Mahkamah Agung Jamin Pemilih Maharashtra yang Dihapus Tak Akan Dituntut karena Formulir 6, Minta Tanggapan Komisi Pemilihan

Jaminan tidak akan dituntut, tetapi tenggat belum langsung diperpanjang

Mahkamah Agung India pada 26 Oktober 2026 secara lisan menjamin para pemilih Maharashtra yang dihapus dalam Special Intensive Revision (SIR) bahwa mereka tidak akan dituntut hanya karena mengajukan Formulir 6 untuk kembali meminta pendaftaran. Pengadilan meminta tanggapan Komisi Pemilihan India atas petisi yang menyebut sekitar 3 crore dari 9 crore pemilih di negara bagian itu tidak tercantum dalam daftar pemilih sementara.

Majelis yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung India Surya Kant, bersama Hakim Joymalya Bagchi, menjadwalkan sidang perkara tersebut pada 5 November. Majelis menolak untuk langsung memperpanjang tenggat pengajuan klaim dan keberatan atau menghentikan penerbitan daftar pemilih final sebelum mendengar keterangan Komisi Pemilihan.

Pengacara senior Arvind Datar, yang mewakili pemohon Arun Anandagiri, mengatakan dokumen yang diwajibkan menyulitkan orang-orang yang sebelumnya sudah terdaftar. Mereka diminta menggunakan formulir yang diperuntukkan bagi pemilih baru, sehingga timbul kekhawatiran bahwa mereka harus menandatangani pernyataan yang tidak sesuai dengan riwayat pendaftaran pemilih mereka.

Ketua Mahkamah Agung Kant menanggapi kekhawatiran itu secara langsung:

Tidak seorang pun akan dituntut.

Jaminan itu disampaikan secara lisan dalam persidangan. Pengadilan menunda pertimbangan atas permintaan untuk menyediakan prosedur pemulihan yang berbeda dan tambahan waktu hingga Komisi Pemilihan menyampaikan tanggapannya.

Makna angka-angka penghapusan

Datar mengatakan kepada pengadilan bahwa hampir 3 crore pemilih telah dihapus dari daftar pemilih yang berjumlah 9 crore. Dalam sistem penomoran India, satu crore setara dengan 10 juta. Dengan demikian, orang-orang yang diduga tidak tercantum berjumlah sekitar 30 juta dari total 90 juta pemilih, atau kira-kira satu dari tiga orang.

Pemohon juga menyebut 1,22 crore orang dihapus karena kategori yang disebut "ketidaksesuaian logis." Angka itu setara dengan sekitar 12,2 juta entri dan kira-kira 41% dari dugaan 3 crore penghapusan. Pengadilan meminta tanggapan Komisi Pemilihan atas tuduhan tersebut; penjelasan tentang angka-angka itu dan pemeriksaan yang mendasarinya belum disampaikan dalam sidang ini.

Angka yang dirilis Kepala Petugas Pemilihan Maharashtra menunjukkan jumlah pemilih di negara bagian itu sekitar 9,78 crore. Dalam pendataan dari rumah ke rumah pada 30 Juni hingga 17 Agustus, sebanyak 7,71 crore pemilih atau 78,85% menyerahkan Formulir Pendataan yang telah diisi dan ditandatangani. Sebanyak 2,07 crore pemilih lainnya dikategorikan sebagai "EF Tidak Dapat Dikumpulkan" berdasarkan norma yang berlaku dan status faktual yang tercatat selama pendataan. Angka-angka ini berkaitan dengan pengumpulan Formulir Pendataan; angka tersebut tidak menjelaskan dugaan 1,22 crore penghapusan dalam kategori "ketidaksesuaian logis."

Daftar pemilih adalah daftar resmi orang-orang yang terdaftar untuk memilih. Daftar sementara diterbitkan agar masyarakat dapat memeriksa data mereka dan meminta koreksi sebelum daftar tersebut ditetapkan. Bagi orang yang tidak tercantum dalam daftar sementara, proses pengajuan klaim menjadi jalur untuk meminta petugas memasukkan nama mereka.

