Operator Truk Thailand Tuntut Batas Harga Solar 35 Baht, Beri Pemerintah 60 Hari untuk Bertindak

Sengketa harga bahan bakar membawa truk ke kementerian

Operator transportasi Thailand menuntut batas harga solar sebesar 35 baht per liter selama satu tahun dalam aksi unjuk rasa di luar Kementerian Energi di Bangkok pada 4 November 2026. Mereka memberi pemerintah waktu sekitar 60 hari untuk merespons. Solar B7 standar dijual dengan harga 42,54 baht per liter setelah baru-baru ini turun satu baht, sehingga terdapat selisih 7,54 baht antara harga di SPBU dan batas yang mereka usulkan.

Federasi Transportasi Darat Thailand dan 13 asosiasi sekutu menyampaikan tuntutan yang mencakup pajak bahan bakar, margin kilang, dugaan penimbunan, serta cara Thailand menghitung harga energi. Presiden federasi Thongyu Khongkhan memperingatkan bahwa jika tidak ada kemajuan selama November dan Desember, antara 500 hingga 1.000 truk dapat bergerak ke Bangkok.

Aksi ini memadukan tuntutan mendesak untuk solar yang lebih murah dengan perdebatan lebih luas tentang pihak yang menanggung biaya energi mahal. Thongyu mengatakan bantuan harus menjangkau masyarakat di seluruh negeri dan federasi akan menolak paket yang hanya ditujukan bagi usaha transportasi dan logistik.

Pejabat Kementerian Energi menerima petisi tersebut dan berjanji menyampaikannya kepada Menteri Energi Akanat Promphan. Mereka juga membela langkah-langkah yang telah diambil, dengan menyebut penghematan tahunan konsumen sebesar 10,8 miliar baht dari perubahan penetapan harga bahan bakar serta hampir 32 miliar baht keuntungan berlebih kilang yang digunakan untuk menurunkan harga.

Dampak batas harga 35 baht

Federasi mengatakan harga solar telah naik lebih dari delapan baht per liter, meningkatkan biaya operasional sementara rumah tangga juga menghadapi banjir. Dengan harga pada 4 November sebesar 42,54 baht, penurunan harga solar B7 standar menjadi 35 baht berarti pengurangan sekitar 17,7%.

Pembelian 1.000 liter menunjukkan selisihnya: biayanya 42.540 baht dengan harga B7 yang disebutkan, dan 35.000 baht jika batas yang diusulkan diterapkan, atau hemat 7.540 baht. Bagi usaha yang berkali-kali membeli bahan bakar, harga per liter langsung memengaruhi dana yang dibutuhkan agar kendaraan tetap beroperasi.

Solar B20 sudah lebih murah daripada batas yang diminta, yakni 33,50 baht per liter, sementara solar premium seharga 49,05 baht. Perbedaan harga ini penting karena federasi menginginkan perubahan di seluruh sistem bahan bakar, bukan menerima akses lebih murah ke satu jenis campuran sebagai solusi menyeluruh.

B7 dan B20 menunjukkan campuran solar dengan proporsi biodiesel yang berbeda. E20, jenis bahan bakar lain yang dipromosikan kementerian, merupakan campuran bensin dan etanol. Campuran yang lebih murah hanya berguna jika dapat digunakan oleh kendaraan, sehingga harga solar standar menjadi perhatian utama operator truk.

Protes berangkat dari kampanye sebelumnya

Thongyu menyebut aksi di Bangkok sebagai peningkatan eskalasi dari kampanye Truck Power yang sebelumnya digelar federasi di Chon Buri. Menurutnya, pemerintah belum memberikan tanggapan yang jelas terhadap tuntutan sebelumnya, sementara kenaikan biaya bahan bakar memperberat kesulitan warga yang sedang pulih dari banjir.

Truk-truk membawa spanduk yang mengkritik perusahaan energi besar. Penyelenggara menempatkan peti mati dan bunga pemakaman di luar kementerian sebagai aksi simbolis. Perwakilan sektor transportasi dan sebuah jaringan masyarakat sipil turut bergabung dalam aksi tersebut.

