Kasus Daftar Pemilih Delhi Diselesaikan Tanpa Dokumen saat Sertifikat BLO Menggantikan Pemeriksaan

Sertifikat bertanda tangan mengubah cara pemilih yang ditandai masalah dinyatakan lolos

Pejabat pemilu di sedikitnya lima daerah pemilihan majelis di Delhi utara dan barat menggunakan sertifikat yang ditandatangani petugas tingkat tempat pemungutan suara untuk menyelesaikan ketidaksesuaian daftar pemilih tanpa meminta dokumen pendukung atau mengadakan sidang lanjutan, menurut laporan yang diterbitkan pada 11 Oktober 2026. Sejumlah petugas mengatakan mereka menerima daftar cetak yang sudah diberi tanda "Dinyatakan Sesuai" dan diminta menandatanganinya alih-alih melakukan verifikasi ulang.

Prosedur ini mengubah persyaratan praktis dalam Revisi Intensif Khusus (SIR) Komisi Pemilihan Umum India. Sebelumnya, pemilih yang menerima pemberitahuan diharapkan menyerahkan dokumen untuk diperiksa petugas pendaftaran pemilih. Berdasarkan instruksi yang baru diedarkan, sertifikat dari petugas tingkat tempat pemungutan suara, atau BLO, dapat digunakan sebagai dasar untuk meneruskan nama mereka agar dimasukkan dalam daftar final.

Skalanya cukup besar. Sekitar 47 lakh nama tidak tercantum dalam draf daftar pemilih Delhi, sementara laporan yang lebih terperinci menyebut jumlahnya 47,56 lakh. Sebanyak 33,11 lakh orang lain yang tetap tercantum dalam draf menerima pemberitahuan tentang ketidaksesuaian atau masalah dalam mencocokkan data mereka dengan daftar pemilih tahun 2002. Keduanya merupakan kelompok yang berbeda: menerima pemberitahuan tidak serta-merta berarti seorang pemilih telah dihapus.

Sertifikat tersebut dapat menyelamatkan pemilih yang memenuhi syarat dari permintaan dokumen berulang akibat kesalahan ejaan dan ketidaksesuaian lainnya. Kekhawatiran utamanya adalah apakah sertifikat itu mencatat penilaian yang sungguh-sungguh atau sekadar menutup kasus tertunda. Kesaksian BLO tentang tanda tangan yang diminta tanpa pemeriksaan dokumen sangat berbeda dengan keterangan resmi bahwa verifikasi dilakukan melalui kunjungan ke rumah pemilih.

Fungsi Sertifikat

Formulir baru tersebut diedarkan melalui instruksi WhatsApp. Formulir itu meminta BLO menyatakan bahwa pemilih dengan pemberitahuan tertunda telah diverifikasi, merupakan warga negara India, dan benar-benar pemilih di daerah pemilihan tersebut. Sertifikat diajukan atas nama petugas dan dapat mencakup beberapa pemilih sekaligus.

Di salah satu daerah pemilihan, daftar terlampir memuat nama pemilih, Nomor Kartu Identitas Berfoto Pemilih (EPIC), nomor TPS, dan kategori pencocokan. Kolom keterangan memungkinkan petugas menulis "Dinyatakan Sesuai." Instruksi yang menyertai sertifikat menyatakan bahwa sidang tidak perlu dijadwalkan dan dokumen tambahan tidak boleh diminta setelah sertifikasi.

Seorang BLO mengatakan daftar yang dibagikan di sebuah pusat pemungutan suara sudah memuat keterangan yang menguntungkan di samping setiap nama pemilih. BLO lain mengatakan petugas tidak memeriksa dokumen dan hanya menandatangani sertifikat. Para petugas ini berbicara secara anonim, sehingga kesaksian mereka merupakan tuduhan tentang proses tersebut, bukan temuan terhadap pejabat tertentu yang teridentifikasi.

Praktik ini ditemukan di lima daerah pemilihan, yang tampaknya masing-masing menggunakan versi sertifikat sendiri. Hal itu tidak membuktikan bahwa prosedur yang sama berlaku di seluruh Delhi. Seorang BLO juga mengatakan kasus pemilih yang tidak dapat dicocokkan dengan daftar lama diselesaikan dengan cara ini, tetapi klaim tersebut belum diverifikasi secara independen.

