Bhumjaithai Usulkan Perubahan Tata Tertib DPR Thailand, Oposisi Peringatkan Pengawasan Bisa Melemah

Perdebatan 11 November Menyoroti Wewenang Komite

Dewan Perwakilan Rakyat Thailand dijadwalkan membahas perubahan tata tertib sidangnya pada 11 November 2026. Perubahan itu mencakup kewajiban bagi calon perdana menteri untuk memaparkan visi sebelum pemungutan suara serta persyaratan pemungutan suara baru yang mengatur komite parlemen. Usulan tersebut juga akan memberi DPR kewenangan menambah atau mengurangi jumlah komite tetap yang saat ini mencapai 35.

Nikorn Chamnong, anggota DPR dari Partai Bhumjaithai yang terpilih melalui daftar partai, menyerahkan rancangan tersebut kepada ketua DPR pada 21 Oktober dengan dukungan 48 anggota DPR. Tujuan yang dinyatakan adalah meningkatkan efisiensi kerja parlemen, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dan menyelaraskan prosedur dengan konstitusi.

Sengketa politik paling tajam berkaitan dengan pihak yang mengendalikan penyelidikan komite. Rancangan tersebut mewajibkan komite mengambil keputusan sebelum meminta dokumen atau menghadirkan saksi, menyiarkan rapat secara langsung, menetapkan hal-hal untuk dibahas, atau menggelar konferensi pers. Para pemimpin oposisi berpendapat persyaratan pemungutan suara ini dapat memberi mayoritas pemerintahan kendali lebih besar atas pengawasan terhadap pemerintahannya sendiri.

Sengketa terkait pedoman kerja komite juga memanas pada 4 November. Komite DPR untuk Urusan Hukum, Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia memutuskan dengan suara 8 banding 0 untuk sementara tidak menerima pedoman tersebut dan sepakat mengundang Ketua DPR Sophon Saram untuk menjelaskannya dalam rapat berikutnya.

Perubahan tata tertib yang diusulkan dan pedoman kerja yang dipersengketakan merupakan dua langkah terpisah, meskipun keduanya menyangkut kewenangan komite. Hasil pembahasan pada 11 November maupun tanggal Sophon akan hadir di hadapan komite urusan hukum belum diumumkan. Bagi anggota DPR, persaingan langsungnya berkaitan dengan prosedur yang menentukan apakah penyelidikan dapat dimulai, siapa yang dapat dimintai keterangan, dan sejauh mana publik dapat mengikuti prosesnya.

Bagaimana Pemungutan Suara Perdana Menteri Akan Berlangsung

Rancangan Bhumjaithai akan menambahkan satu bab yang mengatur prosedur DPR untuk menyetujui seseorang sebagai calon perdana menteri. Setiap anggota DPR dapat mengajukan satu orang yang memenuhi syarat dari nama-nama yang disampaikan partai politik.

Partai yang mengajukan calon harus memiliki sedikitnya 5% dari seluruh anggota DPR yang sedang menjabat. Pengajuan calon juga harus mendapat dukungan terbuka dari sedikitnya sepersepuluh anggota DPR yang sedang menjabat. Ini adalah dua syarat berbeda: yang satu menyangkut jumlah kursi partai calon, sedangkan yang lain menyangkut dukungan untuk mengajukan orang tersebut ke hadapan DPR.

Dengan 500 anggota DPR yang sedang menjabat, ambang batas itu berarti partai harus memiliki sedikitnya 25 kursi dan pengajuan calon memerlukan sedikitnya 50 dukungan. Jumlah sebenarnya akan bergantung pada banyaknya anggota DPR yang menjabat saat prosedur berlangsung.

Sebelum pemungutan suara, calon harus memaparkan visi di hadapan sidang dalam jangka waktu yang ditetapkan ketua DPR. Jika calon bukan anggota DPR, ketua DPR dapat mengizinkan orang tersebut memasuki ruang sidang untuk menyampaikan pemaparannya.

Pemungutan suara akan dilakukan secara terbuka. Persetujuan memerlukan dukungan lebih dari separuh seluruh anggota DPR yang sedang menjabat, bukan sekadar lebih dari separuh anggota yang memberikan suara. Dengan 500 anggota yang sedang menjabat, seorang calon perlu memperoleh sedikitnya 251 suara. Jika tidak ada calon yang mencapai ambang batas, pengajuan calon dan pembahasan akan diulang pada sidang berikutnya.