Argumen Datar mencakup besarnya jumlah orang yang diduga dihapus dan apakah prosedur pemulihan dapat dijalankan. Jutaan permohonan akan membutuhkan waktu bagi pemilih untuk mengumpulkan dokumen dan bagi petugas pemilihan untuk memeriksanya.

Proyek pembangunan kembali mengancam warga Mumbai dan Pune

Mumbai dan Pune menjadi bagian utama dalam penjelasan pemohon tentang bagaimana pemilih yang sebelumnya terdaftar bisa hilang dari daftar pemilih. Datar mengatakan warga telah pindah dari bangunan lama karena proyek pembangunan kembali mengharuskan rumah mereka dibongkar dan dibangun ulang.

Pemeriksaan pemilihan di alamat lama kemudian dapat mencatat warga sebagai tidak hadir atau sebagai "orang tidak ditemukan." Datar berargumen bahwa warga yang terdampak pembangunan kembali kehilangan entri karena lokasi tempat tinggal mereka saat ini tidak dapat dicocokkan dengan detail pendaftaran sebelumnya.

Datar menyebut jumlah proyek sebanyak 3.500 di Mumbai dan 1.500 di Pune; dalam pemaparannya, ia juga menyebut total sekitar 3.500 proyek di kedua kota tersebut. Pokok klaimnya adalah pembangunan kembali telah memindahkan ribuan warga yang data pendaftarannya perlu ditangani.

Datar, pengacara senior yang mewakili Anandagiri, menggambarkan dugaan skala penghapusan di kedua kota:

Di Pune dan Bombay, 40% pemilih tidak tercantum,

Bombay adalah nama lama Mumbai. Bagi warga terdampak, persoalan mendesaknya adalah apakah catatan pemilihan mencerminkan keadaan mereka secara akurat selama mereka tinggal jauh dari bangunan yang sedang dibangun kembali.

Mengapa Formulir 6 menjadi inti sengketa

Formulir 6 digunakan untuk mengajukan permohonan pencantuman dalam daftar pemilih dan berjudul "Formulir Permohonan untuk Pemilih Baru." Sengketa ini berkaitan dengan pernyataan bahwa pemohon mengajukan pencantuman untuk pertama kalinya, yang menurut pemilih yang sebelumnya sudah terdaftar tidak sesuai dengan permohonan untuk memulihkan entri yang dihapus.

Redaksi yang sama menjadi pokok dalam gugatan Formulir 6 di Delhi, ketika para pemohon menggugat kewajiban yang dikenakan kepada pemilih yang dihapus dalam revisi daftar di kota tersebut. Pernyataan dalam formulir itu berbunyi: "Saya mengajukan permohonan pencantuman dalam Daftar Pemilih untuk pertama kalinya dan nama saya belum tercantum dalam Daerah Pemilihan Majelis/Dewan Perwakilan Rakyat mana pun."

Datar menggambarkan persoalan di Maharashtra sebagai permintaan agar orang yang pernah memilih mendaftar sebagai pemilih baru. Pernyataan dalam formulir itu menyebut pengajuan pencantuman untuk pertama kalinya. Seseorang mungkin pernah terdaftar tanpa pernah memberikan suara, sehingga persoalan praktisnya adalah bagaimana mencatat riwayat pendaftaran sebelumnya secara akurat.

Formulir 6 juga memuat peringatan mengenai pernyataan palsu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Perwakilan Rakyat 1950. Datar berargumen bahwa pemilih yang sebelumnya terdaftar seharusnya memiliki formulir atau prosedur terpisah agar dapat meminta pemulihan tanpa membuat pernyataan yang ditujukan bagi permohonan pertama kali.

Hal yang akan dipertimbangkan pengadilan

Mahkamah Agung mengeluarkan pemberitahuan kepada Komisi Pemilihan dalam perkara Arun Anandagiri v. Election Commission of India, W.P.(C) No. 1330/2026. Pemberitahuan itu mewajibkan pihak tergugat menjawab petisi dan memberi pengadilan kesempatan untuk mendengar posisinya sebelum memutus permohonan yang diajukan.

