Aturan pencarian data tanah Hong Kong dikritik terkait akses media, privasi, dan ketiadaan mekanisme banding

Sembilan tujuan yang diizinkan, tetapi tidak ada kategori khusus untuk jurnalistik

Hong Kong berencana mewajibkan orang yang mencari data tanah untuk mencantumkan permohonan mereka dalam salah satu dari sembilan tujuan yang ditetapkan. Rencana ini memicu keberatan dari jurnalis dan anggota parlemen mengenai pihak yang akan menentukan apakah sebuah penyelidikan melayani kepentingan publik. Ketentuan tersebut direncanakan berlaku pada paruh pertama 2027.

Dalam rapat subkomite Dewan Legislatif pada 3 November 2026, pejabat berjanji akan memutuskan permohonan atas dasar kepentingan publik dalam satu hingga dua hari kerja setelah menerima informasi lengkap. Permohonan lain yang memenuhi syarat untuk melihat catatan terkini akan langsung mendapat akses. Pemohon atas dasar kepentingan publik yang ditolak tidak akan memiliki mekanisme banding khusus, meski pejabat mengatakan pemohon dapat meminta peninjauan kembali dengan alasan baru atau menggugat keputusan tersebut melalui peninjauan yudisial.

Asosiasi Jurnalis Hong Kong (HKJA) ingin amendemen itu ditangguhkan. Asosiasi tersebut menyebut 18 penyelidikan yang mengandalkan data tanah dan menurutnya tidak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan baru. Asosiasi khawatir kewajiban memperoleh persetujuan terlebih dahulu akan menghambat pengawasan atas kepemilikan properti, dugaan pelanggaran, dan penggunaan lahan.

Pemerintah mengatakan privasi perlu mendapat perlindungan lebih kuat. Komisioner Privasi Ada Chung Lai-ling mengatakan kantornya menerima 20 pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan informasi daftar tanah selama lima tahun, termasuk enam pada 2026. Pengaduan tersebut menyangkut informasi yang digunakan untuk mengungkap detail pribadi secara daring dan mengirim surat promosi kepada pemilik.

Perselisihan ini berpusat pada pertanyaan praktis: bagaimana reporter dapat menjelaskan alasan pentingnya suatu pencarian sebelum melihat catatan yang mungkin mengungkap sebuah berita? Pejabat mengatakan pemohon hanya perlu menjelaskan kecurigaan dan tujuan penggunaan mereka. Jurnalis dan anggota parlemen menginginkan aturan yang lebih jelas, perlindungan dari penolakan, dan cara yang lebih cepat untuk menggugat keputusan.

Apa yang akan berubah bagi orang yang mencari data?

Ketentuan saat ini memungkinkan masyarakat mencari data tanah tanpa menyerahkan dokumen pendukung, setelah menyatakan akan mematuhi undang-undang privasi. Sistem yang diusulkan akan mewajibkan pemohon menyebutkan tujuan tertentu dan membuat pernyataan yang menjelaskan bagaimana data tersebut akan digunakan untuk mencapai tujuan itu.

Sembilan tujuan tersebut mencakup transaksi properti, penilaian, audit, penelitian akademis, riset pasar properti, dan kepentingan publik. Peliputan berita tidak secara tegas tercantum sebagai kategori tersendiri. Organisasi media tidak akan mendapat pengecualian menyeluruh.

Subkomite Dewan Legislatif sedang memeriksa delapan perangkat perundang-undangan turunan yang terkait dengan Sistem Pendaftaran Hak Milik. Perundang-undangan turunan menetapkan aturan terperinci berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang utama. Dalam hal ini, aturan tersebut mencakup cara masyarakat memeriksa data tanah.

Akses juga akan bergantung pada jenis catatan. Untuk informasi dan dokumen pendukung terkait entri terkini, hanya permohonan yang didasarkan pada kepentingan publik yang perlu dinilai oleh Panitera Tanah. Catatan terkait entri sebelumnya akan tersedia bagi 15 kategori orang, termasuk pemohon yang menyatakan tujuan kepentingan publik.

Pemerintah menggambarkan daftar tersebut terutama sebagai sarana untuk menjaga kelancaran pasar properti. Pembeli, penjual, dan tenaga profesional menggunakannya untuk memeriksa kepemilikan serta kepentingan lain yang tercatat. Jurnalis menggunakan informasi yang sama untuk menghubungkan orang, perusahaan, dan properti saat menyelidiki persoalan yang berdampak pada masyarakat.

Peliputan properti mungkin tetap mendapat akses langsung

Doris Ho Pui-ling, sekretaris tetap pembangunan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pertanahan, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa tujuan yang mencakup penelitian akademis dan analisis pasar properti juga akan mencakup peliputan media mengenai transaksi properti dan perumahan. Permohonan semacam itu dapat langsung memperoleh catatan tanpa melalui penilaian kepentingan publik.

