Nepal Batalkan Tender Sunkoshi Marin Senilai Rs16 Miliar di Tengah Dugaan Tekanan Politik

Tender yang dibatalkan membuat terowongan yang sudah rampung menanti

Nepal membatalkan tender senilai sekitar Rs16 miliar untuk bendungan dan pembangkit listrik Proyek Multiguna Pengalihan Sunkoshi Marin, beberapa hari sebelum proposal keuangan dari tiga peserta yang lolos kualifikasi dijadwalkan dibuka. Keputusan ini mengancam kembali menunda proyek yang dirancang untuk mengairi 122.000 hektare lahan pertanian di lima distrik selatan dan menghasilkan listrik sebesar 31,07 megawatt.

Pembatalan itu menyusul dugaan penahanan Direktur Jenderal Departemen Sumber Daya Air dan Irigasi Dinesh Rajauria serta direktur proyek Krishna Prasad Rijal. Sumber kepolisian dan kementerian menduga pejabat yang terkait dengan Sekretariat Perdana Menteri Balendra Shah menekan mereka agar menghentikan pengadaan setelah perusahaan yang didukung orang-orang dekat Sekretariat gagal dalam evaluasi teknis.

Menteri Infrastruktur Sunil Lamsal memberikan penjelasan berbeda. Ia mengatakan sebuah pengaduan mempersoalkan kepatuhan tender terhadap aturan pengadaan baru dan mengklaim bahwa melanjutkan proses tersebut dapat menimbulkan tambahan biaya Rs2 miliar hingga Rs3 miliar bagi negara. Ia mengatakan hanya memberi tahu para administrator distrik bahwa para pejabat itu harus dikirim ke Kathmandu.

Sengketa ini menimbulkan konsekuensi praktis yang langsung terasa: terowongan pengalihan yang telah rampung tidak dapat mengalirkan air sebelum bendungan siap. Para petani di Bara, Rautahat, Sarlahi, Mahottari, dan Dhanusha harus terus menunggu sistem irigasi tersebut, sementara pemerintah memutuskan cara memulai kembali pengadaan.

Apa yang terjadi sebelum pembatalan?

Proyek itu mengundang penawaran internasional pada 8 Juni, dengan tenggat pengajuan selama 30 hari. Enam perusahaan atau usaha patungan bersaing untuk mengerjakan bendungan, pembangkit listrik, dan bangunan terkait. Evaluasi teknis menyisakan tiga peserta, yang proposal keuangannya dijadwalkan dibuka pada Senin, Kartik 16.

Sumber kepolisian mengatakan Rajauria dan Rijal dibawa ke tahanan dari Siraha dan Sindhuli pada Kartik 12, lalu dibawa ke Kantor Perdana Menteri dan Dewan Menteri. Keduanya dilaporkan dibebaskan pada malam berikutnya. Sumber menduga Rajauria dibawa tanpa surat perintah penangkapan dan setuju membatalkan tender sebelum dibebaskan.

Pemberitahuan pembatalan dimuat di surat kabar Gorkhapatra pada Sabtu. Insinyur proyek Ashok Raj Gautam membenarkan bahwa instruksi itu datang dari departemen, sementara keputusan pengadaan selanjutnya diserahkan kepada lembaga tersebut.

Gautam, insinyur senior divisi yang bertugas dalam proyek itu, menjelaskan keputusan tersebut:

Kontrak dibatalkan sesuai arahan Departemen Sumber Daya Air dan Irigasi. Departemen harus memutuskan apakah akan mengundang penawaran baru atau mengambil langkah lain.

Menteri Energi, Sumber Daya Air, dan Irigasi Birajbhakta Shrestha berada di Thailand untuk menghadiri acara energi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika pembatalan terjadi. Ia mendukung kelanjutan tender. Setelah pembatalan, ia menolak memberikan komentar substantif, dengan mengatakan bahwa ia berasumsi Kantor Perdana Menteri memiliki alasan yang kuat dan bahwa urusan pemerintah harus transparan.

Peserta mana yang lolos, dan mengapa hal itu penting?

China International Water & Electric Corporation, usaha patungan ANENG-RCC, dan Sinohydro Corporation lolos evaluasi teknis awal. Evaluasi teknis memeriksa apakah peserta memenuhi persyaratan seperti pengalaman yang relevan, kapasitas keuangan, dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sebelum harga penawaran mereka dipertimbangkan.

