To Lam dari Vietnam Serukan Peninjauan Konstitusi untuk Menyiapkan Amendemen Menyeluruh

Peninjauan mencakup Konstitusi 2013 dan perubahan pada 2025

Sekretaris Jenderal Partai sekaligus Presiden Vietnam To Lam pada 6 November 2026 menyerukan peninjauan pelaksanaan Konstitusi 2013, termasuk amendemen yang disahkan pada 2025, guna menyiapkan landasan untuk mengkaji dan mengusulkan perubahan konstitusi secara menyeluruh.

Berbicara di Gedung Majelis Nasional di Hanoi, Lam mengaitkan pekerjaan tersebut dengan Kesimpulan Politbiro No. 17 dan tujuan pembangunan negara untuk 2030, dengan visi hingga 2045. Ia mengatakan peninjauan itu harus mengidentifikasi nilai-nilai konstitusional yang perlu dipertahankan, ketentuan yang perlu disempurnakan, serta persoalan praktis dalam pelaksanaan kekuasaan negara.

Upacara yang digelar di Aula Dien Hong pada sidang kedua Majelis Nasional ke-16 itu menandai 80 tahun sejak Vietnam mengadopsi konstitusi pertamanya pada 9 November 1946. Perdana Menteri Le Minh Hung dan Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man termasuk di antara pejabat senior yang hadir.

Pernyataan peringatan pemerintah memuat tiga arah yang disampaikan Lam: menegakkan Konstitusi saat ini sambil mengkaji penyempurnaannya, melindungi partisipasi publik dan hak-hak warga, serta memperbaiki kelembagaan dan pengambilan kebijakan nasional.

Lam mengatakan persiapan harus dilakukan di bawah kepemimpinan Partai Komunis, memanfaatkan pengetahuan publik, serta mengikuti kewenangan dan prosedur konstitusional. Tidak ada jadwal yang diumumkan untuk penyusunan draf, konsultasi publik, ataupun pemungutan suara amendemen.

Mengapa pelaksanaan menjadi inti peninjauan

Lam menyoroti kesenjangan antara aturan hukum dan penerapannya, serta antara kewenangan yang diberikan kepada lembaga dan sumber daya serta keterampilan yang tersedia bagi mereka. Ia juga menunjuk pada tanggung jawab yang tidak jelas, koordinasi yang lemah, dan keterlambatan dalam memenuhi kepentingan sah masyarakat.

Persoalan-persoalan itu mengaitkan peninjauan konstitusi dengan kinerja pemerintah sehari-hari. Sebuah badan publik mungkin secara resmi bertanggung jawab atas suatu tugas, tetapi kekurangan staf, dana, atau kemampuan untuk menuntaskannya. Akibatnya, warga menghadapi keterlambatan meski hak-hak mereka sudah diatur dalam undang-undang.

Lam menyerukan perbaikan terkoordinasi dalam cara kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dijelaskan kepada publik. Pihak berwenang harus menangani pejabat yang melampaui kewenangannya maupun pejabat yang menghindari tanggung jawab, katanya.

Ia juga meminta para legislator membedakan kelemahan dalam perumusan kebijakan dari kegagalan pelaksanaan. Tanggapannya bergantung pada penyebabnya: aturan yang bertentangan mungkin perlu direvisi, sedangkan aturan yang baik tetapi diterapkan dengan buruk membutuhkan tindakan dari lembaga yang bertanggung jawab.

Hal yang akan dikaji dalam peninjauan konstitusi

Konstitusi 2013 dan ketentuan yang diamendemen pada 2025 akan sama-sama dikaji. Lam menyerukan landasan teoretis dan praktis yang kuat untuk mempertimbangkan revisi menyeluruh, dengan menggabungkan kajian atas prinsip-prinsip konstitusi dan bukti mengenai cara kerja pemerintahan.

Konstitusi merupakan kerangka hukum tertinggi suatu negara. Konstitusi membentuk lembaga-lembaga utama negara, menetapkan batas kewenangan mereka, dan mengakui hak-hak warga. Undang-undang biasa dan keputusan resmi harus berjalan dalam kerangka tersebut.

Lam mengatakan kajian harus dilakukan secara ilmiah, demokratis, dan hati-hati. Prosesnya harus mempertahankan landasan politik dan hukum sistem, melindungi partisipasi rakyat dalam kekuasaan negara, serta memenuhi kebutuhan pembangunan negara.

Arahan tersebut menempatkan kajian konstitusi berdampingan dengan penegakan berkelanjutan atas Konstitusi yang berlaku. Lembaga dan pejabat tetap bertanggung jawab untuk mematuhi aturan saat ini selama peninjauan berlangsung.

Dari konstitusi pertama hingga peninjauan baru

Majelis Nasional pertama mengadopsi konstitusi pertama Vietnam pada sidang kedua, 9 November 1946. Lam mengenang prinsip-prinsip bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat, persatuan nasional, dan kebebasan demokratis, serta mengaitkan kemerdekaan nasional dengan penyelenggaraan pemerintahan melalui konstitusi.

Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man mengatakan lembaga legislatif telah mengesahkan lima konstitusi dan hampir 700 undang-undang. Peringatan tersebut menghubungkan sejarah legislasi itu dengan arahan baru untuk mengkaji fungsi kerangka konstitusi saat ini.

• 9 November 1946: Majelis Nasional pertama mengadopsi konstitusi pertama Vietnam pada sidang keduanya.
• 2013: Vietnam mengadopsi Konstitusi yang kini menjadi dasar peninjauan pelaksanaan yang diusulkan.
• 2025: Amendemen dan penambahan disahkan, dan Lam mengatakan ketentuan tersebut juga harus dikaji.
• 6 November 2026: Lam menyerukan persiapan untuk mengkaji amendemen menyeluruh dalam upacara peringatan di Hanoi.
• 2030 dan 2045: Tujuan pembangunan dan visi jangka panjang nasional yang disebut Lam menjadi kerangka agenda kelembagaan pemerintah.

Lam mengatakan perubahan konstitusi dari waktu ke waktu telah meneruskan nilai-nilai inti dari 1946 sekaligus mengembangkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Ia juga mengatakan hak asasi manusia dan hak warga negara semakin mendapat perhatian.

Legislator memikul tanggung jawab lebih besar atas kepatuhan terhadap konstitusi

Majelis Nasional dan lembaga-lembaganya harus memikul tanggung jawab lebih besar untuk memastikan perundang-undangan mematuhi Konstitusi, kata Lam. Artinya, usulan kebijakan harus diperiksa kesesuaiannya dengan aturan konstitusional selama proses penilaian, pembahasan, dan pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut kekuasaan negara dan hak individu.

Konstitusionalitas berarti suatu undang-undang atau tindakan resmi sesuai dengan aturan hukum tertinggi negara. Arahan Lam menghendaki pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses legislasi, dengan pelanggaran ditangani, dampaknya dipulihkan, dan pihak yang bertanggung jawab ditetapkan.

Lembaga dan pejabat harus tetap bertindak sesuai Konstitusi dan undang-undang saat menjalankan tugas dan menggunakan kewenangan yang didelegasikan. Komite Partai harus memimpin dan memeriksa pelaksanaan kebijakan Partai, sementara organisasi dan anggota Partai harus mematuhi hukum dan tetap berada di bawah pengawasan publik.

Pesan tentang akuntabilitas itu menyusul seruan Lam pada Oktober untuk mengganti pejabat yang berkinerja buruk sebelum kegagalan mereka berujung pada tindakan disipliner. Pidatonya pada November menempatkan tanggung jawab atas kinerja dalam pembahasan yang lebih luas mengenai kewajiban konstitusional dan pengendalian kekuasaan negara.

Pelimpahan kekuasaan membutuhkan sumber daya dan pengawasan

Lam mengatakan desentralisasi dan pelimpahan kewenangan harus disertai kondisi pelaksanaan yang memadai dan pengawasan yang tepat. Desentralisasi mengalihkan pengambilan keputusan dari otoritas pusat, sedangkan pelimpahan memungkinkan lembaga atau pejabat lain menjalankan kewenangan tertentu.

Perhatiannya tertuju pada persoalan praktis: kewenangan saja tidak memberi lembaga dana, tenaga, atau keterampilan yang dibutuhkan untuk bertindak. Pemberian tanggung jawab tanpa kondisi tersebut dapat membuat pejabat tak mampu bekerja dan warga harus menunggu keputusan.

Lam menyerukan tanggung jawab yang lebih jelas dan koordinasi yang lebih erat antarlembaga. Pengawasan juga harus menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab ketika kewenangan disalahgunakan, tugas diabaikan, atau lembaga saling melempar tanggung jawab.

Bagi administrasi publik, pendekatan yang diusulkan mencakup tiga persyaratan: menetapkan siapa yang berhak mengambil keputusan, menyediakan kondisi yang diperlukan untuk melaksanakannya, dan memeriksa hasilnya. Lam menyebut ketiganya sebagai bagian yang saling terkait agar kekuasaan negara dapat berfungsi efektif.

Partisipasi publik dan hak-hak menjadi bagian agenda

Lam menyerukan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, mengawasi otoritas publik, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan undang-undang. Ia mengatakan para anggota Majelis Nasional harus menjalin hubungan erat dengan pemilih dan menyampaikan aspirasi sah mereka secara akurat.

Dalam pidato peringatannya, presiden sekaligus sekretaris jenderal Partai itu menggambarkan hubungan antara warga dan pemerintah:

Kekuatan Negara bersumber dari rakyat dan harus digunakan untuk melayani rakyat.

