RUU Ganja Thailand Usulkan Tujuh Jenis Izin, Penjualan Medis, dan Pelacakan Hasil Pertanian

Tujuh jenis izin akan mengubah pasar ganja

Rancangan Undang-Undang Pengendalian Ganja Thailand akan memperkenalkan tujuh kategori izin, pelaporan digital setiap tiga bulan, dan sistem yang menghubungkan bunga ganja dengan resep pasien. Draf 77 pasal itu bertujuan mengatur budidaya, produksi, dan perdagangan untuk keperluan pengobatan dan penelitian, sementara petani dan usaha kecil memperingatkan bahwa pengujian laboratorium saja dapat menelan biaya 10.000 hingga 20.000 baht per tes.

Kabinet menyetujui draf tersebut pada 22 September 2026. Paparan dalam diskusi Forum for Change menyebut draf itu akan diajukan untuk ditelaah Dewan Negara pada 6 Oktober 2026. Persetujuan parlemen dan lebih dari 15 peraturan pendukung masih diperlukan sebelum kerangka tersebut dapat diterapkan sepenuhnya. Persetujuan Kabinet tidak menjadikan RUU itu sebagai undang-undang.

Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif Thailand menerbitkan garis besar rancangan undang-undang pada 31 Juli 2026, yang menjelaskan rencana untuk memperkuat pengawasan, melindungi masyarakat, dan mengarahkan penggunaan ganja untuk tujuan medis dan kesehatan. Sistem perizinan yang diusulkan akan mencakup budidaya, produksi, impor, ekspor, penjualan, impor sesekali, dan ekspor sesekali. Izin disebut berlaku selama tiga tahun.

Perubahan utamanya adalah peralihan dari pengaturan usaha secara terpisah ke pelacakan pergerakan ganja di seluruh pasar. Catatan akan menghubungkan petani, pengolah, penjual, dan pemberi resep, serta dapat diperiksa oleh pejabat. Apakah pelaku usaha kecil mampu ikut serta merupakan persoalan tersendiri, terlepas dari apakah mereka bisa memperoleh izin.

Apa yang berubah bagi pasien dan penjual?

Berdasarkan kerangka yang dibahas di forum tersebut, pasien hanya dapat memperoleh bunga ganja dari tempat usaha resmi: fasilitas medis, apotek modern, toko produk herbal, dan tempat praktik tabib tradisional yang diakui. Pembelian harus menggunakan formulir resep Phor Thor 33, yang juga ditulis sebagai ภ.ท.33, dan jumlahnya tidak boleh melebihi kebutuhan untuk pemakaian selama 30 hari.

Menteri Kesehatan Masyarakat Pattana Promphat mengatakan draf yang disetujui Kabinet membatasi ganja dan ekstrak ganja untuk pengobatan oleh tenaga medis dan penelitian. Ia mengatakan rancangan itu disusun berdasarkan penilaian dampak regulasi, yang mengkaji kemungkinan dampak aturan yang diusulkan, serta dengar pendapat publik.

Pattana menjelaskan tujuan pemerintah sebagai upaya melindungi masyarakat:

"Ini untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kaum muda, serta mencegah penyalahgunaan ganja," katanya.

Penjelasannya tentang peralihan aturan penjualan menuntut persyaratan lebih ketat bagi apotek ganja pada umumnya. Toko yang ingin memperpanjang izin harus memenuhi persyaratan fasilitas medis, termasuk memiliki dokter yang bertugas di tempat. Resep harus dilengkapi dokumen yang ditandatangani dokter.

Hal ini menyisakan perbedaan yang perlu diperjelas dalam aturan final. Paparan forum menyebut beberapa jenis tempat resmi untuk penyaluran ganja, sementara komentar Pattana berfokus pada perubahan toko yang sudah ada menjadi fasilitas medis. Persyaratan perpanjangan yang tepat untuk setiap jenis tempat usaha belum ditetapkan dalam informasi yang dirilis. Pelaku usaha tidak seharusnya menganggap semua uraian sistem yang diusulkan sebagai jalur perizinan yang sama.