Para pembicara antara lain Atavit Suwanpakdee, anggota parlemen dari daftar partai sekaligus wakil ketua Partai United Thai Nation, serta ML Kornkasiwat Kasemsri, akademisi bidang energi dan wakil ketua Partai Palang Pracharath. Pakar energi dan perwakilan dunia usaha juga berpidato dalam aksi tersebut.

Thongyu mengatakan federasi tidak ingin mengganggu lalu lintas, tetapi akan mempertimbangkan bekerja sama dengan kelompok pengunjuk rasa lain atau menggelar konvoi besar truk jika pemerintah tidak bertindak. Tuntutannya agar bantuan diberikan secara nasional membuat sengketa ini melampaui negosiasi tentang dukungan bagi perusahaan angkutan barang saja.

Tuntutan melampaui harga di SPBU

Federasi mengajukan paket yang disebut terdiri dari 10 tuntutan. Selain batas harga solar, federasi meminta perubahan struktur harga minyak dan energi, penghapusan biaya imputed, penurunan cukai bahan bakar menjadi 5% serta peninjauan margin kilang.

Biaya imputed adalah jumlah yang dimasukkan ke dalam perhitungan harga, bukan catatan sederhana tentang pembayaran tunai tertentu. Margin kilang menggambarkan selisih antara nilai bahan bakar hasil pengolahan dan minyak mentah yang digunakan untuk memproduksinya; kilang juga harus menanggung biaya operasional. Keduanya menjadi sumber perdebatan tentang besaran harga yang harus dibayar konsumen.

Federasi juga meminta pengendalian harga bahan bakar, penyelidikan atas dugaan hilangnya lebih dari 700 juta liter minyak, pembubaran Komisi Regulasi Energi dan pembentukan cadangan minyak strategis nasional. Cadangan seperti itu akan menyimpan bahan bakar untuk dilepas jika terjadi gangguan pasokan serius.

Thongyu mendesak Akanat agar bertindak lebih tegas terhadap perusahaan energi berpengaruh dan orang-orang yang diduga melakukan penimbunan. Ia berpendapat bahwa pengurangan pajak untuk B20 dan E20, atau penghapusan biaya imputed saja, tidak akan menyelesaikan masalah harga yang lebih mendasar.

Paket tersebut mencakup beberapa keputusan yang berbeda. Batas harga membatasi jumlah yang dibayar pembeli, pengurangan pajak menurunkan penerimaan pemerintah dari bahan bakar, dan penyelidikan menindak dugaan pelanggaran. Usulan pembubaran regulator akan mengubah kelembagaan, sedangkan cadangan strategis memerlukan pengaturan untuk membeli, menyimpan dan melepas minyak.

Kementerian menyoroti penghematan yang telah dilakukan

Juru bicara kementerian Pongpol Yodmuangcharoen mengatakan pemerintah telah menghapus apa yang disebut biaya hantu, yang selama lebih dari 22 tahun dimasukkan dalam penetapan harga bahan bakar. Menurutnya, langkah itu mengurangi beban konsumen sebesar 10,8 miliar baht per tahun.

Pongpol juga menaksir keuntungan berlebih kilang yang digunakan untuk menurunkan harga mencapai hampir 32 miliar baht. Ia mengatakan kementerian akan terus memantau keuntungan tersebut agar dapat membantu menurunkan harga saat bahan bakar keluar dari kilang, sebelum didistribusikan ke SPBU.

Kedua angka itu merujuk pada langkah yang berbeda: 10,8 miliar baht merupakan perkiraan penghematan tahunan, sedangkan hampir 32 miliar baht adalah nilai keuntungan kilang yang disebut telah digunakan untuk menurunkan harga. Tanggapan kementerian berfokus pada perubahan yang sudah dilakukan; tuntutan federasi berfokus pada apakah harga di SPBU setelah perubahan itu terjangkau.

Pongpol, saat menjelaskan tanggapan kementerian terhadap keluhan mengenai harga bahan bakar, berjanji meningkatkan transparansi:

Kementerian Energi akan mengatasi kurangnya transparansi agar struktur harga seadil mungkin,

Juru bicara itu mengatakan Akanat memahami tekanan keuangan yang dihadapi operator transportasi. Ia juga menyebut pengurangan cukai lebih lanjut perlu mempertimbangkan komitmen keuangan mendatang, sehingga seruan operator untuk menurunkan pajak harus diseimbangkan dengan kewajiban belanja pemerintah.

