Penyelidik PBB Peringatkan Serangan Myanmar terhadap Warga Sipil Ditopang Senjata dan Bahan Bakar Asing

Kekuatan udara dan pasokan asing memperparah krisis warga sipil

Militer Myanmar sengaja menyerang warga sipil untuk menakut-nakuti mereka agar tunduk, demikian peringatan penyelidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelley Currie, sementara pesawat asing, bahan bakar penerbangan, dan pendanaan militer membantu menopang perang yang tak mampu dimenangkan angkatan bersenjata.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat sedikitnya 982 warga sipil tewas akibat serangan udara militer pada 2025, termasuk 232 anak-anak. Anak-anak mencakup hampir satu dari empat korban tewas. Jumlah itu lebih dari 50 persen lebih tinggi dibandingkan 2024, memperlihatkan meningkatnya beban kemanusiaan dari operasi yang bergantung pada peralatan dan pasokan dari luar negeri.

Currie, pelapor khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan peningkatan pembelian senjata dari China, Rusia, dan negara-negara lain memperburuk situasi hak asasi manusia yang sudah katastrofik. Ia juga memperingatkan bahwa pemerintah kembali menjalin kontak dengan otoritas militer Myanmar tanpa memastikan pengurangan kekerasan, pembebasan tahanan politik, atau perundingan yang melibatkan semua pihak.

Peringatannya mengaitkan tiga tekanan yang dihadapi warga sipil: serangan dari udara, perekonomian yang semakin dibentuk oleh korupsi, dan ancaman kekerasan baru terhadap kelompok minoritas menjelang kemungkinan putusan Mahkamah Internasional terkait Rohingya.

Apa yang terjadi setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer?

Angkatan bersenjata Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Pasukan keamanan dengan kekerasan membubarkan demonstrasi yang meluas, sementara perlawanan bersenjata berkembang menjadi perang saudara di sebagian besar wilayah negara itu.

Militer masih unggul dalam persenjataan dan jumlah personel, termasuk pesawat yang dipasok Rusia dan China. Namun, kekuatan besar gagal mengalahkan lawan-lawannya. Currie memperkirakan otoritas masih menguasai sekitar setengah wilayah Myanmar, tempat mereka juga berinvestasi dalam pengawasan dan kepolisian.

Konflik dan tanggapan internasional berkembang melalui beberapa tahap penting:

• 2017: Penindakan militer terhadap Rohingya menjadi pokok perkara genosida yang kini disidangkan di Mahkamah Internasional.
• Februari 2021: Militer menggulingkan pemerintahan terpilih, memicu demonstrasi dan konflik bersenjata yang semakin meluas.
• Februari 2021 hingga Desember 2022: Myanmar mengimpor senjata dan barang terkait senilai $406 juta dari Rusia dan $267 juta dari China, menurut laporan pelapor khusus PBB yang diterbitkan pada 2023.
• Agustus 2023: Amerika Serikat mengizinkan sanksi yang menargetkan orang dan perusahaan yang beroperasi di sektor bahan bakar jet Myanmar.
• Oktober 2024 hingga Desember 2025: Sembilan pengiriman bahan bakar jet Iran dilaporkan memasok sekitar 175.000 ton kepada militer Myanmar.
• 2025: Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat sedikitnya 982 warga sipil tewas akibat serangan udara militer.

Rusia dan China memasok pesawat

Myanmar tidak memproduksi pesawat tempur sendiri, sehingga pemasok asing menjadi unsur penting dalam kampanye udaranya. Rusia memasok jet tempur MiG-29, pesawat serang ringan Yak-130, dan jet tempur Su-30SME. Yak-130 dan MiG-29 dilaporkan digunakan dalam serangan terhadap kawasan permukiman.

