Anutin Usulkan Anggapan Pengedaran Narkoba bagi Kepemilikan dan Penahanan Tujuh Hari di Thailand

Dua RUU akan memperluas kewenangan penegakan hukum narkoba

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengajukan dua rancangan undang-undang (RUU) kepada Parlemen pada 21 Oktober 2026. RUU tersebut akan menganggap orang yang memiliki narkoba ilegal berniat mengedarkannya dan memperpanjang masa penahanan untuk penyelidikan kasus narkoba dari tiga hari menjadi tujuh hari.

Anutin, yang juga menjabat menteri dalam negeri dan memimpin Partai Bhumjaithai, mengajukan usulan itu bersama anggota parlemen dari partainya kepada Ketua DPR Sophon Sarum di Parlemen, Bangkok. RUU tersebut akan mengubah Kitab Undang-Undang Narkotika dan undang-undang yang mengatur proses pidana dalam kasus narkoba.

Paket itu memadukan penegakan hukum yang lebih tegas dengan perubahan pada penanganan dan rehabilitasi. Usulan tersebut akan memperluas akses penyidik terhadap informasi, memungkinkan pejabat menghentikan penyebaran materi daring yang mendorong penggunaan narkoba, serta memberi pengasuh wewenang meminta penanganan bagi orang yang dicurigai menggunakan narkoba.

Anutin meminta agar Parlemen segera membahas usulan tersebut, dengan alasan adanya kampanye yang diperkuat dan melibatkan polisi, pejabat narkotika, aparat pemerintah daerah, serta militer. Ia menyinggung konfrontasi dalam sebuah operasi di Phetchaburi pada malam 20 Oktober dan mengatakan pemerintah ingin mengurangi jumlah korban tewas dalam bentrokan antara petugas dan orang yang dicurigai sebagai pengedar.

Sophon mengatakan ia akan mendorong pembahasan mendesak setelah lokakarya yang melibatkan lembaga pemerintah, personel daerah, dan masyarakat. Usulan tersebut masih harus melalui proses parlemen sebelum dapat menjadi undang-undang.

Kepemilikan akan memunculkan anggapan pengedaran

Anutin menjelaskan perubahan utama pada Kitab Undang-Undang Narkotika: orang yang kedapatan memiliki narkoba ilegal akan dianggap menyimpannya untuk diedarkan. Sederhananya, kepemilikan akan menjadi dasar hukum bagi aparat untuk mengajukan tuduhan pengedaran.

Pendekatan yang diusulkan ini penting karena memiliki narkoba untuk penggunaan pribadi berbeda dari memilikinya untuk dijual. Pemerintah ingin aturan kepemilikan memperkuat proses pengajuan dakwaan dan menutup celah hukum yang memungkinkan orang menghindari penuntutan.

Anutin juga memaparkan peningkatan hukuman terkait pelanggaran narkoba yang melibatkan anak muda. Paket tersebut mencakup hukuman lebih berat bagi orang yang menggunakan atau membujuk anak muda untuk melakukan pelanggaran. Dalam pemaparannya, ia juga menyebut peningkatan hukuman bagi pengguna narkoba dan pelaku muda yang memanfaatkan celah hukum.

Beberapa rincian belum dijelaskan dalam pengumuman tersebut: jumlah narkoba atau pengecualian dalam aturan kepemilikan, jenis pelanggaran dan hukuman yang terdampak perubahan, perlindungan yang mengatur kewenangan baru atas informasi, serta bagaimana permintaan penanganan oleh pengasuh akan mempertimbangkan keinginan orang yang bersangkutan. Belum ada tanggal pembahasan di Parlemen ataupun tanggal pemberlakuan yang diumumkan.

Masa penahanan dapat naik dari tiga hari menjadi tujuh hari

RUU mengenai prosedur kasus narkoba akan memperpanjang masa penahanan maksimum berdasarkan kewenangan yang dijelaskan Anutin, dari tiga hari menjadi tujuh hari. Aparat akan memperoleh tambahan empat hari, sehingga masa itu menjadi lebih dari dua kali lipat dari batas saat ini.

Anutin mengatakan penyidik membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelidiki penangkapan sekaligus menelusuri hubungan di luar orang yang pertama kali ditahan. Artinya, penyidik akan menindaklanjuti bukti untuk menemukan orang lain yang terlibat dalam kegiatan narkoba yang sama, alih-alih mengakhiri penyelidikan setelah penangkapan pertama.

Bagi orang yang ditahan berdasarkan ketentuan ini, perubahan praktisnya adalah kemungkinan masa penahanan yang lebih panjang. Bagi penyidik, tujuan yang dinyatakan pemerintah adalah memberi lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan menelusuri jaringan yang lebih luas.

