Pria Lumpuh di Taiwan Ajukan Peninjauan Konstitusional atas Larangan Bantuan untuk Mengakhiri Hidup

Terjatuh, bertahun-tahun menderita, dan gugatan konstitusional

Seorang pensiunan pekerja pabrik dari Hsinchu yang hampir lumpuh total setelah terjatuh meminta Mahkamah Konstitusi Taiwan mempertimbangkan apakah ia seharusnya diizinkan menerima bantuan medis untuk mengakhiri hidupnya. Pengacaranya, Chi Yueh-liang, mengajukan permohonan pada 27 Oktober 2026, setelah Mahkamah Agung menolak upaya hukum terakhir pria tersebut pada Juni.

Pemohon, seorang pria berusia 60-an yang diidentifikasi dengan nama keluarganya, Chung, menginginkan izin hukum untuk menjalani eutanasia serta perlindungan dari tuntutan pidana bagi tenaga medis yang akan membantunya. Chi menyebut permohonan itu sebagai gugatan konstitusional pertama di Taiwan yang bertujuan melegalkan eutanasia.

Cedera Chung berdampak pada ruas tulang belakang leher ketiga hingga ketujuh. Menurut permohonannya, ia mengalami kekakuan, mati rasa dan ketidaknyamanan berat di bagian tubuh dari leher ke bawah, kerusakan saraf yang terus memburuk, inkontinensia, serta kehilangan kemampuan untuk menjalankan kegiatan dasar sehari-hari. Ia bergantung pada orang lain untuk merawatnya.

Kasus ini mengajukan tuntutan konkret kepada pengadilan: apakah kendali pribadi atas kehidupan seharusnya mencakup akses terhadap kematian dengan bantuan medis ketika seseorang mengalami penderitaan yang dianggapnya tak tertahankan. Chi menggugat putusan pengadilan yang menolak permintaan Chung sekaligus pembatasan hukum yang menghalangi tenaga medis untuk melaksanakannya.

Permohonan ini diajukan setelah upaya memperoleh izin melalui pengadilan biasa gagal. Chung kini meminta peninjauan konstitusional, sebuah proses yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah undang-undang atau putusan pengadilan bertentangan dengan hak-hak yang dilindungi konstitusi.

Perubahan hidup Chung setelah pensiun

Chung bekerja di sebuah pabrik sebelum pensiun beberapa tahun lalu. Ia kemudian mengalami cedera leher akibat terjatuh saat berjalan, yang mengubah kesehariannya. Dalam permohonannya, ia menggambarkan perutnya terasa seperti diikat erat dengan tali, sementara anggota tubuhnya hampir seluruhnya lumpuh.

Chung menggambarkan kondisinya dalam permohonan itu dengan kata-kata:

Seperti orang mati yang masih hidup.

Ia juga menyamakan pengalamannya dengan terkurung di dalam sangkar. Gambaran tersebut mengungkapkan pengalamannya sendiri menghadapi cedera, ketergantungan, dan penderitaan, yang menjadi dasar permintaannya untuk memperoleh keringanan hukum.

Chung ingin menyampaikan keinginannya selagi ia masih dapat mengungkapkannya dengan jelas. Dengan dukungan keluarga, termasuk bantuan putrinya, ia mempelajari naskah hukum dan bahan hukum lainnya, lalu mengajukan permohonan ke pengadilan. Anggota keluarganya membantu menyiapkan dokumen tertulis.

Permintaannya menempatkan keinginannya sendiri sebagai inti sengketa. Ia meminta adanya pilihan medis yang sah secara hukum dan dapat ia pilih, sekaligus meminta negara menghapus ancaman hukuman pidana bagi orang-orang yang membantunya.

Jalur dari Hsinchu ke Mahkamah Konstitusi

Chung pertama kali mengajukan permohonan ke Pengadilan Distrik Hsinchu pada 2025 untuk memperoleh izin menjalankan apa yang menurutnya merupakan hak atas kematian dengan bantuan. Ia juga meminta pembebasan dari tanggung jawab pidana bagi tenaga medis yang terlibat. Permintaannya ditolak di tingkat pengadilan pertama dan kedua.

Mahkamah Agung menolak upaya hukumnya lebih lanjut pada Juni 2026, mengakhiri jalur melalui pengadilan biasa. Chung kemudian menghubungi Chi, pengacara yang berpraktik di Hualien dan juga mengetuai sebuah asosiasi yang mendorong otonomi pribadi atas kehidupan di Taiwan.

