Kelas Menengah Indonesia Menyusut Menjadi 46,7 Juta, Indef Desak Keringanan Pajak dan Biaya Kebutuhan Pokok

Kelompok yang menyusut menghadapi kenaikan tagihan rumah tangga

Kelas menengah Indonesia turun menjadi 46,7 juta orang pada 2025, dari 57,33 juta orang pada 2019. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak pemerintah mengarahkan lebih banyak dukungan fiskal kepada rumah tangga yang terhimpit pajak, harga pangan, serta biaya pendidikan dan layanan kesehatan.

Angka yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan 10,63 juta orang, atau sekitar 18,5% dari jumlah kelas menengah pada 2019. Porsinya terhadap populasi turun dari 21,45% menjadi 16,6%, atau berkurang 4,85 poin persentase.

Riza Annisa Pujarama, peneliti di Center for Macroeconomics and Finance Indef, mengatakan dukungan seharusnya tidak hanya berupa bantuan tunai. Pendidikan publik yang lebih terjangkau, harga barang pokok yang stabil, serta keringanan pajak yang dipilih secara cermat dapat menyisakan lebih banyak uang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam diskusi daring mengenai kinerja ekonomi Indonesia pada 5 November 2026, Riza menilai bantuan dan subsidi telah menopang rumah tangga miskin, sementara kelas menengah menghadapi tekanan yang kian besar tanpa perlindungan sebanding.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% pada kuartal III 2026. Riza mengkhawatirkan pertumbuhan tersebut belum diikuti oleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan pekerja yang lebih tinggi. Karena itu, perdebatan kebijakan tidak hanya menyangkut apakah ekonomi berkembang, tetapi juga seberapa besar manfaat pertumbuhan itu dirasakan dalam anggaran rumah tangga.

Arti angka kelas menengah

BPS mengelompokkan kelas menengah berdasarkan pengeluaran per orang, bukan hanya gaji. Kisaran pengeluaran bulanan yang umumnya disebut adalah sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per orang. Untuk 2024, rentang yang lebih tepat adalah Rp2,04 juta hingga Rp9,91 juta.

Batas pengeluaran pada 2024 setara dengan 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan sebesar Rp582.932 per orang per bulan. Mereka yang membelanjakan 1,5 hingga 3,5 kali garis tersebut digolongkan sebagai kelas menengah rentan menuju kelas menengah. Adapun mereka yang pengeluarannya berada di antara garis kemiskinan dan 1,5 kali garis itu dikategorikan rentan miskin.

Karena itu, anggaran keluarga perlu dilihat bersama jumlah orang yang ditanggungnya. Total pengeluaran rumah tangga dan gaji seseorang berbeda dari pengeluaran per anggota rumah tangga, yang menjadi dasar klasifikasi ini.

Angka populasi menunjukkan besarnya penyusutan kelas menengah:

• 2019: 57,33 juta orang, setara 21,45% populasi.
• 2024: 47,85 juta orang, setara 17,13%.
• 2025: 46,7 juta orang, setara 16,6%.

Jumlah kelas menengah turun 9,48 juta orang pada 2019 hingga 2024. Sebanyak 1,15 juta orang lainnya keluar dari kategori tersebut antara 2024 dan 2025. Bertambahnya kelompok yang sedang menuju kelas menengah dan kelompok rentan miskin menjadikan ketahanan belanja rumah tangga sebagai perhatian utama.

Publikasi pengeluaran konsumsi Maret 2025 BPS menggunakan modul pengeluaran konsumsi dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang dikenal sebagai Susenas. Dirilis pada 10 Oktober 2025 dan direvisi pada 21 Januari 2026, publikasi ini menyajikan pola pengeluaran secara nasional dan di setiap provinsi, sehingga menjadi dasar resmi untuk mengkaji belanja masyarakat Indonesia.

Mengapa tekanan rumah tangga penting bagi pertumbuhan

Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni ukuran barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian. Saat keluarga membatasi belanja, dampaknya menjalar ke toko, penyedia transportasi, produsen, dan pemberi kerja lainnya.

Angka BPS yang dikutip dalam perdebatan tersebut menunjukkan kelas menengah dan kelompok yang sedang menuju kelas menengah secara gabungan menyumbang lebih dari 81% konsumsi. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo juga menyebut kedua kelompok itu mencakup sekitar dua pertiga populasi dan bertanggung jawab atas lebih dari 80% konsumsi rumah tangga.

