AS Janjikan Tambahan Bantuan Militer untuk Filipina, Manila Hadapi Kekurangan Dana Modernisasi

Pembicaraan di Cebu hasilkan janji pendanaan baru, tanpa menyebutkan jumlah

Amerika Serikat menjanjikan tambahan dana untuk memodernisasi Angkatan Bersenjata Filipina, sementara Manila menyiapkan usulan anggaran modernisasi sebesar P50 miliar untuk 2027, P20 miliar di bawah kebutuhan minimum untuk tahap akhir program, menurut Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr.

Kepala pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan tambahan tersebut dalam pembicaraan dengan Teodoro pada 28 Oktober 2026 di Kota Lapu-Lapu, Cebu. Pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan sistem yang memungkinkan kedua militer mengoordinasikan operasi, disertai pembahasan tentang infrastruktur dan fasilitas penyimpanan di lokasi militer Filipina yang dapat diakses pasukan AS.

Departemen Perang AS, sebutan yang kini digunakan pemerintahan Trump untuk Pentagon, tidak mengungkap jumlah tambahan dana, tanggal pencairan, atau proyek yang akan menerima dukungan. Departemen itu juga tidak memberikan tanggal mulai ataupun cakupan terperinci untuk inisiatif komando dan kendali tersebut. Ketiadaan rincian ini membuat gambaran anggaran jangka pendek Manila belum jelas.

Laporan Badan Informasi Filipina mengenai pertemuan tersebut menempatkan janji bilateral itu dalam proposal AS yang lebih luas untuk kerja sama pertahanan dengan Asia Tenggara. Filipina menjadi tuan rumah pertemuan para menteri pertahanan ASEAN pada 28 dan 29 Oktober sebagai ketua kelompok regional itu untuk 2026.

Bagi Filipina, persoalan utamanya adalah seberapa cepat janji dukungan dapat diwujudkan menjadi kemampuan militer yang bisa digunakan. Pembahasan di Cebu mencakup pendanaan, koordinasi operasi, dan fasilitas, sementara perdebatan anggaran dalam negeri menunjukkan besarnya pengadaan yang masih ingin dibiayai Manila.

Dua jalur pendanaan AS dengan aturan berbeda

Pendanaan kerja sama keamanan Pentagon yang baru diumumkan terpisah dari Foreign Military Financing, atau FMF. Hibah FMF membantu pemerintah mitra memperoleh peralatan, layanan, dan pelatihan pertahanan, sedangkan pinjaman menyediakan pembiayaan yang harus dilunasi.

Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS 2026, yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada Desember 2025, mengizinkan FMF hingga $500 juta per tahun untuk Filipina dari 2026 hingga 2030, serta pinjaman langsung hingga $1 miliar. Selama lima tahun tersebut, total otorisasi hibah tahunan mencapai hingga $2,5 miliar.

Kongres mengalokasikan setidaknya $100 juta dalam bentuk hibah FMF untuk Filipina pada tahun fiskal 2026, menurut Congressional Research Service. Perbedaan antara otorisasi dan alokasi anggaran penting: otorisasi mengizinkan suatu program atau menetapkan batas pendanaan, sedangkan alokasi anggaran memberikan kewenangan untuk membelanjakan dana.

Batas tahunan $500 juta dan alokasi setidaknya $100 juta itu menggambarkan tahapan berbeda dalam proses pendanaan. Janji baru Pentagon berasal dari jalur pendanaan lain, sehingga jumlah dan ketentuannya kelak penting untuk mengetahui besarnya tambahan dukungan yang akan diterima Manila.

Usulan kenaikan anggaran Manila masih belum mencukupi

Usulan anggaran Filipina mengalokasikan P50 miliar untuk Program Modernisasi AFP yang Direvisi pada 2027, dibandingkan dengan dana reguler P40 miliar pada 2026. Angka itu naik P10 miliar, atau 25%, tetapi hanya akan memenuhi sekitar 39% dari permintaan modernisasi Departemen Pertahanan Nasional sebesar P126,97 miliar.

