Prabowo Targetkan Penutupan 700 Perusahaan Milik Negara Indonesia pada Desember 2026

Tenggat Desember menekan perusahaan negara

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menetapkan target untuk menutup 700 perusahaan milik negara pada Desember 2026. Ia mengatakan, perusahaan yang terus merugi, beroperasi secara tidak efisien, atau membuat laporan keuangan palsu harus memberi jalan bagi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berbicara di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 22 Oktober, Prabowo menyebut jaringan awal yang terdiri dari 1.074 perusahaan dan angka kemajuan sekitar 364, berdasarkan pembaruan yang diterimanya pada malam sebelumnya. Restrukturisasi ini dilakukan melalui badan pengelola investasi negara BPI Danantara.

Angka 364 disebut sebagai jumlah perusahaan yang telah dikonsolidasikan, ditutup, atau dirampingkan, tetapi juga sebagai jumlah perusahaan yang tersisa setelah konsolidasi. Pernyataan kepresidenan mengutip Prabowo menyebut angka tersebut tanpa menjelaskan secara tegas jumlah mana yang dimaksud. Karena itu, titik awal pasti untuk target Desember masih belum jelas.

Pernyataan Kementerian Sekretariat Negara pada 22 Oktober menggambarkan program ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas aset negara dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Saat menjelaskan perusahaan mana yang akan menjadi sasaran pemerintah, Prabowo mengatakan, dalam terjemahan dari bahasa Indonesia:

Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini membuat laporan keuangan palsu, akan kita tutup. Fokus pada badan usaha milik negara yang memberi manfaat bagi rakyat.

Pengumuman itu memadukan tiga prioritas: mengurangi jumlah badan usaha, meningkatkan kinerja perusahaan yang dipertahankan, dan menindak dugaan pelanggaran keuangan. Ketiganya melibatkan keputusan yang berbeda, meski berada dalam program restrukturisasi yang sama.

Cakupan target 700 perusahaan

Prabowo menggunakan istilah penutupan saat menetapkan target Desember. Namun, dalam menjelaskan pekerjaan yang sudah dilakukan, ia menggabungkan penutupan dengan konsolidasi dan perampingan. Target restrukturisasi yang lebih luas juga disebut mencakup ketiga langkah tersebut.

Penutupan mengakhiri keberadaan suatu perusahaan sebagai badan usaha. Konsolidasi menggabungkan perusahaan, sedangkan perampingan menyederhanakan struktur atau operasinya. Karena itu, anak perusahaan bisa dihapus dari bagan korporasi sementara sebagian kegiatannya tetap berlanjut di perusahaan lain.

Angka awal 1.074 juga mencakup lebih dari sekadar perusahaan negara utama. Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa saat Danantara dibentuk, pemerintah menemukan jaringan yang mencakup anak perusahaan dan beberapa lapis perusahaan di bawahnya. Hal itu membantu menjelaskan besarnya pengurangan yang direncanakan.

Target 700 pada Desember setara dengan sekitar 65% dari jaringan awal tersebut, berdasarkan perhitungan 700 dibagi 1.074. Perbandingan itu menunjukkan besarnya ambisi restrukturisasi. Pemerintah belum memberikan daftar perusahaan, rincian jumlah merger dan penutupan, pengaturan bagi karyawan dan kreditur, maupun tanggal pasti penyelesaian pada Desember.

Dua tahun restrukturisasi, tinggal beberapa pekan untuk menuntaskan

Prabowo mengatakan pekerjaan itu telah berlangsung selama dua tahun pertama pemerintahannya, yang dimulai pada 20 Oktober 2024. Ia berpendapat bahwa perubahan struktur dan kinerja perusahaan negara membutuhkan waktu.

Pengumuman terbaru ini menyusul kritik sebelumnya terhadap pengelolaan jaringan perusahaan tersebut. Tanggal-tanggal pentingnya adalah:

• 20 Oktober 2024: Prabowo memulai masa kepresidenannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
• 14 Agustus, dalam pidato parlemen sebelumnya: Prabowo mempertanyakan akuntabilitas di perusahaan negara dan membahas pengadilan khusus untuk menyelidiki penyimpangan.
• 21 Oktober 2026: Prabowo menerima pembaruan malam yang menjadi dasar angka sekitar 364.
• 22 Oktober 2026: Ia mengumumkan target tersebut dalam rapat koordinasi nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, yang dikenal sebagai TPAKD.
• Desember 2026: Pemerintah menargetkan penutupan 700 perusahaan atau pelaksanaan langkah restrukturisasi lainnya.