Klarifikasi tersebut menjawab sebagian kekhawatiran HKJA mengenai peliputan properti sehari-hari. Ketua asosiasi Selina Cheng sebelumnya memperingatkan bahwa aturan tersebut dapat menghapus sebagian besar peliputan properti harian dan membuat penyelidikan atas kemungkinan penyalahgunaan lahan menjadi mustahil. Penyelidikan yang lebih luas tetap bergantung pada apakah permohonan itu memenuhi tujuan lain yang diizinkan atau memperoleh persetujuan atas dasar kepentingan publik.

Redaksinya sendiri turut menjadi sorotan. Makalah Biro Pembangunan sebelumnya menyebut riset pasar atau peliputan pasar properti. Versi bahasa Inggris dari redaksi yang lebih baru tetap mencantumkan peliputan, sedangkan padanan bahasa Mandarinnya tidak. Penjelasan Ho memberi ruang redaksi petunjuk mengenai pendekatan yang dimaksud pemerintah, sementara anggota parlemen meminta kejelasan lebih lanjut dalam aturan.

Penjelasan pejabat tentang proses permohonan kepentingan publik

Biro Pembangunan mencontohkan penyelidikan atas pekerjaan bangunan tanpa izin berskala besar dan properti tanpa pemilik yang dapat diidentifikasi sebagai hal yang mungkin memenuhi syarat atas dasar kepentingan publik. Panitera Tanah akan menilai permohonan satu per satu dengan mempertimbangkan tujuan, kepentingan privasi, rencana penggunaan, dan kemungkinan penyalahgunaan informasi.

Panitera Tanah Bruno Luk Kar-kin mengatakan reporter tidak perlu membuktikan bahwa dugaan pelanggaran benar-benar terjadi. Mereka perlu menyatakan kecurigaan dan menjelaskan kaitannya dengan kepentingan publik. Pejabat dapat meminta informasi tambahan sebelum mengambil keputusan.

Ho mengatakan pemohon perlu memberikan nama dan nomor kartu identitas, beserta penjelasan mengenai rencana penggunaan catatan tersebut. Ia mengatakan ambang batas informasi yang diminta akan rendah dan pejabat lebih memperhatikan arah penyelidikan daripada kasus yang sudah sepenuhnya terbangun.

Berbicara pada 6 November, Ho mengatakan pemerintah menginginkan peliputan yang melayani kepentingan publik dan memperkirakan permohonan akan memiliki peluang besar untuk disetujui:

Kami meyakini perlu ada mekanisme—yang tidak terlalu sulit—agar media dapat melakukan peliputan yang melayani kepentingan publik.

Ho juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa reporter yang memperoleh catatan atas dasar kepentingan publik tetapi pada akhirnya tidak menerbitkan apa pun tidak dianggap membuat pernyataan palsu hanya karena beritanya tidak terbit. Yang menjadi pertimbangan adalah kecurigaan yang dimiliki saat mengajukan permohonan.

Mengapa penyelidikan tidak selalu mengikuti tujuan awal

Rebecca Chan Hoi-yan, anggota parlemen sekaligus mantan jurnalis, berpendapat bahwa arah penyelidikan sering berubah setelah reporter memeriksa catatan. Penyelidikan atas transaksi keuangan dapat mengungkap bangunan tanpa izin atau dugaan penjualan ilegal hak pembangunan rumah kecil milik warga desa adat di New Territories.

Chan menyebut pencarian yang mengungkap 11 properti mewah di The Peak yang diduga dimiliki sindikat penipuan Kamboja. Ia mengatakan temuan tersebut mendorong Departemen Kehakiman membekukan aset-aset itu. Contohnya menunjukkan bagaimana informasi kepemilikan dapat membantu mengungkap dugaan kegiatan kriminal di luar transaksi properti biasa.

Ketua komite Andrew Lam Siu-lu bertanya apa yang akan terjadi jika reporter memperoleh catatan untuk satu tujuan yang diizinkan, lalu menggunakannya untuk berita lain yang menyangkut kepentingan publik. Ho mengatakan penggunaan harus sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dan menyarankan organisasi segera mengajukan permohonan tambahan jika tujuan peliputannya berubah.

Bagi ruang redaksi, hal itu menciptakan urusan administratif berkelanjutan seiring berkembangnya penyelidikan. Chan juga memperingatkan bahwa penjelasan mengenai penyelidikan di muka dapat mengharuskan pengungkapan informasi tentang narasumber atau membocorkan berita sebelum ruang redaksi siap menerbitkannya.