Tahapan utama upaya hukum tersebut adalah:

• 2025: Chung mengajukan permohonan ke Pengadilan Distrik Hsinchu untuk mendapat izin menjalani eutanasia dan perlindungan bagi tenaga medis yang membantunya.
• Setelah penolakan awal: Ia melanjutkan gugatan melalui proses pengadilan berikutnya, yang juga berakhir dengan penolakan.
• Juni 2026: Mahkamah Agung menolak upaya hukumnya, sehingga penolakan itu menjadi keputusan akhir.
• 27 Oktober 2026: Chi mengajukan permohonan peninjauan konstitusional atas putusan dan ketentuan hukum terkait.

Permohonan konstitusional ini menggeser sengketa dari permintaan izin bagi seseorang menjadi gugatan terhadap kerangka hukum itu sendiri. Chi berpendapat bahwa pembatasan tersebut mencampuri hak dasar untuk mengambil keputusan mengenai kehidupan sendiri dan hak atas martabat manusia.

Mengapa undang-undang tentang akhir hayat menjadi pokok persoalan

Argumen Chi antara lain berfokus pada perbedaan antara menolak perawatan medis dan memperoleh bantuan medis yang dimaksudkan untuk mengakhiri hidup. Undang-Undang Hak Pasien atas Otonomi Taiwan dan Undang-Undang Perawatan Paliatif dan Hospis menyediakan kerangka untuk keputusan tertentu terkait perawatan penunjang kehidupan dan perawatan menjelang akhir hayat.

Menghentikan atau tidak memberikan perawatan penunjang kehidupan memungkinkan pasien menolak tindakan yang mempertahankan hidup mereka. Perawatan paliatif bertujuan meringankan rasa sakit dan penderitaan lainnya. Eutanasia, sebagaimana diminta dalam permohonan ini, melibatkan tenaga medis yang memberikan tindakan untuk mengakhiri hidup pasien atas permintaan sukarela pasien tersebut.

Chi mengatakan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengandalkan dua undang-undang yang ada sebagai perlindungan atas martabat menjelang kematian. Ia berpendapat pengaturan tersebut membuat orang seperti Chung tidak memiliki pilihan yang mereka inginkan, terutama ketika penderitaan mereka berlanjut meski telah menjalani perawatan.

Ia juga menggugat Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Taiwan, yang mengatur tindakan termasuk membantu orang lain mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Ancaman tuntutan berdasarkan pasal itu menjadi pokok permintaan Chung agar tenaga medis yang membantunya mendapat perlindungan.

Bagi Chung, persoalan praktisnya adalah apakah tenaga medis dapat menanggapi permintaannya secara sah. Bagi pengadilan, permohonan itu mempertanyakan apakah pembatasan yang berlaku saat ini sejalan dengan hak-hak konstitusional yang diklaim seseorang yang mampu mengambil keputusan dan mengalami penderitaan berat berkepanjangan.

Tiga syarat yang diajukan pengacaranya

Chi mengajukan tiga syarat untuk pilihan eutanasia yang diminta dalam permohonan tersebut. Syarat-syarat itu mencakup penilaian medis, pilihan pasien sendiri, dan keterlibatan tenaga medis.

• Dokter menilai pasien mengidap kondisi yang tidak dapat disembuhkan dan mengalami penderitaan yang tak tertahankan.
• Keputusan tersebut mencerminkan keinginan sukarela pasien.
• Tenaga medis memberikan tindakan untuk melaksanakan eutanasia.

Dengan demikian, usulan itu menempatkan penilaian medis dan keputusan individu sebagai inti penentuan kelayakan. Dokter akan menilai penyakit dan penderitaan pasien, sedangkan pasien memutuskan apakah akan meminta prosedur tersebut.

Chi ingin akses terhadap kematian yang bermartabat dan bebas dari penderitaan diakui sebagai pilihan hukum yang nyata. Ia juga mendesak para pembuat undang-undang agar menempatkan otonomi pribadi sebagai inti setiap legislasi, dengan menolak kerangka yang begitu ketat sehingga orang yang meminta bantuan hampir tidak dapat memanfaatkannya.

Tiga syarat itu menjelaskan pendekatan yang diminta pengacara tersebut. Sistem yang terperinci juga perlu mengatur bagaimana permohonan dinilai dan dilaksanakan. Dalam pemberitaan mengenai pengajuan tersebut, belum diumumkan tanggal sidang, tanggal putusan, atau keputusan apakah Mahkamah Konstitusi akan memeriksa kasus ini.

Pengalaman di balik kampanye Chi

Chi, yang juga seorang psikolog, mengatakan advokasinya berawal dari pengalamannya menyaksikan anggota keluarganya meninggal karena penyakit. Ayahnya meninggal tiga bulan setelah didiagnosis menderita kanker hati stadium lanjut. Chi mengenang bahwa morfin tidak mampu meredakan rasa sakit ayahnya.

Chi mengatakan ayahnya, yang menderita kanker, bertanya kepadanya:

Kapan saya bisa mati?