Bagi publik, pemaparan yang diusulkan ini akan memberi kesempatan untuk mendengar prioritas calon sebelum anggota DPR mengambil keputusan. Dukungan terbuka atas pengajuan calon dan pemungutan suara akhir juga akan menunjukkan anggota DPR mana yang mendukung pencalonan tersebut di setiap tahap.

Kepemimpinan Komite Bisa Berubah

Usulan tersebut akan mengubah jumlah komite tetap sekaligus cara pemilihan pimpinannya. Komite tetap adalah kelompok DPR permanen yang memeriksa bidang-bidang tertentu dalam kerja pemerintahan. Aturan yang berlaku menetapkan jumlahnya 35, sedangkan rancangan itu akan memberi DPR kewenangan menambah atau menguranginya sesuai keadaan.

Untuk posisi ketua dan wakil ketua komite, jika hanya ada satu calon, orang tersebut akan dinyatakan terpilih. Jika ada beberapa calon, anggota komite akan memilih melalui pemungutan suara rahasia dan calon dengan suara terbanyak akan menang. Para calon dapat memaparkan visi, tetapi pemaparan tersebut tidak akan diperdebatkan.

Jika terjadi suara imbang untuk perolehan tertinggi, pemungutan suara akan diulang. Jika hasil pemungutan suara kedua tetap imbang, pemenang akan ditentukan melalui undian.

Kekhawatiran politiknya adalah pergeseran dari pembagian posisi ketua komite berdasarkan porsi kursi partai di DPR ke pemilihan melalui pemungutan suara anggota komite. Abhisit Vejjajiva, pemimpin Partai Demokrat, berpendapat bahwa perubahan tersebut akan memungkinkan suara mayoritas menentukan posisi yang sebelumnya dibagikan berdasarkan kekuatan partai di parlemen.

Pemungutan suara rahasia berarti pilihan masing-masing anggota tidak akan diketahui publik, berbeda dengan usulan pemungutan suara terbuka untuk perdana menteri. Calon dengan suara terbanyak di komite akan menang, sehingga aturan pemilihannya juga berbeda dari syarat perdana menteri untuk memperoleh dukungan lebih dari separuh seluruh anggota DPR yang sedang menjabat.

Pemanggilan Saksi Memerlukan Persetujuan Bersama

Komite yang ingin meminta dokumen atau keterangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan sedikitnya separuh anggota yang sedang menjabat. Permintaan harus diajukan secara tertulis, dan rancangan tersebut mengizinkan penggunaan tanda tangan elektronik. Usulan yang diajukan pada Oktober menetapkan bahwa permintaan ditandatangani ketua atau wakil ketua komite.

Permintaan yang melibatkan pejabat negara juga harus melalui cabang eksekutif. Ketua komite akan memberi tahu perdana menteri atau menteri yang bertanggung jawab atas lembaga tempat pejabat tersebut bekerja, dan pejabat terkait akan bertanggung jawab menginstruksikan pejabat itu untuk memberikan keterangan yang diminta.

Bagi ketua komite yang melakukan penyelidikan, perubahan praktisnya adalah kewajiban memperoleh dukungan di dalam komite sebelum mengajukan permintaan. Bagi pejabat yang diminta hadir, prosedur ini akan melibatkan menteri yang membawahi mereka.

Rancangan itu juga mewajibkan keputusan yang didukung sedikitnya separuh anggota komite untuk menetapkan hal-hal yang akan dibahas atau menggelar konferensi pers komite. Tujuan yang dinyatakan adalah meningkatkan transparansi dan mencegah penggunaan kewenangan komite secara sewenang-wenang. Keberatan oposisi berfokus pada bagaimana persyaratan tersebut akan diterapkan ketika pendukung pemerintah memiliki cukup kursi untuk mengendalikan keputusan.

Karena itu, perbedaan utama menyangkut di mana kewenangan seharusnya berada. Usulan Bhumjaithai menyerahkan lebih banyak keputusan kepada komite secara kolektif. Para pemimpin oposisi mengatakan ketua komite yang melakukan pengawasan perlu memiliki ruang untuk bertindak sekalipun anggota pendukung pemerintah menentang penyelidikan.

Rapat Terbuka Tidak Otomatis Disiarkan

Menurut rancangan tersebut, rapat komite pada umumnya tetap terbuka. Rapat akan menjadi tertutup jika diminta perdana menteri, seorang menteri, atau lebih dari separuh anggota komite yang sedang menjabat.