Tiga penawaran yang tidak lolos berasal dari usaha patungan SIL-KC Construction-Phewa, usaha patungan Songda-Kalika Construction, dan usaha patungan CREGC-SWDCC. Sejumlah perusahaan yang tidak lolos mengirim surat kepada proyek untuk meminta alasan pengecualian mereka. Seorang perwakilan salah satu perusahaan mengakui telah menyampaikan pengaduan kepada Lamsal.

Kalika Construction dimiliki oleh presiden Federasi Pengusaha Konstruksi Nepal, Nicholas Pandey. Sumber kementerian menduga tekanan meningkat setelah kemitraannya dengan Songda dari Vietnam gagal dalam penilaian teknis. Mereka mengklaim Pandey memiliki hubungan dekat dengan Sekretariat Perdana Menteri, yang menginginkan kemitraan itu mendapat kontrak.

Rasuwa Construction, mitra Nepal dalam usaha patungan ANENG-RCC yang lolos, dimiliki oleh anggota parlemen Kongres Nepal Mohan Acharya. Sumber kementerian memperkirakan usaha patungan itu akan menang. Proposal keuangan belum dibuka, sehingga perbandingan harga belum selesai ketika tender dihentikan.

Dengan demikian, dugaan tersebut menyangkut persaingan antarkontraktor sekaligus tindakan pejabat pemerintah. Sumber menyebut adanya koneksi politik di sekitar para peserta yang bersaing, sementara Lamsal menggambarkan intervensi itu sebagai upaya melindungi uang publik dengan mematuhi aturan yang telah direvisi.

Pemerintah mengklaim penghematan, tetapi pengacara mempertanyakan dasar hukumnya

Lamsal mengatakan Kantor Perdana Menteri menerima pengaduan sekitar sepuluh hari sebelum pembatalan, yang menyatakan tender tersebut tidak mengikuti peraturan pengadaan baru. Perkiraannya tentang potensi kerugian sebesar Rs2 miliar hingga Rs3 miliar setara dengan sekitar 12,5 persen hingga 18,75 persen dari nilai perkiraan tender sebesar Rs16 miliar. Angka itu menunjukkan besarnya penghematan yang diklaim, meski ia tidak memberikan perhitungan yang menjelaskan angka tersebut.

Pemberitahuan pembatalan mengutip Pasal 3(2) Undang-Undang Pengadaan Publik Nepal. Pengacara Semanta Dahal dan mantan sekretaris pembangunan perkotaan Maniram Gelal mempertanyakan pilihan tersebut. Mereka mengatakan ketentuan itu mengatur kerangka hukum pengadaan, bukan memberi kewenangan kepada kantor pengadaan untuk membatalkan tender.

Dahal dan Gelal mengatakan Pasal 26 mengatur kewenangan dan dasar pembatalan. Dasar yang mereka sebutkan mencakup tidak adanya penawaran yang memenuhi persyaratan, ketidakmampuan menyepakati perjanjian, harga yang melampaui perkiraan biaya, atau keputusan bahwa konstruksi maupun layanan tersebut tidak lagi diperlukan.

Pokok argumen mereka adalah bahwa pejabat harus menyebutkan alasan faktual dan hukum untuk menghentikan proses. Gelal mengatakan badan peninjau atau pengadilan dapat memeriksa apakah pengadaan melanggar hukum, sedangkan kantor proyek yang membatalkan tendernya sendiri harus menggunakan ketentuan pembatalan yang relevan.

Sekretariat Perdana Menteri belum menjelaskan secara terbuka secara terperinci masalah yang mendasari intervensinya. Departemen juga belum mengumumkan apakah akan mengundang penawaran baru, merevisi tender, atau mengambil langkah lain. Keputusan-keputusan itu akan menentukan seberapa banyak pekerjaan yang harus diulang.

Bagaimana peserta yang ditolak dapat menggugat hasil evaluasi

Sistem pengadaan Nepal menyediakan jalur formal bagi perusahaan yang tidak puas dengan keputusan tender. Peserta dapat mengajukan peninjauan melalui Komite Peninjauan Pengadaan Publik dan, jika diperlukan, menggugat keputusan di pengadilan. Saat itu, belum ada pengaduan terkait tender ini yang diajukan ke komite.

Insinyur Laxman KC mengkritik dugaan penggunaan intimidasi terhadap para pejabat. Ia mengatakan perusahaan yang tidak puas dengan evaluasi teknis seharusnya menggunakan prosedur peninjauan atau jalur pengadilan, serta memperingatkan bahwa pembatalan tender internasional pada tahap akhir dapat menyia-nyiakan biaya para peserta dan menunda proyek kebanggaan nasional selama bertahun-tahun.

