Malaysia Berjanji Tak Memulangkan Warga ke Myanmar jika Ada Risiko Persekusi setelah Memulangkan 1.476 Orang

Janji perlindungan disampaikan saat pemulangan lanjutan disiapkan

Malaysia tidak akan memulangkan siapa pun ke Myanmar jika terdapat bukti jelas atau risiko persekusi, penyiksaan, maupun ancaman terhadap nyawa mereka, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dalam jawaban tertulis di parlemen pada 21 Oktober 2026. Jaminan itu disampaikan setelah 1.476 orang dipulangkan pada 29 September dalam program yang mencakup hingga 5.000 warga Myanmar yang ditahan di pusat imigrasi.

Pemerintah berniat melanjutkan program tersebut secara bertahap, dengan syarat pemeriksaan identitas, dokumentasi, dan pengaturan transportasi. Jawaban Saifuddin menetapkan syarat bagi pemulangan tersebut, bukan mengumumkan penghentian seluruh operasi. Sebanyak 3.524 orang lainnya telah disetujui untuk tahap kedua, menurut Human Rights Research Center.

Kelompok pertama berangkat dari Pangkalan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia di Lumut, Perak, dengan menumpang tiga kapal Angkatan Laut Myanmar. Rombongan itu terdiri atas 1.370 laki-laki, 79 perempuan, dan 27 anak-anak. Human Rights Research Center mengatakan mereka berasal dari 14 depot penahanan, berusia antara delapan hingga 60 tahun, dan tiba di Myanmar pada 4 Oktober.

Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komisi hak asasi manusia Malaysia telah menyerukan asesmen perlindungan secara individual sebelum keberangkatan berikutnya. Kekhawatiran mereka berpusat pada konflik di Myanmar, apakah orang-orang yang ditahan dapat memilih untuk pulang dengan bebas, serta apakah mereka yang membutuhkan suaka mendapat kesempatan untuk menjelaskan situasinya.

Saifuddin menjawab pertanyaan anggota parlemen Jimmy Puah Wee Tse tentang rencana memulangkan 5.000 warga Rohingya serta perlindungan, jadwal, dan pengaturan agar proses itu berlangsung secara manusiawi. Kementerian menyebut program tersebut mencakup pengungsi Myanmar, tanpa merinci komposisi etnis kelompok pertama.

Janji menteri kepada parlemen

Saifuddin mengatakan keselamatan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia akan menjadi panduan dalam proses pemulangan. Ia mengatakan kepada parlemen bahwa Myanmar telah memberikan jaminan mengenai keselamatan orang-orang yang dipulangkan dan Malaysia akan memantau setiap tahap.

Menteri dalam negeri itu juga menjelaskan posisi Malaysia yang berada di luar perjanjian pengungsi internasional utama:

Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967-nya, pemerintah Madani berkomitmen memastikan setiap langkah yang diambil menjunjung supremasi hukum dan standar kemanusiaan internasional.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967-nya merupakan kerangka internasional utama untuk melindungi pengungsi, yakni orang-orang yang meninggalkan negara mereka karena takut akan persekusi. Malaysia tidak secara resmi mengakui status pengungsi dalam kerangka hukum domestiknya, sehingga akses terhadap asesmen perlindungan sangat menentukan bagi orang-orang yang ditahan berdasarkan kewenangan imigrasi.

Saifuddin mengatakan operasi itu melibatkan negosiasi langsung dengan Myanmar, bukan tindakan Malaysia seorang diri. Tahap-tahapnya mencakup identifikasi, verifikasi identitas dan status, pemeriksaan keamanan, konfirmasi dari Myanmar, dokumentasi, dan pemindahan.

Langkah-langkah itu memastikan identitas seseorang dan apakah Myanmar bersedia menerimanya. Asesmen yang diminta badan-badan PBB dan lembaga hak asasi menangani pertanyaan lebih lanjut: bahaya apa yang mungkin dihadapi orang tersebut setelah tiba.