Data PBB untuk periode Februari 2021 hingga Desember 2022 mencatat ekspor senjata dan barang terkait dari Rusia dan China senilai total $673 juta. Rusia menyumbang sekitar 60 persen dari jumlah gabungan itu, yakni $406 juta, dibandingkan $267 juta dari China. Sebagian besar peralatan berasal dari perusahaan milik kedua negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri China menolak laporan PBB itu dan menyebutnya sebagai upaya mencemarkan perdagangan senjata yang normal antara negara-negara berdaulat. Namun, pengiriman tetap berlanjut: pada 2024, Aviation Industry Corporation of China memasok satu pesawat serang ringan K-8, enam pesawat tempur ringan FTC-2000G, dan satu pesawat angkut Y-8.

FTC-2000G dapat membawa hingga tiga ton rudal, roket, atau bom dan dibanderol seharga $8,5 juta per pesawat. Pedagang senjata Dr. Naing Htut Aung, direktur Gateways Hong Kong, menjadi perantara pembelian tersebut. Myanmar juga memesan 16 jet tempur JF-17 yang diproduksi bersama oleh China dan Pakistan pada 2016, meski sebagian besar pesawat yang dikirim kemudian dilaporkan tidak dapat dioperasikan akibat retakan struktural dan kerusakan lainnya.

Bahan bakar dari Iran membuat pesawat tetap terbang

Kapasitas Myanmar untuk memurnikan bahan bakar penerbangan juga terbatas. Pengiriman yang dilaporkan dilakukan oleh kapal tanker dalam armada bayangan Iran, yakni kapal yang digunakan untuk memindahkan muatan melalui jaringan perdagangan yang tidak transparan, memasok sekitar 175.000 ton dalam sembilan pengiriman antara Oktober 2024 dan Desember 2025. Perdagangan itu diperkirakan menghasilkan sekitar $123 juta bagi Iran.

Bahan bakar tersebut mendukung kampanye pengeboman yang menyerang lebih dari 1.000 lokasi sipil selama periode 15 bulan itu. Iran juga menjadi pemasok utama urea, pupuk yang digunakan militer Myanmar untuk memproduksi amunisi.

Catatan impor yang bocor dan ditelaah kelompok riset aktivis Justice For Myanmar menyebut enam kargo dengan total lebih dari 843.000 barel senilai $109,5 juta antara Desember 2024 dan November 2025. Belum dipastikan berapa banyak dari kargo-kargo itu yang termasuk dalam sembilan pengiriman yang dilaporkan, sehingga jumlah gabungan pengirimannya belum dapat ditentukan.

Catatan tersebut mengidentifikasi National Energy Prime Aviation Services, atau NEPAS, sebagai pembeli sebenarnya. NEPAS merupakan usaha patungan antara Myanma Petrochemical Enterprise yang dikendalikan militer dan grup swasta Asia Sun. Pengaturan ini menempatkan badan usaha milik negara dan perusahaan swasta dalam rantai pasokan bahan bakar penerbangan yang sama.

Dokumen terkait pembelian tertentu menyebut bahan bakar penerbangan Iran diberi label sebagai diesel Afrika Selatan. Sebuah kontrak yang ditandatangani pada Mei 2025 mencakup 202.000 barel dan mengarahkan pembayaran $26 juta ke rekening perusahaan Thailand Tawan-Oil Trading di Siam Commercial Bank. Data perdagangan PBB dan informasi pengiriman tidak mencatat perdagangan diesel antara Afrika Selatan dan Myanmar pada 2025.

Serangan ke pasar memperlihatkan dampak terhadap warga

Serangan udara pada 28 September terhadap sebuah pasar di Kyauktaw, basis kuat Tentara Arakan di Negara Bagian Rakhine, menewaskan 50 orang dan melukai 58 orang, menurut pekerja bantuan di lokasi. Tentara Arakan menyebut jumlah korban tewas 49 orang dan jumlah korban luka sama, termasuk 22 orang yang dalam kondisi kritis.

Serangan terhadap pasar itu menggambarkan bahaya yang dihadapi warga sipil di tempat-tempat yang diperebutkan militer dan kelompok oposisi bersenjata. Pasar mempertemukan pedagang, pembeli, dan orang-orang yang mengangkut bahan pangan, sehingga kegiatan ekonomi sehari-hari berada dalam jangkauan kampanye udara.

