RUU Pencegahan Kejahatan Terorganisasi Sri Lanka Hadapi 26 Petisi, Presiden Janjikan Perubahan

Wewenang Penahanan dan Hak Konstitusional Jadi Inti Gugatan

Mahkamah Agung Sri Lanka sedang memeriksa 26 petisi yang menentang Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisasi. Para pengacara mempersoalkan ketentuan yang, menurut mereka, memungkinkan penahanan selama dua bulan hingga satu tahun atas perintah sekretaris Kementerian Pertahanan. Jaksa Agung dijadwalkan menyampaikan posisi pemerintah pada Senin, 9 November, setelah argumen didengar pada 4 dan 5 November 2026.

Ketua Mahkamah Agung Preethi Padman Surasena memimpin majelis hakim bersama Hakim Achala Wengappuli dan Sampath Abeykoon. Para pemohon petisi antara lain Asosiasi Pengacara Sri Lanka, Distilleries Company, dan Malinda Seneviratne. Mereka meminta pengadilan menetapkan bahwa rancangan undang-undang tersebut, dalam bentuk yang digugat, harus memperoleh dukungan dua pertiga anggota parlemen dan persetujuan melalui referendum publik.

Presiden Anura Kumara Dissanayake juga mengumumkan rencana untuk menghapus ketentuan tentang tato dan mengubah ketentuan terkait pelanggaran berdasarkan Ordonansi Cukai. Pengumuman itu menyebutkan dua hal yang siap diubah pemerintah, sementara proses di pengadilan membahas keberatan yang lebih luas terkait penahanan, jaminan, kewenangan kehakiman, dan pemberitaan perkara pidana.

Bagi siapa pun yang ditangkap berdasarkan undang-undang yang diusulkan, persoalan utamanya bersifat praktis: siapa yang akan memutuskan apakah mereka tetap ditahan, berapa lama penahanan dapat berlangsung, dan sejauh mana hakim berwenang untuk campur tangan. Bagi jurnalis, persoalan lainnya adalah apakah pembatasan publikasi informasi tentang kejahatan serius dapat memengaruhi pemberitaan proses pengadilan.

Apa yang Terjadi di Pengadilan?

Para pengacara yang mewakili pemohon petisi memulai argumen lisan pada pagi 4 November dan melanjutkannya hingga larut malam. Petisi-petisi tersebut kembali diperiksa oleh majelis hakim yang sama pada 5 November.

Para hakim mengarahkan pemohon petisi untuk mengajukan keterangan tertulis yang memuat keberatan konstitusional mereka dan perubahan yang menurut mereka perlu dilakukan. Keterangan tersebut diajukan pada 5 November, sehingga pengadilan telah menerima posisi terperinci para pemohon sebelum pemerintah menyampaikan tanggapan sesuai jadwal.

Tanggal-tanggal utama dalam proses ini adalah:

• 4 November 2026: Para pengacara pemohon petisi mulai menyampaikan argumen, yang berlanjut hingga larut malam.
• 5 November 2026: Pengadilan kembali memeriksa 26 petisi, dan para pemohon mengajukan argumen tertulis mengenai konstitusionalitas serta usulan perubahan.
• 9 November 2026: Jaksa Agung dijadwalkan menyampaikan posisi pemerintah.

Selain para pengacara yang membahas ketentuan tertentu, penasihat hukum yang hadir untuk pemohon petisi mencakup President's Counsel Sanjeewa Jayawardena, M.A. Sumanthiran, Ali Sabry, dan Naveen Marapana. Solicitor General Viraj Dayaratne, Additional Solicitor General Sudarshana de Silva, Deputy Solicitor General Sudharshi Herath, dan Dr. Avanthi Perera hadir mewakili Jaksa Agung.

Seberapa Luas Definisi Kejahatan Serius?

President's Counsel Romesh de Silva, yang hadir mewakili pemohon petisi Malinda Seneviratne, berargumen bahwa definisi pelanggaran serius dalam rancangan undang-undang itu terlalu luas. Keberatan tersebut menyangkut titik awal penerapan undang-undang yang diusulkan: dugaan pelanggaran apa saja yang akan membuat seseorang masuk dalam cakupannya.

