Undang-Undang Keluarga Kekaisaran Jepang Berlaku, Memperluas Keanggotaan tetapi Tetap Mengecualikan Perempuan dari Suksesi

Aturan baru mulai berlaku, hanya tiga pewaris yang memenuhi syarat

Undang-Undang Keluarga Kekaisaran Jepang yang direvisi mulai berlaku pada 24 Oktober 2026. Aturan ini memungkinkan para putri tetap menjadi anggota keluarga kekaisaran setelah menikah dan membuka jalur bagi pria dari cabang kekaisaran yang telah kehilangan status untuk bergabung melalui adopsi. Perubahan ini menjawab kondisi keluarga kekaisaran yang hanya memiliki 16 anggota, termasuk Kaisar Naruhito, sekaligus mempertahankan suksesi melalui garis laki-laki dari pihak ayah.

Ringkasan resmi amendemen dari Sekretariat Kabinet menyebut undang-undang tersebut sebagai Undang-Undang No. 66 Tahun 2026, yang diundangkan pada 24 Juli. Aturan ini menetapkan syarat ketat untuk adopsi: calon harus berusia minimal 15 tahun, tidak memiliki pasangan maupun anak, dan berasal dari garis keturunan ayah yang memenuhi syarat. Pria yang diadopsi tidak dapat menjadi kaisar, meski keturunan laki-lakinya mungkin memenuhi syarat dalam sistem yang direvisi.

Para putri yang menikah dengan orang di luar keluarga kekaisaran kini dapat mempertahankan status dan melanjutkan tugas publik. Namun, suami dan anak-anak mereka tetap berstatus warga biasa. Dengan demikian, seorang ibu dapat memiliki tanggung jawab dan batasan sebagai anggota keluarga kekaisaran, sementara keluarga intinya memiliki hak hukum yang berbeda.

Saat ini hanya tiga pria yang memenuhi syarat untuk menggantikan Naruhito: adik laki-lakinya, Putra Mahkota Fumihito, yang juga dikenal sebagai Akishino; putra Fumihito, Pangeran Hisahito; dan paman kaisar, Pangeran Hitachi. Putri Aiko, satu-satunya anak kaisar, tetap tidak memenuhi syarat.

Perdana Menteri Sanae Takaichi mengunjungi Istana Kekaisaran pada 23 Oktober untuk memberi penjelasan kepada Naruhito. Tahap selanjutnya terutama menjadi tanggung jawab Badan Rumah Tangga Kekaisaran, yang harus menerjemahkan undang-undang ini ke dalam pengaturan praktis terkait pernikahan, tempat tinggal, keamanan, dan adopsi.

Hal yang ingin dipertahankan pemerintah

Sekretariat Kabinet menjelaskan amendemen ini dengan menyoroti tugas yang dijalankan kerabat kekaisaran. Anggota keluarga dapat bertugas sebagai wali kaisar, sementara menjalankan tindakan kenegaraan kaisar yang diatur konstitusi, serta duduk di Dewan Keluarga Kekaisaran. Wali kaisar bertindak atas nama kaisar yang tidak dapat menjalankan tugasnya, sementara dewan membahas perkara tertentu yang melibatkan keluarga kekaisaran.

Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menyebut dipertahankannya perempuan dalam keluarga setelah menikah sebagai cara untuk memperlambat penyusutan jumlah anggotanya. Ia menyampaikan adopsi sebagai bagian penting lainnya dari langkah pemerintah:

Adopsi ke dalam Keluarga Kekaisaran merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk menambah jumlah anggotanya dan juga bermakna untuk menjamin keberadaan anggota keluarga kekaisaran laki-laki, yang tidak dapat diperoleh hanya dengan mempertahankan status anggota perempuan.

Kedua langkah itu memiliki fungsi berbeda. Mempertahankan para putri menjaga kontribusi orang-orang yang telah menjalankan tugas resmi. Adopsi dapat menambah anggota keluarga dan membuka jalur yang memungkinkan generasi pria berikutnya memenuhi syarat untuk suksesi.

Amendemen ini merupakan revisi substantif pertama terhadap ketentuan utama undang-undang tersebut sejak 1947, meski sebelumnya telah ada perubahan yang lebih kecil dan undang-undang khusus, termasuk pengaturan pada 2017 yang memungkinkan kaisar sebelumnya turun takhta.

Para putri mendapat pilihan, dengan pengawasan dewan

Sebelumnya, anggota perempuan keluarga kekaisaran harus meninggalkan keluarga jika menikah dengan orang di luar keluarga tersebut. Putri Mako mengikuti aturan itu pada 2021. Revisi ini menghapus konsekuensi otomatis tersebut, sehingga perempuan dapat tetap menjadi anggota keluarga kekaisaran setelah menikah.