Bagaimana ganja dilacak dari kebun hingga resep

Pemegang izin harus mencatat ganja yang diterima dan disalurkan, lalu melapor melalui sistem digital setiap tiga bulan. Setiap kelompok produk akan diberi Lot ID, yakni kode identifikasi yang dimaksudkan untuk menghubungkan sumber budidaya dengan transaksi berikutnya dan resep yang digunakan untuk memasoknya kepada pasien.

Pendekatan ini memungkinkan pelacakan satu kelompok produk, bukan sekadar memastikan bahwa toko memiliki izin. Pejabat dapat membandingkan hasil produksi kebun, barang yang diterima suatu usaha, dan produk yang disalurkan. Basis data pusat yang direncanakan juga akan menunjukkan koordinat toko resmi serta menghubungkan catatan bunga ganja dengan sistem resep dan aplikasi pemerintah yang digunakan untuk memverifikasi identitas pasien.

Pattana mengatakan peta toko dan lokasi budidaya yang sudah ada memuat sekitar 10.000 lokasi, yang menurutnya mencakup lebih dari 95% lokasi. Keterangan lain menyebut jumlah terdaftar lebih dari 10.000. Angka-angka tersebut mencakup lokasi penjualan dan budidaya, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan perkiraan jumlah apotek ganja saja.

Laporan pada Juni 2026 tentang ditemukannya surat keterangan medis palsu dan formulir Phor Thor 33 yang dipalsukan menunjukkan pentingnya pemeriksaan resep. Verifikasi digital ditujukan untuk mendeteksi kode resep yang digunakan berulang kali atau tidak sah. Status penjual yang terdaftar dan nomor kelompok produk yang valid, dengan sendirinya, tidak membuktikan bahwa otorisasi medis untuk suatu pembelian itu asli.

Biaya pengujian dapat melebihi biaya izin

Diskusi forum menyebut biaya izin yang diusulkan sebesar 3.000 baht untuk tiga tahun. Jumlah itu jauh lebih kecil daripada biaya yang dilaporkan untuk memperoleh sertifikat analisis atau COA, yang mencatat hasil uji laboratorium atas sampel ganja. Pelaku usaha kecil menyebut biaya tersebut berkisar antara 10.000 hingga 20.000 baht per tes.

Berdasarkan angka tersebut, satu tes laboratorium akan menelan biaya sekitar 3,3 hingga 6,7 kali biaya izin tiga tahun yang diusulkan. Perbandingan ini tidak menunjukkan besarnya biaya kepatuhan tahunan karena frekuensi pengujian dan jumlah sampel yang diwajibkan belum ditentukan. Namun, angka itu menunjukkan mengapa biaya izin yang relatif rendah belum tentu membuat sistem baru tersebut terjangkau.

Petani juga menyoroti biaya penyesuaian kebun agar memenuhi standar budidaya GSCP yang dibahas di forum. Pejabat mengatakan persyaratan akan disesuaikan berdasarkan luas lahan: kebun kecil seluas maksimal lima rai, kebun menengah di atas lima hingga 20 rai, dan kebun besar di atas 20 hingga 400 rai. Satu rai adalah satuan luas lahan Thailand yang setara dengan 1.600 meter persegi.

Kategori tersebut setara dengan kebun kecil seluas maksimal 0,8 hektare, kebun menengah di atas 0,8 hingga 3,2 hektare, dan kebun besar di atas 3,2 hingga 64 hektare. Paparan yang dirilis tidak menjelaskan bagaimana lahan yang lebih luas dari 400 rai akan diatur.

Pejabat menyarankan agar lembaga penelitian pemerintah atau Departemen Pertanian membantu melakukan analisis. Peserta meminta agar biaya dan standar disesuaikan dengan ukuran usaha dan tingkat risiko, serta dukungan pengujian khusus bagi pelaku usaha kecil. Dalam keterangan tersebut, belum ada pengumuman mengenai besaran subsidi, daftar harga laboratorium, atau jadwal pengujian yang telah dikonfirmasi.

