Rancangan Revisi Undang-Undang Keuangan China Sasar Kontrak Tidak Adil dan Pemasaran Investasi Online

Perlindungan lebih kuat diusulkan bagi nasabah keuangan

Rancangan revisi Undang-Undang Keuangan China akan melarang klausul kontrak baku yang tidak adil, mewajibkan penjual menyesuaikan produk keuangan dengan kondisi nasabah, serta membatasi promosi di internet untuk produk yang ditawarkan melalui penempatan privat. Usulan tersebut diajukan pada 2 November 2026 untuk pembacaan kedua dalam sidang ke-25 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14.

Perubahan ini menyoroti sejumlah keputusan keuangan sehari-hari: ketentuan yang disetujui nasabah saat membeli produk, risiko yang dijelaskan tenaga penjual, serta iklan investasi yang dijumpai orang-orang di internet. Penyedia layanan harus menetapkan ketentuan transaksi yang adil dan wajar, sementara pihak yang memasarkan produk dan layanan keuangan akan memiliki kewajiban tegas untuk memahami nasabah mereka.

Rancangan ini juga mencakup hal-hal di luar transaksi individual. Usulan tersebut mencakup pengawasan regulator atas seluruh kegiatan keuangan, memperjelas tanggung jawab regulator, serta memperkuat mekanisme untuk mengidentifikasi dan menangani risiko keuangan. Rancangan ini dimaksudkan untuk menyediakan landasan hukum bersama bagi sektor perbankan, asuransi, sekuritas, dan kegiatan keuangan lainnya.

Pengajuan pada November ini menyusul peninjauan awal pada Juni 2026. Ketentuan tersebut masih berupa usulan yang sedang dipertimbangkan dalam proses legislasi. Belum ada tanggal pengesahan, tanggal mulai berlaku, ataupun jadwal pembacaan berikutnya yang diumumkan. Uraian mengenai revisi itu juga tidak merinci sanksi atau prosedur yang dapat ditempuh nasabah untuk meminta kompensasi.

Apa yang akan berubah dalam kontrak keuangan?

Penyedia layanan keuangan diwajibkan menawarkan ketentuan yang adil dan wajar. Rancangan revisi secara khusus menyasar klausul kontrak baku yang mengecualikan atau membatasi hak nasabah, mengurangi atau menghapus tanggung jawab penyedia, maupun secara tidak adil atau tidak wajar membebankan tanggung jawab lebih besar kepada konsumen dan investor.

Ketentuan baku adalah syarat yang disiapkan sebelumnya untuk digunakan berulang kali. Nasabah biasanya menjumpainya sebagai bagian dari perjanjian tertulis yang sudah tersedia, alih-alih menegosiasikan setiap klausul satu per satu. Aturan yang diusulkan ini mengatur keseimbangan tanggung jawab dalam ketentuan tersebut, termasuk hal-hal yang diharapkan diterima nasabah dan tanggung jawab yang tetap dipikul oleh perusahaan.

Karena itu, klausul yang mengalihkan tanggung jawab kepada nasabah perlu dinilai bersamaan dengan usulan kewajiban untuk berlaku adil. Bagi pembeli biasa, persoalan praktisnya sederhana: kontrak harus menjelaskan transaksi tanpa menggunakan ketentuan bakunya untuk secara tidak adil melemahkan posisi pembeli.

Revisi ini mencakup konsumen dan investor keuangan. Rumusannya meliputi penyediaan produk dan layanan keuangan, sehingga perlindungan yang diusulkan berlaku sejak penyedia menetapkan ketentuan hubungan dengan nasabah.

Penjual harus memahami nasabahnya

Perusahaan yang memasarkan produk dan layanan keuangan harus memperkuat pengelolaan kesesuaian produk bagi nasabah. Sederhananya, kesesuaian berarti memeriksa apakah suatu produk cocok bagi orang yang ditawari, alih-alih menganggap setiap calon pembeli sebagai nasabah yang tepat.

Rancangan revisi menguraikan sejumlah kewajiban yang saling terkait. Pihak pemasar harus memahami kondisi nasabah sebagaimana diwajibkan oleh aturan, menjelaskan isi produk dan layanan secara jujur, memberikan peringatan risiko yang memadai, serta menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Penjelasan yang jujur dan rekomendasi yang sesuai menjawab dua hal berbeda dalam sebuah penjualan. Penjelasan tentang cara kerja produk membantu nasabah memahami apa yang dibelinya. Pemeriksaan kesesuaian menilai apakah produk tersebut sejak awal layak masuk dalam pilihan yang ditawarkan kepada nasabah itu.

