Prabowo Akui Kegagalan Program Makan Gratis, 353 Orang Dipecat dan Kasus Keracunan di Cirebon Jadi Sorotan

Pemecatan bertambah saat Indonesia menghadapi kegagalan program makan

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengakui adanya kekurangan serius dalam program unggulannya, Makan Bergizi Gratis, dengan menyebut 353 pemecatan tidak hormat, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan ribuan orang menjalani pemeriksaan. Pemerintah menghadapi tekanan terkait dugaan korupsi dan keamanan pangan.

Prabowo menyampaikan angka-angka tersebut dalam rapat kabinet tertutup di Istana Presiden di Jakarta pada 21 Oktober 2026. Pernyataannya disiarkan oleh Sekretariat Presiden pada 23 Oktober. Ia mengatakan Kejaksaan Agung sedang memeriksa 203 orang, sementara inspektorat Badan Gizi Nasional memeriksa 2.600 orang lainnya.

Pengumuman itu bertepatan dengan dugaan insiden keracunan makanan di Cirebon, Jawa Barat, yang hingga 22 Oktober telah berdampak pada 395 orang, sebagian besar anak-anak. Kepala dapur yang terlibat dicopot setelah penyelidikan badan tersebut menemukan pelanggaran petunjuk operasional.

Prabowo, yang menjadikan program makan sebagai janji utama kampanye presidennya pada 2024, mengatakan kepada anggota kabinet bahwa pentingnya program ini menuntut respons yang lebih kuat terhadap berbagai kegagalan.

MBG bersifat strategis. MBG sangat penting. Kami mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG.

MBG adalah singkatan dari Makan Bergizi Gratis. Program ini dimulai pada Januari 2025 dan ditujukan untuk menjangkau sekitar 83 juta orang, termasuk siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tantangan pemerintah kini bukan sekadar menyediakan lebih banyak makanan. Pemerintah harus melindungi penerima dari pangan yang tidak aman, mencegah penyelewengan dana, dan menunjukkan apakah makanan tersebut meningkatkan gizi. Upaya ini memerlukan beragam pemeriksaan, mulai dari inspeksi dapur dan catatan pembelian hingga pengukuran kesehatan anak.

Makna angka penindakan

Angka-angka yang disampaikan Prabowo mencakup beberapa bentuk tindakan: penyelidikan pidana, pemeriksaan internal, dan pemecatan. Tersangka adalah orang yang secara resmi ditetapkan dalam penyelidikan pidana; pengadilan yang menentukan kesalahan pidana. Inspektorat memeriksa perilaku di dalam suatu lembaga pemerintah dan dapat merekomendasikan tindakan disipliner.

Prabowo membahas angka-angka itu saat menyinggung MBG, tetapi pernyataannya tidak merinci dugaan pelanggaran di balik setiap angka, menjelaskan apakah semua kasus hanya terkait program tersebut, atau menerangkan apakah ada kelompok yang saling tumpang tindih. Karena itu, menjumlahkan angka-angka tersebut akan menghasilkan hitungan yang tidak dapat diandalkan tentang jumlah orang yang terlibat.

Prabowo mendesak Badan Gizi Nasional, atau BGN, untuk mencopot pejabat yang terlibat dalam pelanggaran dan menyebut program tersebut sebagai investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia. Pesannya adalah program harus terus berjalan sambil pelaksanaannya dibenahi.

Juru bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan badan tersebut telah memecat kepala dapur dan pekerja yang terbukti bertanggung jawab atas tindak pidana, kekerasan, korupsi, atau insiden keamanan pangan. Uraiannya menunjukkan beragam bentuk pelanggaran yang ditangani, mulai dari penyalahgunaan keuangan hingga kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan.

Cirebon menyoroti persoalan keamanan pangan

Dugaan insiden keracunan di Cirebon memberikan gambaran nyata tentang risiko yang dihadapi penerima. Hingga pukul 14.00 pada 22 Oktober, sebanyak 395 orang terdampak dan telah mendapat perawatan medis di 10 rumah sakit serta tiga puskesmas.

