat otoritas pusat tidak memberikan tanggapan substantif atas tuduhan-tuduhan spesifik itu.

Poin Utama

• Otoritas setempat dilaporkan diperintahkan untuk memenuhi kuota perekrutan militer secara ketat.
• Diperkirakan 100.000 anak muda telah diwajibkan mengikuti dinas militer, tetapi laporan berbeda mengenai periode yang dicakup.
• Myanmar Witness mencatat 82 pengumuman orang hilang untuk Januari 2025, dibandingkan dengan empat pada 2021.
• Ma Moe San Pan menuduh suaminya dipindahkan dengan imbalan 4 juta kyat. Administrator kelurahan mengakui perannya dalam perekrutan, tetapi membantah adanya pembayaran.
• Ia mengatakan secara terpisah telah kehilangan 4,5 juta kyat akibat orang-orang yang berjanji palsu akan mengupayakan pembebasan suaminya.
• Seorang komandan brigade pemadam kebakaran di Yangon menghadapi dakwaan penculikan terkait empat pria yang diduga menjadi sasaran wajib militer. Tidak ada putusan bersalah yang dilaporkan.
• Keluarga melaporkan pembatasan pergerakan, keberangkatan ke luar negeri, dan ketidakpastian yang terus berlanjut mengenai kerabat yang hilang.