Thai PBS mempersoalkan pengungkapan hasil audit saat laporan meminta pengembalian 85,22 juta baht

Dua sengketa muncul dari peninjauan belanja sebesar 5,09 miliar baht

Surat Kantor Audit Negara yang dilaporkan bertanggal 7 Oktober 2026 meminta dewan kebijakan Thai PBS mengambil tindakan terkait direktur Vanchai Tantivitayapitak dan mengupayakan pengembalian 85.222.935,65 baht atas kontrak program serta pembayaran kepada presenter dan tamu. Thai PBS menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai temuan tersebut dan mempersoalkan pengungkapan informasi yang mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

Angka pengembalian yang disengketakan itu mencakup 15,84 juta baht untuk kontrak produksi program selama tahun fiskal 2023 hingga 2025 dan 69.382.935,65 baht untuk pembayaran presenter, pembawa acara, tamu, dan peserta pada tahun fiskal 2025. Peninjauan yang lebih luas mencakup belanja sebesar 5.094,56 juta baht selama tahun fiskal 2022 hingga 2025.

Kasus ini kini mencakup dua pertanyaan terpisah: apakah lembaga penyiaran tersebut mematuhi aturan pengadaan dan pembayaran, serta apakah informasi audit diungkapkan secara tidak semestinya sebelum Thai PBS dapat memberikan tanggapan resmi. Rekomendasi yang dilaporkan untuk menarik kembali dana maupun identifikasi para pegawai tidak membuktikan bahwa pengadilan telah menyatakan siapa pun bersalah.

Laporan berikutnya menyebut Kantor Audit Negara telah membentuk komite untuk menyelidiki dugaan pengungkapan tersebut. Komite diperkirakan mulai bekerja setelah Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok pada 12 hingga 18 Oktober 2026. Belum ada hasil penyelidikan yang diumumkan dalam laporan-laporan mengenai perkembangan ini.

Isi permintaan dalam surat audit yang dilaporkan

Surat tertanggal 7 Oktober itu, yang disebut berasal dari auditor jenderal dan ditujukan kepada ketua dewan kebijakan Thai PBS, mengidentifikasi dugaan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan aturan internal. Surat tersebut menyangkut penggunaan metode pengadaan tertentu untuk produksi program serta pembayaran kompensasi tanpa aturan yang menetapkan kriteria, prosedur, persyaratan, dan tarif.

Surat itu dilaporkan meminta dewan bertindak sesuai kewenangannya terkait Vanchai dan mengatur pengembalian ganti rugi yang disebutkan. Rekomendasi terpisah menyangkut tindakan disipliner terhadap 10 pegawai atau anggota staf lainnya. Direktur dan 10 anggota staf tersebut berarti 11 orang, perbedaan yang penting karena beberapa laporan hanya menyebut 10 orang menghadapi tindakan.

Laporan membagi kasus para staf menjadi tiga orang yang terkait dengan pengadaan program dan tujuh orang yang terkait dengan persetujuan kompensasi. Laporan-laporan itu tidak menjelaskan bagaimana pengembalian dana akan dibebankan kepada masing-masing individu, apakah tanggung jawab akan ditanggung bersama, atau apakah dewan menerima jumlah yang diusulkan.

Wakil direktur administrasi Thai PBS, Piset Chiyasak, mengatakan lembaga penyiaran itu tidak dapat memverifikasi klaim yang beredar karena belum menerima laporan resmi. Menurutnya, temuan audit menunjukkan kekurangan dan merekomendasikan tindakan perbaikan, bukan secara otomatis menjatuhkan hukuman atau menetapkan tanggung jawab hukum.

Mengapa 85,22 juta dan 230,20 juta merupakan angka yang berbeda

Uraian audit yang lebih luas menyebut belanja sebesar 230,20 juta baht terkait dengan sejumlah kekurangan. Jumlah itu menggabungkan 15,84 juta baht yang sama untuk kontrak produksi dengan pembayaran kompensasi sebesar 214,36 juta baht selama tahun fiskal 2023 hingga 2025.

Permintaan pengembalian yang dilaporkan menggunakan periode kompensasi yang lebih sempit, yakni hanya tahun fiskal 2025, sebesar sekitar 69,38 juta baht. Karena itu, kedua total tersebut tidak boleh dianggap sebagai taksiran yang dapat dipertukarkan untuk klaim yang sama. Satu angka menggambarkan kelompok belanja yang dipersoalkan secara lebih luas, sedangkan angka lainnya merupakan jumlah spesifik yang dilaporkan diminta sebagai ganti rugi.