Dari jumlah tersebut, 218 orang dirawat inap, sementara 177 orang mendapat perawatan jalan atau telah diizinkan pulang. Sekitar 55 persen dari mereka yang terdampak memerlukan rawat inap, berdasarkan perhitungan 218 pasien rawat inap dari total 395 pasien. Jumlah orang yang masih dirawat di rumah sakit menurun pada pagi 23 Oktober.

Kepala Dinas Gizi Cirebon, Yulian Septa Pratama, mengatakan penyelidik memeriksa dapur Kalijaga 5 di Kecamatan Harjamukti, termasuk tempat, pengelolaan, dan kegiatan operasional hariannya. SPPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yakni dapur setempat yang bertugas menyiapkan makanan program.

Penyelidik menemukan bahwa dapur tersebut memesan bahan atau menyiapkan makanan melalui vendor luar untuk diproses lebih lanjut. Yulian mengatakan praktik itu dilarang dalam petunjuk teknis program. BGN mencopot kepala SPPG Kalijaga 5 dari jabatannya.

Pejabat masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah Jawa Barat sebelum memutuskan langkah lanjutan. Hasil laboratorium akan membantu mengidentifikasi penyebab dugaan keracunan dan menentukan respons selain sanksi terhadap pengelola yang telah dijatuhkan.

Bagaimana masalah berkembang

Masalah keamanan pangan telah muncul jauh sebelum insiden Cirebon. Hingga akhir September 2025, data pemerintah mencatat lebih dari 5.900 kasus keracunan makanan yang terkait dengan hidangan program, sementara pemantau independen memperkirakan jumlahnya mendekati 6.500.

Rangkaian kejadian menunjukkan program yang meluas secara nasional di tengah upaya pejabat berulang kali menyesuaikan pengendaliannya:

• Januari 2025: Indonesia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis.
• Akhir September 2025: Data pemerintah mencatat lebih dari 5.900 kasus keracunan makanan yang terkait dengan hidangan program.
• 21 Oktober 2026: Prabowo membahas kekurangan program dan angka penindakan dalam rapat kabinet tertutup di Jakarta.
• 22 Oktober 2026: Jumlah orang terdampak dugaan keracunan di Cirebon mencapai 395 orang hingga pukul 14.00.
• 23 Oktober 2026: Sekretariat Presiden menyiarkan pernyataan Prabowo dalam rapat kabinet.

Prabowo juga mengakui adanya masalah dalam pidato di Jawa Timur yang diunggah di kanal YouTube resminya pada 16 Mei. Ia membela program tersebut sembari menyerukan agar pelaksanaannya ditertibkan.

Dalam pidato itu, presiden mengatakan warga biasa terus memintanya mempertahankan program makan karena membantu cucu-cucu mereka mendapat makanan. Argumennya menempatkan manfaat langsung program bagi keluarga berdampingan dengan kewajiban pemerintah untuk memperbaiki penyalurannya.

Aturan dapur semakin ketat

Kepala BGN, Sudaryono, memperingatkan bahwa personel yang melanggar prosedur operasional standar bisa kehilangan pekerjaan. Prosedur tersebut merupakan aturan praktis yang mengatur pembelian, kepegawaian, memasak, dan distribusi. Tujuannya adalah menjadikan penanganan pangan yang aman sebagai praktik rutin di ribuan dapur.

Sudaryono mengatakan badan tersebut telah menutup 833 dapur karena tidak memenuhi persyaratan. Dapur harus memiliki sertifikat sanitasi dan higiene serta beroperasi di bawah pengawasan CCTV. Makanan harus dikonsumsi dalam waktu empat jam setelah dimasak.

Batas empat jam menjadikan jadwal persiapan dan pengiriman sebagai faktor utama keamanan. Dapur harus mengoordinasikan proses memasak, pengangkutan, dan penyajian agar penerima makan dalam rentang waktu yang diizinkan. Keterlambatan pada setiap tahap mengurangi waktu yang tersedia untuk tahap berikutnya.