Nilai proyek itu melampaui ambang Rs5 miliar yang ditetapkan untuk tender internasional dalam peraturan pengadaan. Perusahaan asing dapat berpartisipasi bersama mitra Nepal. Sengketa ini juga menyangkut preferensi yang dilaporkan untuk partisipasi domestik, termasuk poin evaluasi tambahan dan kelonggaran harga bagi kemitraan yang memenuhi syarat.

Preferensi tersebut memengaruhi cara penawaran yang memenuhi syarat dibandingkan. Dalam kasus ini, proses berakhir sebelum proposal keuangan dibuka, sehingga sengketa langsungnya menyangkut legalitas pembatalan dan perlakuan terhadap peserta yang telah memenuhi persyaratan teknis.

Pemerintahan Shah menghadapi dugaan-dugaan ini setelah kampanye pemilu yang diwarnai tuntutan akan pemerintahan yang lebih bersih. Kemenangan telaknya dalam pemilu Maret menyusul gerakan Generasi Z menentang korupsi dan hak istimewa politik. Sengketa pengadaan ini menguji janji-janji tersebut dalam keputusan yang melibatkan miliaran rupee dan perlakuan terhadap pejabat publik.

Kontraktor sebelumnya sudah tertinggal jauh

Patel-Raman JV, kemitraan antara Patel Engineering dari India dan Raman Construction dari Nepal, mendapat kontrak sebelumnya pada Januari 2023 dengan nilai sekitar Rs14,08 miliar, termasuk pajak. Sekitar 60 persen masa kontraknya telah berlalu, sementara progres fisik masih berada di kisaran 10 persen.

Perkiraan nilai tender pengganti sebesar Rs16 miliar sekitar Rs1,92 miliar lebih tinggi daripada nilai kontrak sebelumnya, atau naik sekitar 14 persen. Perkiraan dan harga kontrak yang telah diberikan merupakan ukuran yang berbeda, tetapi angka-angka itu menunjukkan besarnya pengadaan yang kini dimulai kembali setelah kontraktor semula dikeluarkan.

Kronologi pemutusan kontrak memuat tanggal yang berbeda. Uraian proses pengadilan mencatat keputusan pemutusan kontrak pada 11 November 2025, setelah pemberitahuan diberikan kepada kontraktor; laporan proyek sebelumnya menyebut pemutusan kontrak pada Mangsir 8, 2082. Keduanya menggambarkan masalah yang sama: peringatan berulang tidak berhasil mendorong kemajuan konstruksi yang memadai.

Patel-Raman menggugat keputusan tersebut di Mahkamah Agung pada 25 November 2025. Keesokan harinya, Hakim Tek Prasad Dhungana mengeluarkan perintah sementara yang menghalangi pelaksanaan pemutusan kontrak dan pencairan jaminan bank. Pengadilan mencabut perintah itu pada 9 Februari, sehingga pemerintah dapat melanjutkan proses.

Rangkaian tonggak utama menunjukkan bagaimana proyek itu kembali mengalami penghentian pengadaan:

• Januari 2023: Patel-Raman JV mendapat kontrak bendungan dan bangunan terkait.
• Mei 2024: Penggalian terowongan pengalihan berhasil menembus sisi lainnya.
• 27 Agustus 2025: Pekerjaan akhir terowongan selesai.
• November 2025: Kontrak sebelumnya memasuki proses pemutusan dan persidangan.
• 9 Februari: Mahkamah Agung mencabut pembatasan sementara atas pemutusan kontrak.
• 8 Juni: Proyek mengundang penawaran pengganti.
• Kartik 16: Proposal keuangan dijadwalkan dibuka, tetapi langkah itu terhenti karena pembatalan.

Kantor Pemantauan Pengadaan Publik kemudian memasukkan Patel-Raman ke daftar hitam selama tiga tahun, sehingga perusahaan itu tidak dapat memperoleh kontrak publik baru selama periode tersebut, tetapi tetap dapat melanjutkan proyek yang sudah berjalan.

Jaminan miliaran rupee dan intervensi lain yang dipersengketakan

Kontraktor sebelumnya telah menerima pembayaran sekitar Rs2,14 miliar, atau sekitar 15 persen dari nilai kontraknya. Nilai yang terkait dengan jaminan kontraknya juga besar: Rs2,4 miliar berupa jaminan pelaksanaan dan Rs1,2 miliar untuk menjamin pembayaran uang muka.