Definisi hukum menentukan kapan kewenangan tertentu dapat digunakan. Jika undang-undang memberikan kewenangan luar biasa kepada penyidik untuk menangani pelanggaran serius, rumusan kategori tersebut menentukan perkara apa saja yang dapat dikenai kewenangan itu. Karena itu, argumen De Silva mengaitkan definisi tersebut secara langsung dengan ketentuan penahanan yang juga ia persoalkan.

Pengadilan diminta memeriksa kedua bagian itu secara bersamaan: perbuatan yang dicakup rancangan undang-undang dan kewenangan yang akan diberikan kepada aparat saat menyelidikinya. Bagi orang yang sedang diselidiki, ketentuan tersebut akan membentuk proses hukum sejak awal, sebelum ada keputusan mengenai kesalahan.

Siapa yang Mengendalikan Penahanan Berkepanjangan?

De Silva mempersoalkan ketentuan yang memungkinkan sekretaris Kementerian Pertahanan memerintahkan penahanan selama dua bulan hingga satu tahun setelah menerima permintaan dari Inspektur Jenderal Polisi atau Wakil Inspektur Jenderal Polisi. Gugatannya berfokus pada kewenangan yang diberikan kepada pejabat eksekutif untuk menahan seorang tersangka.

Eksekutif adalah cabang pemerintahan yang menjalankan undang-undang dan mengarahkan lembaga negara. Pengadilan memiliki peran berbeda, termasuk memutus sengketa hukum dan meninjau dasar hukum pembatasan kebebasan. Kekhawatiran para pemohon petisi berkaitan dengan pembagian kewenangan antara kedua cabang tersebut dalam rancangan undang-undang ini.

President's Counsel Iraj de Silva juga berargumen bahwa ketentuan tertentu akan memungkinkan eksekutif membatasi kebebasan pribadi tanpa campur tangan yudisial. Argumennya menempatkan peran pengadilan sebagai inti gugatan konstitusional tersebut.

Seseorang yang ditahan untuk keperluan penyelidikan kehilangan kebebasannya selama aparat memeriksa dugaan pelanggaran. Masa penahanan yang disebutkan dalam persidangan dapat mencapai satu tahun penuh, sehingga aturan mengenai pemberian izin, peninjauan, dan pembebasan menjadi persoalan besar bagi para tersangka dan keluarga mereka.

Penahanan Polisi, Jaminan, dan Peran Hakim Magistrat

Pengacara Suren Fernando menyampaikan keberatan terkait penahanan dalam tahanan polisi selama 72 jam, pembatasan jaminan, dan pembatasan kewenangan hakim magistrat. Persoalan-persoalan ini menyangkut tahap awal penyelidikan dan kesempatan bagi orang yang ditahan untuk meminta pembebasan.

Tujuh puluh dua jam sama dengan tiga hari. Periode ini terkait penahanan oleh polisi, sedangkan masa yang lebih panjang yang dipersoalkan Romesh de Silva menyangkut penahanan yang disahkan oleh sekretaris Kementerian Pertahanan. Argumen di pengadilan membahas pengaturan penahanan awal sekaligus kemungkinan pembatasan kebebasan dalam jangka jauh lebih lama.

Jaminan memungkinkan terdakwa tetap berada di luar tahanan selama perkara berlangsung, biasanya dengan syarat-syarat yang dimaksudkan untuk memastikan kehadiran di pengadilan dan melindungi proses hukum. Karena itu, pembatasan jaminan dapat langsung memengaruhi apakah seseorang tetap ditahan sambil menunggu proses selanjutnya.

Keberatan Fernando mengenai hakim magistrat menyangkut kewenangan yang tersedia bagi hakim saat menangani keputusan-keputusan tersebut. Jika dilihat secara keseluruhan, argumen tentang penahanan, jaminan, dan penahanan berkepanjangan mempertanyakan seberapa besar kendali yang tetap dimiliki pengadilan atas penahanan seseorang.

Mengapa Pengacara Khawatir soal Pemberitaan Pengadilan?

President's Counsel Saliya Peiris, yang mewakili Asosiasi Pengacara Sri Lanka, berargumen bahwa rancangan undang-undang itu akan memberi polisi kewenangan yang melampaui kewenangan kehakiman dan membuka peluang penyalahgunaan. Ia juga mempersoalkan pembatasan pengungkapan informasi mengenai kejahatan serius.