Berdasarkan angka yang dilaporkan, kompensasi mencakup sekitar 81,4% dari permintaan pengembalian sebesar 85,22 juta baht. Jumlah pengembalian yang diminta setara dengan sekitar 1,67% dari 5.094,56 juta baht yang ditinjau, sedangkan angka 230,20 juta baht yang lebih luas mewakili sekitar 4,52%.

Perbandingan tersebut menunjukkan besaran relatif belanja yang dipersoalkan, bukan jumlah korupsi yang terbukti. Uraian yang menyebut angka lebih besar itu mengatakan bahwa tindakan koruptif dalam perkara-perkara tersebut belum terbukti. Pelanggaran aturan belanja dapat memerlukan tindakan perbaikan tanpa membuktikan bahwa setiap pembayaran telah dicuri atau setiap penerima bertindak melanggar hukum.

Aturan pengadaan dan pembayaran mana yang dipersoalkan?

Dugaan terkait pengadaan merujuk pada Undang-Undang Pengadaan Publik dan Administrasi Perbekalan 2017, termasuk Pasal 56 ayat satu subayat (2)(c). Persoalan yang dilaporkan adalah apakah kontrak program tertentu memenuhi syarat untuk menggunakan metode pengadaan khusus yang dipakai.

Sederhananya, metode tersebut memungkinkan lembaga menghubungi pemasok tertentu berdasarkan persyaratan yang ditetapkan undang-undang, alih-alih mengadakan tender terbuka. Persoalan utamanya adalah apakah persyaratan itu terpenuhi dan didokumentasikan dengan benar. Memilih produser tertentu, dengan sendirinya, bukan bukti pelanggaran.

Persoalan kompensasi berbeda. Hal ini menyangkut pembayaran kepada presenter, pembawa acara, tamu, dan peserta program yang diduga dilakukan tanpa aturan internal yang memadai. Aturan semacam itu menentukan siapa yang berhak menerima pembayaran, siapa yang dapat menyetujuinya, bagaimana tarif ditetapkan, dan dokumentasi apa yang diwajibkan.

Thai PBS menyatakan bahwa pengadaan dan administrasinya transparan serta membantah adanya korupsi atau pelanggaran. Manajemennya mengatakan bahwa kontrak diproses melalui sistem pengadaan elektronik pemerintah yang dikenal sebagai e-GP dan program-program telah diproduksi serta disiarkan. Penyerahan program dan penggunaan sistem elektronik merupakan fakta yang relevan, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan apakah metode pengadaan yang dipilih atau persetujuan pembayaran telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.

Perusahaan produksi turut disorot

Rincian kontrak yang dilaporkan menyebut Alka Link Co Ltd menerima sembilan kontrak senilai 28,06 juta baht. Jurnalis Karuna Buakamsri disebut memiliki 45% saham. Pekerjaan tersebut mencakup Flashpoint, program tentang urusan internasional, dengan biaya produksi yang dilaporkan sebesar 230.000 baht per episode, serta pekerjaan presentasi untuk Tob Jote.

Karuna membela nilai pekerjaan produksi tersebut dengan merujuk pada biaya lisensi dan peliputan internasional. Tidak ada perbandingan biaya terperinci yang disajikan untuk membuktikan secara independen apakah tarif per episode itu wajar atau berlebihan.

Dua perusahaan lain juga disebut dalam laporan kontrak. Kafae Dam Co Ltd menerima sedikitnya 27 proyek senilai lebih dari 26,23 juta baht. Jurnalis senior Suthichai Sae Yoon disebut sebagai direktur dan pemegang saham terbesarnya, dengan kepemilikan 69%. Khon Khom Khit Co Ltd menerima sedikitnya empat kontrak senilai 2,2 juta baht, dengan presenter Wisut Khomwatcharapong disebut sebagai direktur dan pemegang 50% saham.

Jumlah yang disebutkan untuk kedua perusahaan terakhir itu mencapai sekitar 28,43 juta baht. Total kontrak tersebut tidak boleh ditambahkan ke permintaan ganti rugi yang dilaporkan: uraian yang ada tidak membuktikan bahwa setiap kontrak yang tercantum termasuk dalam klaim pengadaan sebesar 15,84 juta baht. Kepemilikan perusahaan dan penerimaan kontrak juga tidak membuktikan adanya pengaruh yang tidak semestinya, konflik kepentingan, atau tindakan melanggar hukum.

Thai PBS meminta penyelidikan atas pengungkapan informasi

Thai PBS telah mengajukan petisi kepada ketua Komisi Audit Negara, yang dalam beberapa laporan berbahasa Inggris disebut Komite Audit Nasional, untuk memeriksa bagaimana rincian audit dan nama-nama pihak terkait sampai ke publik. Laporan sebelumnya menyebut petisi itu akan diajukan; laporan berikutnya mengatakan petisi tersebut telah diajukan, termasuk melalui surat dari Vanchai.