Jadwal tersebut menyisakan sekitar dua bulan setelah pidato untuk mencapai target yang disebutkan. Peran Danantara menempatkan pengelolaan jaringan perusahaan yang luas sebagai pusat pekerjaan ini, alih-alih menyerahkan seluruh proses kepada masing-masing perusahaan.

Prabowo mengklaim laba meningkat

Prabowo mengatakan sejumlah perusahaan yang sebelumnya tidak menghasilkan laba kini sudah untung. Ia juga menyebut kenaikan laba sebesar 200%, 300%, dan hingga 900% di sejumlah perusahaan negara.

Presiden menyajikan angka-angka itu sebagai bukti bahwa pengelolaan yang lebih baik dapat membuahkan hasil, selain penutupan perusahaan. Saat menjelaskan perubahan selama dua tahun pertama pemerintahannya, ia mengatakan dalam terjemahan:

Badan usaha milik negara yang terus merugi sudah kita tutup. Yang sebelumnya tidak mampu menghasilkan laba sekarang sudah untung.

Persentase kenaikan mengukur perubahan dibandingkan nilai sebelumnya. Kenaikan 200% akan mengubah laba 100 menjadi 300, sedangkan kenaikan 900% akan mengubah 100 menjadi 1.000. Nilai awal tetap penting: kenaikan persentase besar dari laba kecil masih bisa menghasilkan keuntungan finansial yang terbatas.

Prabowo tidak menyebut nama perusahaan, sektor, periode pembanding, atau nilai laba dalam rupiah. Angka yang ia sampaikan menggambarkan perbaikan di sejumlah perusahaan tertentu, sedangkan kondisi keuangan seluruh jaringan perusahaan memerlukan laporan masing-masing perusahaan dan penilaian gabungan.

Karena itu, kebijakan ini memiliki dua jalur. Perusahaan yang dinilai tidak layak melanjutkan operasinya menghadapi penutupan atau konsolidasi. Perusahaan yang dipertahankan diharapkan memperbaiki keuangan dan memberikan manfaat publik yang lebih jelas.

Laporan palsu menyoroti akuntabilitas

Prabowo menyebut pelaporan keuangan palsu, bersama dengan inefisiensi dan kerugian yang berkelanjutan. Laporan keuangan memberi tahu negara, pemberi pinjaman, dan masyarakat tentang aset, kewajiban, pendapatan, serta pengeluaran suatu perusahaan. Laporan yang tidak akurat dapat menyembunyikan masalah sampai biaya penyelesaiannya semakin besar.

Dalam pidato parlemen sebelumnya, ia juga menolak anggapan bahwa perusahaan negara adalah milik direkturnya atau bisa menjadi sumber uang bagi orang-orang yang berkuasa. Sebaliknya, ia menyebut perusahaan tersebut sebagai milik rakyat Indonesia.

Dalam pidato itu, Prabowo mengusulkan pengadilan ad hoc, yakni pengadilan yang dibentuk untuk tujuan tertentu, guna menyelidiki penyimpangan di perusahaan negara. Ia juga mengangkat kemungkinan pemberian semacam pengampunan bagi orang yang mengakui kesalahan. Pernyataan tersebut masih berupa usulan, tanpa rincian pelaksanaan dalam pengumuman Oktober.

Isu akuntabilitas tidak hanya menyangkut apakah sebuah perusahaan tetap beroperasi. Merger mengubah kepemilikan dan pengelolaan perusahaan; penyelidikan memeriksa siapa yang mengambil keputusan, apakah catatannya benar, dan apakah terjadi penyalahgunaan uang. Keduanya dapat memengaruhi seberapa besar nilai yang berhasil dipulihkan negara dari restrukturisasi.

Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan ekonomi

Prabowo mengaitkan pembenahan ini dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kedua pasal tersebut mengatur perekonomian, pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial.

Argumennya adalah bahwa aset negara seharusnya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bukan terikat pada perusahaan yang tidak produktif. Dengan demikian, kinerja keuangan menjadi bagian dari janji yang lebih luas tentang pemanfaatan kekayaan publik.