Peiris memperingatkan bahwa pembatasan tersebut dapat memengaruhi pemberitaan media tentang proses pengadilan. Pemberitaan pengadilan memungkinkan masyarakat mengetahui tuduhan yang diajukan, argumen para pengacara, dan putusan hakim. Karena itu, pembatasan publikasi informasi tentang suatu pelanggaran dapat berdampak pada pihak-pihak di luar tersangka dan penyidik.

Keberatan tentang pemberitaan ini membawa kepentingan publik lain ke dalam perkara, yaitu akses terhadap informasi mengenai proses peradilan. Peiris menyampaikan kekhawatiran tersebut bersama argumennya tentang kewenangan polisi dan hak-hak dasar yang dilindungi Konstitusi.

Mengapa Meminta Dukungan Dua Pertiga dan Referendum?

Para pemohon petisi berargumen bahwa ketentuan dalam rancangan undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi dan harus mendapat persetujuan dua pertiga anggota parlemen serta pemilih melalui referendum publik. Peiris juga berargumen bahwa rancangan undang-undang itu harus diajukan dalam referendum karena dampaknya terhadap hak-hak dasar.

Gugatan konstitusional mempertanyakan apakah rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hukum tertinggi negara. Pertanyaan yang dihadapi Mahkamah Agung menyangkut persyaratan hukum untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, termasuk apakah ketentuan yang digugat memerlukan tingkat persetujuan lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan biasa.

Dukungan dua pertiga akan mensyaratkan dukungan yang lebih luas di parlemen, sedangkan referendum akan menyerahkan persoalan itu kepada pemilih. Para pemohon petisi meminta kedua persyaratan tersebut. Pengadilan belum mengeluarkan putusan, dan tanggapan terperinci pemerintah dijadwalkan disampaikan pada 9 November.

Keterangan tertulis tersebut juga memuat perubahan yang diminta para pemohon petisi. Dengan demikian, rumusan perubahan yang mungkin dilakukan menjadi bagian dari proses, bersama argumen mengenai rancangan undang-undang yang diajukan ke parlemen.

Apa yang Dijanjikan Presiden untuk Diubah?

Presiden Dissanayake mengatakan ketentuan mengenai tato akan dihapus dan ketentuan terkait pelanggaran berdasarkan Ordonansi Cukai akan diubah. Ia menyampaikan pengumuman tersebut dalam konferensi keagamaan yang memperingati tahun pertama operasi yang disebut Ekata Nagitimu – Iwath Wenu, atau Together We Rise.

Ordonansi Cukai mengatur berbagai hal, termasuk regulasi minuman beralkohol dan pelanggaran terkait. Pengumuman presiden menempatkan pelanggaran tersebut sebagai salah satu bidang yang sedang dikaji ulang dalam rancangan undang-undang tentang kejahatan terorganisasi. Distilleries Company termasuk di antara pemohon petisi yang menggugat rancangan undang-undang tersebut.

Pengumuman presiden dan keterangan hukum membahas bagian-bagian berbeda dari rancangan undang-undang itu. Penghapusan ketentuan tentang tato akan mengubah salah satu aspek cakupannya. Argumen para pengacara juga meminta perubahan terkait definisi pelanggaran serius, penahanan, jaminan, kewenangan kehakiman, dan publikasi informasi.

Kehadiran Jaksa Agung sesuai jadwal menjadi kesempatan berikutnya bagi pemerintah untuk menjelaskan posisinya di pengadilan. Tanggapan tersebut akan disampaikan setelah argumen lisan para pemohon petisi dan usulan perubahan mereka secara tertulis.

Poin Utama

• Mahkamah Agung Sri Lanka sedang memeriksa 26 petisi yang menentang Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisasi.
• Gugatan-gugatan tersebut menyangkut definisi pelanggaran serius, kewenangan penahanan, jaminan, kewenangan kehakiman, dan pembatasan yang berdampak pada pemberitaan pengadilan.
• Para pengacara mempersoalkan penahanan selama dua bulan hingga satu tahun yang dapat diperintahkan sekretaris Kementerian Pertahanan atas permintaan pejabat tinggi kepolisian.
• Para pemohon petisi meminta dukungan dua pertiga anggota parlemen dan persetujuan melalui referendum publik.
• Presiden Dissanayake mengumumkan penghapusan ketentuan tentang tato dan perubahan terkait pelanggaran berdasarkan Ordonansi Cukai.
• Jaksa Agung dijadwalkan menyampaikan posisi pemerintah pada 9 November 2026.