Ribuan toko menghadapi peralihan bertahap

Izin toko yang sudah ada berlaku selama tiga tahun, dengan masa berlaku yang berakhir pada 2026, 2027, dan 2028. Pattana mengatakan usaha yang masih beroperasi dengan izin tersebut akan menghadapi persyaratan baru saat mengajukan perpanjangan. Dengan demikian, perubahan digambarkan sebagai peralihan yang mengikuti masa berakhirnya izin, bukan penutupan langsung semua toko ganja biasa.

Perkiraan menunjukkan 5.000 hingga 6.000 izin berakhir pada 2026, disusul 4.000 hingga 5.000 pada 2027, dan sekitar 1.000 pada 2028. Angka-angka ini merupakan perkiraan yang dilaporkan, bukan daftar izin yang diterbitkan. Jumlah keseluruhannya berkisar antara 10.000 hingga 12.000, sejalan dengan gambaran umum skala pasar ritel dalam komentar pemerintah, tetapi bukan angka pasti.

Perkiraan jumlah apotek ganja yang aktif juga berbeda. Pattana menyebut jumlahnya sekitar 11.000 pada awal tahun, sementara angka kementerian sebelumnya yang dikutip dalam laporan lain sekitar 12.000. Ia memperkirakan sekitar 2.000 akan memenuhi persyaratan klinik dalam tiga tahun. Dibandingkan dengan 11.000, angka itu berarti sekitar 18% akan memenuhi persyaratan, atau jumlah gerai berkurang sekitar 82% jika perkiraan tersebut menjadi jumlah akhir pasar.

Dalam komentar terpisah, Pattana memperkirakan lebih dari separuh toko harus beralih menjadi fasilitas medis agar izin mereka dapat diperpanjang. Pernyataan ini mengukur hal yang berbeda: proporsi toko yang perlu beralih dan jumlah toko yang diperkirakan memenuhi syarat. Keduanya bukan angka pasti penutupan. Ketersediaan staf, tempat usaha, biaya laboratorium, dan aturan perpanjangan final akan menentukan langkah yang dapat diambil masing-masing usaha.

Batasan usia, larangan iklan, dan wewenang penegakan

Draf yang disetujui Kabinet akan melarang penjualan kepada orang berusia di bawah 20 tahun, perempuan hamil, dan perempuan menyusui. Penjualan juga dilarang di lokasi tertentu, termasuk kuil, sekolah, asrama, taman umum, kebun binatang, dan taman hiburan. Iklan dan promosi bunga ganja, resin, serta peralatan merokok akan dibatasi.

Komite nasional yang diketuai menteri kesehatan masyarakat akan menetapkan kebijakan dan langkah pendukung. Direktur jenderal Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif Thailand akan menerbitkan izin. Pengecualian yang dilaporkan mencakup penjualan akar, batang, cabang, daun, dan biji, serta penggunaan ganja oleh tenaga medis untuk pengobatan.

Sanksi yang diusulkan membedakan kegiatan komersial ilegal dari penyalahgunaan oleh konsumen. Produksi, impor, ekspor, dan penjualan yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman penjara dan denda, sedangkan penyalahgunaan ganja hanya akan dikenai denda. Keterangan yang tersedia tidak mencantumkan besaran denda atau masa hukuman penjara final.

Di forum tersebut, pejabat menjelaskan wewenang untuk memeriksa tempat usaha, mengambil sampel, melakukan penggeledahan jika terdapat dasar yang wajar, menyita atau membekukan barang, dan meminta bukti dokumen. Mereka juga menjelaskan koordinasi yang melibatkan lebih dari 200.000 pejabat. Angka tersebut tidak boleh dimaknai sebagai jumlah personel khusus yang ditugaskan untuk pemeriksaan ganja; keterangan itu merujuk pada personel yang dilibatkan dalam berbagai mekanisme penegakan.

