Nepal Sebut 53 Negara Dukung Usulan Iklim Himalaya saat Kerja Sama Regional Mulai Terbentuk

Dukungan Bangkok Soroti Peringatan dan Pendanaan untuk Himalaya

Perwakilan dari 53 negara mendukung usulan Nepal untuk menangani risiko iklim di Himalaya, menurut sekretariat Menteri Energi, Sumber Daya Air, dan Irigasi Biraj Bhakta Shrestha. Paket tersebut mencakup pemantauan satelit, peringatan bencana bersama, hibah untuk kesiapsiagaan dan pemulihan, serta investasi di komunitas pegunungan.

Dukungan itu diumumkan dalam laporan pada 30 Oktober 2026 tentang dialog regional di kantor pusat Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) di Bangkok. Nepal dan ESCAP bersama-sama menyelenggarakan pertemuan bertajuk Dari Everest ke Laut, yang juga disebut Dari Sagarmatha ke Laut. Sagarmatha adalah nama Everest dalam bahasa Nepal.

Pokok argumen Shrestha adalah bahwa bahaya yang berasal dari pegunungan melintasi batas negara. Nepal ingin pemerintah, lembaga ilmiah, dan badan antariksa internasional bekerja sama, dengan menghubungkan pengamatan gletser dan lereng yang tidak stabil dengan peringatan bagi penduduk dan infrastruktur di wilayah hilir.

Dukungan diplomatik itu datang saat Nepal berupaya mengubah Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya yang diusulkan Perdana Menteri Balendra Shah menjadi pengaturan praktis yang melibatkan Nepal, India, dan China. Hampir sebulan setelah Shah memaparkan gagasan tersebut di Majelis Umum PBB pada 24 September, kementerian-kementerian masih menyiapkan rinciannya, dan belum ada proposal resmi yang terperinci disampaikan kepada kedua negara tetangga.

Tidak ada jumlah pendanaan, tanggal peluncuran, atau jadwal pelaksanaan yang diumumkan untuk paket Bangkok tersebut. Tugas mendesak saat ini adalah mengubah dukungan menjadi kesepakatan tentang siapa yang berbagi informasi, siapa yang membayar, dan bagaimana peringatan menjangkau komunitas yang menghadapi bahaya.

Hal yang Ingin Didukung Nepal

Usulan Nepal menghubungkan empat kebutuhan: mengamati bahaya pegunungan, berbagi pengetahuan lintas batas, menyediakan pendanaan dengan cepat, dan mendukung mata pencaharian komunitas yang melindungi hutan serta daerah aliran sungai.

Sekretariat menteri itu juga menyoroti keputusan investasi di seluruh sistem sungai, dari proyek pembangkit listrik tenaga air di hulu hingga permukiman di hilir dan kota-kota perbatasan. Shrestha memasukkan kebutuhan tersebut dalam seruannya untuk pendanaan bencana, sementara usulan investasi komunitas yang lebih luas mencakup energi bersih, pertanian, tanaman herbal, dan pariwisata.

• Membangun sistem peringatan untuk beberapa jenis bahaya dengan memanfaatkan satelit, kecerdasan buatan, dan teknologi lain untuk memantau lereng serta gletser yang rentan.
• Mengembangkan Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya untuk bertukar informasi, memantau danau glasial yang berbahaya, dan mengoordinasikan peringatan.
• Menyediakan hibah yang mudah diakses untuk pemantauan, kesiapsiagaan, dan pemulihan, dengan jalur pendanaan permanen untuk tanggap cepat terhadap kehilangan dan kerusakan.
• Berinvestasi pada mata pencaharian di Himalaya melalui energi bersih, pertanian berkelanjutan, tanaman herbal, dan pariwisata bertanggung jawab, disertai akses ke pasar tanpa bea masuk.

Shrestha menyampaikan langkah-langkah tersebut kepada audiens yang mencakup para menteri dari berbagai negara Asia dan Pasifik, perwakilan PBB, ilmuwan, dan diplomat. Perbedaan tanggung jawab mereka penting: ilmuwan dapat mengidentifikasi bahaya, pemerintah dapat mengatur peringatan dan tindakan darurat, sementara mitra pendanaan dapat mendukung peralatan dan lembaga yang diperlukan agar sistem tetap berjalan.

