AS dan China Buka Perundingan Krisis untuk Mengurangi Risiko Militer Setelah Bertahun-tahun Komunikasi Terputus

Pembicaraan di Washington Kembali Memasukkan Komunikasi Militer ke Agenda

Pejabat pertahanan AS dan China bertemu di Washington pada 2 dan 3 November 2026 untuk sesi formal pertama Kelompok Kerja Komunikasi dan Pencegahan Krisis, guna mencari cara praktis mencegah insiden militer berkembang menjadi konfrontasi yang lebih besar.

Pentagon mengatakan kedua delegasi sepakat bahwa komunikasi perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan membahas saluran tambahan untuk menangani krisis. Pertemuan itu menyusul pengumuman Kementerian Luar Negeri China pada 26 September bahwa kedua pemerintah akan mempercepat penyusunan nota kesepahaman tentang komunikasi dan pencegahan krisis.

Tantangan langsungnya sudah dikenal: Washington dan Beijing telah memiliki mekanisme komunikasi militer, tetapi saluran tersebut terkadang justru terputus ketika ketegangan sedang memuncak. Pada Februari 2023, China menolak panggilan dari menteri pertahanan AS setelah pasukan Amerika menembak jatuh balon China. Dalam konfrontasi di laut pada 2009, para pejabat akhirnya berbicara sekitar 24 jam setelah panggilan mereka tidak dijawab.

Bagi komandan militer, saluran yang andal memungkinkan mereka menjelaskan pergerakan yang tak terduga, memperjelas maksud, atau meminta pihak lain mundur sebelum suatu pertemuan berubah menjadi pertempuran. Pembicaraan terbaru ini berupaya membuat komunikasi tersebut lebih dapat diandalkan di tengah berlanjutnya perbedaan pendapat mengenai Taiwan dan aktivitas militer di kawasan.

Hal yang Dibahas Kelompok Kerja Pertama

Cynthia "Xanthi" Carras, direktur utama untuk China, Taiwan, dan Mongolia di kantor kebijakan pertahanan AS, mewakili Washington. Delegasi China mencakup Kolonel Senior Wang Wei, wakil direktur Biro Urusan Amerika dan Oseania di Kantor Kerja Sama Militer Internasional Tentara Pembebasan Rakyat.

Pentagon menyebut pembahasan mengenai saluran tambahan yang memungkinkan kedua pihak berkomunikasi "dengan cepat dan efektif" serta memajukan langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko. Pernyataan itu juga menyampaikan niat untuk melanjutkan keterlibatan.

Pentagon mengatakan pembahasan lanjutan dengan Tentara Pembebasan Rakyat, atau PLA, akan mencakup isu-isu pertahanan utama:

Departemen Perang akan terus memajukan pembahasan dengan PLA mengenai isu-isu pertahanan utama dalam beberapa bulan mendatang.

Washington tidak merilis rincian kesepakatan operasional tertentu, tenggat waktu tanggapan, penyelesaian nota kesepahaman, atau tanggal pertemuan berikutnya. Rincian itu penting karena mekanisme komunikasi membutuhkan personel yang berwenang menjawab, jalur yang jelas untuk pesan mendesak, dan proses yang tetap berfungsi selama perselisihan politik.

Bagaimana KTT September Mengarah pada Pertemuan Ini

Presiden China Xi Jinping mengunjungi Washington untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada September 2026. Xi menyerukan dialog rutin antara kedua militer serta mekanisme komunikasi dan pencegahan krisis yang lebih baik.

Xi juga menyinggung "Perangkap Thucydides", istilah yang menggambarkan gagasan bahwa persaingan antara kekuatan mapan dan kekuatan yang sedang bangkit dapat berujung pada perang. Pesannya adalah bahwa hasil seperti itu dapat dihindari.

Kementerian Luar Negeri China mengumumkan pada 26 September bahwa kedua negara sepakat untuk mempercepat dan menuntaskan nota kesepahaman mengenai komunikasi dan pencegahan krisis. Nota kesepahaman mencatat kerangka kerja sama yang telah disepakati; nilai praktisnya bergantung pada prosedur yang diterapkan para pihak.