Anandagiri meminta tambahan waktu untuk pengajuan klaim dan keberatan, penghentian penetapan daftar pemilih selama pengadilan mempertimbangkan sengketa ini, serta jalur yang sesuai bagi pemilih yang sebelumnya terdaftar untuk memulihkan entri mereka.

Majelis menolak mengeluarkan perintah segera untuk memperpanjang masa pengajuan klaim atau menangguhkan penerbitan daftar final. Namun, majelis tetap membuka kemungkinan memperpanjang tenggat setelah mendengar perkara, termasuk jika masyarakat membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyerahkan dokumen.

Datar mengatakan kepada pengadilan bahwa Maharashtra tidak akan segera menggelar pemilihan. Ia menggunakan hal itu untuk berargumen bahwa waktu yang cukup perlu diberikan guna menangani dugaan penghapusan sebelum daftar ditetapkan. Sidang 5 November akan kembali membahas permintaan tambahan waktu di hadapan majelis.

Tanggal-tanggal penting

Dalam persidangan, 26 Oktober disebut sebagai hari terakhir pengajuan klaim dan keberatan. Datar meminta perkara segera dipertimbangkan karena sidang berikutnya dijadwalkan setelah tenggat tersebut.

Di pengadilan, 6 November disebut sebagai tanggal penerbitan daftar final. Berdasarkan jadwal SIR Maharashtra yang telah direvisi oleh Komisi Pemilihan, penerbitan final dijadwalkan pada 16 November 2026, mundur dari 4 November. Tanggal kualifikasi tetap 1 Oktober 2026. Tenggat pengajuan klaim dan keberatan diperpanjang dari 30 September menjadi 12 Oktober 2026, sedangkan periode penerbitan pemberitahuan dan penyelesaian klaim serta keberatan berlangsung dari 31 Agustus hingga 10 November 2026. Hubungan antara tanggal-tanggal tersebut dan tenggat 26 Oktober yang disampaikan dalam sidang belum diperjelas.

• 31 Agustus hingga 10 November 2026: Jadwal yang telah direvisi menetapkan periode ini untuk penerbitan pemberitahuan dan penyelesaian klaim serta keberatan.
• 1 Oktober 2026: Tanggal kualifikasi untuk daftar pemilih tetap tidak berubah.
• 12 Oktober 2026: Tenggat revisi untuk pengajuan klaim dan keberatan, diperpanjang dari 30 September.
• 26 Oktober 2026: Mahkamah Agung menyidangkan permohonan mendesak, mengeluarkan pemberitahuan kepada Komisi Pemilihan, dan memberikan jaminan lisan bahwa pemilih tidak akan dituntut.
• 5 November: Pengadilan menjadwalkan sidang berikutnya atas petisi Maharashtra.
• 6 November: Datar menyebut tanggal ini sebagai jadwal penerbitan final yang akan segera tiba saat meminta campur tangan pengadilan.
• 10 November: Jadwal revisi menyebut tanggal ini sebagai akhir periode pengambilan keputusan atas klaim dan keberatan.
• 16 November 2026: Jadwal revisi menetapkan tanggal ini untuk penerbitan daftar final, mundur dari 4 November.

Pengajuan klaim dan pengambilan keputusan atas klaim merupakan dua tahap terpisah. Tahap pertama adalah saat pemilih mengajukan permohonan; tahap kedua adalah saat petugas memeriksanya dan mengambil keputusan. Perbedaan ini penting untuk menilai berapa banyak waktu yang tersisa guna memulihkan entri yang dihapus.

Kaitan dengan sengketa di Delhi

Revisi daftar di Delhi sebelumnya telah membawa pernyataan dalam Formulir 6 ke hadapan Mahkamah Agung. Para pemohon di sana mengatakan 4.756.722 pemilih, atau 32,78% dari jumlah pemilih sebelum revisi, tidak tercantum dalam daftar sementara dalam kategori pemilih yang tidak hadir atau pindah, meninggal dunia, dan entri ganda.

