Utusan ASEAN Akan Mengunjungi Myanmar pada 28–29 Oktober, Akses ke Suu Kyi Belum Dipastikan

Baca 9 Menit
ASEAN Envoy to Visit Myanmar October 28–29 as Suu Kyi Access Remains Unresolved

Misi yang berfokus pada bantuan dan akses

Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro akan mengunjungi ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada 28 dan 29 Oktober sebagai utusan khusus ASEAN. Bantuan kemanusiaan akan menjadi salah satu agenda, sementara izin untuk bertemu mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang ditahan belum dipastikan. Kunjungan ini berlangsung beberapa hari setelah Suu Kyi berbicara dengan putranya untuk pertama kali dalam lebih dari lima tahun.

Daftar Isi
  1. Misi yang berfokus pada bantuan dan akses
  2. Agenda pembahasan Lazaro
  3. Lima komitmen yang melandasi kunjungan
  4. Myanmar menolak kerangka ASEAN
  5. Mengapa pertemuan dengan Suu Kyi penting
  6. Panggilan langka sedikit menenangkan putranya
  7. Permintaan pakaian dan tempat tinggal yang dirahasiakan
  8. Peluang diplomatik menjelang pertemuan di Manila
  9. Rangkaian peristiwa
  10. Poin-Poin Utama

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengumumkan kunjungan itu di Bangkok pada Selasa, seraya mengatakan bahwa pengaturannya masih dibahas. Lazaro diperkirakan akan membahas bantuan kemanusiaan dengan para pejabat senior dan melaporkan hasilnya kepada para menteri luar negeri ASEAN di Manila sebelum para pemimpin blok tersebut bertemu.

Filipina, yang memegang keketuaan bergilir ASEAN pada 2026, berulang kali berupaya mendapat akses untuk bertemu Suu Kyi tanpa hasil. Penahanannya menempatkan persoalan konkret di pusat misi tersebut: rencana perdamaian ASEAN meminta utusannya bertemu dengan semua pihak terkait, sementara otoritas Myanmar terus mengendalikan kontak dengan pemimpin yang digulingkan dalam kudeta Februari 2021.

Agenda pembahasan Lazaro

Lazaro mengatakan pada Juli bahwa ia berniat mengunjungi Myanmar tahun ini untuk memperluas akses terhadap bantuan kemanusiaan. Karena itu, pembicaraan yang direncanakannya berkaitan dengan tugas praktis: mengupayakan pengaturan yang memungkinkan bantuan menjangkau masyarakat terdampak perang saudara setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Sihasak, yang berbicara bersama mitranya dari Malaysia, menyebut kunjungan tersebut sebagai kesempatan untuk membawa hasil kembali ke blok regional. Ia mengatakan:

Ia pergi ke sana sebagai utusan khusus ASEAN, dan kami berharap akan ada kemajuan baik, serta sejumlah kemajuan yang dapat ia laporkan saat para menteri luar negeri ASEAN bertemu di Manila sebelum KTT ASEAN.

ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, mengaitkan keikutsertaan Myanmar dalam pertemuan tingkat tertinggi dengan kemajuan dalam mengakhiri krisis. Lazaro bepergian sebagai perwakilan blok tersebut, sehingga pembicaraannya memiliki tujuan regional yang melampaui pembahasan biasa antara Filipina dan Myanmar.

Iklan

Lima komitmen yang melandasi kunjungan

Para pemimpin ASEAN mengadopsi Konsensus Lima Poin pada April 2021, dua bulan setelah kudeta. Konsensus itu mengaitkan penghentian kekerasan dengan dialog politik, mediasi, dan bantuan kemanusiaan. Lima komitmennya adalah:

  • Mengakhiri kekerasan dengan segera, dengan semua pihak menahan diri.
  • Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait untuk mengupayakan solusi damai.
  • Mediasi yang dipimpin utusan khusus ketua ASEAN, dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN.
  • Bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Centre), badan regional ASEAN untuk koordinasi penanganan bencana.
  • Kunjungan utusan khusus bersama delegasi untuk bertemu semua pihak terkait.

Komitmen tersebut menjadikan pertanyaan tentang siapa yang dapat ditemui Lazaro sebagai bagian dari misi itu sendiri. Pembahasan dengan pejabat pemerintah menyentuh salah satu bagian dari proses tersebut; rencana itu juga menyerukan kontak lintas sekat politik dalam konflik.

Pimpinan militer Myanmar hanya membuat sedikit kemajuan dalam memenuhi tuntutan utama kesepakatan itu, sehingga ASEAN mengecualikan para pemimpinnya dari pertemuan tingkat tinggi. Lazaro mengatakan pada Juli bahwa jalan mereka untuk kembali masih panjang dan ASEAN bermaksud menyusun tolok ukur, yakni standar khusus untuk mengukur pelaksanaan kesepakatan.

Myanmar menolak kerangka ASEAN

Parlemen Myanmar, yang didominasi pendukung militer, mengadopsi mosi pada Juli untuk menolak Konsensus Lima Poin karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri. Parlemen berpendapat bahwa rencana tersebut tidak sesuai dengan situasi politik negara saat ini.