Myanmar Witness memeriksa video yang direkam di wilayah Kyauktaw dalam beberapa hari berikutnya. Seorang spesialis persenjataan mengidentifikasi satu pesawat yang karakteristiknya sesuai dengan Yak-130 Rusia dan pesawat lainnya yang sesuai dengan JF-17. Berdasarkan audio, spesialis itu menilai masing-masing pesawat melepaskan setidaknya satu amunisi. Rekaman tersebut mendokumentasikan penerbangan-penerbangan setelahnya; analisis itu tidak mengidentifikasi pesawat yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pasar pada 28 September.

Suku cadang, pembayaran, dan sanksi

Pesawat membutuhkan perawatan, suku cadang pengganti, dan pendanaan selain bahan bakar. Justice For Myanmar menemukan bahwa perusahaan Malaysia FJ Global meminta penawaran harga dari pemasok internasional untuk komponen pesawat K-8W Myanmar, drone Orlan-10E Rusia, serta beberapa jenis helikopter, termasuk Kamov Ka-28, Mi-17, dan Mi-2.

FJ Global menerima pendanaan pada Februari 2026 dari Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, perusahaan Malaysia yang didukung negara dan dimiliki sebuah yayasan yang diketuai Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Temuan ini menempatkan lembaga pendanaan Malaysia di samping jaringan pengadaan komersial yang melayani militer Myanmar.

Amerika Serikat sudah memiliki wewenang untuk menargetkan perdagangan bahan bakar penerbangan. Pada Agustus 2023, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan mengeluarkan penetapan sektor yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap orang atau perusahaan yang beroperasi di sektor bahan bakar jet Myanmar. Penetapan tersebut memberikan dasar hukum bagi sanksi; penetapan individu merupakan keputusan yang mengidentifikasi sasaran tertentu.

Karena itu, perusahaan yang mengatur kargo, pembayaran, dan pengiriman menjadi unsur penting dalam tanggapan internasional. Gangguan pada salah satu titik tersebut dapat memengaruhi apakah bahan bakar mencapai pesawat militer, sementara akses yang terus berlanjut membantu kampanye udara tetap berjalan meski pemerintah mendapat tekanan.

Korupsi membiayai perang dan pengawasan yang lebih ketat

Currie mengatakan perekonomian legal Myanmar menyusut sejak pengambilalihan kekuasaan, sementara bisnis ilegal berkembang. Ia menggambarkan para perwira militer yang mengandalkan jaringan patronase, pembayaran ilegal, serta kegiatan yang merambah perdagangan legal, transaksi yang minim regulasi, dan pasar gelap.

Currie menjelaskan dampak pemerintahan militer terhadap pengelolaan ekonomi:

Ketika para perwira militer umumnya mencoba mengelola perekonomian, mereka tidak melakukannya dengan baik," katanya. "Di Myanmar, mereka sangat buruk dalam hal itu.

Praktik yang ia jelaskan mencakup arbitrase mata uang, tuntutan kepemilikan saham dalam bisnis, serta pungutan dari petani melalui jenjang rantai pasokan pangan dan pertanian. Arbitrase mata uang berarti memperoleh keuntungan dari perbedaan nilai tukar. Ketika akses terhadap nilai tukar yang menguntungkan dikendalikan, orang-orang yang memiliki koneksi resmi bisa mendapat keunggulan dibandingkan pelaku usaha biasa.

Bagi petani dan pedagang, tuntutan pembayaran menguras pendapatan yang sudah terganggu oleh perang. Bagi otoritas, kata Currie, hasil pungutan membantu mendanai operasional pemerintah, peralatan militer, dan sistem pemantauan masyarakat.

Currie juga menjelaskan penggunaan dana tersebut di wilayah yang dikuasai otoritas:

"Mereka juga menggunakan dana itu untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan kepolisian di wilayah yang masih mereka kuasai, yakni sekitar setengah dari negara ini," katanya.

Mengapa keterlibatan diplomatik mengkhawatirkan penyelidik PBB

Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mengecam militer Myanmar setelah pengambilalihan kekuasaan pada 2021, tetapi belakangan beberapa pemerintah di kawasan itu tampak lebih terbuka terhadap hubungan yang lebih hangat. Currie mengatakan keterlibatan itu berlangsung tanpa tuntutan agar pemerintah melakukan perubahan nyata dalam tindakannya.