Selama proses revisi, muncul tiga dokumen berbeda: surat pernyataan BLO untuk seorang pemilih, surat pernyataan pemilih yang mengonfirmasi informasi yang disampaikan saat sidang, dan sertifikat terbaru yang mencakup daftar kasus tertunda. Perbedaan fungsi ketiganya penting. Pernyataan dari pemilih tidak sama dengan sertifikasi petugas bahwa verifikasi telah dilakukan.

Ketidaksesuaian Bukan Bukti Tidak Memenuhi Syarat

Pemberitahuan tersebut mencakup dua masalah utama. "Tidak Ada Pencocokan" merujuk pada kegagalan menghubungkan data dengan daftar pemilih sebelumnya. "Ketidaksesuaian Logis" dapat muncul sekalipun pemilih berhasil menemukan entri dalam daftar tahun 2002, karena perangkat lunak menandai perbedaan nama, usia, hubungan orang tua, atau rincian lainnya.

Laporan berbeda-beda mengenai besarnya kategori kedua. Analisis pemberitahuan mengidentifikasi sedikitnya 20 lakh kasus ketidaksesuaian logis. Laporan lain menyebut angka 19,1 lakh. Angka yang dikaitkan dengan Kepala Petugas Pemilu Delhi menyebut jumlahnya lebih dari 19,3 lakh, dengan satu laporan merinci 19,33 lakh. Angka-angka ini tidak semestinya dianggap setara tanpa mengetahui tanggal dan metode klasifikasinya.

Kehati-hatian yang sama berlaku untuk jumlah pencocokan. Angka yang dikaitkan dengan CEO mencakup hampir 13,8 lakh kasus, atau lebih tepatnya 13,79 lakh. Satu laporan menyebut bahwa laporan CEO tidak memastikan apakah kategori pencocokan dan ketidaksesuaian logis saling tumpang tindih. Menjumlahkannya tanpa kejelasan itu dapat membuat sebagian orang terhitung dua kali.

Perbedaan ini menjelaskan mengapa sejumlah petugas pendaftaran pemilih mendukung penyelesaian tanpa dokumen baru. Ketidaksesuaian yang dihasilkan perangkat lunak merupakan alasan untuk memeriksa data, bukan bukti bahwa seseorang tidak memenuhi syarat. Perselisihannya terletak pada bukti apa yang cukup untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut dan apakah penilaian yang tercatat benar-benar telah dilakukan.

New Delhi Menunjukkan Cara Kerja Pengecualian Dokumen

Contoh paling jelas di tingkat daerah pemilihan berasal dari New Delhi, tempat seluruh 20.777 kasus pemberitahuan telah diselesaikan menurut laporan 10 Oktober. Daftar pemilih draf di daerah pemilihan itu memuat 52.368 pemilih, yang berarti sekitar 39,7% menerima pemberitahuan.

Dokumen dikumpulkan untuk 17.392 kasus, termasuk beberapa kasus pada tahap pendataan sebelumnya. Sebanyak 3.385 kasus sisanya diselesaikan tanpa dokumen menggunakan opsi baru di ECINET, sistem digital ECI untuk memproses urusan pemilu. Pengecualian tersebut mencakup sekitar 16,3% dari kasus pemberitahuan di New Delhi.

Piyush Mohanty, petugas pendaftaran pemilih untuk New Delhi, mengatakan keputusannya didasarkan pada laporan lapangan BLO dari kunjungan sebelumnya. Ia menjelaskan bagaimana opsi portal digunakan:

Untuk 3.385 pemilih sisanya, kami menggunakan opsi baru dan menyelesaikan pemberitahuan tanpa dokumen. Saya mengunggah keputusan sidang berdasarkan laporan lapangan BLO. Mereka sebelumnya sudah mendatangi rumah-rumah selama tahap pendataan. Opsi baru membantu menyelesaikan kasus jauh lebih cepat,

Penjelasan Mohanty menggambarkan keputusan yang didasarkan pada pekerjaan lapangan sebelumnya. Hal ini berbeda dari kesaksian anonim para BLO yang mengaku diminta menandatangani daftar tanpa melakukan verifikasi. Penyelesaian kasus tanpa dokumen yang baru dikumpulkan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada bukti yang dipertimbangkan.