Kementerian Luar Negeri Myanmar juga mempersoalkan cara kesepakatan itu diterbitkan. Kementerian tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu dilampirkan pada pernyataan ketua ASEAN tanpa pemberitahuan sebelumnya atau pengedaran draf kepada Myanmar, dan menyebutnya sebagai Pernyataan Lima Poin. Kementerian mengatakan Menteri Luar Negeri Tin Maung Swe menyampaikan sikap pemerintah dalam pertemuan informal ASEAN di Bangkok pada 12 Juli.

Lazaro tetap menyebut konsensus tersebut sebagai dokumen dasar ASEAN untuk pembahasan dengan Myanmar. Perbedaan pandangan itu membuat utusan tersebut berupaya mencapai kemajuan melalui kerangka yang ditentang secara terbuka oleh otoritas Myanmar. Karena itu, pengaturan konkret untuk bantuan dan kontak dengan tokoh politik akan menjadi penting saat para menteri menilai hasil kunjungan.

Iklan

Mengapa pertemuan dengan Suu Kyi penting

Suu Kyi, 81 tahun, ditahan sejak tentara menggulingkan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada 1 Februari 2021. Seorang pejabat NLD mengatakan ia menjalani hukuman 18 tahun setelah masa hukumannya dikurangi dari total semula 33 tahun. Para pendukungnya menolak putusan tersebut dan menyebutnya bermotif politik.

Filipina sebelumnya meminta akses singkat bagi utusannya, tetapi otoritas Myanmar menolak. Setelah Suu Kyi bertemu dengan perwakilan Komite Internasional Palang Merah pada Agustus, pertemuan pertamanya yang diberitakan dengan pejabat asing sejak kudeta, Manila kembali mengajukan permintaan dan menyerukan pembebasannya secara penuh dan tanpa syarat.

Pertemuan tersebut akan memungkinkan Lazaro mendengar langsung dari tokoh politik utama yang sebagian besar terputus dari kontak luar. Mandat utusan itu yang lebih luas juga mencakup pihak-pihak lain yang terkait dalam konflik, sehingga situasi Suu Kyi menjadi salah satu bagian dari tuntutan yang lebih luas untuk mengadakan dialog inklusif.

Win Myint, presiden yang ditahan bersamanya pada 2021, dibebaskan dari penjara dalam amnesti Tahun Baru Myanmar pada 17 April. Sejak itu, ia tetap berada di bawah pengawasan ketat, menunjukkan bahwa pembatasan terhadap mantan pemimpin sipil dapat berlanjut setelah mereka dibebaskan dari penjara.

Panggilan langka sedikit menenangkan putranya

Kim Aris berbicara dengan ibunya melalui panggilan telepon pada 22 Oktober yang diatur di Kedutaan Besar Myanmar di London. Ia tinggal di Inggris dan sudah lebih dari lima tahun tidak berbicara dengan ibunya. Ia mengatakan suara ibunya terdengar cukup sehat, meski ia tetap mengkhawatirkan keadaannya.

Aris menggambarkan kesannya tentang kondisi fisik dan mental ibunya setelah percakapan tersebut:

Secara mental, ia terdengar masih benar-benar berpikiran jernih, dan secara fisik suaranya terdengar kuat.

Putranya juga menggambarkan isolasi yang parah. Ia mengatakan yakin ibunya hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki kontak dengan siapa pun di luar militer atau kepolisian, serta tidak dapat mengakses surat kabar, radio, dan televisi. Ia menyambut baik percakapan itu, tetapi menyebut undangan tersebut sebagai bagian dari kampanye hubungan masyarakat para pemimpin Myanmar.

Aris mengatakan ia tidak akan mendapat akses rutin untuk bertemu keluarga. Kesaksiannya memberi dimensi personal pada perdebatan diplomatik: satu percakapan telepon terjadi setelah lebih dari lima tahun ia tidak berbicara dengan ibunya. Kekhawatiran sebelumnya mengenai isolasi dan kesehatannya mencakup ketidakmampuan keluarga untuk mengunjunginya atau memastikan kondisinya.

Iklan

Permintaan pakaian dan tempat tinggal yang dirahasiakan

Suu Kyi dilaporkan meminta 20 pakaian dari rumahnya di 54 University Avenue, Yangon. Seorang pejabat NLD yang berbicara tanpa menyebut nama menjelaskan permintaan tersebut, sementara seseorang yang dekat dengan Penjara Naypyidaw mengatakan mantan stafnya ditugaskan mengirim barang-barang yang dimintanya.

Rumah di Yangon itu memiliki makna khusus karena Suu Kyi menghabiskan sekitar 15 tahun di sana dalam tahanan rumah pada masa-masa sebelumnya di bawah pemerintahan militer. Permintaan pakaian saat ini berkaitan dengan barang-barang yang akan dikirim dari rumah tersebut ke Naypyidaw.