Angka pertumbuhan terbaru menunjukkan perekonomian Indonesia terus berkembang: pertumbuhan tahunan mencapai 5,61% pada kuartal I 2026, 5,29% pada kuartal II, dan 5,47% pada kuartal III. Pada kuartal III 2024, pertumbuhan tercatat 4,95%.

Riza mengatakan kualitas pekerjaan dan pendapatan pekerja belum membaik seiring pertumbuhan ekonomi. Bhima Yudhistira, direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies, menyampaikan pandangan serupa di M Bloc Space pada 3 November, dengan mengatakan pendapatan yang dapat dibelanjakan kelas menengah, yakni uang yang tersedia setelah pajak, sedang menurun.

Inflasi mencapai 3,26% pada Oktober 2026, sedikit di bawah 3,28% pada September. Harga tetap naik dibandingkan setahun sebelumnya. Bagi rumah tangga yang pendapatannya tidak meningkat secepat harga, keranjang belanja yang sama terus menyerap bagian lebih besar dari penghasilan mereka.

Pajak mengurangi ruang belanja di berbagai tahap

Riza menyebut pajak pusat dan daerah yang tumpang tindih sebagai salah satu sumber tekanan. Masyarakat Indonesia berpenghasilan menengah berpotensi menghadapi hingga 16 jenis pajak atas penghasilan, belanja, dan kepemilikan aset, bergantung pada pekerjaan, pembelian, dan properti mereka.

PPh Pasal 21, yakni pajak penghasilan yang dipotong dari pendapatan kerja, memengaruhi gaji, tunjangan, bonus, dan pembayaran tunjangan hari raya. Pajak pertambahan nilai, yang dikenal di Indonesia sebagai PPN, membebani rumah tangga melalui pembelian barang dan jasa kena pajak.

Pungutan lain yang dibahas meliputi pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM; pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, yang mencakup kegiatan seperti makan di restoran, menginap di hotel, parkir, dan hiburan; serta pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2. Pajak kendaraan, pajak bahan bakar, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta bea meterai menambah jenis pungutan yang harus dibayar.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom di Center of Reform on Economics Indonesia, menilai pajak penghasilan dari pekerjaan dan PPN sangat penting bagi daya beli. Pajak yang dipotong dari upah mengurangi uang yang diterima pekerja, sementara PPN menyerap sebagian uang yang kemudian mereka belanjakan.

Yusuf berpendapat rumah tangga yang membelanjakan sebagian besar penghasilannya merasakan dampak PPN yang terakumulasi dalam banyak transaksi. Rumah tangga yang lebih kaya dapat menabung bagian lebih besar dari pendapatan, sekaligus memperoleh uang dari investasi dan aset yang dikenai perlakuan pajak berbeda.

Batas penghasilan tidak kena pajak tak berubah sejak 2016

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia tetap sebesar Rp54 juta per tahun, atau Rp4,5 juta per bulan, sejak tahun pajak 2016 bagi wajib pajak orang pribadi lajang tanpa tanggungan.

Yusuf menyerukan penyesuaian berkala atas PTKP dan lapisan tarif pajak penghasilan agar selaras dengan inflasi dan biaya hidup. Nilai penghasilan yang dilindungi oleh PTKP tetap akan mewakili daya beli yang semakin kecil ketika harga terus naik.

Pemerintah dikabarkan sedang mengkaji kenaikan PTKP. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan prinsip melalui Surat Menteri Sekretaris Negara No. B-40/M/SDK/KI.00/10/2026 tertanggal 20 Oktober 2026. Besaran baru yang diusulkan dan tanggal penerapannya belum ditetapkan.

Astri Warih Anjarwi, ketua Program Studi Perpajakan jenjang sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, juga merekomendasikan pertimbangan untuk menaikkan PTKP. Ia mendesak pembuat kebijakan untuk mengkaji biaya rumah tangga secara menyeluruh, termasuk tarif tol, iuran wajib, pungutan daerah, dan pajak.

Yusuf mengusulkan penguatan pajak atas penghasilan modal dan kepemilikan aset agar beban terbagi lebih adil. Astri mendukung perluasan basis pajak, yakni memasukkan lebih banyak kegiatan kena pajak ke dalam sistem, sembari melindungi masyarakat berpenghasilan terbatas.