Petugas pendaftaran pemilih lainnya masih enggan menggunakan pengecualian tersebut. Mereka mengatakan instruksi tertulis tetap mensyaratkan bukti dokumenter dan keputusan yang diunggah ke ECINET harus memiliki dasar bukti. Petugas yang mendukung perubahan itu berpendapat bahwa kewenangan hukum mereka memungkinkan penentuan kelayakan berdasarkan laporan lapangan BLO, terutama bagi pemilih yang benar-benar memenuhi syarat tetapi memiliki dokumen terbatas.

Aturan Bergeser dari Sidang ke Kunjungan Rumah

Sertifikat terbaru muncul setelah beberapa perubahan dalam cara pemberitahuan di Delhi harus diselesaikan. Awalnya, pemilih diharapkan menghadiri sidang dan menyerahkan dokumen, yang kemudian diunggah ke ECINET untuk dinilai oleh petugas pendaftaran pemilih, atau ERO. ERO tetap bertanggung jawab atas keputusan terkait daftar pemilih.

Laporan sebelumnya menguraikan pengaturan khusus bagi pemilih terkemuka, termasuk Ketua Menteri Rekha Gupta, yang kabarnya tidak menghadiri sidang meski menerima pemberitahuan. BLO mengatakan instruksi informal melalui WhatsApp meminta mereka mengambil dokumen dari rumah para pemilih VIP. Penerima manfaat lain yang diberitakan antara lain mantan ketua menteri Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, dan Komisioner Pemilu Sukhbir Singh Sandhu.

Rilis ECI tertanggal 26 September menyatakan bahwa BLO akan mengambil dokumen di rumah, sementara sidang hanya diadakan untuk kasus khusus yang ditentukan ERO. Perintah terpisah pada 29 September disebut meresmikan pengambilan dokumen di rumah bagi pemilih Delhi. Keduanya merupakan tindakan terpisah dengan tanggal masing-masing; tidak satu pun boleh disamakan dengan instruksi WhatsApp terbaru yang meniadakan dokumen pendukung.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan perubahan pada lokasi maupun persyaratan bukti:

• 30 Juni: SIR Delhi dimulai.
• 31 Agustus: Draf daftar pemilih diterbitkan dan pemberitahuan ketidaksesuaian dibuat.
• 26 September: Rilis ECI menjelaskan pengambilan dokumen di rumah sebagai pengganti sidang rutin.
• 29 September: Perintah meresmikan kunjungan BLO untuk mengambil dokumen pendukung.
• Awal Oktober: Opsi ECINET memungkinkan sejumlah kasus diselesaikan tanpa dokumen atau sidang.
• 11 Oktober: Laporan mengungkap peredaran sertifikat massal di lima daerah pemilihan.

Memindahkan pengumpulan dokumen ke rumah dapat mengurangi kesulitan tanpa mengubah dasar pemeriksaan. Menggantinya dengan sertifikat bertanda tangan mengubah bukti yang dicatat sebagai memadai. Kantor Kepala Petugas Pemilu Delhi dimintai komentar mengenai prosedur terbaru, tetapi laporan 11 Oktober tidak mencatat adanya tanggapan.

Target Harian dan Beban Kerja yang Tidak Merata

Pihak berwenang menginstruksikan 14.947 BLO untuk memverifikasi sedikitnya 10 pemilih per hari, dengan target gabungan 149.470 kasus sehari. Satu laporan terpisah menyebut jumlah BLO sebanyak 14.946. Perbedaan kecil itu tidak mengubah masalah beban kerja yang jauh lebih besar dan tidak merata.

Analisis terhadap 2,5 lakh halaman pemberitahuan menemukan bahwa sekitar separuh TPS memiliki beban sedikitnya 215 kasus. Lebih dari 2.000 TPS memiliki lebih dari 300 kasus. Beban terbesar yang teridentifikasi adalah 741 kasus untuk seorang BLO di Hari Nagar.