Front Tanah Air Vietnam dan organisasi sosial-politik didorong untuk memperkuat pengawasan dan kritik sosial, yakni penelaahan serta masukan terhadap kebijakan publik dan perilaku pejabat. Lembaga negara harus menanggapi masukan publik dan segera menangani kekurangan serta pelanggaran.

Badan peradilan harus menjunjung keadilan dan melindungi hak asasi manusia serta hak warga negara, kata Lam. Ia juga mengatakan pelaksanaan hak harus menghormati hak dan kepentingan sah orang lain serta kepentingan nasional.

Arahan tersebut mengaitkan partisipasi dengan kewajiban lembaga untuk menanggapi. Hubungan dengan pemilih, masukan publik, dan pengawasan dimaksudkan untuk memberi masukan bagi keputusan serta membantu mengidentifikasi persoalan dalam pelaksanaan kewenangan publik.

Anggaran dan sumber daya harus mempertimbangkan generasi mendatang

Lam mengatakan keputusan mengenai anggaran, investasi, dan sumber daya alam harus mempertimbangkan efektivitas, ketersediaan sumber daya, serta dampak terhadap berbagai kelompok sosial. Setiap keputusan besar harus selaras dengan strategi pembangunan nasional.

Pembangunan saat ini harus membangun kapasitas untuk masa depan, katanya, tanpa membiarkan manfaat jangka pendek merusak lingkungan, stabilitas, atau peluang bagi generasi mendatang. Dengan demikian, biaya jangka panjang keputusan publik harus dipertimbangkan bersama manfaat langsungnya.

Pemerintah, lembaga pengusul kebijakan, dan badan yang mengkajinya harus mendasarkan rekomendasi pada bukti praktis, menilai dampak secara menyeluruh, serta menjelaskan pilihan dan kondisi pelaksanaannya. Lam mengatakan mereka harus bertanggung jawab atas saran yang diberikan dan mencegah kepentingan sempit atau pengaruh tidak semestinya mendistorsi tujuan kebijakan.

Ia juga menyerukan konsistensi hukum di berbagai bidang. Aturan yang mengizinkan suatu kegiatan dapat dilemahkan oleh aturan lain yang menghalanginya. Arahan Lam adalah menghapus hambatan yang tidak masuk akal sambil memungkinkan inovasi yang bertanggung jawab dan mengelola risiko demi kepentingan publik.

Tujuan pembangunan membentuk agenda kerja legislator berikutnya

Lam mengaitkan reformasi kelembagaan dengan tujuan Kongres Nasional Partai ke-14 untuk 2030 dan visi hingga 2045. Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersama situasi internasional yang kompleks, membutuhkan aturan yang dapat diterapkan dan lembaga negara yang mampu mewujudkan kebijakan, katanya.

Dalam urusan luar negeri, ia menyerukan agar Majelis Nasional melindungi kepentingan nasional, memperkuat kemampuan negara untuk mandiri, serta menyediakan landasan hukum yang kuat bagi integrasi internasional. Vietnam juga harus melaksanakan komitmen internasionalnya.

Ketua Majelis Man mengatakan lembaga legislatif akan terus mereformasi pekerjaan konstitusional dan legislasi serta mengkaji dengan saksama isu-isu yang sulit, baru, dan belum pernah dihadapi sebelumnya. Ia mengaitkan upaya tersebut dengan tata kelola yang lebih efektif, inovasi, serta pembangunan yang cepat dan berkelanjutan.

Majelis Nasional ke-16 akan berkoordinasi dengan pemerintah, badan peradilan, Front Tanah Air Vietnam, serta otoritas di berbagai sektor dan daerah, kata Man. Majelis juga akan memanfaatkan masukan ilmuwan, pakar, dan pengelola, bersama dengan pekerjaan para anggotanya.

Tugas langsungnya adalah menilai kerangka yang berlaku dan menyiapkan landasan bagi kemungkinan revisi. Bersamaan dengan kajian itu, arahan Lam mengharuskan legislator dan pejabat meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas publik, dan kualitas keputusan berdasarkan Konstitusi yang masih berlaku.

Poin Utama

• To Lam pada 6 November 2026 menyerukan peninjauan Konstitusi 2013, termasuk amendemennya pada 2025.
• Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan landasan guna mengkaji dan mengusulkan perubahan konstitusi secara menyeluruh.
• Lam merujuk pada Kesimpulan Politbiro No. 17 dan menyerukan kepemimpinan Partai, partisipasi publik, serta kepatuhan pada prosedur konstitusional.
• Ia mendesak pengawasan yang lebih kuat terhadap legislasi, akuntabilitas pejabat, dan sumber daya yang memadai ketika kewenangan dilimpahkan.
• Partisipasi publik, hak-hak, perlindungan lingkungan, serta dampak jangka panjang keputusan anggaran dan sumber daya menjadi tema utama.
• Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man berkomitmen melanjutkan reformasi pekerjaan konstitusional dan legislatif.