Pengalaman itu mendorong Chi mulai berkampanye untuk akses legal terhadap eutanasia sembilan tahun lalu. Kegiatannya mencakup advokasi publik melalui asosiasi yang dipimpinnya dan, belakangan ini, mendampingi seorang pria Taiwan ke Swiss untuk menjalani kematian dengan bantuan.

Pria tersebut, yang diidentifikasi dengan nama keluarganya, Ho, berusia 40-an dan mengidap penyakit Charcot-Marie-Tooth atau CMT. Ini merupakan kondisi keturunan yang memengaruhi saraf perifer, yaitu saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan otot serta bagian tubuh lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan kelemahan otot yang memburuk, penyusutan otot, dan hilangnya sensasi.

Ho mulai mengalami gejala saat remaja dan selama bertahun-tahun hidup dengan kemampuan bergerak yang terus menurun. Menurut Chi, pada akhirnya ia bergerak dengan merangkak dalam kesulitan dan takut kehilangan kemampuan bergerak lebih jauh. Ia memutuskan pergi ke Swiss pada Juni 2026, alih-alih menunggu Taiwan mengubah undang-undangnya.

Chi bertemu Ho di Swiss dan makan siang bersamanya sehari sebelum kematiannya. Ia menggambarkan Ho sebagai sosok yang tenang dan mantap dengan keputusannya. Menurut penuturan Chi, Ho mengaktifkan prosedur itu sendiri dengan menekan sebuah tombol, suatu bentuk bunuh diri dengan bantuan ketika orang yang bersangkutan melakukan tindakan terakhir.

Ho meminta asosiasi tersebut terus berupaya mendorong perubahan hukum di Taiwan, kata Chi. Pengalaman itu memberi Chi alasan pribadi lain untuk melanjutkan kampanye, selain permohonan konstitusional Chung.

Pilihan pribadi dan desakan legislasi

Kasus Chung menyangkut seseorang yang secara jelas mengajukan permintaan mengenai hidupnya sendiri. Chi juga mengaitkan kampanyenya dengan kasus pembunuhan di Taiwan yang melibatkan keluarga di bawah tekanan perawatan berkepanjangan, dengan berpendapat bahwa penderitaan di balik kasus-kasus tersebut membuat reformasi hukum mendesak.

Syarat yang diusulkannya mewajibkan pilihan sukarela pasien dan penilaian medis. Dalam perdebatan legislasi apa pun, persyaratan tersebut akan mengatur cara permintaan individu dipertimbangkan, bersama pertanyaan mengenai perawatan yang tersedia bagi pasien dan tanggung jawab pihak yang memberikannya.

Chi menyoroti pengalaman panjang Belanda dengan eutanasia serta diskusi di Belgia dan negara lain mengenai permintaan orang lanjut usia yang merasa hidup mereka telah lengkap. Pandangan yang lebih luas itu merupakan bagian dari advokasinya; permohonan Chung berfokus pada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, penderitaan tak tertahankan, dan permintaan sukarela untuk memperoleh bantuan medis.

Saat ini, kampanye tersebut menempuh dua jalur. Chung meminta keringanan konstitusional setelah kalah di pengadilan biasa, sementara Chi juga mendesak para legislator menyusun kerangka hukum yang dapat diterapkan. Perkembangan terbaru adalah pengajuan permohonan konstitusional itu, sementara tanggapan pengadilan masih dinantikan.

Bagi Chung, perubahan yang diminta bersifat spesifik: izin untuk memilih kematian dengan bantuan medis tanpa membuat orang-orang yang membantunya terancam tuntutan pidana. Kasusnya meminta Taiwan menanggapi permintaan tersebut berdasarkan hak konstitusional sekaligus aturan yang berlaku mengenai perawatan medis dan pertanggungjawaban pidana.

Poin Utama

• Seorang pensiunan pekerja pabrik di Hsinchu yang diidentifikasi sebagai Chung meminta akses legal terhadap eutanasia setelah cedera leher membuatnya hampir lumpuh total.
• Mahkamah Agung menolak upaya hukumnya pada Juni 2026. Pengacara Chi Yueh-liang mengajukan permohonan peninjauan konstitusional pada 27 Oktober.
• Gugatan tersebut menyangkut putusan pengadilan sebelumnya dan pembatasan hukum, termasuk Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
• Chi mengajukan tiga syarat: penderitaan tak tertahankan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan penilaian medis, permintaan sukarela, serta bantuan tenaga medis.
• Chi menyebut pengajuan tersebut sebagai gugatan konstitusional pertama di Taiwan yang bertujuan melegalkan eutanasia.
• Dalam pemberitaan mengenai pengajuan tersebut, belum diumumkan tanggal sidang atau putusan.