Mengapa bahan bakar campuran yang lebih murah belum mengakhiri sengketa

Menurut Pongpol, kementerian telah mempromosikan biodiesel B20 dan gasohol E20 sebagai cara mengurangi impor minyak mentah. Penggunaan lebih banyak bahan bakar yang sebagian dibuat dari bahan biologis dapat mengurangi proporsi pasokan dari minyak bumi, sementara kebijakan pajak dapat membantu menentukan harga di SPBU.

Keberatan Thongyu berkaitan dengan jangkauan bantuan tersebut. Ia mengatakan pemotongan harga untuk jenis campuran tertentu dan perubahan pada komponen harga terpilih tidaklah cukup. Ia menegaskan bantuan harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya satu industri.

Bagi usaha transportasi, solar merupakan pengeluaran berulang untuk mengangkut barang. Biaya bahan bakar yang lebih tinggi dapat menekan tarif pengiriman dan anggaran usaha, meskipun dampaknya terhadap tiap produk bergantung pada cara pengangkutannya dan seberapa besar biaya tambahan yang ditanggung perusahaan.

Batas harga yang diusulkan federasi mengharuskan adanya keputusan tentang cara menutup selisih antara harga eceran yang diizinkan dan biaya penyediaan bahan bakar. Pejabat kementerian berjanji mempertimbangkan usulan tersebut, tetapi belum mengumumkan batas harga solar yang disetujui maupun rencana pendanaan untuk mempertahankannya selama satu tahun.

Penyelidik mengusut dugaan penimbunan bahan bakar

Thitiphat Chotdechachaiyanan, sekretaris menteri energi, mengatakan proses hukum menyangkut 24 tersangka yang diduga terlibat dalam penimbunan bahan bakar dan spekulasi harga pada Maret. Enam orang telah resmi didakwa. Para tersangka termasuk pedagang minyak yang beroperasi berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perdagangan Bahan Bakar.

Kementerian berencana mengadakan pembahasan yang melibatkan Departemen Investigasi Khusus, atau DSI, dan Departemen Bisnis Energi pada pekan yang dimulai 9 November. Pejabat akan meninjau apakah diperlukan bukti atau dokumen tambahan untuk mempercepat penanganan perkara.

Federasi menuntut penyelidikan atas dugaan hilangnya lebih dari 700 juta liter bahan bakar. Dalam sebuah kasus di Surat Thani, penyelidik menemukan 57 juta liter solar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama pengangkutan. Hubungan antara kasus selama pengangkutan itu dan angka lebih besar yang disampaikan federasi tidak dijelaskan.

Konsumsi solar harian rata-rata Thailand disebut sekitar 65 juta liter. Berdasarkan angka itu, 57 juta liter setara dengan sekitar 88% konsumsi solar satu hari, sedangkan 700 juta liter melebihi konsumsi solar selama 10 hari. Perbandingan itu menunjukkan mengapa volume tersebut menjadi bagian penting dari protes.

Konsumsi harian gabungan solar, bensin dan gasohol disebut sekitar 100 juta liter. Karena itu, tuntutan federasi untuk mengusut bahan bakar yang hilang menyangkut volume yang cukup besar untuk memengaruhi pasokan nasional maupun penyelidikan pidana.

Perintah pada Maret menjadi bagian dari kronologi

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan pada 20 Maret 2026 bahwa ia telah menandatangani perintah untuk mengatasi kekurangan bahan bakar yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Perintah tersebut mengarahkan kerja sama antara Kementerian Kehakiman, DSI, Kepolisian Kerajaan Thailand dan Departemen Administrasi Provinsi untuk menindak penimbunan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Polisi telah memeriksa distributor bahan bakar besar di Ang Thong menyusul keluhan warga dan operator transportasi mengenai dugaan penimbunan serta kenaikan harga tanpa izin. Anutin mengatakan perbandingan produksi dan konsumsi harian menunjukkan selisih kecil yang perlu diselidiki. Ia juga menyebut penimbunan 300.000 liter telah melampaui kebutuhan penyimpanan darurat atau yang diperlukan.

