Vietnam Perintahkan Peninjauan Rencana Ketenagalistrikan karena Keterlambatan LNG Mengancam Target Pertumbuhan

Permintaan listrik membuat tenggat proyek menjadi sorotan

Vietnam memerintahkan peninjauan terhadap proyek-proyek ketenagalistrikan seiring upayanya memastikan pasokan listrik yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tahunan setidaknya 10% hingga 2030. Tekanan sudah terlihat: pembangkitan dan impor listrik mencapai 171,54 miliar kilowatt jam pada paruh pertama 2026, naik 9,85% dibandingkan setahun sebelumnya, sementara permintaan puncak mencapai 57.537 megawatt.

Dalam rapat di Hanoi pada 12 Oktober 2026, Perdana Menteri Le Minh Hung menginstruksikan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk mengidentifikasi proyek yang terlambat atau tidak layak, mengusulkan penambahan atau penggantian proyek, serta menetapkan tanggung jawab investor, pembiayaan, dan pelaksanaan. Rapat itu membahas proyek pembangkitan dan transmisi utama, langkah pasokan segera untuk sisa bulan-bulan puncak permintaan pada 2026, serta keamanan listrik pada 2027 hingga 2030.

Arahan tersebut meminta peninjauan kembali pelaksanaan Rencana Pengembangan Ketenagalistrikan Nasional VIII, yang dikenal sebagai PDP VIII dan telah direvisi pada April 2025. Arahan itu bukan pengumuman bahwa revisi lanjutan atas rencana atau daftar proyek baru telah disetujui. Hung mengatakan perubahan harus layak dan menghasilkan proyek yang rampung serta beroperasi sesuai peraturan dan persyaratan mutu.

Pusat data disebut bersama proyek teknologi lainnya sebagai sumber permintaan yang harus diakomodasi dalam rencana. Hung menyebut 2026 sebagai landasan untuk mempercepat kemajuan pada 2027 dan mencapai target pembangunan pada masa jabatan pemerintah saat ini. Ia juga mengutip arahan keamanan energi dari Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam.

Masalah utamanya adalah kesenjangan antara kapasitas yang direncanakan dan listrik yang benar-benar dapat disalurkan. Target besar untuk gas, energi terbarukan, penyimpanan, dan tenaga nuklir tidak mengatasi risiko pasokan jangka pendek jika konstruksi, kontrak, atau sambungan jaringan terlambat.

Hasil yang harus dicapai dalam peninjauan proyek

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan memimpin peninjauan bersama Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya, dengan melibatkan badan usaha milik negara dan pemerintah daerah. Setiap proyek harus diperiksa berdasarkan jadwal pelaksanaannya, bukan sekadar diperlakukan sebagai entri dalam rencana nasional.

Pejabat diminta membedakan proyek yang tertinggal dari jadwal dan proyek yang tak lagi layak. Mereka juga harus mengidentifikasi proyek yang perlu disesuaikan, skema baru yang perlu ditambahkan, dan skema yang ada yang perlu diganti. Daftar hasil peninjauan harus mencantumkan jadwal pelaksanaan serta tanggung jawab kementerian, lembaga, perusahaan, dan pemerintah daerah.

Pemilihan investor dan sumber pendanaan secara eksplisit termasuk dalam tugas tersebut. Masalah di luar kewenangan badan yang melakukan peninjauan harus diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Dalam laporan rapat, tidak diumumkan tenggat penerbitan hasil peninjauan ataupun persetujuan perubahan lanjutan PDP VIII.

Penekanan pada pelaksanaan ini melanjutkan rencana pelaksanaan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang disetujui melalui Keputusan No. 1509/QD-BCT pada 30 Mei 2025. Rencana itu telah menetapkan tanggung jawab untuk pembangkitan, jaringan listrik, pasokan bahan bakar, pembebasan lahan, dan pemantauan. Arahan Oktober meminta agar tanggung jawab tersebut diperiksa berdasarkan kemajuan nyata.