Tysa mengatakan BGN juga menetapkan jam kerja kepala dapur pukul 02.00 hingga 08.00 dan pukul 17.00 hingga 19.30, agar kehadiran mereka selaras dengan operasional dapur. Sudaryono sebelumnya menyebut ketidakhadiran staf sebagai salah satu masalah yang sedang ditinjau.

Nampan makanan kini harus mencantumkan batas waktu konsumsi dan mengarahkan penerima untuk makan di tempat, bukan membawa makanan pulang. Bagi sekolah dan keluarga, waktu serta lokasi makan kini menjadi bagian dari persyaratan keamanan program.

Pembelian telur mengungkap risiko pengadaan

BGN sedang menyelidiki dugaan pengaturan pembelian telur di sebuah dapur SPPG di Sukoharjo, Jawa Tengah. Percakapan yang beredar di media sosial tampak menggambarkan pemasok yang mematok satu harga, sementara yayasan yang bertanggung jawab atas pembayaran ditagih dengan harga lebih tinggi.

Dalam contoh yang sedang diperiksa, telur seharga Rp21.000 per kilogram akan ditagihkan seharga Rp25.000. Selisih Rp4.000 itu diduga akan dikirim kembali oleh pemasok kepada perusahaan yang terkait dengan SPPG tersebut.

Selisih yang diusulkan itu setara dengan sekitar 19 persen dari harga pemasok sebesar Rp21.000. Jika dilakukan, pengaturan semacam itu akan membuat program membayar lebih tinggi daripada biaya pembelian sebenarnya, sementara kelebihan uang dialihkan ke pihak lain.

Sudaryono mengatakan badan tersebut sedang meninjau dugaan itu. Ia juga memaparkan dugaan pelanggaran lain, termasuk keterlibatan seorang anggota SPPG dalam penipuan dan judi daring, serta mengatakan sanksi akan bergantung pada beratnya pelanggaran.

Indonesia Corruption Watch secara terpisah telah menyampaikan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan selisih hampir US$50 juta dalam anggaran pengadaan sertifikasi halal. Pengaduan tersebut menyangkut Dadan Hindayana, yang saat itu disebut menjabat sebagai kepala BGN. Sertifikasi halal memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan Islam, termasuk terkait bahan dan penyiapan makanan.

Jangkauan luas, dengan angka anggaran yang berbeda

Lebih dari 61 juta orang telah menerima makanan hingga Maret, dibandingkan dengan target pemerintah sebanyak 82,9 juta. Jika menggunakan 61 juta sebagai patokan, jumlah tersebut setara dengan sekitar 74 persen dari target jangkauan. Besarnya program membuat kelemahan kecil dalam pembelian atau praktik dapur menjadi mahal ketika berulang di banyak lokasi.

Pemerintah mengurangi distribusi dari enam hari menjadi lima hari per minggu pada Maret untuk menghemat anggaran di tengah dampak ekonomi perang di Timur Tengah. Penghematan yang diproyeksikan mencapai Rp40 triliun. Pengurangan dari enam hari pelayanan menjadi lima hari menghapus seperenam hari distribusi setiap pekan.

Catatan keuangan program menyebutkan angka yang berbeda untuk 2026: Rp268 triliun sebagai anggaran dan Rp335 triliun sebagai pendanaan yang direncanakan. Selisihnya Rp67 triliun, tetapi hubungan antara kedua angka tersebut tidak dijelaskan. Anggaran program yang disetujui untuk 2025 sekitar Rp171 triliun.

Peneliti Geo Dzakwan Arshali, Ibnurafi Andapura, dan Zahra Shaffa Kamila, yang berafiliasi dengan World Order Lab, berpendapat bahwa pengalihan sumber daya untuk makanan membebani layanan pendidikan dan kesehatan. Analisis mereka memperkirakan kekurangan Rp27 triliun pada layanan pendidikan dan risiko terhadap hingga 723.000 pekerjaan di sektor pendidikan.

Angka-angka tersebut merupakan perkiraan potensi dampak, bukan jumlah pemutusan hubungan kerja yang telah diumumkan. Angka itu menggambarkan pilihan anggaran yang praktis: anak-anak membutuhkan makanan bergizi, sementara sekolah juga membutuhkan guru, dana operasional, dan fasilitas yang berfungsi.