Sengketa ini kini mencakup beberapa tahap:

• 20 Maret 2026: Anutin mengumumkan perintah untuk mengoordinasikan penindakan terhadap penimbunan bahan bakar tanpa alasan yang dapat dibenarkan di tengah gangguan terkait konflik Timur Tengah.
• Sebelum 4 November: Federasi transportasi menggelar kampanye Truck Power di Chon Buri dan meminta pemerintah bertindak mengatasi biaya bahan bakar.
• 4 November: Federasi dan 13 asosiasi sekutu berunjuk rasa di luar Kementerian Energi di Bangkok dan menyampaikan tuntutan mereka.
• Pekan yang dimulai 9 November: Kementerian berencana berunding dengan DSI dan Departemen Bisnis Energi mengenai kasus-kasus pada Maret.
• November dan Desember: Federasi memberi pemerintah waktu sekitar 60 hari untuk merespons sebelum mempertimbangkan aksi yang lebih besar.

Pada Maret, Anutin mengatakan jalur impor minyak mentah berfungsi dan pemerintah akan terus menggunakan kewenangannya selama masa transisi menuju kabinet baru untuk menangani urusan bahan bakar yang diperlukan. Pada November, operator transportasi mendesak penegakan hukum yang lebih cepat sekaligus perubahan harga yang jauh lebih luas.

Yang dihadapi pejabat sebelum tenggat

Thitiphat mengatakan usulan para operator akan segera disampaikan kepada Akanat. Pertemuan antara menteri dan para operator diperkirakan berlangsung pada pekan yang dimulai 2 atau 9 November; pekan kedua juga disebut sebagai waktu pembahasan penyelidikan.

Sekretaris menteri itu mengaitkan sebagian tekanan biaya dengan konflik di luar negeri yang telah berlangsung lebih dari delapan bulan. Ia mengatakan harga minyak global naik dua hingga tiga kali lipat dibandingkan tingkat pada 2022 selama perang Rusia-Ukraina, sehingga kondisi internasional turut menjadi bagian dari penjelasan kementerian atas sengketa harga dalam negeri.

Tenggat yang ditetapkan Thongyu membuat tugas mendesak pemerintah menjadi konkret: menjelaskan tuntutan mana yang akan diterima, bantuan apa yang akan diterima konsumen dan seberapa cepat keputusan dapat diberlakukan. Federasi menuntut tindakan terkait pajak, regulasi, stok bahan bakar dan penegakan hukum pidana, sehingga persoalannya membutuhkan lebih dari sekadar satu penyesuaian harga di SPBU.

Bagi pengemudi, dunia usaha dan rumah tangga, dampak paling langsung akan terlihat pada harga bahan bakar. Bagi Bangkok, dampak selanjutnya bisa berupa konvoi hingga 1.000 truk jika federasi menilai tanggapan pemerintah tidak memadai setelah periode November dan Desember berakhir.

Poin Utama

• Federasi Transportasi Darat Thailand dan 13 asosiasi sekutu berunjuk rasa di Bangkok pada 4 November 2026.
• Mereka menuntut batas harga solar sebesar 35 baht per liter selama satu tahun, dibandingkan harga B7 yang disebutkan sebesar 42,54 baht.
• Federasi memberi pemerintah waktu sekitar 60 hari dan mengancam akan menggelar konvoi 500 hingga 1.000 truk jika kemajuan yang dicapai tidak memadai.
• Kementerian menyebut penghematan tahunan sebesar 10,8 miliar baht dari penghapusan biaya hantu dan hampir 32 miliar baht keuntungan kilang yang digunakan untuk menurunkan harga.
• Pejabat melaporkan proses hukum terhadap 24 tersangka dalam dugaan penimbunan dan spekulasi bahan bakar; enam orang telah resmi didakwa.
• Pembicaraan yang direncanakan pada pekan yang dimulai 9 November akan meninjau bukti dan dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan penyelidikan.