Prioritas yang ia usulkan bersifat konkret: mengurangi kekerasan, membebaskan tahanan politik, dan mengupayakan perundingan damai yang melibatkan semua pihak. Langkah-langkah tersebut akan berdampak pada orang-orang yang menghadapi serangan udara, keluarga yang mencari kerabat yang ditahan, dan masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah yang dikuasai pihak-pihak yang bersaing.

Assistance Association for Political Prisoners, lembaga pemantau independen, menyatakan lebih dari 32.000 orang telah ditahan sejak pengambilalihan kekuasaan, termasuk Suu Kyi. Sedikitnya 15.000 orang masih mendekam di balik jeruji besi. Angka pertama mencakup orang-orang yang ditahan selama periode tersebut; angka kedua menggambarkan jumlah penghuni penjara saat ini.

Currie khawatir kontak diplomatik dapat terus berlangsung sementara militer tetap memiliki akses terhadap senjata, uang, dan alat-alat untuk mengendalikan masyarakat. Seruannya menempatkan perubahan yang dialami warga sipil sebagai inti dari setiap upaya untuk membangun kembali hubungan dengan otoritas.

Putusan pengadilan dapat membawa bahaya baru bagi Rohingya

Currie memperingatkan kemungkinan terjadinya kekerasan jika Mahkamah Internasional memutuskan Myanmar melakukan genosida atau gagal mencegahnya dalam penindakan militer terhadap minoritas Muslim Rohingya pada 2017. Pengadilan tersebut memeriksa tanggung jawab hukum antarnegara, termasuk kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida.

Nick Koumjian, kepala Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar, mengatakan ia melihat laporan bahwa para hakim ingin menjatuhkan putusan pada tahun tersebut, dengan Oktober disebut-sebut. Ia memperkirakan pengadilan akan memberikan pemberitahuan sebelumnya. Dalam keterangannya, ia tidak menyebut tanggal putusan yang telah dikonfirmasi.

Currie mengatakan kelompok-kelompok yang terkait dengan ujaran kebencian dan hasutan terhadap kelompok minoritas semakin aktif di dunia maya dan ruang politik yang dikendalikan otoritas. Ia menyebut masyarakat non-Buddha dan orang-orang di luar kelompok etnis mayoritas Bamar, termasuk Rohingya, sebagai kelompok yang berpotensi menjadi sasaran.

Currie menggambarkan aktivitas yang ia amati:

"Saya melihat sejumlah tanda di lapangan di Myanmar bahwa kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas ujaran kebencian dan memicu kekerasan terhadap minoritas non-Buddha dan non-Bamar, termasuk Rohingya, kini jauh lebih aktif di dunia maya," katanya.

Peringatan itu muncul di tengah sejarah panjang pengucilan. Hilangnya dokumen kewarganegaraan Rohingya turut mencabut akses mereka terhadap partisipasi politik, sementara pembatasan dokumentasi juga memengaruhi pendidikan, pekerjaan, perjalanan, dan layanan kesehatan. Currie menyerukan semua negara untuk memantau situasi dengan cermat menjelang putusan pengadilan.

Poin Penting

• Penyelidik PBB Kelley Currie menuduh militer Myanmar sengaja menyerang warga sipil untuk meneror mereka agar tunduk.
• Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat sedikitnya 982 warga sipil tewas akibat serangan udara militer pada 2025, termasuk 232 anak-anak.
• Pesawat Rusia dan China, bahan bakar Iran, serta jaringan pengadaan asing membantu menopang kampanye udara.
• Currie mengatakan korupsi membiayai pembelian militer, pengawasan, dan kepolisian di wilayah yang dikuasai otoritas.
• Sedikitnya 15.000 tahanan politik masih ditahan, menurut Assistance Association for Political Prisoners.
• Currie memperingatkan kemungkinan kekerasan terhadap kelompok minoritas menjelang putusan Mahkamah Internasional yang dinantikan terkait Rohingya.