Selisih antara permintaan tersebut dan alokasi yang diusulkan mencapai P76,97 miliar. Ini membantu menjelaskan mengapa peningkatan dukungan dari Filipina dan AS dapat terjadi bersamaan dengan peringatan pejabat pertahanan bahwa pengadaan yang direncanakan masih sulit dibiayai.

Teodoro menyampaikan gambaran yang lebih spesifik tentang tekanan jangka pendek dalam sidang subkomite keuangan Senat pada 19 Oktober. Ia mengatakan Horizon 3, tahap ketiga sekaligus terakhir dari program modernisasi, membutuhkan setidaknya P70 miliar. Jika seluruh proyek yang direncanakan dikontrakkan, katanya, dibutuhkan tambahan P20 miliar di luar usulan P50 miliar untuk kontrak yang pembayarannya berlangsung selama beberapa tahun.

Kontrak tersebut membagi pembayaran ke dalam anggaran-anggaran berikutnya. Cara ini memungkinkan pemerintah membeli peralatan mahal tanpa membayar seluruh harganya sekaligus, tetapi juga mengikat sebagian pendanaan masa depan untuk pembelian yang telah disepakati. Bagi perencana militer, persoalan anggaran mencakup pesanan baru sekaligus pembayaran yang menyusul.

Tekanan anggaran pertahanan yang lebih luas

Total anggaran yang diusulkan Departemen Pertahanan Nasional untuk 2027 sebesar P324,63 miliar, dibandingkan dengan permintaan departemen sebesar P572,79 miliar. Usulan itu sekitar 43% lebih rendah daripada jumlah yang diminta, dengan selisih P248,16 miliar.

Alokasi belanja modal departemen, yang mencakup pengeluaran untuk aset seperti peralatan dan fasilitas, ditetapkan sebesar P32,67 miliar, jauh di bawah permintaan P239,73 miliar. Jumlah itu hanya sekitar 14% dari belanja modal yang diminta. Angka anggaran departemen ini mencakup kategori yang lebih luas daripada program modernisasi dan perlu dipahami sesuai pos anggaran masing-masing.

Presiden Senat Sherwin Gatchalian mengatakan ia mendorong peningkatan anggaran AFP untuk mendukung modernisasi, kesiapan, dan kemampuan militer, termasuk kapasitas perang siber. Sikapnya menghubungkan perdebatan tentang kapal, pesawat, dan peralatan lain dengan kebutuhan untuk melindungi dan mengoperasikan sistem digital militer.

Alokasi yang diusulkan untuk 2027 masih menjadi bagian dari proses anggaran Filipina. Pengumuman AS menambahkan potensi sumber dukungan, sementara para anggota parlemen masih harus memutuskan besarnya pendanaan nasional.

Undang-undang modernisasi memasuki tahun terakhir

Republic Act 10349, Undang-Undang Modernisasi AFP yang Direvisi, disahkan pada 2012 sebagai program berdurasi 15 tahun yang dibagi menjadi tiga tahap. Program itu dijadwalkan berakhir pada 2027, tahun yang sama dengan periode anggaran yang kini dibahas.

Teodoro mendesak Kongres mencabut undang-undang tersebut dengan alasan siklus tetapnya tidak mampu mengikuti perubahan teknologi militer. Ia juga mengatakan bahwa setoran dari Bases Conversion and Development Authority, yang dimaksudkan sebagai sumber pendanaan, terlalu kecil dan perlu ditopang pemerintah nasional.

Dalam pernyataan pada Agustus, Teodoro mempertanyakan lamanya siklus perencanaan:

Entitas mana yang bekerja dengan cakrawala perencanaan 15 tahun pada zaman sekarang?

Berakhirnya jadwal undang-undang itu menambah dimensi lain dalam perdebatan pendanaan. Kongres sedang mempertimbangkan sumber daya untuk tahun terakhir yang dijadwalkan, sementara menteri pertahanan mengupayakan kerangka hukum berbeda untuk modernisasi berikutnya. Pengadaan peralatan yang dilakukan sekarang dapat membutuhkan pembayaran dan dukungan jauh setelah tahun tersebut.