Pattana mengatakan perintah yang diterbitkan dalam tiga hingga empat bulan sebelumnya menunjuk petugas dari instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan, termasuk di pusat wisata dan kota-kota besar. Ia mengindikasikan bahwa tidak tercantumnya suatu lokasi dalam peta pendaftaran dapat menunjukkan adanya operasi yang tidak terdaftar. Peta dapat menjadi alat penyaringan yang berguna, tetapi dasar hukum untuk mengambil tindakan terhadap usaha tertentu tetap harus ditetapkan.

RUU publik terpisah memiliki aturan berbeda

RUU Pengendalian Ganja pemerintah bukan satu-satunya usulan yang sedang dipertimbangkan. Konsultasi RUU publik di parlemen membahas RUU Ganja dan Hemp terpisah yang diajukan Watcharapong Phumchuen bersama 17.343 pemilih yang memenuhi syarat. Konsultasi berlangsung dari 7 Juli hingga 6 Agustus 2025. Status yang tercantum menyatakan konsultasi telah ditutup dan RUU menunggu pengesahan perdana menteri.

Parlemen menggolongkan usulan tersebut sebagai RUU terkait keuangan, sehingga pengesahan menjadi langkah prosedural sebelum RUU itu dapat dilanjutkan. Pertanyaan konsultasinya mencakup ketentuan dalam Pasal 3 hingga 40. Nomor-nomor pasal tersebut tidak boleh disamakan dengan draf pemerintah yang dilaporkan terdiri atas 77 pasal.

Usulan publik itu akan memisahkan izin ganja dari izin hemp dan memberikan kewenangan perizinan kepada sekretaris jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan atau delegasi yang berwenang. Ketentuan ini berbeda dari draf Kabinet yang memberikan kewenangan perizinan kepada departemen pengobatan tradisional.

Usulan itu juga mengatur pengecualian bagi fasilitas medis yang menanam ganja untuk pasiennya, dengan syarat pendaftaran terlebih dahulu, serta pasien atau pengasuh yang membudidayakan ganja untuk pengobatan seorang pasien, bukan untuk tujuan komersial, sesuai aturan menteri. Pengecualian terpisah untuk hemp akan melindungi kegiatan budidaya yang telah lama dilakukan komunitas etnis untuk menghasilkan serat melalui praktik tradisional.

Larangan dalam usulan tersebut mencakup kepemilikan untuk konsumsi, merokok, makanan yang mengandung bahan ganja atau hemp, iklan, memaksa orang lain mengonsumsi ganja, serta mengemudi setelah mengonsumsinya. Pengadilan akan diberi wewenang mencabut SIM jika konsumsi ganja dalam kondisi tertentu dan tindakan mengemudi menyebabkan kematian orang lain. Usulan itu juga mengatur tindakan merokok atau mengonsumsi ekstrak nonmedis di hadapan orang berusia di bawah 18 tahun. Ketentuan-ketentuan ini merupakan bagian dari RUU publik, bukan otomatis bagian dari draf Kabinet.

Ekspor dan pemeriksaan kepemilikan menambah tekanan

Petani dan pelaku usaha kecil yang hadir di forum menyampaikan kekhawatiran mengenai investor asing yang menggunakan nominee Thailand untuk masuk ke industri ini. Peserta meminta pemeriksaan kepemilikan yang lebih ketat sekaligus bantuan bagi pelaku usaha lokal yang sah. Keterangan yang tersedia mengidentifikasi hal ini sebagai kekhawatiran, tetapi tidak menyebut jumlah usaha yang menggunakan pengaturan tersebut atau prosedur verifikasi kepemilikan final.

Kategori izin ekspor akan menjadi titik pengawasan tambahan. Perdebatan sebelumnya mengenai penindakan penyelundupan ganja mengaitkan pasar Thailand yang berkembang dengan upaya memindahkan ganja ke negara-negara tempat barang tersebut masih ilegal. Izin Thailand tidak dapat menggantikan otorisasi impor dari negara tujuan.

Kasus terpisah di Inggris yang diuraikan dalam laporan September melibatkan empat kurir yang dijatuhi hukuman atas kasus 460 kilogram ganja dalam 22 koper, dengan nilai yang disebutkan sebesar £13,8 juta. Kasus itu tidak menunjukkan berapa banyak ganja yang keluar dari Thailand secara ilegal, tetapi menggambarkan mengapa pengawasan ekspor komersial dan pemeriksaan bagasi penumpang menangani jalur yang berbeda.