Ringkasan resmi menetapkan dua syarat penting. Pernikahan berdasarkan pengaturan baru harus dipertimbangkan oleh Dewan Keluarga Kekaisaran. Perempuan yang menjadi anggota keluarga kekaisaran saat undang-undang berlaku juga mendapat pilihan dalam ketentuan peralihan: mereka boleh meninggalkan keluarga saat menikah jika menginginkannya.

Karena itu, Putri Aiko dan Putri Kako dapat melanjutkan peran kekaisaran setelah menikah, sembari tetap memiliki pilihan berdasarkan ketentuan peralihan. Belum ada pengumuman mengenai pernikahan atau keputusan salah satu putri tersebut sehubungan dengan undang-undang ini.

Perhatian publik dapat membuat keputusan semacam itu sulit diambil. Pilihan terkait pernikahan dan kehidupan keluarga juga akan memengaruhi jumlah orang yang tersedia untuk menjalankan tugas kekaisaran, sehingga keinginan pribadi berhadapan dengan harapan institusi.

Satu keluarga, kedudukan hukum berbeda

Seorang putri yang tetap menjadi anggota keluarga kekaisaran akan memiliki kedudukan hukum berbeda dari suami dan anak-anaknya. Anggota perempuan keluarga kekaisaran tidak memiliki hak pilih maupun hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Sebagai warga biasa, pasangan dan anak-anak mereka tetap memiliki hak tersebut, beserta kebebasan konstitusional terkait tempat tinggal, pekerjaan, dan kegiatan politik.

Badan Rumah Tangga Kekaisaran berencana menjelaskan tuntutan kehidupan kekaisaran kepada anggota keluarga tersebut. Tinggal di kediaman kekaisaran dinilai sebagai pilihan praktis karena seorang putri dapat menerima tamu asing atau menjalankan tugas resmi lainnya di rumah. Keamanan dan penggunaan properti kekaisaran juga akan memengaruhi pengaturan sehari-hari.

Catatan administrasi akan mencerminkan status ganda tersebut. Putri yang tetap berada dalam keluarga akan tercatat dalam silsilah kekaisaran sekaligus sistem pencatatan penduduk. Karena tidak memiliki nama keluarga, catatan penduduknya hanya akan mencantumkan nama pemberiannya.

Para pejabat masih merumuskan apakah suami atau anak-anak akan mendampingi para putri dalam tugas publik, sejauh mana perlindungan keamanan akan diberikan, dan bagaimana biaya terkait akan dibayar. Pengaturan yang belum tuntas ini menyangkut hal-hal sehari-hari: tempat tinggal keluarga, acara yang dihadiri, dan pihak yang membayar ketika pasangan turut serta dalam kegiatan resmi.

Upacara pernikahan dan tunjangan memerlukan pengaturan baru

Badan Rumah Tangga Kekaisaran sedang mempertimbangkan apakah putri yang tetap menjadi anggota keluarga kekaisaran setelah menikah sebaiknya menggelar upacara pernikahan di dalam istana, seperti pengaturan bagi anggota kekaisaran laki-laki yang menikah, atau di luar istana, sebagaimana tradisi bagi putri yang meninggalkan keluarga.

Upacara sebelumnya dirancang sebagai bagian dari proses meninggalkan keluarga. Seorang putri akan bersembahyang di tempat suci istana dan secara resmi menyampaikan salam kepada kaisar dan permaisuri sebelum upacara pernikahan yang digelar di tempat seperti hotel. Keputusan untuk mempertahankan statusnya mengubah tujuan dan urutan acara tersebut.

Isao Tokoro, profesor emeritus di Universitas Kyoto Sangyo dan pakar sejarah kelembagaan kekaisaran, mengidentifikasi sejumlah pertanyaan praktis seputar biaya pernikahan, posisi dalam upacara, serta pengeluaran saat suami mendampingi istrinya menjalankan tugas publik. Ia mendukung pembentukan badan permanen untuk mengkaji masa depan keluarga kekaisaran dan perubahan lanjutan.

Perubahan terkait keuangan lebih jelas. Perempuan yang mengelola rumah tangga sendiri akan menerima tunjangan kekaisaran yang sama dengan pria pada tingkatan yang setara. Tunjangan tahunan Putri Akiko naik dari 10,675 juta yen menjadi 21,35 juta yen, bertambah 10,675 juta yen atau 100 persen.

Putri Aiko atau Putri Kako akan menerima tunjangan tahunan sebesar 30,5 juta yen jika tetap menjadi anggota keluarga kekaisaran setelah menikah dan mengelola rumah tangga sendiri. Jumlah mereka berbeda dari tunjangan Akiko karena undang-undang membedakan tingkatan pangeran dan putri.