HKJA berpendapat pengguna komersial akan tetap mendapat akses langsung, sementara mereka yang menyelidiki kepemilikan dan praktik yang adil perlu memperoleh persetujuan khusus. Ketua asosiasi Selina Cheng menggambarkan kekhawatiran tersebut sebagai berikut:

"Ketentuan baru ini akan memperparah ketimpangan informasi antara pengembang besar atau pemilik properti dan pihak-pihak yang sumber dayanya lebih terbatas," tambahnya.

Anggota parlemen menginginkan jalur untuk menggugat penolakan

Asisten Penasihat Hukum Dewan Legislatif Vanessa Cheng meminta pemerintah menjelaskan apa yang memenuhi syarat sebagai kepentingan publik dan apakah contoh-contohnya akan dipublikasikan. Penasihat hukum lembaga legislatif mengajukan lebih dari 20 pertanyaan mengenai ketentuan tersebut, termasuk alasan penolakan dan perlindungan bagi pemohon.

Pertanyaan-pertanyaan itu mencakup apakah faktor penilaian akan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan atau panduan terperinci, serta apakah masyarakat akan dimintai pendapat mengenai kriteria yang digunakan. Mereka juga menanyakan apakah pemohon yang ditolak akan menerima alasan tertulis dan kesempatan untuk menyampaikan keterangan tambahan sebelum penolakan ditetapkan.

Luk mengatakan ketentuan banding yang berlaku tidak mencakup penolakan permohonan pencarian data tanah yang baru. Pembentukan mekanisme banding akan memerlukan perubahan pada undang-undang utama. Peninjauan yudisial tetap tersedia. Ini adalah proses pengadilan untuk memeriksa apakah keputusan otoritas publik diambil secara sah.

Augustine Wong Ho-ming, yang mewakili sektor real estat dan konstruksi, memperingatkan bahwa proses hukum akan memakan biaya dan waktu serta mengurangi nilai berita. Ia mengusulkan proses peninjauan yang disederhanakan atau penanganan lebih cepat bagi organisasi media yang disetujui.

Ho mengatakan pada 6 November bahwa pemohon yang ditolak dapat menyampaikan alasan yang sebelumnya belum diberikan agar pejabat mempertimbangkannya kembali. Ini memberi pemohon jalur kembali ke pengambil keputusan, sementara anggota parlemen menginginkan mekanisme peninjauan yang jelas. Kriteria, prosedur penolakan tertulis, dan perlindungan akhir masih dalam pembahasan.

Pengaduan privasi menjadi dasar pemerintah untuk melakukan reformasi

Komisioner Privasi Ada Chung mendukung pembatasan pencarian data tanah yang lebih jelas. Ia mengatakan pengaduan yang diterima kantornya mencakup informasi pribadi yang diambil dari catatan tanah dan diunggah ke platform media sosial, serta pemilik yang menerima surat pemasaran setelah data mereka diperoleh.

Kantornya menerima 20 pengaduan selama lima tahun, termasuk enam pada 2026, dan ia menyebut adanya tanda-tanda kemerosotan. Chung berpendapat bahwa penetapan tujuan yang diizinkan akan membantu melindungi pemilik, memudahkan departemen menangani permohonan, dan memberi pemohon pemahaman lebih jelas tentang penggunaan yang sah.

HKJA berpendapat pemerintah belum menyajikan bukti yang cukup untuk membenarkan pengetatan akses. Keberatan asosiasi tersebut menyangkut apakah tanggapan terhadap penyalahgunaan akan membebani secara berlebihan pengawasan yang sah atas pasar properti dan urusan publik.

Chung mengatakan jurnalis harus mengumpulkan data pribadi secara sah dan adil. Ia merujuk pada Pasal 61 Ordonansi Data Pribadi (Privasi), yang menetapkan bahwa pengecualian terkait penggunaan data pribadi untuk kegiatan pemberitaan bergantung pada kepentingan publik. Ia mengatakan persyaratan kepentingan publik yang diusulkan untuk pencarian mengikuti prinsip yang sama.

Dengan demikian, akses dan publikasi akan melibatkan keputusan pada tahap yang berbeda. Reporter pertama-tama harus memperoleh catatan melalui tujuan pencarian yang diizinkan, lalu menggunakan informasi tersebut sesuai dengan undang-undang privasi. Posisi komisioner adalah bahwa jurnalistik tidak mendapat pengecualian umum dari persyaratan pengumpulan data yang sah dan adil.

Pengecualian media dan pemberitahuan kepada pemilik memicu perbedaan pendapat

Chan mengusulkan agar permohonan dianggap melayani kepentingan publik apabila diajukan oleh perwakilan hukum atau kepala ruang redaksi dari organisasi media yang terdaftar pada Layanan Informasi Pemerintah. Ia berpendapat hal ini akan memberi peliputan yang sah jalur yang lebih dapat diprediksi untuk memperoleh catatan.