Siapa yang seharusnya mengelola program gizi?

Arshali, Andapura, dan Kamila juga mempertanyakan struktur kepemimpinan BGN. Mereka menyebut jajaran pejabat senior didominasi purnawirawan militer dan polisi serta minim keahlian kesehatan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa mengelola distribusi pangan melalui jaringan logistik besar membutuhkan keterampilan berbeda dari merancang dan mengawasi layanan gizi.

Usulan perubahan mereka mencakup penunjukan pemimpin yang berpengalaman di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, serta pemusatan sumber daya pada sekolah yang lebih miskin atau wilayah Indonesia yang terpencil, tertinggal, dan terluar, yang biasa disebut daerah 3T.

Lebih dari seperlima anak Indonesia mengalami stunting, yaitu kondisi ketika pertumbuhan mereka terhambat akibat kekurangan gizi berkepanjangan dan faktor terkait lainnya. Hal ini membantu menjelaskan fokus program pada anak-anak serta pemenuhan gizi selama kehamilan dan menyusui.

Penargetan kelompok dengan kebutuhan gizi terbesar akan mengubah pendekatan program yang selama ini berskala nasional. Usulan tersebut akan memusatkan sumber daya di wilayah yang menurut para peneliti paling membutuhkan, sekaligus memerlukan metode untuk menentukan sekolah dan masyarakat mana yang menerima dukungan.

Mengukur kesehatan anak, bukan sekadar jumlah makanan

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, peneliti kebijakan sosial di The Indonesian Institute, mendesak pemerintah untuk menuntaskan sistem evaluasi yang mengukur kualitas pangan, kesesuaian menu dengan kebutuhan penerima, perubahan status gizi, dan perilaku makan sehat.

Natasya mengatakan BGN sebaiknya bekerja sama dengan kementerian yang membidangi kesehatan, kependudukan dan pembangunan keluarga, serta pendidikan dasar dan menengah. Pengukuran hasil tersebut akan memungkinkan pejabat menyesuaikan menu dan operasional berdasarkan kebutuhan penerima.

Jumlah penerima menjawab berapa banyak orang yang dijangkau program. Penilaian gizi menjawab apakah makanan yang diberikan sesuai dan apakah penerimanya menjadi lebih sehat. Untuk MBG, keduanya diperlukan: makanan harus tiba dengan aman, mengandung gizi yang tepat, dan sampai kepada orang yang membutuhkannya.

Natasya juga menyerukan transparansi, partisipasi publik, dan penjelasan tentang bagaimana pejabat menindaklanjuti masukan masyarakat. Bagi orang tua, hal itu akan memberikan jalur yang lebih jelas dari pelaporan kekhawatiran hingga mengetahui tindakan yang diambil.

Langkah segera yang perlu dilakukan sangat konkret: menuntaskan penyelidikan laboratorium di Cirebon, menegakkan aturan dapur, memeriksa dugaan penyimpangan pengadaan, dan menjelaskan cakupan angka penindakan. Bersamaan dengan langkah tersebut, pengukuran kesehatan penerima akan memberi pemerintah cara untuk menilai apakah janji utamanya benar-benar terlaksana.

Poin Utama

• Prabowo menyebut 353 pemecatan, 13 tersangka, 203 orang yang diperiksa kejaksaan, dan 2.600 orang yang diperiksa inspektorat BGN.
• Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kabinet pada 21 Oktober 2026 dan disiarkan pada 23 Oktober.
• Di Cirebon, 395 orang terdampak dugaan keracunan makanan, termasuk 218 pasien rawat inap, hingga 22 Oktober.
• BGN mencopot kepala dapur Kalijaga 5 setelah menemukan pelanggaran prosedur; hasil laboratorium masih ditunggu.
• Pengendalian dapur mencakup sertifikasi higiene, CCTV, batas waktu konsumsi, dan kewajiban makan di tempat.
• Peneliti menginginkan evaluasi yang mengukur hasil gizi dan kesehatan, selain jumlah penerima.