Astri juga meminta adanya batas yang jelas dan penjelasan publik yang memadai terkait pemungutan PPh Pasal 22 melalui lokapasar daring. Ia memperingatkan bahwa skema pemungutan yang dirancang dengan buruk dapat membebani pedagang kecil atau dialihkan kepada pembeli melalui kenaikan harga.

Pendidikan dan kebutuhan pokok menjadi fokus usulan Indef

Rekomendasi Riza berfokus pada tagihan yang sulit dihindari rumah tangga. Pendidikan, barang kebutuhan pokok, dan layanan kesehatan berulang kali muncul dalam anggaran keluarga. Karena itu, pengurangan biayanya dapat memberi dukungan berkelanjutan, bukan hanya satu kali pembayaran.

Pendidikan anak usia dini di fasilitas umum menjadi salah satu prioritas. Riza mengatakan jumlah fasilitas milik pemerintah jauh lebih sedikit daripada fasilitas swasta dan menyerukan perluasan layanan publik. Ia menyebut pendidikan berkualitas sejak usia dini hingga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai landasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Layanan publik yang lebih mudah diakses dapat memberi keluarga pilihan lain dalam mengatur pendidikan. Argumen Riza mengaitkan biaya rumah tangga saat ini dengan peluang anak-anak di masa depan: pendidikan terjangkau dapat meringankan tagihan sekarang sekaligus mendukung proses belajar kelak.

Keterjangkauan pangan menjadi prioritas lainnya. Riza mendesak pemerintah menjaga agar barang kebutuhan pokok tetap terjangkau dan mempertimbangkan keringanan PPN untuk kebutuhan tertentu.

Ia mencontohkan alat bantu dengar dan kursi roda sebagai alat bantu disabilitas yang mendapat perlakuan PPN yang menguntungkan di sejumlah negara. Ia juga menyoroti pembalut sebagai produk esensial yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pajak. Usulannya memasukkan kebutuhan spesifik ke dalam perdebatan fiskal, termasuk biaya penanganan disabilitas dan pengeluaran rutin untuk kebersihan menstruasi.

Bantuan yang ada menjangkau sebagian pekerja dan pembeli rumah

Dukungan pemerintah saat ini mencakup skema pembayaran PPh Pasal 21 bagi pekerja yang memenuhi syarat. Dradjad mengatakan program tersebut mencakup sekitar 7,5 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, dan direncanakan diperluas ke berbagai sektor pada 2027.

Yusuf mengakui insentif semacam itu dapat membantu anggaran rumah tangga, tetapi menyoroti cakupan sektor yang terbatas dan sifatnya yang sementara. Pegawai formal di luar sektor yang memenuhi syarat tetap menanggung pajak dan biaya hidup seperti biasa.

Langkah lain yang disebut Dradjad mencakup diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dukungan perumahan mencakup pembayaran PPN oleh pemerintah untuk rumah berharga hingga Rp2 miliar dan subsidi bunga KPR sebesar 6% untuk rumah pertama seharga hingga Rp500 juta. Program-program ini menyasar pembelian tertentu dan kelompok yang memenuhi syarat, sedangkan usulan Indef terkait pendidikan dan barang kebutuhan pokok berfokus pada pengeluaran berulang.

Riza mengatakan daya beli pada 2025 dan 2026 semakin bergantung pada stimulus fiskal yang diberikan berulang kali. Angka yang dibahas bersama penilaian tersebut menunjukkan ukuran belanja subsidi dan bantuan sosial naik dari 10,92 menjadi 30,68. Satuan dan periode pembandingnya tidak disebutkan sehingga skala moneternya belum jelas.

Dengan demikian, pilihan kebijakan menyangkut cakupan dan jangka waktu dukungan, selain besarnya. Bantuan sementara dapat mengurangi tagihan bagi penerima yang memenuhi syarat, sedangkan perubahan layanan publik atau PTKP dapat mengubah pengeluaran rumah tangga rutin.

Perubahan pekerjaan mempersulit upaya penanganan

Dradjad mengaitkan sebagian penurunan kelas menengah dengan perubahan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi. Ia menyebut teknologi, kecerdasan buatan, dan perkembangan geopolitik sebagai kekuatan yang mengubah dunia kerja. Industri tekstil dan alas kaki menghadapi tekanan, sementara sejumlah industri jasa berkembang.