Tujuh hari akan menjadi batas maksimum berdasarkan kewenangan yang diusulkan. Ketentuan itu merupakan bagian dari RUU yang diajukan untuk dibahas Parlemen, sedangkan batas saat ini yang disebut Anutin adalah tiga hari.

Polisi akan meminta persetujuan pengadilan untuk memperoleh informasi

Petugas Biro Pemberantasan Narkotika akan diberi wewenang untuk meminta izin kepada Pengadilan Pidana guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyelidikan kasus narkoba. Anutin menjelaskan bahwa cakupan usulan tersebut meliputi informasi dalam format atau melalui saluran apa pun.

Dengan demikian, prosesnya akan mencakup permohonan polisi yang kemudian diikuti keputusan pengadilan untuk memberikan akses. Komunikasi dan informasi lain yang relevan dengan penyelidikan tindak pidana narkoba termasuk dalam cakupan yang dipaparkan perdana menteri.

Kewenangan ini akan melengkapi perpanjangan masa penahanan. Keduanya dimaksudkan untuk membantu penyidik menelusuri bukti di luar penangkapan awal: satu memberi mereka lebih banyak waktu, sementara yang lain membuka jalur untuk meminta informasi melalui pengadilan.

Kantor Dewan Pengawas Narkotika, yang dikenal sebagai ONCB, akan memperoleh kewenangan informasi yang berbeda. Pejabatnya dapat meminta catatan dari basis data pusat untuk keperluan penuntutan, penanganan, dan rehabilitasi. Usulan ini mengaitkan akses informasi dengan penegakan pidana sekaligus perawatan bagi orang yang mengalami ketergantungan narkoba.

Pejabat dapat menghapus materi yang mendorong penggunaan narkoba

Perubahan itu juga akan memberi pejabat wewenang untuk menghentikan penyebaran atau menghapus informasi komputer yang mendorong orang lain menggunakan narkoba. Ketentuan tersebut akan memberi lembaga penegak hukum cara untuk menindak materi semacam itu di dalam sistem komputer.

Anutin memaparkan ketentuan daring tersebut bersamaan dengan usulan akses ONCB ke basis data pusat. Kedua langkah itu menyasar tugas yang berbeda: memperoleh catatan untuk mendukung pekerjaan pemerintah dan menghentikan materi yang dimaksudkan untuk membujuk orang menggunakan narkoba.

Dengan demikian, paket tersebut akan melampaui penangkapan dan penyitaan narkoba secara fisik. Informasi digital akan masuk dalam kampanye penegakan hukum melalui akses untuk penyelidikan sekaligus kewenangan membatasi peredaran konten yang mendorong penggunaan narkoba.

Pengasuh dapat meminta rehabilitasi

Keluarga dan pengasuh akan mendapat jalur untuk meminta penanganan dan rehabilitasi atas nama seseorang yang perilakunya memberikan alasan yang wajar untuk menduga adanya penggunaan narkoba. Anutin mengatakan perubahan yang lebih luas terkait rehabilitasi dimaksudkan agar prosedurnya lebih jelas dan mudah dilaksanakan.

Penanganan ditujukan untuk mengatasi penggunaan narkoba dan kebutuhan kesehatan seseorang. Rehabilitasi mendukung pemulihan dan kembalinya seseorang ke kehidupan sehari-hari. Ketentuan yang diusulkan akan memungkinkan orang lain yang bertanggung jawab mengajukan permintaan bantuan tersebut, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pengguna yang dicurigai.

Pemerintah mengajukan akses perawatan ini bersamaan dengan langkah pidana yang lebih tegas. Polisi akan mendapat tambahan waktu untuk penyelidikan, pejabat ONCB akan memperoleh akses catatan untuk penanganan selain penuntutan, dan pengasuh akan memiliki cara tambahan untuk meminta bantuan.

Bagi keluarga, perubahan konkret yang diusulkan adalah kemampuan mengajukan permintaan atas nama orang lain. Bagi lembaga terkait, tujuan yang dinyatakan adalah memperjelas proses penanganan dan rehabilitasi seiring dengan peningkatan intensitas penegakan hukum.

Bentrokan di Phetchaburi menambah urgensi usulan

Anutin menyinggung konfrontasi dalam operasi narkoba di Phetchaburi pada malam sebelum RUU diajukan. Ia membahas korban tewas dalam bentrokan dan mengatakan tidak ingin ada nyawa yang melayang, baik dari pihak petugas maupun orang yang dicurigai melakukan pelanggaran.

Polisi mengatakan dua orang yang dicurigai sebagai penyelundup narkoba, Chatrin Klanpradit dan Rung-arun Boonchuay, keduanya berusia 27 tahun, tewas dalam baku tembak dengan petugas Biro Pemberantasan Narkotika di dekat jalan layang Nong Chumphon pada ruas selatan Jalan Phetkasem, tambon Bang Khem, distrik Khao Yoi. Pol Lt Patthama Suriya, petugas penyidik di kantor polisi Khao Yoi, melaporkan insiden itu pada Selasa pukul 20.50.