Bagaimana rencana saat ini terbentuk

Peninjauan saat ini mengikuti rangkaian perubahan perencanaan dan kelembagaan. Tanggal-tanggal utama menunjukkan bagaimana pemerintah beralih dari menyetujui ambisi yang lebih tinggi ke pemeriksaan apakah proyek dapat mencapainya:

• 15 April 2025: Keputusan No. 768/QD-TTg menyetujui PDP VIII yang telah diubah.
• 30 Mei 2025: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menyetujui rencana pelaksanaannya melalui Keputusan No. 1509/QD-BCT.
• 15 September 2026: Usulan terpisah untuk merestrukturisasi sektor ketenagalistrikan dan Vietnam Electricity, yang dikenal sebagai EVN, diajukan kepada pemerintah.
• 12 Oktober 2026: Hung memimpin rapat pasokan dan memerintahkan peninjauan proyek, jadwal, investor, dan pendanaan.
• Oktober 2026: Kementerian menyatakan amandemen Undang-Undang Ketenagalistrikan diperkirakan akan diajukan ke Majelis Nasional.

Karena itu, revisi 2025 tetap menjadi tolok ukur bagi arahan terbaru. Target-target angkanya tidak boleh disajikan sebagai komitmen baru yang disepakati dalam rapat Oktober, dan usulan penggantian tidak boleh dianggap sebagai proyek yang telah disetujui.

Target kapasitas besar, tetapi angkanya berbeda-beda

Rencana pelaksanaan kementerian menetapkan target 2030 sebesar 22.524 MW untuk pembangkit listrik dari gas alam cair (LNG), 14.930 MW dari gas domestik, dan 31.055 MW dari batu bara. Target tenaga air sebesar 33.294 hingga 34.667 MW, tenaga surya 46.459 hingga 73.416 MW, dan angin darat 26.066 hingga 38.029 MW.

Penilaian rencana revisi dari Administrasi Perdagangan Internasional AS mencantumkan kisaran yang sama untuk proyek angin darat dan dekat pantai, dibandingkan target awal 21.880 MW. Berdasarkan angka-angka tersebut, kenaikannya sekitar 19% pada batas bawah dan 74% pada batas atas.

Sejumlah angka total yang dipublikasikan tidak selaras. Analisis rencana A&O Shearman menyebut total kapasitas 89,655 hingga 99,934 gigawatt pada 2030, setara dengan 89.655 hingga 99.934 MW. Laporan terpisah mencantumkan 183.291 hingga 236.363 MW. Kisaran pertama juga sulit diselaraskan dengan target tiap teknologi yang dicantumkan kementerian. Angka-angka total tersebut tidak boleh dianggap dapat dipertukarkan atau diselaraskan tanpa memeriksa definisi yang mendasarinya.

Jadwal tenaga angin lepas pantai juga perlu dicermati. Kementerian menetapkan 6.000 MW untuk kebutuhan domestik pada 2030 dan 17.032 MW pada 2035. Dalam ringkasannya, penilaian AS menyebut kenaikan dari 6.000 MW menjadi 17.032 MW tanpa membedakan jadwal tersebut. A&O Shearman menempatkan proyek dengan total kapasitas 6.000 hingga 17.032 MW dalam rentang operasi 2030 hingga 2035. Tanggal eksplisit dari kementerian merupakan dasar paling jelas untuk membedakan kedua tonggak tersebut.

Keterlambatan LNG menyingkap kesenjangan pelaksanaan

LNG adalah gas alam yang didinginkan hingga berbentuk cair agar dapat diangkut dengan kapal. Bagi Vietnam, perluasan penggunaannya membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan pembangkit: terminal, kontrak bahan bakar, perjanjian penjualan listrik, dan pembiayaan harus terintegrasi.

Sejumlah laporan menyebut hampir semua proyek LNG yang diusulkan mengalami keterlambatan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Le Manh Hung mengatakan hanya LNG Hiep Phuoc yang sesuai jadwal di antara 18 proyek yang diusulkan dengan kapasitas gabungan lebih dari 20 GW. Wakil Menteri Truong Thanh Hoai mengatakan hanya dua proyek yang telah memulai konstruksi.

Hiep Phuoc, di Kota Ho Chi Minh, menargetkan mulai beroperasi secara komersial pada kuartal IV 2028. Sekitar lima dari 17 proyek lainnya ditargetkan rampung sebelum akhir dekade ini. Jadwal tersebut menyisakan sedikit ruang untuk menganggap seluruh target LNG sebagai jawaban langsung atas pertumbuhan permintaan.