Ia menyebut pertumbuhan konsumsi sekitar 3% hingga 4% untuk makanan dan minuman, alas kaki, serta tekstil, dibandingkan sekitar 6% hingga 7% untuk telekomunikasi, transportasi, hotel, dan restoran. Ia juga menyoroti pembeli yang berbelanja dalam jumlah lebih kecil dan lebih sering menggunakan saluran daring.

Perubahan tersebut menuntut langkah yang menyasar pendapatan sekaligus harga. Rumah tangga yang beralih ke jenis pekerjaan lain mungkin membutuhkan keterampilan baru, sementara pekerja dengan pendapatan yang tidak menentu tetap harus membayar biaya pendidikan, pangan, dan kesehatan secara rutin.

Pemerintah berencana menyediakan program magang bagi 150.000 orang dan pelatihan vokasi bagi 300.000 orang pada 2027. Dradjad menyebut program-program ini sebagai bagian dari upaya membantu pekerja menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan, di samping rencana perluasan cakupan PPh Pasal 21 yang dibayarkan pemerintah.

Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual sebelumnya mengaitkan penurunan kelas menengah, sebagian, dengan perhatian dan belanja pemerintah yang terserap oleh politik. Ia juga memperingatkan bahwa keterlambatan belanja sosial dapat memperlambat pertumbuhan. Penilaiannya menambahkan perhatian praktis: waktu penyaluran bantuan penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha yang menanti perputaran belanja.

Tanggal-tanggal penting dalam perdebatan kebijakan

Diskusi ini memadukan penurunan yang diukur selama beberapa tahun dengan usulan kebijakan yang disampaikan pada akhir 2026. Tonggak utamanya meliputi:

• 2016: PTKP saat ini sebesar Rp54 juta per tahun bagi wajib pajak lajang tanpa tanggungan mulai berlaku.
• 2019 hingga 2025: Jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta menjadi 46,7 juta orang.
• 20 Oktober 2026: Surat Menteri Sekretaris Negara dilaporkan menyampaikan persetujuan prinsip presiden untuk mengkaji kenaikan PTKP.
• 3 November 2026: Bhima membahas penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan ketidakpuasan kelas menengah di M Bloc Space.
• 4 dan 5 November 2026: Para ekonom menyerukan perubahan PTKP dan dukungan rumah tangga saat pertumbuhan kuartal III mencapai 5,47%.
• 2027: Program magang dan pelatihan vokasi direncanakan, disertai perluasan cakupan sektor penerima PPh Pasal 21 yang dibayarkan pemerintah.

Usulan utama Indef adalah membuat dukungan fiskal lebih tanggap terhadap pengeluaran yang berulang kali membebani anggaran keluarga. Rencana pemerintah terkait lapangan kerja dan pelatihan menangani bagian lain dari masalah yang sama: membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang cukup untuk mempertahankan belanja mereka.

Bagi rumah tangga, langkah konkret yang perlu diperhatikan adalah kelayakan menerima dukungan pajak, kemungkinan perubahan PTKP, akses terhadap pendidikan publik yang terjangkau, dan biaya kebutuhan pokok. Secara bersama-sama, keputusan tersebut akan menentukan berapa banyak uang yang tersisa setelah tagihan yang tak terhindarkan dibayar.

Poin Utama

• Kelas menengah Indonesia menyusut 10,63 juta orang antara 2019 dan 2025, menjadi 46,7 juta orang.
• Indef merekomendasikan keringanan melalui pendidikan, pangan, layanan kesehatan yang terjangkau, serta langkah pajak tertentu, di samping bantuan yang sudah ada.
• PTKP bagi wajib pajak lajang tanpa tanggungan tetap sebesar Rp54 juta per tahun sejak 2016.
• Dukungan PPh Pasal 21 yang sudah ada menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja, menurut Dradjad.
• Rencana pemerintah untuk 2027 mencakup program magang bagi 150.000 orang, pelatihan vokasi bagi 300.000 orang, dan perluasan dukungan pajak penghasilan dari pekerjaan.
• Rumah tangga kelas menengah dan kelompok yang sedang menuju kelas menengah menyumbang lebih dari 80% konsumsi, sehingga ketahanan keuangan mereka menjadi faktor penting bagi permintaan domestik.