Menurut polisi, petugas telah memantau para tersangka setelah menerima informasi intelijen mengenai rencana pengiriman narkoba ke Thailand selatan. Petugas memperkenalkan diri dan berupaya menggeledah kendaraan, tetapi para tersangka melepaskan tembakan sehingga polisi membalas tembakan. Polisi melaporkan menemukan lebih dari 10 kardus besar berisi 500 kilogram metamfetamina kristal di dalam kendaraan tersebut. Penyidik terus berupaya mengidentifikasi dan menangkap anggota lain dari jaringan perdagangan narkoba itu.

Perdana menteri mengaitkan legislasi tersebut dengan bahaya operasi penegakan hukum, termasuk bentrokan di wilayah perbatasan. Saat menjelaskan alasan ia menginginkan langkah pencegahan dan pemberantasan yang lebih luas, Anutin mengatakan:

Kami tidak ingin mengandalkan keberuntungan untuk menghindari jatuhnya korban.

Anutin juga mengatakan telah menyetujui empat kendaraan pemindai tambahan untuk Kepolisian Kerajaan Thailand. Kendaraan tersebut merupakan bagian dari dukungan peralatan bagi kampanye yang diperkuat, bersama dengan perubahan kewenangan hukum yang diusulkan.

Urutan kejadian terbaru:

• 20 Oktober 2026: Anutin mengatakan sebuah operasi narkoba di Phetchaburi diwarnai konfrontasi pada malam hari.
• 21 Oktober 2026: Anutin dan anggota parlemen dari Bhumjaithai mengajukan dua RUU kepada Ketua DPR Sophon Sarum di Bangkok.
• Setelah pengajuan: Anutin meminta agar pembahasan segera dilakukan, sementara Sophon mengatakan ia akan mendorong agar usulan tersebut segera dibawa ke DPR.

Lokakarya turut membentuk RUU sebelum diajukan

Sophon mengatakan Parlemen menjadi tuan rumah utama untuk lokakarya dan diskusi yang melibatkan lembaga pemerintah, personel yang bertugas di daerah, serta masyarakat. Tim hukum Bhumjaithai kemudian menggunakan hasil pembahasan untuk menyusun legislasi tersebut.

Ketua DPR itu menggambarkan situasi narkoba sebagai krisis yang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Ia mengatakan pekerjaannya terkait legislasi narkoba telah berlanjut sejak masa sebelumnya sebagai wakil perdana menteri, dan menyebut RUU tersebut sebagai wujud kerja sama antara cabang eksekutif, yang menjalankan pemerintahan, dan cabang legislatif, yang membahas serta mengesahkan undang-undang.

Anutin dan Sophon berupaya menerjemahkan kerja sama itu menjadi agenda mendesak di Parlemen. Tujuan yang mereka sampaikan mencakup beberapa perubahan konkret: memperkuat dasar untuk mengajukan tuduhan pengedaran, memperpanjang masa penahanan untuk penyelidikan, memperluas akses informasi, menindak konten daring yang mendorong penggunaan narkoba, serta membuka jalur rehabilitasi melalui pengasuh.

Tugas Parlemen selanjutnya adalah memeriksa rumusan yang akan menerapkan tujuan tersebut. Sampai proses legislasi selesai, batas penahanan tujuh hari dan kewenangan lain yang diusulkan masih menunggu persetujuan.

Poin Utama

• Anutin mengajukan perubahan Kitab Undang-Undang Narkotika dan undang-undang prosedur kasus narkoba pada 21 Oktober 2026.
• Paket tersebut akan menganggap kepemilikan narkoba ilegal ditujukan untuk pengedaran.
• Batas penahanan yang diusulkan akan naik dari tiga hari menjadi tujuh hari, bertambah empat hari.
• Petugas Biro Pemberantasan Narkotika dapat meminta persetujuan Pengadilan Pidana untuk memperoleh informasi bagi penyelidikan.
• Pejabat ONCB akan mendapat akses ke basis data pusat dan kewenangan untuk menindak materi komputer yang mendorong penggunaan narkoba.
• Pengasuh dapat meminta penanganan dan rehabilitasi atas nama orang yang dicurigai menggunakan narkoba.
• Polisi mengatakan dua orang yang dicurigai sebagai penyelundup tewas dalam bentrokan di Phetchaburi dan 500 kilogram metamfetamina kristal disita.
• Sophon meminta agar Parlemen segera membahas usulan tersebut; RUU masih harus disetujui sebelum dapat berlaku.