Cara Kerja Satelit dan Peringatan Bersama

Usulan pertama Nepal berfokus pada lokasi tempat bahaya dapat berkembang jauh dari permukiman yang terancam. Satelit dapat membantu mengamati perubahan pada gletser, danau, dan lereng pegunungan di wilayah yang luas atau sulit dijangkau. Kecerdasan buatan, yakni perangkat lunak yang mengidentifikasi pola dalam data, dapat membantu mengolah pengamatan tersebut.

Sistem yang mencakup beberapa jenis bahaya akan menyatukan informasi tentang berbagai ancaman ke dalam proses peringatan yang terkoordinasi. Nepal mengupayakan kerja sama antara badan antariksa, lembaga ilmiah, dan pemerintah, alih-alih membiarkan setiap negara atau lembaga hanya mengandalkan pengamatannya sendiri.

Usulan kedua membahas cara informasi tersebut disalurkan. Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya akan menghubungkan pertukaran data, pemantauan danau glasial, dan peringatan dini lintas batas. Danau glasial menampung air yang berkaitan dengan gletser; pemantauan danau yang berbahaya merupakan salah satu tugas khusus yang disampaikan Shah.

Shah, perdana menteri Nepal, menjelaskan pekerjaan praktis yang dimaksud dalam pidatonya di Majelis Umum pada 24 September:

Melalui mekanisme ini, mari berbagi data satelit dan keahlian. Mari pantau danau glasial yang berbahaya. Mari perkuat sistem peringatan dini bersama,

Kedua usulan itu saling bergantung. Pengamatan yang lebih baik menyediakan informasi, sementara koordinasi regional menentukan bagaimana informasi tersebut dapat sampai kepada otoritas dan komunitas negara tetangga tepat waktu untuk ditindaklanjuti.

Hibah, Bukan Pinjaman, untuk Perlindungan Pegunungan

Shrestha menyerukan pendanaan yang dapat disalurkan cukup cepat untuk mendukung kesiapsiagaan dan pemulihan bencana. Ia berpendapat pemantauan di Himalaya membutuhkan biaya jutaan dolar, sementara kegagalan memantau dapat menimbulkan kerugian senilai miliaran dolar. Ia menggunakan angka-angka umum tersebut untuk menegaskan pentingnya pencegahan, tanpa memaparkan anggaran proyek secara terperinci.

Nepal ingin pemantauan dan peringatan dini di Himalaya bagian tinggi didanai melalui hibah, bukan pinjaman. Hibah tidak perlu dibayar kembali, sedangkan pinjaman menimbulkan kewajiban pembayaran di masa depan. Perbedaan itu memengaruhi besarnya tekanan keuangan yang dihadapi pemerintah saat berupaya melindungi komunitas dan membangun kembali setelah bencana.

Shrestha, menteri yang bertanggung jawab atas energi, sumber daya air, dan irigasi, juga menyerukan jalur pendanaan tetap yang dapat merespons kerusakan dengan cepat:

Mari kita buat mekanisme permanen untuk menangani kehilangan dan kerusakan dengan cepat serta mengisinya dengan dana yang memadai. Untuk pemantauan dan peringatan dini di Himalaya bagian tinggi, berikan hibah, bukan pinjaman. Dan pastikan setiap investasi, dari pembangkit listrik tenaga air di sepanjang sungai kita hingga kota-kota perbatasan, memperhitungkan risiko dari hulu hingga ke laut,

Mekanisme pendanaan permanen berarti jalur yang sudah tersedia untuk mengajukan dan menyalurkan dana. Kehilangan dan kerusakan di sini merujuk pada dampak yang dialami komunitas saat perubahan iklim menghancurkan harta benda, mengganggu mata pencaharian, atau menimbulkan kerugian jangka panjang lainnya.

Mengapa Investasi Harus Mencakup Seluruh Aliran Sungai

Seruan Nepal tidak hanya mencakup pemasangan peralatan pemantauan. Shrestha ingin risiko iklim dan bencana dipertimbangkan ketika pemerintah dan mitra pembangunan berinvestasi di sepanjang sungai, termasuk di lokasi pembangkit listrik tenaga air, permukiman di tepi sungai, dan kota-kota dekat perbatasan negara.

Pendekatan dari hulu hingga ke laut memandang sungai sebagai sistem yang saling terhubung. Keputusan di hulu perlu mempertimbangkan penduduk, bangunan, dan kegiatan ekonomi di hilir. Bagi investor, hal ini berarti mengkaji bahaya yang berasal dari luar lokasi proyek dan, dalam beberapa kasus, dari luar batas negara.