Siapa yang dapat masuk melalui adopsi?

Jalur adopsi dibatasi bagi pria yang memenuhi syarat dan merupakan keturunan melalui garis ayah dari cabang-cabang kekaisaran yang telah kehilangan status. Sebelas cabang kehilangan status kekaisaran pada 1947. Sekitar 10 pria dari empat keluarga, yakni Kaya, Kuni, Higashikuni, dan Takeda, dinilai sebagai calon potensial.

Sekretariat Kabinet menetapkan bahwa calon harus berasal dari garis laki-laki sah menurut hukum, berusia minimal 15 tahun, serta tidak memiliki pasangan maupun anak. Adopsi harus dipertimbangkan oleh Dewan Keluarga Kekaisaran. Pangeran dan putri kekaisaran yang memenuhi syarat serta pasangan tertentu dapat mengadopsi, tetapi putra mahkota dan putri mahkota tidak termasuk.

Empat keluarga dinilai berpotensi menjadi keluarga penerima: keluarga Hitachi, Mikasa, keluarga janda Pangeran Tomohito dari Mikasa, dan Takamado. Adopsi akan mempertahankan hubungan hukum pria tersebut dengan orang tua kandungnya, mengikuti pendekatan adopsi biasa berdasarkan hukum sipil.

Cabang-cabang terdahulu tersebut memiliki leluhur jauh dari garis ayah yang sama dengan kaisar. Garis keturunan mereka terpisah sekitar 600 tahun lalu, pada zaman Muromachi, dan hubungan kekerabatannya disebut berada pada derajat ke-36 hingga ke-38. Jarak hubungan ini menjadi bagian dari perdebatan politik tentang mengundang keturunan yang dibesarkan sebagai warga biasa untuk masuk ke keluarga kekaisaran.

Badan tersebut tengah mempertimbangkan upacara untuk menandai status baru seseorang yang diadopsi, dengan merujuk pada preseden sebelum adopsi kekaisaran dilarang berdasarkan undang-undang era Meiji. Identitas dan kontak para calon akan dirahasiakan untuk melindungi kebebasan mereka dalam memilih; belum ada adopsi yang diselesaikan maupun jadwal yang diumumkan.

Adopsi mengubah suksesi di masa depan, bukan pewaris saat ini

Pria yang diadopsi akan menjadi anggota keluarga kekaisaran tanpa memperoleh hak atas takhta. Istri dan anak-anaknya di kemudian hari dapat menjadi anggota keluarga kekaisaran, sedangkan keturunan laki-laki yang memenuhi syarat dapat masuk dalam garis suksesi. Menurut ringkasan pemerintah, posisinya dalam urutan untuk bertugas sebagai wali kaisar berada setelah para putri kekaisaran.

Aturan resmi juga menyatakan bahwa kedudukan kekaisaran orang yang diadopsi dan keturunannya mengikuti garis kelahirannya. Dengan demikian, adopsi membawa seorang pria ke dalam keluarga yang sudah ada sambil mempertahankan garis leluhur yang menjadi dasar kelayakannya.

Perlakuan terhadap anak seorang putri berbeda. Mereka tetap menjadi warga biasa dan tidak memperoleh hak suksesi melalui ibunya. Jika Aiko tetap menjadi anggota keluarga kekaisaran setelah menikah, ia dapat terus menjalankan tugas, sementara takhta tetap hanya diwariskan melalui pria yang memenuhi syarat dan merupakan keturunan dari garis kekaisaran melalui ayah mereka.

Sepanjang sejarah, Jepang memiliki delapan penguasa perempuan, dengan total 10 masa pemerintahan karena dua di antaranya memerintah dua kali. Perdebatan saat ini mencakup dua kemungkinan berbeda: perempuan menjadi kaisar, dan suksesi melalui ibu. Revisi ini tidak memasukkan keduanya.

Hisahito, 20 tahun, merupakan satu-satunya pewaris saat ini dari generasinya. Ayahnya, Fumihito, berusia 60 tahun, sedangkan Hitachi berusia 90 tahun. Adopsi dapat memperluas jumlah calon pada generasi berikutnya, sementara daftar tiga penerus yang memenuhi syarat saat ini tetap tidak berubah.

Proses hingga undang-undang diterapkan

Revisi ini mengikuti pembahasan yang dipimpin oleh para ketua dan wakil ketua kedua kamar parlemen, yang berkonsultasi dengan seluruh 13 partai dan kelompok parlemen. Partai Demokrat Liberal dan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang, telah memasukkan revisi Undang-Undang Keluarga Kekaisaran dalam kesepakatan mereka pada Oktober 2025.