Persyaratan yang diusulkan menghubungkan pemahaman penjual tentang nasabah dengan informasi yang diberikan selama pemasaran. Peringatan risiko akan disertai kewajiban untuk mencocokkan produk secara tepat, sehingga tanggung jawab dalam proses penjualan lebih luas daripada sekadar menawarkan produk dan memperoleh persetujuan.

Pemasaran internet menghadapi dua rangkaian persyaratan

Penyedia dan pemasar yang menggunakan internet harus mematuhi Undang-Undang Keuangan, undang-undang terkait lainnya, peraturan administrasi, serta aturan yang diterbitkan otoritas keuangan Dewan Negara untuk produk atau layanan tertentu. Mereka juga harus mematuhi ketentuan khusus yang mengatur penyediaan atau pemasaran secara daring.

Usulan ini memadukan aturan mengenai produk keuangan dan cara produk itu menjangkau nasabah. Produk yang ditawarkan melalui kanal internet tetap tunduk pada persyaratan yang mengatur produk tersebut, sementara penyajian dan promosinya secara daring juga harus mengikuti aturan internet yang relevan.

Bagi nasabah, keterkaitan ini penting karena layar tempat produk dijual hanyalah satu bagian dari transaksi. Rumusan revisi akan mengaitkan kegiatan daring dengan kerangka regulasi keuangan yang lebih luas, yang mencakup penyediaan layanan sekaligus pemasaran untuk menarik pembeli.

Penempatan privat tidak boleh menyasar khalayak umum

Rancangan revisi menambahkan pembatasan khusus untuk produk dan layanan keuangan yang ditawarkan melalui penerbitan nonpublik. Rancangan tersebut akan melarang iklan, ajakan kepada publik, atau ajakan kepada publik terselubung melalui internet maupun kanal lainnya.

Penawaran nonpublik, yang sering disebut penempatan privat, ditujukan kepada kelompok terbatas investor yang memenuhi syarat, bukan kepada masyarakat umum. Pembatasan yang diusulkan mengatur cara produk semacam itu dipromosikan: produk yang ditujukan bagi kelompok terbatas tidak boleh diiklankan atau dipromosikan melalui ajakan terbuka kepada publik.

Rujukan terhadap ajakan kepada publik terselubung memperluas ketentuan, melampaui iklan yang secara terang-terangan ditampilkan sebagai promosi penjualan kepada publik. Batasan yang diusulkan berkenaan dengan substansi promosi, termasuk upaya menarik khalayak umum secara tidak langsung.

Ketentuan ini melengkapi persyaratan kesesuaian produk. Kesesuaian menyangkut kecocokan produk bagi nasabah tertentu, sedangkan pembatasan penempatan privat menyangkut siapa yang boleh didekati penjual melalui promosi publik. Bersama ketentuan kontrak, ketiganya mengatur tiga tahap berbeda: menarik pembeli, merekomendasikan produk, dan menetapkan syarat transaksi.

Landasan bersama bagi legislasi keuangan

Undang-Undang Keuangan tengah disusun sebagai undang-undang dasar yang komprehensif untuk memandu dan mengoordinasikan kerangka hukum keuangan China. Rancangan ini digambarkan sebagai unsur utama dalam struktur yang dikenal sebagai 1+N+X.

Dalam struktur tersebut, angka 1 mewakili Undang-Undang Keuangan. N mengacu pada undang-undang yang mengatur sektor tertentu, termasuk perbankan, asuransi, dan sekuritas. X mencakup undang-undang dan peraturan keuangan lainnya. Undang-undang sektoral dan aturan lainnya akan diselaraskan dengan ketentuan dasar yang ditetapkan undang-undang utama, melalui legislasi baru maupun revisi terhadap aturan yang sudah ada.

Pendekatan ini menggunakan prinsip hukum yang luas untuk mengatur hal-hal yang berlaku lintas kegiatan keuangan, sementara aturan yang lebih terperinci diserahkan kepada undang-undang yang mengatur bidang tertentu. Hal ini membantu menjelaskan mengapa rancangan yang sama membahas perlindungan nasabah, tanggung jawab regulator, pengembangan pasar, dan risiko keuangan.

Rancangan tersebut juga menyerukan kepemimpinan terpusat dan terpadu oleh Komite Sentral Partai Komunis atas urusan keuangan, serta fokus pada pelayanan kepada rakyat. Versi pembacaan kedua menambahkan ketentuan untuk mendukung pendekatan berorientasi pasar yang berlandaskan hukum dan mendorong pembangunan pusat keuangan internasional.

Tanggung jawab regulator akan diperjelas

Rancangan yang lebih luas mengusulkan agar seluruh kegiatan keuangan berada di bawah pengawasan, dengan pengelolaan yang diatur berdasarkan kategori dan tingkatan. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan membedakan berbagai kegiatan, sekaligus memastikan semuanya tetap berada dalam kerangka regulasi. Rancangan tersebut juga menyerukan tindakan terhadap kegiatan keuangan ilegal.