Jumlah proyek yang disebutkan dalam berbagai laporan juga berbeda. Satu laporan menyebut 15 proyek untuk mendukung target sekitar 22,5 GW pada 2030, sedangkan penilaian menteri mencakup 18 proyek yang diusulkan. Dalam konferensi pers kementerian, Wakil Direktur Jenderal Departemen Ketenagalistrikan Bui Quoc Hung menyebut Hai Phong LNG sebagai salah satu dari 12 proyek LNG dalam rencana revisi. Laporan-laporan tersebut tidak menjelaskan apakah angka-angka itu mencakup kelompok proyek atau tahap perencanaan yang berbeda.

Hambatannya konsisten dalam berbagai laporan: lahan dan pembebasan lokasi, pemilihan investor, pembiayaan, perjanjian konstruksi, kontrak pasokan bahan bakar, dan perjanjian jual beli listrik. Perjanjian jual beli listrik menetapkan ketentuan pembelian listrik dari suatu pembangkit. Pemberi pinjaman umumnya memerlukan kesepakatan pendapatan tersebut sebelum membiayai konstruksi, sementara harga listrik sebagian bergantung pada biaya bahan bakar yang harus dinegosiasikan pengembang.

Salah satu laporan menyebut harga LNG Asia sekitar $25 per juta British thermal unit, ukuran energi bahan bakar, dan memperkirakan pengoperasian 22,5 GW dengan tingkat pemanfaatan tinggi dapat membutuhkan 200 hingga 300 kargo per tahun. Itu adalah perkiraan pasar dan operasional yang dilaporkan, bukan komitmen pengadaan. Perkiraan tambahan pasokan LNG global setelah 2028 dapat memperbaiki kondisi pembelian, tetapi menunggu harga bahan bakar lebih murah tidak mengatasi kebutuhan pasokan Vietnam dalam waktu dekat.

Hai Phong menunjukkan pentingnya keputusan penggantian

Hai Phong LNG memberikan contoh konkret tentang pilihan yang dihadapi dalam peninjauan. Bui Quoc Hung mengatakan proyek tersebut telah mendapat persetujuan investasi, memiliki investor terpilih, dan mengantongi kesepakatan untuk turbin gas dari GE. Konstruksi dijadwalkan dimulai pada September 2025, meskipun jadwal itu saja tidak membuktikan bahwa konstruksi benar-benar dimulai.

Kementerian juga menerima usulan kompleks energi terbarukan yang dipadukan dengan penyimpanan baterai untuk menggantikan proyek LNG tersebut. Kementerian merekomendasikan agar Hai Phong LNG dilanjutkan sesuai rencana yang disetujui dan meminta arahan perdana menteri mengenai usulan alternatif itu. Keputusan final mengenai kompleks energi terbarukan belum diumumkan.

Di tempat lain, opsi penggantian mencakup penambahan pembangkit batu bara. Duong Dinh, direktur madya di Vietcap Securities, menjelaskan masalah pelaksanaan dan usulan tanggapannya:

Keterlambatan ini kini telah diakui secara luas,

Dinh mengatakan kementerian perdagangan mengusulkan penambahan kapasitas pembangkit batu bara sebesar 5.300 MW yang dilengkapi teknologi penangkapan karbon untuk mengimbangi keterlambatan proyek LNG. Vietcap memperkirakan kemungkinan terjadi kekurangan pembangkitan pada 2028 hingga 2030. Itu merupakan penilaian perusahaan tertentu, bukan kekurangan yang telah dipastikan, dan kapasitas batu bara tambahan tersebut masih berupa usulan dalam laporan itu.

Setiap alternatif memiliki biaya, kebutuhan bahan bakar, dan jadwal konstruksi yang berbeda. Karena itu, mengganti proyek LNG dengan energi terbarukan dan baterai, atau menambah kapasitas batu bara, memerlukan lebih dari sekadar membandingkan kapasitas pembangkitan terpasangnya. Peninjauan harus memastikan kapan setiap opsi dapat memasok listrik dan bagaimana proyek itu akan terhubung ke sistem.