Lembaga penyiaran itu merujuk Pasal 35 undang-undang audit nasional serta pengumuman komisi terkait hak lembaga yang diaudit untuk mempersoalkan proses yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan atau standar audit. Pengaduannya juga mengangkat Pasal 104 Undang-Undang Organik tentang Audit Negara 2018 terkait dugaan pengungkapan tersebut. Belum diputuskan apakah ketentuan itu dilanggar.

Petisi tersebut meminta klarifikasi dalam empat hal:

• Apakah informasi dan nama diungkapkan saat proses audit masih berlangsung.
• Langkah-langkah kerahasiaan apa yang berlaku dan bagaimana informasi sampai ke media sosial sebelum pemberitahuan resmi.
• Apakah pengungkapan terjadi karena tindakan yang disengaja atau kelalaian, dan siapa yang bertanggung jawab.
• Bagaimana kesalahpahaman dapat diluruskan serta kerugian terhadap Thai PBS dan pihak-pihak terkait ditangani.

Piset juga merujuk Undang-Undang Informasi Resmi 1997 saat membahas hak orang-orang yang diidentifikasi. Ia berpendapat bahwa publikasi yang terlalu dini merusak reputasi dan semangat kerja staf. Menjelaskan kekhawatiran itu, wakil direktur administrasi tersebut mengatakan:

"Pengungkapan yang terlalu dini berisiko menggambarkan pegawai sebagai pihak yang bersalah sebelum mereka berkesempatan menanggapi dan merusak semangat kerja mereka," katanya.

Thai PBS menyatakan tidak menentang audit dan akan mempertimbangkan rekomendasi yang bermanfaat setelah menerima laporan resmi. Pengaduan terkait pengungkapan tidak menyelesaikan dugaan belanja, sebagaimana dugaan belanja juga tidak membuktikan siapa yang merilis informasi tersebut.

Kronologi dan tenggat waktu yang diperselisihkan

Laporan-laporan tersebut menyajikan rangkaian periode belanja, korespondensi, dan langkah penyelidikan yang direncanakan. Namun, terdapat perbedaan penting mengenai waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindakan setelah pemberitahuan.

• Tahun fiskal 2022 hingga 2025: peninjauan belanja yang lebih luas mencakup 5.094,56 juta baht.
• Tahun fiskal 2023 hingga 2025: total pengadaan program yang dipersoalkan sebesar 15,84 juta baht; peninjauan kompensasi yang lebih luas mencakup 214,36 juta baht.
• Tahun fiskal 2025: kompensasi sebesar 69.382.935,65 baht menjadi bagian dari permintaan pengembalian yang dilaporkan.
• 7 Oktober 2026: surat auditor jenderal yang dilaporkan bertanggal dan ditujukan kepada ketua dewan kebijakan Thai PBS.
• 8 Oktober 2026: Thai PBS menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai temuan tersebut.
• 12 hingga 18 Oktober 2026: Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan berlangsung di Queen Sirikit National Convention Center di Bangkok. Penyelidikan atas pengungkapan itu dilaporkan diperkirakan dimulai setelahnya.

Laporan-laporan tersebut sepakat bahwa tindakan harus dimulai dalam 60 hari. Namun, ada perbedaan mengenai jangka waktu penyelesaian: laporan yang menguraikan isi surat menyebut 120 hari, sedangkan laporan lain menyebut 240 hari sejak pemberitahuan.

Perbedaan itu tidak dapat diselesaikan tanpa dokumen resmi yang telah dikonfirmasi. Tanggal penerimaan juga penting karena tenggat waktu disebut mulai berlaku sejak pemberitahuan, bukan semata-mata dari tanggal yang tercantum pada surat. Karena Thai PBS membantah telah menerima surat tersebut, belum ada tenggat penyelesaian berdasarkan kalender yang dapat dipastikan. Tidak ada tanggal yang disebutkan untuk komite pengungkapan mengumumkan temuannya.

Pemulihan keuangan dan usulan perubahan pendanaan

Sengketa audit ini bertepatan dengan perdebatan mengenai penggantian pendanaan khusus bagi lembaga penyiaran yang berasal dari pajak tembakau dan alkohol dengan alokasi anggaran pemerintah biasa. Usulan amendemen tersebut merupakan bagian dari paket yang berdampak pada empat organisasi, dengan anggota parlemen dari Bhumjaithai dilaporkan mengupayakan perubahan.