BLO mengatakan mencari pemilih dan menyelesaikan kasus biasanya membutuhkan waktu 15 hingga 25 menit. Dengan kecepatan tersebut, 741 kasus memerlukan sekitar 185 hingga 309 jam, belum termasuk kunjungan ulang atau tugas lainnya. Menangani 10 kasus sehari saja akan membutuhkan sekitar dua setengah hingga empat jam sepuluh menit berdasarkan perkiraan waktu tersebut.

Banyak BLO juga bekerja sebagai guru atau menduduki jabatan pemerintah lainnya. Sejumlah laporan menyebut verifikasi dilakukan di sekolah, kantor partai, rumah tokoh masyarakat, dan lokasi pinggir jalan, bukan semata-mata melalui kunjungan ke rumah. Seorang pejabat senior di kantor CEO berpandangan berbeda dan mengatakan kasus-kasus itu dapat diselesaikan dengan pengelolaan waktu.

Tekanan ini terlihat jelas di Ballimaran, tempat 609 dari 635 pemilih draf di satu TPS menerima pemberitahuan, sekitar 95,9%. Jika setiap pemberitahuan berujung pada penghapusan, hanya 26 nama yang akan tersisa. Itu merupakan perhitungan bersyarat, bukan hasil penghapusan yang sebenarnya.

Penyelesaian yang Lebih Cepat Tidak Menunjukkan Dasar Keputusan

Penyelesaian kasus meningkat pesat. Hingga 26 September, kurang dari satu lakh pemberitahuan telah diselesaikan. Laporan kemajuan pertama CEO pada 5 Oktober menunjukkan lebih dari 10 lakh kasus telah diverifikasi. Menurut laporan yang diterbitkan pada 10 Oktober, jumlah kasus yang diselesaikan telah melampaui 15 lakh, termasuk lebih dari dua lakh kasus dalam satu hari.

Catatan kemajuan lain yang diberitakan menyebut 13,62,162 kasus telah diverifikasi dan kemudian meningkat menjadi 17,03,515. Angka terakhir setara dengan sekitar 51,5% dari 33,11 lakh kasus pemberitahuan. Tanpa tanggal publikasi untuk setiap angka, data ini sebaiknya dibaca sebagai catatan kemajuan pada waktu yang berbeda, bukan sebagai jumlah pada saat yang sama.

Perbedaan antara verifikasi dan penyelesaian juga penting. Sebuah kasus dapat ditutup secara administratif setelah dokumen diperiksa, setelah laporan lapangan sebelumnya dipertimbangkan, atau melalui sertifikat. Kenaikan jumlah saja tidak menunjukkan jalur mana yang digunakan atau seberapa sering pemeriksaan baru dilakukan.

Daftar dokumen yang ditetapkan ECI kabarnya memuat 12 dokumen dan tidak mencakup buku tabungan bank, kartu PAN, maupun kartu Aadhaar. Namun, beberapa BLO mengunggah dokumen-dokumen tersebut jika hanya itu yang dimiliki pemilih, bersama surat pernyataan petugas. Jurnalis senior Nilanjan Mukhopadhyay kabarnya diberi tahu bahwa Aadhaar saja sudah cukup, yang menunjukkan bahwa instruksi praktis dapat berbeda dari persyaratan yang tercantum.

Pemilih Menghadapi Masalah Berbeda Bergantung pada Statusnya

Sertifikat baru ini terkait dengan pemberitahuan yang belum diselesaikan, bukan selalu dengan semua orang yang tidak tercantum dalam draf. Sebelum revisi, Delhi memiliki sekitar 1,45 crore pemilih dan 97,5 lakh nama dalam draf, menurut angka yang dikaitkan dengan CEO. Sekitar 47,5 lakh orang diklasifikasikan sebagai tidak ditemukan, pindah, meninggal, atau termasuk kategori penghapusan lainnya.

Kasus perorangan menunjukkan mengapa perbedaan ini penting. Pengacara senior Rebecca John kabarnya menerima pemberitahuan karena nama keluarganya tidak cocok, meski telah menemukan entri dirinya dalam daftar tahun 2002. Putranya juga menerima pemberitahuan meski nama keluarganya cocok dengan kedua orang tuanya. Kunne Lal, warga lama Delhi, kabarnya ditandai meninggal padahal masih hidup. Rukhsana, 22 tahun, termasuk pemilih yang tidak tercantum di Bela Estate.