Sidang perkara Delhi dimajukan dari 30 Oktober menjadi 28 Oktober, sebelum tenggat pengajuan klaim dan keberatan di kota itu pada 30 Oktober. Para pemohon, aktivis transparansi Anjali Bhardwaj dan Amrita Johri, berargumen bahwa Formulir 6 merupakan satu-satunya jalur yang ditawarkan kepada orang-orang yang meminta pemulihan entri.

Dalam sidang perkara Maharashtra, Datar juga merujuk pada pernyataan terbaru Pengadilan Tinggi Delhi tentang perlindungan dari tuntutan. Ia berargumen bahwa jaminan tidak akan dihukum masih menyisakan persoalan dokumen yang praktis: pemilih yang sebelumnya terdaftar membutuhkan formulir yang menggambarkan permohonan mereka secara akurat.

Maharashtra menambahkan persoalan khusus terkait perumahan dalam sengketa yang sama. Petisi tersebut mempertanyakan bagaimana revisi daftar seharusnya menangani warga yang meninggalkan alamat mereka karena bangunannya sedang dibangun kembali, sekaligus menyediakan kesempatan yang dapat dijalankan untuk membuktikan detail pendaftaran mereka.

Dampak bagi pemilih terdampak

Jaminan Ketua Mahkamah Agung secara langsung menjawab kekhawatiran akan tuntutan hanya karena menggunakan Formulir 6 setelah nama dihapus. Namun, posisi prosedural saat itu tidak berubah: majelis tidak memperpanjang tenggat dalam sidang ini dan tidak menghentikan penerbitan daftar final.

Komisi Pemilihan kini harus menanggapi petisi. Jawabannya akan menjadi bagian penting dari pertimbangan pengadilan atas dugaan skala penghapusan, perlakuan terhadap warga yang pindah, dan prosedur yang disediakan bagi orang-orang yang terdaftar sebelum revisi.

Karena itu, sidang 5 November menjadi kesempatan berikutnya yang telah dijadwalkan bagi pengadilan untuk mempertimbangkan keringanan setelah mendengar keterangan otoritas pemilihan. Bagi warga yang terusir karena pembangunan kembali, persoalan konkret yang dipermasalahkan adalah memulihkan entri secara akurat melalui prosedur yang mencatat keadaan mereka saat ini sekaligus pendaftaran sebelumnya.

Poin-Poin Utama

• Mahkamah Agung secara lisan menjamin bahwa pemilih yang dihapus dalam SIR Maharashtra tidak akan dituntut hanya karena mengajukan Formulir 6 untuk mendaftar kembali.
• Pemohon menuduh sekitar 3 crore dari 9 crore pemilih Maharashtra tidak tercantum, termasuk 1,22 crore dalam kategori "ketidaksesuaian logis."
• Kepala Petugas Pemilihan menyebut jumlah pemilih sekitar 9,78 crore; sebanyak 7,71 crore menyerahkan Formulir Pendataan dan 2,07 crore dikategorikan sebagai "EF Tidak Dapat Dikumpulkan." Angka-angka tersebut tidak menjelaskan dugaan penghapusan dalam kategori "ketidaksesuaian logis."
• Datar mengatakan pembangunan kembali telah memindahkan warga di Mumbai dan Pune, sehingga entri mereka tercatat sebagai tidak hadir atau "orang tidak ditemukan."
• Pengadilan meminta tanggapan Komisi Pemilihan, tetapi menolak mengeluarkan perintah segera untuk memperpanjang tenggat atau menghentikan penerbitan final.
• Sidang berikutnya dijadwalkan pada 5 November; jadwal revisi Komisi Pemilihan menetapkan 12 Oktober 2026 sebagai tenggat klaim, 31 Agustus hingga 10 November untuk penerbitan pemberitahuan dan penyelesaian klaim, serta 16 November untuk penerbitan final. Tanggal kualifikasi tetap 1 Oktober.