Rapat tertutup hanya dapat dihadiri orang-orang yang berkaitan dengan urusan yang dibahas dan telah mendapat izin dari ketua komite. Ini menambahkan ketentuan tegas mengenai siapa yang boleh mengikuti proses tertutup.

Siaran langsung memerlukan keputusan terpisah yang didukung lebih dari separuh anggota komite yang sedang menjabat. Dengan demikian, rapat terbuka dan penyiaran akan diatur melalui prosedur berbeda: rapat dapat terbuka tanpa persetujuan untuk menyiarkannya secara langsung.

Usulan tersebut juga menyediakan jalur bagi orang yang terdampak pernyataan dalam siaran untuk meminta penjelasannya dipublikasikan. Seseorang di luar komite yang meyakini siaran tersebut memuat pernyataan merugikan tentang dirinya dapat mengajukan permintaan kepada ketua komite dalam waktu tiga bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perdana menteri, para menteri, dan anggota komite.

Aturan ini akan memengaruhi akses terhadap jalannya rapat dan penanganan pengaduan setelahnya. Pemirsa yang mengikuti rapat komite dari jarak jauh bergantung pada persetujuan anggota untuk menyiarkannya, sementara orang yang memenuhi syarat dan terdampak suatu pernyataan memiliki jangka waktu tertentu untuk meminta tanggapan yang dipublikasikan.

Pemimpin Oposisi Menentang Arah Perubahan

Pemimpin oposisi Natthaphong Ruengpanyawut bergabung dengan Abhisit, pemimpin Partai Thai Ruam Palang Wasawat Puangpornsri, serta para ketua komite dari Partai Rakyat dan Partai Demokrat dalam konferensi pers pada 4 November. Mereka menentang langkah-langkah yang mereka sebut menghambat pengawasan parlemen.

Abhisit mengaitkan usulan perubahan tersebut dengan surat edaran yang menetapkan pedoman kerja komite. Ia mengatakan ketua DPR sebelumnya telah mengumpulkan para ketua seluruh 35 komite dan meminta bagian hukum menyusun pedoman. Ia mendesak Sophon untuk kembali mengumpulkan para ketua dan mengkaji ulang penerapan prosedur tersebut.

Abhisit, pemimpin Partai Demokrat sekaligus mantan pemimpin oposisi, berpendapat bahwa seorang ketua dapat berkonsultasi dengan anggota mengenai usulan agenda dan memberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan tanpa harus mengadakan pemungutan suara resmi setiap kali. Mengenai hal itu, ia mengatakan:

Tidak perlu ada keputusan resmi.

Alternatif yang ia usulkan akan mempertahankan pembahasan di dalam komite, sembari memberi ketuanya lebih banyak keleluasaan dalam menentukan agenda. Ia juga memperingatkan bahwa perubahan aturan dapat membuat komite dibubarkan dan menyulitkan pengawasan legislatif.

Natthaphong berpendapat bahwa pembatasan terhadap 35 komite dapat mengubahnya menjadi badan yang sekadar mengesahkan tindakan pemerintah. Pernyataan tersebut menguraikan keberatan oposisi terhadap usulan itu; alasan yang disampaikan Bhumjaithai adalah untuk meningkatkan efisiensi parlemen dan memutakhirkan prosedur.

Pemungutan Suara 8 Banding 0 Memperuncing Sengketa Pedoman

Rangsiman Rome, anggota DPR dari Partai Rakyat, wakil pemimpin partai, sekaligus ketua Komite untuk Urusan Hukum, Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia, mengatakan pada 4 November bahwa status hukum pedoman kerja komite masih dipersengketakan.

Komitenya memutuskan dengan suara 8 banding 0 untuk tidak menerima pedoman tersebut pada tahap itu. Para anggota juga sepakat mengundang Sophon, yang menjabat sebagai ketua parlemen sekaligus Ketua DPR, untuk menjelaskannya dalam rapat komite berikutnya.

Suara bulat di antara mereka yang memberikan suara membuat perbedaan pendapat ini memiliki bentuk nyata dalam proses parlemen. Alih-alih hanya melontarkan kritik di depan publik, komite tersebut meminta penjelasan dari pejabat yang bertanggung jawab memimpin DPR.

Beberapa tanggal menunjukkan perkembangan sengketa ini:

• 21 Oktober 2026: Nikorn mengajukan usulan perubahan tata tertib DPR dengan dukungan 48 anggota DPR.
• 4 November 2026: Para pemimpin oposisi secara terbuka menentang arah pembatasan kewenangan komite, sementara komite urusan hukum memutuskan dengan suara 8 banding 0 untuk sementara tidak menerima pedoman kerja.
• 11 November 2026: DPR dijadwalkan membahas usulan perubahan dari Bhumjaithai.