Pemilih lain menceritakan bahwa pemberitahuan tiba setelah tanggal sidang yang tercetak, mereka berulang kali diminta menyerahkan dokumen, dan tidak tahu ke mana harus mengajukan koreksi. Aktivis sosial Anjali Bhardwaj mempertanyakan mengapa kesalahan yang dihasilkan sistem membuat begitu banyak pemilih dicurigai.

Pihak berwenang mengatakan pemberitahuan memberi pemilih kesempatan untuk membuktikan kelayakan dan tidak otomatis berujung pada penghapusan. Namun, bagi seseorang yang sudah tidak tercantum dalam draf, permohonan pencantuman tetap merupakan langkah terpisah. Sejak 3 Agustus, pihak berwenang telah menerima 278.383 formulir, termasuk 198.731 permohonan pencantuman dan 5.643 formulir koreksi atau perubahan alamat.

Akuntabilitas dan Tenggat Waktu Tetap Menjadi Hal Utama

Sertifikat mencantumkan pernyataan bahwa verifikasi telah dilakukan atas nama BLO. Berdasarkan Undang-Undang Perwakilan Rakyat 1950, membuat pernyataan palsu secara sadar terkait daftar pemilih dapat dikenai hukuman penjara hingga satu tahun, denda, atau keduanya. Ketentuan itu tidak berarti setiap sertifikat yang keliru merupakan tindak pidana, tetapi kebenaran pernyataan tersebut memiliki konsekuensi.

Revisi ini juga berada di bawah pengawasan peradilan dan politik. Pada 5 Oktober, Mahkamah Agung meminta tanggapan dari ECI, Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar, dan pemerintah pusat terkait petisi yang menggugat keputusan revisi. Ketua Mahkamah Surya Kant mengatakan pengadilan tidak menyetujui perubahan pada Formulir 6. ECI secara terpisah menyatakan bahwa pengadilan telah mengesahkan pernyataan dalam Formulir 6. Kedua keterangan tersebut saling bertentangan dalam menggambarkan sikap pengadilan; keduanya tidak membuktikan adanya putusan mengenai sertifikat massal terbaru di Delhi.

Anggota parlemen oposisi dari 19 partai berbaris menuju ECI pada 6 Oktober, dan Rahul Gandhi sempat ditahan. Juru bicara BJP Sambit Patra menuduh oposisi menciptakan "suasana anarki". ECI menolak tuduhan pelanggaran dan mengatakan revisi tersebut menghapus pemilih yang telah meninggal, pindah, dan tercatat ganda.

Jadwal yang diberitakan menetapkan masa pengajuan klaim dan keberatan hingga 30 Oktober, target verifikasi pada 25 November, serta batas penyelesaian pemberitahuan, klaim, dan keberatan pada 30 November. Daftar final dijadwalkan terbit pada 4 Desember. Permohonan dapat diajukan melalui BLO, asisten petugas pendaftaran pemilih, portal layanan pemilih, atau ECINET.

Hal yang masih belum terjawab adalah seberapa luas sertifikat massal digunakan, apakah redaksinya seragam, dan berapa banyak penyelesaian yang didasarkan pada pekerjaan lapangan yang telah dilakukan alih-alih tanda tangan yang diperoleh di bawah tekanan. Penerbitan daftar final akan memastikan siapa yang tercantum, tetapi dengan sendirinya tidak menjelaskan bagaimana setiap kasus yang disengketakan diputuskan.

Poin Utama

• Sertifikat BLO kabarnya digunakan di lima daerah pemilihan Delhi untuk menyelesaikan kasus pemberitahuan tanpa dokumen tambahan atau sidang.
• Sekitar 47,5 lakh nama tidak tercantum dalam draf, sementara 33,11 lakh pemilih yang tercantum di dalamnya menerima pemberitahuan.
• Di New Delhi, 3.385 dari 20.777 kasus pemberitahuan diselesaikan tanpa dokumen; ERO menyebut laporan lapangan BLO sebelumnya sebagai dasar.
• Sejumlah BLO mengaku diminta menandatangani daftar yang sudah dinyatakan sesuai tanpa melakukan verifikasi.
• Masa pengajuan klaim dan keberatan berakhir pada 30 Oktober; daftar final dijadwalkan terbit pada 4 Desember.