Peserta forum juga mengusulkan pengembangan obat-obatan berbahan ganja untuk mengurangi ketergantungan pada obat konvensional impor. Ini merupakan tujuan kebijakan industri dan medis, bukan bukti bahwa produk ganja dapat menggantikan obat tertentu. Keterangan yang tersedia tidak memberikan perbandingan klinis atau perhitungan penghematan impor.

Tanggal dan keputusan yang masih akan datang

Perdebatan kebijakan Thailand berlangsung setelah penjualan untuk keperluan rekreasi meluas menyusul penghapusan ganja dari daftar narkotika. Keterangan yang tersedia berbeda mengenai tanggal perubahan tersebut: paparan forum menempatkannya pada tahun Buddha 2564, yang setara dengan 2021, sementara laporan September dan pemberitaan sebelumnya menyebut Juni 2022. Perbedaan ini tidak boleh disatukan begitu saja menjadi satu kronologi.

Tahapan utama proses legislasi yang memiliki tanggal adalah:

• 7 Juli hingga 6 Agustus 2025: Parlemen mengadakan konsultasi mengenai RUU Ganja dan Hemp publik yang terpisah.
• Juni 2026: Laporan menyebut ditemukannya surat keterangan medis dan formulir Phor Thor 33 palsu.
• 31 Juli 2026: Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif Thailand menerbitkan garis besar draf pemerintah.
• 22 September 2026: Kabinet menyetujui draf Undang-Undang Pengendalian Ganja.
• 6 Oktober 2026: Paparan forum menyebut draf 77 pasal diajukan kepada Dewan Negara untuk ditelaah.
• 2026 hingga 2028: Izin apotek ganja yang sudah ada berakhir secara bertahap.

Dewan Negara menelaah rancangan undang-undang untuk memastikan konsistensi hukumnya; parlemen masih harus membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Laporan setelah persetujuan Kabinet menyebut Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tujuan legislatif berikutnya, sementara paparan forum juga mengidentifikasi tahap penelaahan hukum. Keduanya tidak menetapkan jadwal pemungutan suara parlemen.

Pejabat di forum memperkirakan seluruh proses, termasuk penyusunan lebih dari 15 peraturan pendukung, akan memakan waktu satu hingga dua tahun. Mereka berjanji memberikan waktu untuk sosialisasi dan penyesuaian bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Perkiraan itu bukan tanggal pasti penerapan. Persyaratan pengujian, perubahan menjadi fasilitas medis, verifikasi resep, dan dukungan untuk kebun kecil tetap menjadi hal utama yang perlu diselesaikan sebelum pelaku usaha dapat memperhitungkan biaya untuk bertahan di pasar.

Poin Utama

• Kabinet menyetujui draf Undang-Undang Pengendalian Ganja pada 22 September 2026; RUU tersebut belum menjadi undang-undang.
• Kerangka yang diusulkan mencakup tujuh kategori izin, izin tiga tahun, dan pelaporan digital setiap tiga bulan.
• Lot ID akan menghubungkan kelompok ganja dengan catatan budidaya dan resep pasien.
• Usulan yang dibahas di forum membatasi penyaluran bunga ganja ke tempat resmi, dengan resep dan jumlah maksimal untuk 30 hari.
• Biaya laboratorium yang dilaporkan sebesar 10.000 hingga 20.000 baht per tes melebihi biaya izin 3.000 baht yang diusulkan.
• Izin toko yang sudah ada akan berakhir pada 2026 hingga 2028, dengan persyaratan fasilitas medis diperkirakan memengaruhi perpanjangan.
• RUU Ganja dan Hemp publik yang terpisah memiliki kewenangan perizinan dan pengecualian berbeda.
• Persetujuan parlemen dan peraturan pendukung masih diperlukan, tanpa tanggal penerapan penuh yang telah dikonfirmasi.