Penyimpanan dan jaringan harus berkembang bersama

Penyimpanan baterai merupakan salah satu perubahan terbesar dibandingkan PDP VIII yang awal. Target revisinya adalah 10.000 hingga 16.300 MW pada 2030, naik dari sebelumnya 300 MW. Berdasarkan angka yang dipublikasikan, target baru itu sekitar 33 hingga 54 kali lipat target sebelumnya.

Kementerian mewajibkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi dilengkapi baterai dengan kapasitas daya minimal 10% dari kapasitas instalasi surya dan durasi penyimpanan dua jam. Sebagai contoh, proyek tenaga surya 100 MW akan memerlukan baterai minimal 10 MW yang mampu memasok daya tersebut selama dua jam, setara dengan energi tersimpan sebesar 20 megawatt jam.

Penyimpanan dapat mengalihkan listrik dari periode produksi surya yang tinggi ke waktu saat listrik dibutuhkan. Namun, hal itu tidak menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur transmisi. Program investasi yang dilaporkan mencakup 12.944 kilometer jaringan 500 kilovolt dan 15.307 kilometer jaringan 220 kilovolt antara 2025 dan 2030.

EVN dan unit-unitnya dilaporkan mulai membangun 98 proyek jaringan dan mengalirkan listrik ke 100 proyek bertegangan 110 hingga 500 kilovolt dalam tujuh bulan pertama 2026. Angka-angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap sambungan yang dibutuhkan rencana pembangkitan sudah siap. Administrasi Perdagangan Internasional AS menyebut kesiapan jaringan, regulasi, jaminan investor, dan pembiayaan proyek sebagai tantangan yang masih berlangsung.

Tenaga nuklir juga sebagian besar berada di luar jangka waktu pasokan segera. Ninh Thuan 1 dan 2 direncanakan mulai beroperasi antara 2030 dan 2035, dengan kapasitas gabungan 4.000 hingga 6.400 MW. Kontribusinya tidak dapat diasumsikan untuk sisa bulan-bulan pada 2026 atau sepanjang 2027.

Pembiayaan dan aturan ketenagalistrikan sedang ditinjau

Kebutuhan investasi sangat besar, meskipun perkiraan yang dipublikasikan berbeda. Administrasi Perdagangan Internasional AS memperkirakan kebutuhan $134,7 miliar hingga 2030 dan maksimal $523 miliar hingga 2050. A&O Shearman mencantumkan $118,2 miliar untuk pembangkitan dan $18,1 miliar untuk transmisi pada 2025 hingga 2030, total $136,3 miliar. Laporan lain menggunakan angka total yang sama, yakni $136,3 miliar.

Selisih antara kedua perkiraan jangka dekat itu adalah $1,6 miliar. Ringkasan keduanya tidak menjelaskan perbedaan tersebut, sehingga tidak satu pun boleh disajikan sebagai angka tunggal yang tak terbantahkan. Keduanya menunjukkan mengapa perdana menteri menjadikan sumber pendanaan dan tanggung jawab investor sebagai bagian utama peninjauan proyek.

Rencana pelaksanaan kementerian menetapkan peran bagi Kementerian Keuangan untuk menyusun skema tarif listrik dan mekanisme keuangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab memperbarui rencana, menyiapkan lahan, membebaskan lokasi, dan memantau kemajuan. EVN harus melaksanakan proyek pembangkitan dan transmisi yang ditugaskan, menilai pasokan dan permintaan, serta membantu mengatasi masalah sambungan dan lahan.

Kronologi hukum juga perlu diperjelas. Laporan rapat Oktober merujuk pada pengajuan pemerintah terkait Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Resolusi 253/2025/QH15 mengenai mekanisme dan kebijakan pengembangan energi nasional untuk 2026 hingga 2030. A&O Shearman menyebut pengesahan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru pada 30 November 2024. Secara terpisah, Bui Quoc Hung menjelaskan bahwa amandemen yang diusulkan diperkirakan akan diajukan ke Majelis Nasional pada Oktober 2026 untuk melaksanakan Resolusi No. 70-NQ/TW mengenai keamanan energi hingga 2030, dengan visi sampai 2045.