Ho menolak daftar media yang memenuhi syarat, dengan mengatakan jalur kepentingan publik memberikan fleksibilitas lebih besar. Kenneth Fok Kai-kong, anggota parlemen yang mewakili sektor penerbitan, secara terpisah mendesak adanya keseimbangan yang wajar antara privasi dan hak masyarakat untuk tahu, dengan perlakuan yang lebih longgar bagi jurnalistik yang sah.

Fok mengundurkan diri dari subkomite karena rapatnya berbenturan dengan kehadirannya dalam rapat Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional di Beijing. Andrew Lam juga mendesak pemerintah agar tidak menghambat pencarian media yang wajar. Mantan anggota parlemen dan pengacara Doreen Kong mempertanyakan mengapa peneliti pasar dapat memperoleh akses yang mungkin sulit didapat jurnalis.

Pejabat juga sedang mempertimbangkan untuk memberi tahu pemilik ketika seseorang mencari catatan properti mereka. Rancangan akhir usulan tersebut belum disampaikan. Sistem semacam itu dapat membantu pemilik mengetahui kapan informasi mereka diakses, sekaligus memberi tahu seseorang bahwa propertinya menjadi subjek penyelidikan.

Preseden catatan kendaraan membentuk perdebatan

Luk mengatakan ketentuan pencarian data tanah mengacu pada sistem daftar kendaraan Departemen Transportasi dan putusan pengadilan terkait. Jurnalis sebelumnya telah menggugat pembatasan akses ke daftar tersebut, sehingga penerapannya menjadi perhatian utama dalam perdebatan soal data tanah.

Produser lepas Bao Choy didakwa pada November 2020 terkait pencarian data kendaraan yang digunakan untuk dokumenter RTHK tentang penyelidikan serangan massa pada 21 Juli 2019 di Yuen Long. Ia dinyatakan bersalah pada 2021 dan didenda HK$6.000. Pengadilan Banding Terakhir membatalkan putusannya pada 2023.

Pemerintah memperkenalkan aturan baru akses media ke catatan kendaraan pada 2024. Menurut HKJA, hanya satu dari 17 permohonan media untuk keperluan jurnalistik yang disetujui sebagian, dan persetujuan itu diberikan setelah penundaan yang cukup lama. Gugatan hukum asosiasi terhadap pembatasan tersebut ditolak Pengadilan Tinggi pada 2026.

HKJA menganggap pengalaman itu sebagai peringatan tentang risiko mengandalkan persetujuan kasus per kasus. Sebaliknya, pejabat menunjuk sistem kendaraan sebagai model untuk menyeimbangkan akses yang diizinkan dengan privasi. Perbedaan pandangan ini membuat kecepatan dan keterbukaan proses pencarian data tanah yang dijanjikan menjadi sangat penting bagi ruang redaksi.

Tanggal-tanggal penting:

• 2023: Pengadilan Banding Terakhir membatalkan putusan bersalah Bao Choy terkait pencarian data kendaraan.
• 2024: Ketentuan baru yang mengatur akses media ke catatan kendaraan mulai diberlakukan.
• 3 November 2026: Subkomite Dewan Legislatif mulai memeriksa delapan perangkat perundang-undangan turunan yang terkait dengan Sistem Pendaftaran Hak Milik.
• 6 November 2026: Ho mengatakan peliputan untuk kepentingan publik harus diizinkan dan pemohon yang ditolak dapat mengajukan alasan baru untuk meminta peninjauan kembali.
• Paruh pertama 2027: Ketentuan baru pencarian data tanah direncanakan mulai berlaku.

Poin-Poin Utama

• Pencarian data tanah akan memerlukan salah satu dari sembilan tujuan yang ditetapkan. Jurnalistik tidak memiliki kategori khusus atau pengecualian menyeluruh.
• Pejabat mengatakan peliputan pasar properti dapat langsung memperoleh catatan terkini. Peliputan lainnya mungkin memerlukan persetujuan atas dasar kepentingan publik.
• Permohonan kepentingan publik yang lengkap umumnya akan diputuskan dalam satu hingga dua hari kerja.
• Tidak akan ada mekanisme banding khusus. Pemohon dapat menyampaikan alasan baru untuk meminta peninjauan kembali atau mengajukan peninjauan yudisial.
• Komisioner privasi menyebut 20 pengaduan selama lima tahun, termasuk enam pada 2026, terkait dugaan penyalahgunaan informasi daftar tanah.
• HKJA ingin amendemen itu ditangguhkan, sementara anggota parlemen meminta kriteria yang lebih jelas dan perlindungan lebih kuat bagi peliputan.
• Ketentuan tersebut direncanakan berlaku pada paruh pertama 2027. Pihak berwenang juga sedang mempertimbangkan pemberitahuan kepada pemilik saat properti mereka dicari.