Perubahan yang dibawa kesepakatan komando dan kendali

Hegseth dan Teodoro sepakat meluncurkan percepatan modernisasi komando dan kendali aliansi. Komando dan kendali mencakup sistem dan prosedur yang digunakan pemimpin militer untuk menerima informasi, mengambil keputusan, dan mengarahkan pasukan. Dalam operasi gabungan, pengaturan tersebut membantu kedua negara mengoordinasikan kegiatan pasukan mereka.

Pentagon menyebut inisiatif itu sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi secara waktu nyata dan memperkuat kemampuan aliansi untuk tetap berfungsi di bawah tekanan. Interoperabilitas, tujuan lain yang disebut dalam peningkatan pendanaan, berarti angkatan bersenjata yang berbeda dapat berkomunikasi dan beroperasi bersama secara efektif.

Letak geografis membantu menjelaskan fokus tersebut. Rantai Pulau Pertama membentang dari Jepang melewati Taiwan dan Filipina menuju Asia Tenggara maritim. Perencanaan militer AS menganggap busur ini penting untuk mencegah agresi China dan membuat tindakan militer terhadap mitra AS lebih sulit serta mahal.

Bagi Manila, janji itu datang di tengah ketegangan yang berlanjut dengan China di Laut Filipina Barat. Koordinasi yang lebih baik dimaksudkan untuk menghubungkan modernisasi militer Filipina dengan kebutuhan praktis operasi bersama pasukan AS di wilayah maritim yang luas.

Sembilan lokasi Filipina membentuk jaringan fasilitas

Kedua kepala pertahanan juga meninjau pelaksanaan Enhanced Defense Cooperation Agreement, atau EDCA, terutama investasi pada infrastruktur penting dan fasilitas penyimpanan. Perjanjian yang ditandatangani pada 2014 itu memungkinkan pasukan AS mengakses secara bergilir fasilitas militer Filipina yang disepakati serta melakukan pembangunan dan perbaikan di sana.

Filipina memiliki sembilan lokasi EDCA, termasuk empat lokasi tambahan yang ditetapkan pada 2023. Penambahan itu memperluas jaringan dari lima menjadi sembilan lokasi, meningkatkan jumlah lokasi yang tersedia berdasarkan perjanjian tersebut sebesar 80%.

Fasilitas penyimpanan dan infrastruktur memiliki fungsi berbeda dari pembelian platform militer. Fasilitas tersebut menyediakan tempat untuk menyimpan pasokan dan mendukung pasukan yang menggunakannya. Karena itu, pembahasan di Cebu mencakup jaringan fisik yang diperlukan untuk kerja sama, serta pendanaan dan sistem untuk mengarahkan operasi.

Pengaturan akses dalam perjanjian itu didasarkan pada lokasi militer Filipina dan penggunaan bergilir oleh AS. Struktur tersebut penting untuk memahami peran fasilitas-fasilitas itu dalam rencana aliansi.

Kerangka regional menyertai janji untuk Filipina

Hegseth juga mengusulkan kerangka kerja sama pertahanan AS-ASEAN dalam pertemuan informal dengan para menteri dari 11 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pembahasan berlangsung bersamaan dengan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN ke-20.

Menjelaskan proposal itu, Hegseth mengatakan:

Kami mengusulkan agar kita bekerja sama mengembangkan kerangka kerja sama pertahanan AS-ASEAN, sebuah kerangka praktis yang memandu kerja sama kita selama beberapa tahun ke depan,

Negara-negara peserta akan memilih inisiatif berdasarkan kepentingan bersama dan prioritas keamanan regional. Hegseth menyebut kesadaran ranah maritim, interoperabilitas, dan kerja sama antarangkatan laut regional sebagai bidang yang dapat diperluas. Kesadaran ranah maritim berarti mengetahui apa yang terjadi di laut, termasuk lokasi dan aktivitas kapal.