Laporan awal proyek menyebut seluruh Rs3,6 miliar telah disita. Laporan keuangan berikutnya menyebut uang muka Rs1,2 miliar telah dipulihkan, tetapi jaminan pelaksanaan sebesar Rs2,4 miliar masih harus ditagih. Perbedaan ini penting untuk menentukan jumlah uang yang benar-benar telah dipulihkan pemerintah.

Jaminan pelaksanaan memberi perlindungan finansial kepada pemerintah jika kontraktor gagal memenuhi kewajibannya. Jaminan pembayaran uang muka melindungi dana yang dibayarkan sebelum pekerjaan terkait diselesaikan. Penagihan keduanya dapat melibatkan bank dan proses hukum, seperti terlihat dalam putusan sementara Mahkamah Agung sebelumnya.

Intervensi politik juga diduga terjadi terkait kontrak lama. Seorang sumber dekat mantan Menteri Energi Kulman Ghising mengatakan orang-orang yang terkait dengan Shah, yang saat itu menjabat sebagai wali kota Kathmandu, mendesak Ghising agar tidak memutus perjanjian Patel-Raman. Sumber tersebut mengatakan Lamsal meminta tambahan waktu dan kontraktor itu mendapat perpanjangan dua bulan.

Lamsal membantah bertemu Ghising untuk meminta agar kontrak dipertahankan. Ia mengatakan kontraktor menghubunginya dan ia hanya membantu mengatur pertemuan. Penjelasannya membuat perannya turut dipersengketakan, di tengah beragam alasan yang disampaikan terkait pembatalan terbaru.

Dampak penundaan berikutnya bagi Madhesh

Proyek Sunkoshi Marin dirancang untuk mengalihkan air dari Sungai Sunkoshi ke Sungai Marin di Sindhuli, lalu memasok irigasi ke lima distrik Tarai. Bendungan yang direncanakan memiliki tinggi sekitar 30 meter dan panjang 158 meter. Air yang mencapai Kusumtar di Kotamadya Kamalamai juga akan menggerakkan pembangkit listrik.

Terowongan pengalihan yang telah rampung disebut memiliki panjang 13,3 kilometer dalam laporan konstruksi terperinci dan 13,1 kilometer dalam deskripsi proyek sebelumnya. China Overseas Engineering Group menggali terowongan itu dengan menggunakan mesin bor terowongan. Pekerjaan akhir dan pengujian sudah dilakukan, tetapi ketiadaan bendungan membuat sistem yang lebih luas belum dapat beroperasi.

Proyek keseluruhan dimulai pada tahun fiskal 2016-17 dengan perkiraan biaya Rs49,42 miliar. Rencana induk yang direvisi kini menargetkan penyelesaian pada tahun fiskal 2032-33. Karena itu, para petani yang menantikan irigasi sepanjang tahun menghadapi jadwal proyek yang jauh lebih panjang daripada yang mungkin tersirat dari pembangunan terowongan saja.

Ghising mengatakan putaran pengadaan baru dapat menambah waktu enam bulan hingga satu tahun sebelum konstruksi dilanjutkan. Mantan menteri energi itu menjelaskan alasan ia menentang penghentian lagi:

Kontrak dengan kontraktor sebelumnya diputus karena mereka tidak mengerjakan proyek. Kontrak baru harus diberikan sesegera mungkin agar konstruksi dapat dilanjutkan.

Manfaat yang dijanjikan bergantung pada bendungan, pembangkit listrik, dan sistem penyaluran air yang berfungsi bersama. Rampungnya pengadaan akan memungkinkan pembangunan struktur yang belum selesai dilanjutkan; sengketa tender berkepanjangan lainnya akan membuat terowongan mahal yang sudah rampung terus menanti, sementara lahan pertanian yang dituju tetap belum mendapat pasokan irigasi dari proyek tersebut.

Poin Utama

• Nepal membatalkan tender senilai sekitar Rs16 miliar sebelum proposal keuangan dari tiga peserta yang lolos dibuka.
• Sumber kepolisian dan kementerian menduga terjadi penahanan dan tekanan politik; Menteri Sunil Lamsal menyebut aturan pengadaan dan potensi penghematan bagi negara.
• Pengacara Semanta Dahal dan mantan sekretaris Maniram Gelal mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk membatalkan proses tersebut.
• Proyek ini bertujuan mengairi 122.000 hektare di lima distrik Tarai dan menghasilkan listrik sebesar 31,07 megawatt.
• Terowongan yang telah rampung membutuhkan bendungan yang belum selesai sebelum sistem pengalihan dapat beroperasi.
• Rencana yang direvisi menargetkan penyelesaian pada tahun fiskal 2032-33, sementara departemen harus memutuskan cara melanjutkan pengadaan.