Lokasi pasti dan kondisi penahanannya masih belum jelas. Kabar pemindahannya ke tahanan rumah pada 30 April belum diverifikasi secara independen. Aris meyakini ibunya berada di sebuah kediaman di lokasi yang dirahasiakan di Naypyidaw, tetapi mengatakan ia tidak berada di penjara ataupun dalam tahanan rumah, dan tidak tinggal di rumahnya sendiri.

Otoritas Myanmar merilis foto-foto pada 19 Oktober yang memperlihatkan para pejabat menyerahkan buku dan surat dari Raja Charles III dari Inggris. Penyerahan buku dari kerajaan itu berlangsung setelah kunjungan Palang Merah pada Agustus. Aris mengkritik kemunculan yang dikendalikan seperti itu, sembari menyerukan kontak yang berkelanjutan dan pembebasan ibunya.

Peluang diplomatik menjelang pertemuan di Manila

Pimpinan Myanmar berupaya memperoleh pengakuan regional yang lebih luas, sementara Min Aung Hlaing, kepala militer yang memimpin kudeta, menampilkan diri sebagai presiden sipil. Anggota ASEAN terus menjalin sejumlah kontak langsung, tetapi tetap membatasi keikutsertaan Myanmar dalam pertemuan tingkat tertinggi mereka.

Thailand membantu mengatur pertemuan pada 12 Juli di Bangkok dengan menteri luar negeri Myanmar. Malaysia juga menjamu Min Aung Hlaing pada 7 dan 8 Oktober, ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendukung upaya mendorong Myanmar berpartisipasi lebih penuh dalam ASEAN.

Pembicaraan di Malaysia itu memadukan diplomasi dengan perundingan tentang pemulangan warga negara Myanmar. Malaysia mengatakan telah memulangkan 10.493 orang pada tahun itu hingga 8 Oktober. Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa mereka yang dipulangkan dapat menghadapi persekusi, wajib militer paksa, atau bentuk kekerasan lainnya.

Misi Lazaro merupakan bagian dari pendekatan yang lebih luas ini, tetapi syarat yang dinyatakan ASEAN tetap berpijak pada rencana perdamaian. Tolok ukur yang diusulkannya akan memberi para menteri ukuran khusus untuk menilai kemajuan, alih-alih hanya mengandalkan kunjungan, pertemuan, atau jaminan.

Iklan

Rangkaian peristiwa

Kunjungan pada Oktober ini berlangsung setelah berbulan-bulan terbatasnya kontak dengan Suu Kyi dan diplomasi yang diwarnai perbedaan pandangan mengenai posisi Myanmar di ASEAN. Perkembangan utamanya adalah:

  • 1 Februari 2021: Militer merebut kekuasaan dan menahan Suu Kyi serta para pemimpin sipil lainnya.
  • April 2021: Para pemimpin ASEAN mengadopsi Konsensus Lima Poin.
  • 12 Juli 2026: Menteri luar negeri Myanmar menghadiri pembicaraan informal dengan para mitranya dari ASEAN di Bangkok.
  • Juli 2026: Lazaro mengumumkan rencana mengunjungi Myanmar dan membahas tolok ukur untuk melaksanakan konsensus tersebut.
  • Agustus 2026: Suu Kyi bertemu dengan perwakilan Palang Merah.
  • 19 Oktober 2026: Myanmar merilis foto penyerahan buku dan surat dari Raja Charles.
  • 22 Oktober 2026: Aris berbicara dengan ibunya untuk pertama kali dalam lebih dari lima tahun.
  • 28–29 Oktober 2026: Lazaro dijadwalkan mengunjungi Naypyidaw sebelum melaporkan hasilnya kepada para menteri di Manila.

Langkah regional berikutnya adalah laporan Lazaro kepada para menteri luar negeri ASEAN sebelum KTT para pemimpin. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, hasil praktisnya akan terlihat dari apakah kunjungan tersebut membuka akses bagi bantuan. Bagi tokoh politik yang ditahan dan keluarga mereka, akses bagi utusan serta kontak berkelanjutan dengan pihak luar tetap menjadi keprihatinan mendesak.

Poin-Poin Utama

  • Utusan ASEAN Maria Theresa Lazaro dijadwalkan mengunjungi Naypyidaw pada 28 dan 29 Oktober untuk membahas bantuan kemanusiaan.
  • Belum ada kepastian pertemuan dengan Aung San Suu Kyi setelah permintaan berulang kali dari Filipina ditolak.
  • Konsensus Lima Poin ASEAN menyerukan penghentian kekerasan, dialog inklusif, bantuan, dan akses utusan kepada semua pihak terkait.
  • Otoritas Myanmar menentang konsensus tersebut, sementara ASEAN berupaya menyusun tolok ukur untuk mengukur kepatuhan.
  • Putra Suu Kyi berbicara dengannya pada 22 Oktober dan mengatakan ibunya terdengar kuat, tetapi tetap sangat terisolasi.
  • Lazaro diperkirakan akan melaporkan hasil kunjungannya kepada para menteri luar negeri ASEAN di Manila sebelum KTT para pemimpin.
Bagikan Artikel Ini

Mungkin Anda Juga Suka