Tanggung jawab regulator juga menjadi salah satu fokus. Rancangan ini berupaya memperjelas pembagian tugas, memperkuat dukungan bagi regulator dalam menjalankan tugas, dan meningkatkan akuntabilitas atas kinerja mereka. Rancangan tersebut juga mendorong kerja sama antardepartemen serta antara otoritas pusat dan daerah.

Ketentuan tersebut mengatur organisasi di balik pengawasan. Aturan bagi perusahaan keuangan bergantung pada kemampuan otoritas untuk mengetahui kegiatan yang mereka awasi, bagaimana tanggung jawab mereka saling terkait, dan kapan mereka perlu bekerja sama. Rancangan ini menempatkan perlindungan konsumen dan investor dalam struktur tanggung jawab regulator yang lebih luas.

Versi pembacaan kedua juga menambahkan ketentuan mengenai usaha pengelolaan aset dan pengawasan kegiatan keuangan lintas batas. Pengelolaan aset umumnya mencakup pengelolaan uang atau investasi untuk klien, sedangkan kegiatan lintas batas melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

Respons terhadap risiko akan dimulai lebih awal

Rancangan ini mengusulkan perbaikan mekanisme untuk mencegah, mengurangi, dan menyelesaikan risiko keuangan, sekaligus menetapkan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganannya. Rancangan tersebut menyerukan identifikasi dini, peringatan dini, pengungkapan masalah sejak awal, dan tindakan sejak dini.

Pendekatan yang diusulkan berupaya mengatasi kurangnya kewenangan hukum dan sumber daya untuk menangani kesulitan keuangan. Kewenangan menentukan tindakan apa yang secara hukum boleh dilakukan oleh pihak yang menangani situasi bermasalah, sedangkan sumber daya menentukan sarana yang tersedia untuk menjalankan respons tersebut.

Penyelesaian risiko akan mengikuti prinsip berorientasi pasar dan prosedur hukum. Rancangan tersebut juga berupaya memperkuat keterkaitan antara penanganan risiko keuangan, proses peradilan, dan penegakan hukum pidana, dengan menghubungkan tindakan regulator dengan pekerjaan pengadilan dan otoritas yang menangani kejahatan.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dan pengelolaan risiko berada dalam kerangka usulan yang sama. Ketentuan penjualan mengatur perlakuan terhadap nasabah perorangan, sedangkan ketentuan pengawasan dan penyelesaian mengatur cara otoritas memantau kegiatan keuangan dan merespons saat masalah muncul.

Proses rancangan menuju pembacaan kedua

Sejauh ini, proses legislasi yang diuraikan memiliki dua tahap utama. Revisi pada November ini melanjutkan pemeriksaan pertama atas kerangka yang diusulkan pada awal 2026.

• Juni 2026: Sidang ke-23 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14 melakukan pembacaan pertama atas rancangan Undang-Undang Keuangan.
• 2 November 2026: Rancangan tersebut diajukan untuk pembacaan kedua dalam sidang ke-25 Komite Tetap, dengan perluasan perlindungan nasabah dan ketentuan khusus pemasaran internet.

Perkembangan utama pada pembacaan kedua adalah perincian yang lebih lengkap mengenai transaksi keuangan dan promosi. Ketentuan kontrak yang adil, penjelasan yang jujur, peringatan risiko yang memadai, serta pembatasan pemasaran publik atas penawaran privat akan menjadi bagian tegas dari kerangka hukum bersama yang diusulkan.

Poin-Poin Utama

• Rancangan Undang-Undang Keuangan China memasuki pembacaan kedua pada 2 November 2026, setelah peninjauan awal pada Juni.
• Penyedia layanan harus menetapkan ketentuan yang adil dan menghindari klausul baku yang secara tidak adil membatasi hak nasabah atau mengalihkan tanggung jawab.
• Pemasar harus memahami nasabah, menjelaskan produk dengan jujur, memperingatkan tentang risiko, dan menawarkan produk yang sesuai.
• Kegiatan keuangan daring harus mematuhi aturan produk sekaligus aturan mengenai penyediaan dan pemasaran melalui internet.
• Penawaran nonpublik tidak boleh menggunakan iklan internet, ajakan kepada publik, atau ajakan kepada publik terselubung.
• Rancangan yang lebih luas mengatur cakupan dan koordinasi regulator, akuntabilitas, serta penanganan risiko keuangan sejak dini.
• Usulan tersebut masih dipertimbangkan dalam proses legislasi.