Beijing mengeluarkan pengumuman itu secara terpisah dari delapan rangkuman hasil KTT yang mencakup berbagai isu, termasuk perdagangan, kecerdasan buatan, kerja sama pemberantasan narkotika, dan urusan internasional. Pengaturan militer itu tidak tercantum dalam rangkuman hasil KTT Washington maupun hasil yang dipublikasikan Pentagon dan Komando Indo-Pasifik AS.

Menteri Pertahanan China Dong Jun tidak mendampingi Xi ke Washington, dan delegasi Beijing tidak mencakup pejabat militer senior lainnya. Kelompok kerja pada November mempertemukan para pejabat pertahanan untuk membahas cara menerapkan komitmen September.

Kronologi Komunikasi yang Terputus dan Kembali Terjalin

Upaya AS dan China mempertahankan dialog militer mengalami berulang kali penangguhan, kesepakatan politik, dan kontak kerja yang lebih terbatas. Inisiatif saat ini menyusul beberapa upaya membangun kembali komunikasi setelah terputus pada 2022.

• Agustus 2022: Beijing menangguhkan saluran komunikasi militer penting setelah Nancy Pelosi, yang saat itu menjabat ketua DPR AS, mengunjungi Taiwan.
• 4 Februari 2023: China menolak panggilan dari Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin setelah pasukan AS menembak jatuh balon China.
• November 2023: Xi dan Presiden AS saat itu, Joe Biden, sepakat di San Francisco untuk memulihkan komunikasi militer.
• September 2024: Laksamana Samuel Paparo melakukan panggilan video dengan kepala Komando Teater Selatan China. Pembicaraan koordinasi kebijakan pertahanan juga berlangsung di Beijing pada bulan itu.
• April 2025: Kedua pihak mengadakan pembahasan Perjanjian Konsultatif Maritim Militer di Shanghai.
• Oktober 2025: Pete Hegseth dan Dong bertemu di Kuala Lumpur dan sepakat mengupayakan saluran komunikasi militer, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan melalui telepon.
• Agustus 2026: Jenderal China Yang Zhibin dan Paparo bertemu di Kanada, pertemuan pertama antara kedua komandan dalam dua tahun.
• September hingga November 2026: KTT para pemimpin di Washington dan pengumuman China pada 26 September disusul pertemuan kelompok kerja pada 2 dan 3 November.

Rangkaian peristiwa itu menunjukkan bahwa kontak telah kembali terjalin di beberapa tingkat sebelum kelompok kerja baru bertemu. Tantangan yang masih ada adalah mengubah pertemuan dan panggilan berkala menjadi sistem andal untuk situasi mendesak.

Mengapa Saluran Siaga yang Ada Tetap Bisa Gagal

Saluran siaga militer yang dibentuk berdasarkan kesepakatan 2008 beroperasi melalui permintaan untuk panggilan telepon aman atau konferensi video antara pejabat senior. Mekanisme ini melibatkan staf dan persetujuan, bukan sekadar dua komandan mengangkat telepon yang saling terhubung.

Pengaturan tersebut memberi waktu tanggapan hingga 48 jam, meskipun para pejabat dapat berbicara lebih cepat. Dalam insiden yang melibatkan pesawat atau kapal, situasi dapat berubah jauh sebelum batas waktu itu berakhir.

Kristen Gunness, analis kebijakan senior di Rand Corporation, mengenang panggilan yang tidak dijawab saat konfrontasi di Laut China Selatan pada Maret 2009. Saat itu, ia menjadi penasihat kepala operasi angkatan laut Pentagon, sementara kapal-kapal China mengepung kapal pengintai AS dan menuntut kapal itu pergi.

Gunness menceritakan upaya untuk menjalin kontak:

Tidak ada yang menjawab. Teleponnya terus berdering.