Thai PBS dilaporkan menerima sekitar 1,9 miliar hingga 2 miliar baht per tahun dari pajak khusus tersebut, dengan batas maksimum 2 miliar baht per tahun. Piset mengatakan dana itu dibelanjakan sesuai disiplin fiskal dan undang-undang pengadaan serta diaudit oleh Kantor Audit Negara dan regulator lainnya. Berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, lembaga penyiaran itu juga harus menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Penentang perubahan pendanaan berpendapat bahwa kewajiban memperoleh persetujuan anggaran setiap tahun dapat membuat lembaga penyiaran rentan terhadap tekanan politik. Pendukungnya mempertanyakan nilai dan akuntabilitas belanja saat ini. Piset menolak berkomentar apakah sengketa audit tersebut terkait dengan usulan pendanaan pemerintah. Laporan yang ada tidak membuktikan adanya hubungan sebab akibat di antara keduanya.

Hasil keuangan yang dilaporkan menunjukkan defisit bersih antara 155 juta dan 275 juta baht per tahun selama tahun fiskal 2021 hingga 2024, kemudian surplus bersih sebesar 69,05 juta baht pada tahun fiskal 2025. Biaya produksi dan akuisisi program turun dari 1.085 juta baht pada tahun fiskal 2021 menjadi 858,36 juta baht pada tahun fiskal 2025, berkurang 226,64 juta baht atau sekitar 20,9%.

Biaya penyusutan dan amortisasi juga dilaporkan menurun. Angka-angka tersebut tidak merinci berapa banyak perbaikan hasil yang berasal dari perubahan operasional dan berapa banyak yang bersumber dari biaya akuntansi. Surplus tidak menyelesaikan persoalan kepatuhan, dan dugaan audit itu sendiri tidak membuktikan bahwa model pendanaan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Rencana reformasi menghadapi ujian praktis

Vanchai mengusulkan program reformasi untuk 2027 hingga 2029, dengan tahap awal dimulai pada Oktober 2026. Hingga Maret 2027, rencana tersebut mencakup pengurangan tugas yang tumpang tindih, peninjauan jumlah staf, uji coba kecerdasan buatan dalam 10 proses, dan keterbukaan informasi anggaran yang lebih besar.

Dari April 2027 hingga Maret 2028, rencana yang dilaporkan akan memperluas One Content Workflow, sebuah proses terpadu untuk memproduksi dan mendistribusikan konten, bersama sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Perangkat lunak ERP menyatukan fungsi seperti keuangan, pembelian, dan pengelolaan sumber daya dalam satu sistem. Tahap yang sama mencakup One Archive dan AI Platform.

Tahap terakhir, dari April 2028 hingga September 2029, bertujuan menghubungkan sistem penyiaran dan pengelolaan media serta mengembangkan VIPA sebagai platform streaming nasional. Ini merupakan usulan perubahan organisasi, bukan bukti bahwa belanja yang dipersoalkan telah ditangani.

Ujian praktisnya adalah apakah reformasi menghasilkan aturan kompensasi yang jelas, alasan pemilihan metode pengadaan yang terdokumentasi, serta persetujuan yang dapat ditelusuri. Laporan tidak menjelaskan kapan aturan pembayaran baru akan berlaku, bagaimana keberhasilan akan diukur, atau bagaimana perkembangan akan diumumkan. Untuk saat ini, hal-hal yang belum diputuskan meliputi tanggapan dewan atas temuan audit resmi, penetapan tanggung jawab individu, dan hasil penyelidikan atas pengungkapan informasi.

Poin Utama

• Surat audit yang dilaporkan meminta pengembalian 85.222.935,65 baht, yang mencakup pengadaan program dan pembayaran kompensasi tahun fiskal 2025.
• Angka 230,20 juta baht yang lebih luas mencakup belanja yang dipersoalkan selama periode yang lebih panjang dan tidak sama dengan permintaan pengembalian.
• Laporan menyebut direktur dan 10 anggota staf menghadapi usulan tindakan, bukan telah dinyatakan bersalah secara hukum.
• Thai PBS mengatakan belum menerima temuan resmi dan telah meminta penyelidikan atas pengungkapan informasi serta nama-nama pihak terkait.
• Kantor Audit Negara dilaporkan membentuk komite pengungkapan, yang diperkirakan mulai bekerja setelah pertemuan di Bangkok pada 12 hingga 18 Oktober 2026.
• Laporan berbeda pendapat mengenai apakah tindakan harus diselesaikan dalam 120 atau 240 hari setelah pemberitahuan.
• Perubahan pendanaan dan reformasi organisasi merupakan keputusan terpisah yang tidak menyelesaikan temuan audit yang diperselisihkan.