Pengumuman itu menyusul seruannya untuk melakukan penghematan lebih lanjut setelah rapat kabinet pada 21 Oktober. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peninjauan berkelanjutan terhadap anggaran negara dimaksudkan untuk mempertahankan pendanaan bagi belanja yang diperlukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat, dampak praktisnya berkaitan dengan layanan, pekerjaan, pembayaran, dan sumber daya publik yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Tujuan yang dinyatakan pemerintah adalah mengarahkan sumber daya ke kegiatan produktif. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu memutuskan apa yang dilakukan setiap perusahaan, kegiatan mana yang dilanjutkan, serta bagaimana kewajiban ditangani saat suatu badan usaha ditutup.

Rencana kredit daerah menunjukkan besarnya ambisi

Rapat 22 Oktober itu juga membahas akses pembiayaan di luar pusat-pusat ekonomi utama Indonesia. Prabowo memuji Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah karena telah membentuk tim TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota hingga akhir 2024.

Tim tersebut telah membantu menyalurkan kredit produktif senilai Rp53 triliun kepada sekitar dua juta penerima manfaat. Kredit produktif adalah pinjaman untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti membeli kebutuhan pertanian, peralatan, atau stok bagi usaha kecil.

Prabowo mengatakan ingin pembiayaan sebesar Rp400 triliun disalurkan pada tahun berikutnya kepada petani, nelayan, dan masyarakat di pedesaan, dengan ambisi lebih luas yang menjangkau masyarakat perkotaan miskin dan daerah tertinggal. Target yang disebutkan adalah 28 juta keluarga.

Rp400 triliun sekitar 7,5 kali lipat dari Rp53 triliun. Perbandingan itu menggambarkan besarnya ambisi pembiayaan tersebut, meskipun angka sebelumnya menghitung penerima manfaat dan target baru menghitung keluarga. Dalam rapat itu, Prabowo juga mengumumkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.

Rencana kredit tersebut menjelaskan mengapa ia membahas efisiensi perusahaan dan pengelolaan sumber daya dalam acara yang berfokus pada akses keuangan: ia menyajikan semuanya sebagai cara mengarahkan lebih banyak kekayaan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Izin pertambangan dan konsesi hutan diawasi

Prabowo memperluas argumennya tentang sumber daya publik hingga mencakup konsesi pertambangan dan perkebunan. Ia mengatakan pemerintah tengah menindak puluhan izin usaha pertambangan dan melakukan kajian internasional untuk mengetahui besarnya cadangan Indonesia.

Ia juga memerintahkan menteri energi dan sumber daya mineral untuk mencabut izin pertambangan jika terbukti perusahaan tidak melakukan kegiatan nyata selama lebih dari dua tahun. Izin memberi perusahaan hak untuk beroperasi sesuai aturan tertentu; instruksi presiden itu menyasar pemegang izin yang tidak memanfaatkannya.

Pernyataan kepresidenan juga mencatat kritiknya terhadap pemegang konsesi yang diduga berulang kali melanggar aturan terkait kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut perusahaan yang diduga melanggar aturan tiga atau empat kali, dan satu perusahaan hingga 19 kali. Ia berpendapat izin harus dicabut setelah dua kali pelanggaran.

Peringatan itu menyusul tuntutan mahasiswa terkait kebakaran hutan dalam demonstrasi yang menandai dua tahun masa jabatannya. Aksi tersebut mengaitkan keadaan darurat kebakaran dengan kekhawatiran mengenai lapangan kerja, biaya hidup, dan pemanfaatan sumber daya publik.

Prabowo meminta pemerintah daerah dan universitas mengidentifikasi serta mempersiapkan generasi muda Indonesia yang mampu mengelola perkebunan dan usaha sumber daya lainnya. Usulannya menghubungkan penegakan aturan dengan tugas lanjutan: mencari orang yang mampu menjalankan operasi ketika pemegang konsesi yang ada kehilangan izin.

Poin Utama

• Prabowo menetapkan target penutupan 700 perusahaan negara pada Desember 2026, dengan konsolidasi dan perampingan juga termasuk dalam program restrukturisasi.
• Jaringan awal terdiri dari 1.074 entitas, termasuk beberapa lapis anak perusahaan.
• Angka kemajuan sekitar 364 masih ambigu: apakah merujuk pada perusahaan yang telah direstrukturisasi atau perusahaan yang tersisa.
• Perusahaan yang menjadi sasaran mencakup perusahaan yang disebut tidak efisien, terus merugi, atau membuat laporan keuangan palsu.
• Prabowo mengklaim laba di sejumlah perusahaan negara yang tidak disebutkan namanya meningkat 200%, 300%, dan 900%.
• Presiden mengaitkan pembenahan ini dengan kesejahteraan masyarakat, akses kredit yang lebih luas, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih ketat.