Ini merupakan tahapan legislasi yang berbeda. Kementerian juga sedang menyiapkan laporan pemerintah tentang pasokan listrik pada 2027 hingga 2030, termasuk penyesuaian pembangkitan dan jaringan. Tidak ada tanggal persetujuan final laporan itu yang diumumkan.

Impor, akses listrik pedesaan, dan reformasi pasar memperluas cakupan tugas

Rencana kementerian mencakup impor listrik dari Laos yang mencapai 9.360 hingga 12.100 MW pada 2030. Rencana itu membuka kemungkinan impor yang lebih besar atau lebih awal ke Vietnam utara jika sambungan, persyaratan, dan harga mendukung. Dengan demikian, impor merupakan bagian dari bauran pasokan yang direncanakan, bukan sekadar langkah darurat untuk mengatasi keterlambatan pembangkit domestik.

Ekspor juga direncanakan: sekitar 400 MW ke Kamboja pada 2030 dan 5.000 hingga 10.000 MW ke pasar regional seperti Singapura dan Malaysia pada 2035. Kementerian mensyaratkan ambisi ekspor yang lebih besar bergantung pada kinerja ekonomi, keamanan energi domestik, dan persyaratan pertahanan.

Rencana tersebut juga mencakup akses dasar dan kebutuhan listrik pertanian. Programnya menjangkau sekitar 911.400 rumah tangga di 3.099 komune, termasuk sekitar 160.000 rumah tangga tanpa listrik dan 751.400 rumah tangga yang memerlukan peningkatan layanan. Program itu menargetkan pasokan listrik untuk 2.478 stasiun pompa irigasi di Delta Mekong dan komunitas pulau yang belum terlayani.

Dua pusat industri dan jasa energi terbarukan yang diusulkan, satu di wilayah utara dan satu lagi di sejumlah wilayah selatan, akan menggabungkan manufaktur peralatan, pelabuhan, logistik, penelitian, dan pelatihan. Perannya adalah mendukung infrastruktur yang diperlukan untuk membangun dan memelihara proyek energi.

Restrukturisasi pasar berjalan seiring dengan pembangunan. Bui Quoc Hung mengatakan EVN memiliki kurang dari 40% proyek dan fasilitas pembangkitan. Kementerian sedang mempertimbangkan pemisahan National Power Transmission Corporation dari EVN serta pemisahan fungsi distribusi dan ritel di lima perusahaan listrik EVN. Usulan tersebut tidak boleh digambarkan sebagai restrukturisasi yang telah rampung.

Peninjauan tarif merupakan proses terpisah. Keputusan No. 963/QD-BCT menetapkan jam puncak pada pukul 17.30 hingga 22.30, Senin sampai Sabtu. Usulan terkait pada tahap awal menyasar konsumen besar dan industri, bukan rumah tangga. Kementerian telah meminta data dari 34 provinsi dan kota yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat untuk usulan perubahan tarif rumah tangga, tetapi laporan-laporan tersebut belum menetapkan perubahan tarif rumah tangga secara final.

Hal yang Perlu Diketahui

• Perdana Menteri Le Minh Hung memerintahkan peninjauan proyek pada 12 Oktober 2026 untuk mendukung pasokan listrik dan ambisi pertumbuhan hingga 2030.
• Peninjauan harus mengidentifikasi keterlambatan, proyek yang tidak layak, kemungkinan penggantian, investor, sumber pendanaan, dan tanggung jawab pelaksanaan.
• Hanya Hiep Phuoc yang disebut sesuai jadwal di antara 18 proyek LNG yang diusulkan; target operasinya adalah kuartal IV 2028.
• Target penyimpanan baterai meningkat dari 300 MW menjadi 10.000 hingga 16.300 MW pada 2030.
• Perkiraan investasi yang dipublikasikan berbeda, yaitu antara $134,7 miliar dan $136,3 miliar hingga 2030.
• Pembangkit nuklir direncanakan beroperasi pada 2030 hingga 2035, sementara langkah pasokan jangka pendek menyasar 2026 dan 2027.
• Tidak ada daftar proyek baru yang telah rampung, keputusan final penggantian proyek, ataupun tanggal persetujuan revisi PDP VIII lanjutan yang diumumkan.