Pejabat militer AS dan China berbicara sekitar 24 jam kemudian. David Sedney, mantan wakil asisten menteri pertahanan yang merundingkan pengaturan saluran siaga itu, menggambarkan pola yang lebih luas: panggilan uji coba dan ucapan selamat hari raya dijawab, sementara permintaan sensitif dirujuk ke pimpinan senior dan bisa tidak mendapat tanggapan substantif.

Krisis Balon Menyingkap Hambatan Politik

Pada 4 Februari 2023, sebuah F-22 Amerika menembak jatuh balon China yang melintasi Amerika Serikat. Washington menyebutnya balon pengintai; Beijing mengatakan balon itu merupakan balon sipil untuk penelitian meteorologi.

Austin berupaya berbicara dengan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe dalam beberapa jam setelah balon itu ditembak jatuh. Pentagon mengatakan China menolak panggilan tersebut. Kementerian Pertahanan China menyatakan Washington "tidak menciptakan suasana yang tepat" untuk dialog dan menuduh Amerika Serikat melanggar norma internasional.

Peristiwa itu menyingkap perbedaan mendasar mengenai kapan komunikasi militer seharusnya dilakukan. Washington mengupayakan pembicaraan untuk menangani dampak langsung insiden tersebut. Beijing mengaitkan kesediaannya berbicara dengan keberatannya atas tindakan Amerika.

Bonnie Glaser, direktur pelaksana studi Indo-Pasifik di German Marshall Fund, menyebut perbedaan pandangan mengenai tujuan saluran siaga sebagai hambatan utama. Pengambilan keputusan di China melibatkan konsultasi melalui pimpinan politik, sedangkan komandan AS menginginkan komunikasi cepat untuk mengatasi pertemuan yang berbahaya.

Ely Ratner, yang saat itu menjabat asisten menteri pertahanan, mengangkat kesulitan tersebut di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Ia mengatakan pejabat AS terus berupaya menjalin kontak militer, tetapi PLA tidak menjawab. Ia juga menuduh Beijing membuka dan menutup saluran komunikasi untuk menunjukkan persetujuan atau ketidaksenangan.

Taiwan Menjadikan Pembicaraan Ini Sangat Mendesak

Taiwan berada di pusat persaingan militer. Beijing mengklaim pulau itu sebagai bagian dari China dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk menguasainya. Taiwan memerintah dirinya sendiri. Washington menentang perebutan Taiwan dengan kekuatan dan berjanji akan memasok senjata, tetapi tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.

Penangguhan komunikasi militer oleh Beijing setelah kunjungan Pelosi pada Agustus 2022 menunjukkan bagaimana perselisihan politik mengenai Taiwan dapat memengaruhi saluran yang dimaksudkan untuk mengelola bahaya militer. Pemulihan saluran tersebut mengharuskan kedua pemerintah memutuskan apakah komunikasi mendesak harus tetap berlangsung ketika hubungan memburuk.

Jenderal Yang Zhibin, komandan Komando Teater Timur China, dan Laksamana Samuel Paparo, komandan Komando Indo-Pasifik AS, bertemu di Kanada pada Agustus 2026. Tanggung jawab mereka menempatkan keduanya dekat dengan perencanaan kemungkinan kontingensi militer yang melibatkan Taiwan.

Dalam pertemuannya dengan Hegseth pada Oktober 2025, Dong menyerukan komunikasi yang lebih kuat di tingkat kebijakan untuk membangun kepercayaan dan mengatasi keraguan, menurut Kementerian Pertahanan China. Ia juga mendesak Washington agar berhati-hati terkait Taiwan dan secara tegas menentang kemerdekaan Taiwan.

Bagi Taiwan dan negara-negara di sekitarnya, persoalan praktisnya adalah apakah pertemuan di laut atau udara dapat dikendalikan. Penjelasan cepat mengenai maksud masing-masing pihak dapat memberi para pengambil keputusan lebih banyak ruang untuk menangani insiden sebelum pasukan tambahan terlibat.