Majelis Tinggi menyetujui rancangan undang-undang tersebut dengan dukungan dari kedua partai itu, Partai Demokrat untuk Rakyat, Komeito, dan Sanseito. Setelah persetujuan parlemen pada Juli, perhatian beralih dari prinsip memperluas keanggotaan ke pengaturan yang diperlukan agar kebijakan itu dapat diterapkan.

• Oktober 2025: Koalisi pemerintahan memasukkan revisi Undang-Undang Keluarga Kekaisaran dalam kesepakatannya.
• 10 Juni 2026: Para pemimpin parlemen menyelesaikan rangkuman pembahasan lintas partai.
• Juli 2026: Parlemen mengesahkan revisi; Sekretariat Kabinet mencatat pengundangannya pada 24 Juli.
• 22 Oktober: Seorang pejabat Badan Rumah Tangga Kekaisaran menyampaikan bahwa persiapan penerapan masih berlangsung.
• 23 Oktober: Takaichi memberi penjelasan kepada Naruhito, sementara Kihara membahas penerapan dan pembahasan lanjutan soal suksesi.
• 24 Oktober: Aturan yang direvisi mulai berlaku.

Kritik dari oposisi berfokus pada keputusan memberikan hak suksesi kepada keturunan laki-laki orang yang diadopsi, ketentuan yang tidak ada dalam usulan awal yang disusun melalui pembahasan parlemen. Para pengkritik juga menyoroti pembahasan parlemen yang hanya berlangsung sekitar delapan jam. Meski didukung sejumlah partai, pendekatan undang-undang ini terhadap suksesi masih diperdebatkan.

Persetujuan dan reformasi lanjutan tetap menjadi perhatian

Kihara mengatakan penerapan harus menghormati kehendak bebas orang-orang yang terlibat. Sebagai kepala sekretaris kabinet, ia berjanji:

Kami akan mengambil langkah yang tepat dalam menerapkan sistem ini, dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Keputusan Badan Rumah Tangga Kekaisaran untuk tidak mengungkap informasi tentang kontak terkait adopsi mencerminkan perhatian tersebut. Pengungkapan identitas kepada publik dapat membuat calon menghadapi tekanan sebelum dirinya atau keluarga penerima mengambil keputusan.

Komite parlemen di kedua kamar mengadopsi resolusi tambahan yang menyerukan agar langkah-langkah untuk menjamin suksesi yang stabil terus dikaji. Partai-partai oposisi mengusulkan panel ahli untuk menelaah berbagai opsi, termasuk kaisar perempuan dan suksesi melalui perempuan. Pada 23 Oktober, Kihara mengatakan pemerintah tidak sedang mempertimbangkan pembentukan panel semacam itu dalam waktu dekat.

Sistem yang direvisi dapat ditinjau ulang setiap 30 tahun jika diperlukan. Seruan Tokoro untuk membentuk forum permanen menawarkan pendekatan berbeda: pengkajian berkelanjutan saat persoalan praktis muncul, alih-alih membatasi pembahasan terutama pada revisi besar yang sesekali dilakukan.

Tugas mendesak saat ini bersifat konkret. Para pejabat harus memungkinkan para putri memadukan tugas kekaisaran dengan kehidupan keluarga serta membuka jalur adopsi bagi pria yang memenuhi syarat dan bersedia. Perdebatan jangka panjang menyangkut siapa yang dapat mewarisi takhta, sebuah persoalan yang tetap berpusat pada garis laki-laki dari pihak ayah dalam pengaturan keanggotaan baru ini.

Poin-Poin Utama

• Undang-Undang Keluarga Kekaisaran yang direvisi mulai berlaku pada 24 Oktober 2026, setelah diundangkan pada 24 Juli.
• Para putri dapat mempertahankan status kekaisaran setelah menikah. Perempuan yang sudah menjadi anggota keluarga mendapat pilihan dalam ketentuan peralihan untuk meninggalkan keluarga.
• Suami dan anak-anak mereka tetap menjadi warga biasa, sehingga diperlukan pengaturan baru mengenai tempat tinggal, tugas, biaya, dan keamanan.
• Calon adopsi yang memenuhi syarat harus berusia minimal 15 tahun, tidak memiliki pasangan atau anak, serta berasal dari garis ayah tertentu pada cabang-cabang kekaisaran terdahulu.
• Pria yang diadopsi tidak dapat menjadi kaisar, tetapi keturunan laki-lakinya yang memenuhi syarat dapat mewarisi takhta.
• Jepang masih memiliki tiga pewaris yang memenuhi syarat: Putra Mahkota Fumihito, Pangeran Hisahito, dan Pangeran Hitachi.
• Kaisar perempuan dan suksesi melalui garis ibu tetap tidak termasuk dalam sistem yang direvisi.