Siapa yang meninggalkan Lumut pada 29 September?

Pemindahan pertama melibatkan kapal UMS Moattama, kapal pengawal UMS King Sin Phyu Shin, dan kapal medis UMS Thanlwin. Myanmar menyediakan kapal-kapal tersebut, sementara Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengoordinasikan operasi melalui Departemen Imigrasi dan lembaga lainnya.

Menurut asesmen kekhawatiran perlindungan Human Rights Research Center, 27 anak itu terdiri atas 20 anak laki-laki dan tujuh anak perempuan. Anak-anak mencakup sekitar 1,8 persen dari 1.476 orang yang dipulangkan. Laki-laki menyumbang hampir 93 persen.

Myanmar menyerahkan nama-nama tersebut melalui nota diplomatik resmi tertanggal 13 Agustus 2026, kata lembaga itu. Nota diplomatik adalah komunikasi tertulis resmi antar-pemerintah. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional, dan Kementerian Pertahanan Malaysia terlibat dalam koordinasi operasi.

Keberangkatan pertama menuntaskan sekitar 29,5 persen dari target pemulangan 5.000 orang. Sebanyak 3.524 orang yang tersisa mewakili sedikit lebih dari 70 persen, artinya sebagian besar program masih akan berlangsung jika seluruh target direalisasikan.

Mengapa persetujuan menjadi sorotan

Pada 29 September, Saifuddin menyebut program itu bersifat sukarela, berdasarkan kesediaan Myanmar menerima warganya dan persetujuan setiap individu untuk pulang. UNHCR, badan pengungsi PBB, mempertanyakan apakah keputusan yang dibuat saat orang-orang ditahan di pusat imigrasi benar-benar bebas dan berdasarkan informasi yang memadai.

Keputusan sukarela mengharuskan seseorang memahami kondisi yang akan dihadapinya setelah pulang dan memiliki pilihan yang bermakna. Bagi seseorang yang ditahan, harapan untuk keluar dari tahanan dapat sangat memengaruhi pilihan tersebut. UNHCR meminta perlindungan yang mencakup asesmen individual dan akses terhadap prosedur untuk mengajukan permohonan perlindungan.

Human Rights Research Center mengatakan UNHCR tidak diberi akses untuk menilai orang-orang dalam kelompok pertama. Badan itu memperingatkan bahwa sebagian dari mereka mungkin membutuhkan perlindungan internasional dan dapat menghadapi risiko serius di Myanmar.

James Bawi Thang Bik, perwakilan komunitas pengungsi Chin Myanmar di Malaysia, mengatakan para pemimpin komunitas telah mengidentifikasi sejumlah pencari suaka di antara mereka yang dideportasi, termasuk seorang pengungsi yang diakui UNHCR. Pencari suaka adalah orang yang meminta perlindungan, tetapi klaimnya belum diputuskan sepenuhnya.

Pemerintah belum mengumumkan tanggal keberangkatan tahap berikutnya atau merinci bagaimana asesmen independen akan dilakukan, bagaimana seseorang dapat menggugat rencana pemulangan, atau pemantauan apa yang akan dilakukan setelah kedatangan. Rincian tersebut penting bagi para tahanan yang sedang mempertimbangkan apakah mereka dapat pulang dengan aman.

Badan-badan PBB dan lembaga hak asasi Malaysia meminta perlindungan

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mendesak Malaysia menghentikan pemulangan, dengan memperingatkan bahwa kondisi di Myanmar tidak aman maupun berkelanjutan. Ia juga mempertanyakan apakah pemulangan dalam keadaan seperti itu benar-benar dapat disebut sukarela.

Turk menggambarkan bahaya yang dihadapi orang-orang yang dipulangkan:

Ini bukan saatnya memulangkan siapa pun secara paksa ke negara yang dilanda pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia yang sangat berat, tempat banyak orang secara kejam menghadapi risiko nyata untuk kembali mengalami kekerasan serupa setelah dipulangkan,

Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, yang dikenal sebagai SUHAKAM, menyerukan agar tidak ada pemulangan lanjutan tanpa asesmen yang layak oleh otoritas independen. Komisi itu meminta perhatian khusus bagi anak-anak, pengungsi, pencari suaka, korban perdagangan manusia, dan kelompok rentan lainnya, dengan mengutamakan keselamatan, martabat, dan kepentingan terbaik anak.