Diplomasi Berjalan Bersamaan dengan Peringatan Militer

Pertemuan Hegseth dengan Dong di Malaysia pada Oktober 2025 menunjukkan bagaimana Washington memadukan peringatan militer dengan upaya membuka kembali dialog. Dalam pertemuan pertahanan regional itu, Hegseth mendesak negara-negara Asia Tenggara memperkuat kemampuan maritim mereka untuk menghadapi tindakan China di Laut China Selatan. Ia juga menyampaikan pandangan positif mengenai hubungan dengan Beijing.

Saat mengumumkan inisiatif komunikasi pada awal November 2025, Hegseth menjelaskan tujuan saluran yang diusulkan dan mengatakan pembicaraan lanjutan akan merampungkan rinciannya.

Laksamana Dong dan saya juga sepakat bahwa kita harus membentuk saluran komunikasi antarmiliter untuk mencegah konflik dan meredakan masalah apa pun yang muncul.

Sederhananya, pencegahan konflik berarti membantu pasukan agar tidak saling mengganggu atau bertabrakan. Deeskalasi berarti mengurangi intensitas konfrontasi yang sudah terjadi.

Bridget Welsh, analis politik Asia Tenggara, menggambarkan pendekatan itu sebagai manajemen krisis yang mencerminkan dua kecenderungan dalam kebijakan AS: memandang China sebagai ancaman sekaligus sebagai calon mitra. Kelompok kerja November 2026 menyediakan forum khusus untuk upaya komunikasi tersebut, sementara perselisihan keamanan yang mendasarinya terus berlangsung.

Dari Percakapan Sesekali ke Prosedur yang Andal

Panggilan dan pembicaraan kebijakan pada September 2024, yang disusul konsultasi maritim pada April 2025, memberi kesempatan untuk membahas perilaku militer. Pembahasan di Shanghai berfokus pada pengurangan insiden yang melibatkan tindakan tidak aman dan tidak profesional oleh pasukan laut dan udara PLA.

Kurt M. Campbell, ketua dan salah satu pendiri The Asia Group, menulis pada Oktober 2025 bahwa China telah menolak upaya untuk menetapkan dan mencatat aturan dasar komunikasi militer. Kekhawatirannya menunjukkan pekerjaan praktis di balik inisiatif terbaru ini: menyepakati cara pejabat seharusnya merespons ketika pesan diterima saat konfrontasi berlangsung.

Anggota DPR AS Adam Smith dari negara bagian Washington mengemukakan pentingnya pertukaran rutin saat memimpin delegasi Kongres ke Beijing pada Oktober 2025. Ia mengaitkan komunikasi mengenai kemampuan dan maksud militer dengan pencegahan kesalahan berbahaya.

Berbahaya jika kita tidak rutin berkomunikasi mengenai kemampuan dan maksud kita, agar kita saling memahami dan kesalahpahaman serta kekeliruan perhitungan tidak memicu masalah yang lebih besar.

Pertemuan November menyediakan tempat untuk mengatasi persoalan itu. Nilai praktisnya akan bergantung pada kemampuan kedua militer untuk menghubungi pejabat berwenang dengan cepat saat menghadapi situasi sulit berikutnya, termasuk ketika para pemimpin politik saling berang.

Poin-Poin Utama

• Pejabat pertahanan AS dan China mengadakan pertemuan pertama Kelompok Kerja Komunikasi dan Pencegahan Krisis di Washington pada 2 dan 3 November 2026.
• Pentagon mengatakan mereka membahas langkah-langkah komunikasi praktis dan saluran tambahan untuk menangani krisis.
• Pertemuan itu menyusul pengumuman China pada 26 September mengenai penyusunan nota kesepahaman komunikasi krisis.
• Pengaturan sebelumnya menghadapi panggilan yang tidak dijawab atau ditolak, termasuk saat konfrontasi maritim pada 2009 dan krisis balon pada 2023.
• Taiwan tetap menjadi sumber utama ketegangan militer, selain kekhawatiran mengenai pertemuan di laut dan udara.
• Pembahasan pertahanan lanjutan direncanakan dalam beberapa bulan mendatang, sementara rincian operasional dan tanggal pertemuan berikutnya belum diumumkan.