Menteri Diharapkan Menjawab Secara Langsung

Rancangan tersebut mewajibkan perdana menteri atau menteri yang dituju dalam pertanyaan parlemen untuk hadir dan menjawab secara langsung. Jika keadaan yang tidak dapat dihindari menghalangi kehadirannya, pejabat tersebut dapat meminta penundaan atau menugaskan menteri lain untuk menjawab.

Permintaan tertulis harus diterima Ketua DPR sebelum atau pada hari sidang. Pengajuan melalui sistem teknologi informasi DPR akan diizinkan sesuai prosedur yang berlaku.

Rumusan yang diusulkan akan menghapus ketentuan yang berlaku saat ini, yang mewajibkan menteri yang menunda jawaban untuk menyebutkan kapan mereka akan kembali memberikan tanggapan. Dengan demikian, kewajiban hadir secara langsung akan berjalan berdampingan dengan fleksibilitas yang lebih besar mengenai waktu jawaban yang ditunda.

Pertanyaan parlemen umum maupun pertanyaan yang dijadwalkan secara terpisah dapat diajukan lebih awal melalui sistem elektronik. Pertanyaan yang harus dijawab di ruang sidang wajib menuntaskan proses tanya jawab dalam waktu 20 menit.

RUU Tetap Diproses Meski Pengusul Meninggalkan DPR

Perubahan tersebut juga mengatur apa yang terjadi ketika anggota DPR yang mengusulkan suatu rancangan undang-undang tidak lagi menjadi anggota DPR. Jika kepergian anggota tersebut membuat jumlah pengusul turun di bawah syarat konstitusional, rancangan yang telah dimasukkan ke dalam agenda oleh ketua DPR akan tetap berlaku.

Ketentuan ini akan melindungi posisi suatu rancangan undang-undang dalam proses parlemen setelah melewati tahap prosedural tersebut. Anggota DPR tidak perlu memulai prosesnya dari awal hanya karena salah satu pengusul telah keluar dan jumlah pengusul berkurang.

Usulan perubahan terhadap rancangan undang-undang harus diajukan dalam waktu tujuh hari kerja setelah DPR menerima prinsip-prinsip dasarnya. Penerimaan prinsip-prinsip tersebut adalah tahap ketika anggota DPR menyetujui agar suatu rancangan dibahas lebih lanjut, sebelum rumusan terperincinya ditetapkan.

Komite yang memeriksa rancangan undang-undang dapat menunjuk paling banyak dua asisten sekretaris. Jika menunjuk dua orang, sedikitnya satu harus merupakan ahli hukum legislasi. Persyaratan ini akan memastikan adanya keahlian dalam penyusunan hukum di tim pendukung komite apabila kedua posisi diisi.

Pengajuan elektronik, tanda tangan elektronik, kelangsungan pembahasan rancangan undang-undang, dan dukungan hukum membuat cakupan paket perubahan ini lebih luas daripada sengketa komite saja. Pembahasan pada 11 November akan membawa perubahan administratif tersebut ke hadapan anggota DPR, bersama aturan yang lebih kontroversial mengenai penyelidikan dan kendali politik.

Poin-Poin Utama

• DPR dijadwalkan membahas usulan perubahan tata tertib sidang dari Bhumjaithai pada 11 November 2026.
• Calon perdana menteri akan memaparkan visi sebelum pemungutan suara terbuka yang mensyaratkan dukungan lebih dari separuh anggota DPR yang sedang menjabat.
• DPR dapat mengubah jumlah komite tetap, yang saat ini ditetapkan sebanyak 35.
• Permintaan dokumen dan keterangan, keputusan agenda, konferensi pers, serta siaran langsung oleh komite akan menghadapi persyaratan pemungutan suara tertentu.
• Para pemimpin oposisi memperingatkan bahwa perubahan tersebut dapat melemahkan kemampuan mereka mengawasi pemerintah.
• Komite urusan hukum memutuskan dengan suara 8 banding 0 untuk sementara tidak menerima pedoman kerja terkait dan mengundang Ketua DPR Sophon Saram untuk memberi penjelasan.
• Rancangan tersebut juga mencakup jawaban menteri, prosedur elektronik, dan perlindungan bagi rancangan undang-undang yang pengusulnya meninggalkan DPR.