Proposal itu diajukan menjelang peringatan 50 tahun hubungan ASEAN-AS pada 2027. Teodoro menunjuk contoh kerja sama yang sudah berjalan: latihan maritim ASEAN-AS kedua, yang digelar di Indonesia pada Desember 2025 dengan partisipasi Angkatan Laut Filipina. Ia mengaitkan jalur laut yang aman dan kebebasan navigasi dengan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada laut.

Pertemuan Cebu yang lebih luas melibatkan para menteri pertahanan ASEAN dan mitra mereka melalui format ADMM-Plus. Kepala pertahanan China tidak hadir meski diundang, sehingga inisiatif AS dibahas dalam pertemuan tanpa kehadiran pejabat pertahanan tertinggi salah satu kekuatan militer besar di kawasan.

Pembicaraan dengan Jepang dan rangkaian keputusan

Pertemuan terpisah Hegseth dengan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi membahas penggunaan fasilitas militer yang lebih fleksibel dan latihan yang melibatkan pasukan yang beroperasi dari lokasi-lokasi terpencar. Menyebarkan unit ke beberapa lokasi dapat mengurangi ketergantungan operasi pada satu fasilitas.

Pembicaraan dengan Jepang juga mencakup perluasan akses dan kehadiran AS, serta latihan realistis termasuk latihan tembak langsung. Jepang dan Filipina bergabung dengan Amerika Serikat dan Australia dalam kelompok pertahanan yang dikenal sebagai Squad. Latihan AS baru-baru ini yang melibatkan negara-negara tersebut mencakup sistem rudal Typhon dan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi, atau HIMARS.

Pengumuman di Cebu merupakan bagian dari rangkaian keputusan modernisasi Filipina, perluasan akses militer, dan langkah pendanaan AS:

• 2012: Republic Act 10349 menetapkan program modernisasi yang direvisi dan berlangsung selama 15 tahun.
• 2014: Filipina dan Amerika Serikat menandatangani EDCA.
• 2023: Empat lokasi EDCA tambahan menjadikan jumlah lokasi di Filipina sembilan.
• Desember 2025: Trump menandatangani undang-undang otorisasi pertahanan AS 2026, termasuk ketentuan pembiayaan untuk Filipina.
• 19 Oktober 2026: Teodoro mengatakan kepada subkomite Senat bahwa Horizon 3 membutuhkan setidaknya P70 miliar.
• 28 Oktober 2026: Hegseth mengumumkan tambahan pendanaan kerja sama keamanan dan sepakat dengan Teodoro untuk meningkatkan komando dan kendali aliansi.
• 2027: Usulan anggaran Filipina mengalokasikan P50 miliar untuk modernisasi saat program yang ada mencapai akhir masa yang dijadwalkan.

Bagi perencana pertahanan Filipina, tantangan langsungnya adalah menyelaraskan keputusan-keputusan tersebut: alokasi anggaran dalam negeri, bantuan AS, komitmen pengadaan peralatan, serta fasilitas yang memungkinkan pasukan beroperasi bersama.

Poin Utama

• Amerika Serikat menjanjikan tambahan dukungan untuk modernisasi AFP dalam pembicaraan di Cebu pada 28 Oktober, tanpa mengumumkan jumlah atau tanggal pencairan.
• Pendanaan baru Pentagon terpisah dari hibah dan pinjaman Foreign Military Financing.
• Manila mengusulkan P50 miliar untuk modernisasi pada 2027, naik 25% dari dana reguler 2026 tetapi masih di bawah kebutuhan yang disampaikan pejabat pertahanan.
• Hegseth dan Teodoro sepakat meningkatkan komando dan kendali serta meninjau infrastruktur di sembilan lokasi EDCA.
• Usulan kerangka pertahanan AS-ASEAN akan memungkinkan negara peserta memilih inisiatif kerja sama berdasarkan prioritas bersama.
• Jadwal undang-undang modernisasi Filipina berakhir pada 2027, sementara Teodoro mengupayakan pencabutannya.