Lebih dari 160 kelompok masyarakat sipil juga menyerukan penghentian deportasi sambil menunggu pembahasan mengenai kondisi di Myanmar. Seruan mereka menempatkan pemeriksaan perlindungan independen sebagai inti keputusan berikutnya, di samping pemeriksaan identitas dan dokumentasi yang telah dijelaskan pemerintah.

Konflik memperbesar kekhawatiran atas pemulangan

Myanmar terus dilanda konflik sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021. Pertempuran antara angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata berdampak terhadap warga sipil di beberapa negara bagian dan kawasan, dengan risiko yang berbeda-beda bergantung pada tempat seseorang akan dipulangkan dan situasi pribadinya.

Kantor HAM PBB melaporkan serangan udara militer Myanmar pada 28 September di Pasar India, Desa Pike Thae, Township Kyauktaw, Negara Bagian Rakhine. Lebih dari 50 warga sipil dilaporkan tewas dan banyak lainnya terluka. Serangan itu terjadi sehari sebelum kapal-kapal tersebut meninggalkan Malaysia.

Negara Bagian Rakhine menjadi pusat krisis perlindungan Rohingya. Banyak warga Rohingya mengungsi ke Malaysia setelah tindakan keras militer pada 2017. Bagi mereka yang melarikan diri dari persekusi, keputusan untuk pulang berkaitan dengan pertempuran yang sedang berlangsung serta bahaya yang terkait dengan identitas atau riwayat mereka.

Pada awal September, Myanmar berjanji akan menjamin pemulangan yang aman dan bermartabat bagi warga negaranya yang mengungsi ke luar negeri. Malaysia mengutip jaminan tersebut untuk membela pengaturannya. Badan-badan PBB dan SUHAKAM meminta agar situasi setiap orang dinilai sebelum pemindahan lanjutan dilakukan.

Mengapa angka warga Rohingya perlu dicermati

Pada Juli, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa Myanmar telah setuju menerima 5.000 warga Rohingya. Pertanyaan Puah di parlemen pada Oktober juga menyebut warga Rohingya, sementara penjelasan Kementerian Dalam Negeri mengenai program operasional itu merujuk secara lebih luas pada pengungsi Myanmar.

Kedua pemerintah tidak mengungkapkan berapa banyak warga Rohingya yang termasuk dalam kelompok pertama. Karena itu, dalam keterangan resmi pemulangan, 1.476 orang tersebut tetap disebut berdasarkan kewarganegaraan mereka.

PBB memperkirakan warga Rohingya mencakup sekitar dua pertiga dari 190.000 pengungsi dan pencari suaka Myanmar di Malaysia. Jumlah itu setara dengan sekitar 127.000 orang. Rencana pemulangan 5.000 orang mencapai sekitar 2,6 persen dari keseluruhan populasi 190.000 tersebut, meskipun program ini secara khusus menyasar orang-orang yang ditahan.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengatakan warga Myanmar mencakup 95 persen pencari suaka asing di negara itu. Angka tersebut merujuk pada pencari suaka, sedangkan jumlah PBB mencakup pengungsi dan pencari suaka. Memisahkan kategori-kategori ini membantu menjelaskan skala populasi sekaligus kelompok yang lebih kecil dan terdampak operasi saat ini.

Tekanan di Malaysia menjangkau rumah dan ruang kelas

Saifuddin menggambarkan program tersebut sebagai respons terhadap masalah kebijakan yang telah berlangsung lama. Pada 29 September, ia mengatakan keberadaan pengungsi asing telah menimbulkan beban keuangan, masalah sosial yang serius, dan ancaman keamanan. Pernyataannya menempatkan keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan warga Malaysia sebagai inti pendekatan pemerintah.

Keluarga Rohingya juga menghadapi tekanan di luar tahanan. Pada Juli, lebih dari 100 orang pergi ke Kuala Lumpur untuk meminta bantuan PBB setelah menerima ancaman pengusiran dari permukiman di utara Penang. Pihak berwenang menahan rombongan itu saat memeriksa dokumen, lalu membebaskan mereka setelah memastikan dokumen PBB mereka masih berlaku.

Pengusiran dan penutupan sekolah yang didokumentasikan pada Agustus mencakup ancaman terhadap keluarga, pelecehan terhadap anak-anak, dan penutupan sementara setidaknya sembilan sekolah komunitas. Sikap permusuhan di internet menyebarkan tuduhan terkait tanah, pekerjaan, dan layanan publik, sehingga menambah ketidakpastian mengenai rencana pemulangan.

Bagi keluarga yang tinggal di Malaysia, penegakan imigrasi, akses ke sekolah, dan keamanan di rumah kini menjadi persoalan yang saling berkaitan. Bagi mereka yang sudah berada dalam tahanan, masalah yang paling mendesak adalah apakah situasi mereka akan diperiksa sebelum mereka ditempatkan di kapal.

Perkembangan program

Operasi ini berkembang melalui pengumuman politik, pertukaran diplomatik, dan pemindahan selama beberapa bulan. Jaminan di parlemen pada Oktober disampaikan setelah kelompok pertama tiba di Myanmar.

• Juli 2026: Anwar mengumumkan bahwa Myanmar setuju menerima 5.000 warga Rohingya.
• 13 Agustus: Myanmar menyerahkan nama-nama melalui nota diplomatik, menurut Human Rights Research Center.
• 28 September: Kantor HAM PBB melaporkan serangan udara mematikan di Pasar India, Negara Bagian Rakhine.
• 29 September: Malaysia memulangkan 1.476 orang dari Lumut dengan menumpang tiga kapal Angkatan Laut Myanmar.
• 4 Oktober: Orang-orang yang dipulangkan tiba di Myanmar, menurut lembaga tersebut.
• 21 Oktober: Saifuddin mengatakan kepada parlemen bahwa orang-orang yang menghadapi persekusi, penyiksaan, atau ancaman terhadap nyawa tidak akan dipulangkan.

Menteri Komunikasi sekaligus juru bicara pemerintah Fahmi Fadzil mengatakan Anwar akan membahas pemulangan lanjutan dengan pejabat Myanmar. Fahmi juga mengatakan Malaysia akan menilai sejumlah faktor, termasuk kekhawatiran keamanan, dan tidak akan memulangkan orang-orang yang menghadapi risiko atau ancaman.

Komitmen pemerintah untuk melanjutkan program kini berjalan beriringan dengan janjinya melindungi individu yang berisiko. Bagi kelompok berikutnya, keputusan praktis yang perlu diambil mencakup siapa yang akan mendapat asesmen, siapa yang akan melakukannya, dan apakah orang yang dinilai membutuhkan perlindungan akan tetap tinggal di Malaysia.

Poin Utama

• Malaysia mengatakan tidak akan memulangkan siapa pun ke Myanmar jika mereka menghadapi persekusi, penyiksaan, atau ancaman terhadap nyawa.
• Tahap pertama memulangkan 1.476 orang pada 29 September, termasuk 27 anak-anak.
• Program ini mencakup hingga 5.000 orang, dengan 3.524 orang lainnya disetujui untuk tahap kedua.
• Pemerintah menyebut pemulangan itu sukarela; UNHCR mempertanyakan apakah persetujuan yang diberikan dalam tahanan benar-benar bebas dan berdasarkan informasi yang memadai.
• SUHAKAM meminta asesmen independen sebelum pemulangan lanjutan dilakukan.
• Komposisi etnis kelompok pertama, termasuk jumlah warga Rohingya, belum diungkapkan.