Usulan bagi komunitas menambahkan dimensi mata pencaharian dalam pendekatan tersebut. Nepal mengupayakan investasi di bidang energi bersih, pertanian berkelanjutan, tanaman herbal, dan pariwisata bertanggung jawab bagi masyarakat yang membantu melindungi hutan pegunungan dan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah wilayah daratan yang mengalirkan air ke sungai atau sistem perairan tertentu.

Nepal juga mengusulkan akses pasar tanpa bea masuk bagi produk Himalaya. Bea masuk adalah pajak yang dikenakan saat barang memasuki negara lain. Penghapusannya dapat mengurangi hambatan yang dihadapi produsen, meski usulan tersebut tidak menyebutkan produk tertentu, pasar yang akan berpartisipasi, atau ketentuan perdagangan yang dinegosiasikan.

Secara keseluruhan, permintaan investasi itu menghubungkan perlindungan dari bencana dengan kemampuan warga pegunungan untuk mencari nafkah. Pemantauan membantu menangani bahaya yang mendekat, sementara langkah-langkah penghidupan ditujukan untuk mendukung komunitas yang hidup berdampingan dengan bahaya tersebut.

Banjir Mematikan Mendahului Upaya Diplomatik

Inisiatif regional itu menyusul banjir Bhotekoshi pada 26 Agustus di kawasan Nepal dan Tibet. Jumlah korban yang dilaporkan mencapai 1.550 orang tewas dan lebih dari 5.500 orang belum diketahui keberadaannya. Pemerintah Nepal memperkirakan kerusakan harta benda mencapai 4,7 miliar dolar AS.

Bencana tersebut mendesak munculnya seruan untuk bekerja sama dalam berbagi citra satelit, informasi sungai, dan peringatan. China kemudian menyatakan telah berbagi jenis informasi tersebut dengan Nepal. Shah lalu menggunakan pidatonya di Majelis Umum untuk mengusulkan mekanisme yang dipimpin tiga negara tetangga itu.

• 26 Agustus 2026: Banjir Bhotekoshi melanda kawasan Nepal dan Tibet, dengan laporan korban jiwa, orang hilang, dan kerusakan harta benda dalam jumlah besar.
• 2 September: Kementerian luar negeri China menjelaskan berbagi informasi dengan Nepal dan menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dalam pencegahan bencana serta penanganan risiko iklim.
• 24 September: Shah mengusulkan Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya pada sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
• Hampir sebulan kemudian: Kementerian-kementerian Nepal berkonsultasi dengan badan terkait dan menyusun nota konsep, sementara belum ada proposal terperinci yang secara resmi disampaikan kepada India atau China.
• 30 Oktober: Dukungan perwakilan dari 53 negara terhadap usulan Nepal di Bangkok dilaporkan.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan dua upaya yang berkembang bersamaan: seruan internasional yang luas untuk pendanaan dan teknologi, serta upaya lebih terarah untuk membangun kerja sama antara Nepal dan kedua negara tetangganya.

India dan China Berperan Penting dalam Pelaksanaan

Mekanisme yang diusulkan Nepal memerlukan kesepakatan India dan China mengenai pengaturan praktis pertukaran informasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyatakan kesediaan umum untuk bekerja sama pada 2 September, dan Beijing menyebut telah berbagi citra satelit, informasi hidrologi, serta peringatan dengan Nepal setelah banjir.

Guo, yang berbicara mewakili Kementerian Luar Negeri China, mengatakan:

Perubahan iklim adalah tantangan bersama yang dihadapi seluruh umat manusia. Tidak ada negara yang dapat terhindar dari risiko semacam itu. China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memperkuat pertukaran dan kerja sama serta secara efektif mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

New Delhi belum memberikan komentar terbuka tentang mekanisme yang diusulkan Nepal ketika kementerian-kementerian sedang menyiapkan nota konsep. Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Nepal berkonsultasi dengan badan-badan terkait mengenai rancangan proposal tersebut.

Mantan sekretaris utama dan sekretaris luar negeri Shanker Das Bairagi menyoroti terbatasnya koordinasi antarbadan Nepal sebagai hal yang perlu diperhatikan. Ia juga memperingatkan bahwa akses ilmiah dan pertukaran informasi yang melibatkan Tibet dapat menghadapi sensitivitas geopolitik. China membatasi akses para ilmuwan dan peneliti asing yang melakukan kajian geologi di sana.

Persoalan praktis tersebut menempatkan aturan terperinci sebagai inti perundingan: informasi apa yang dipertukarkan, lembaga mana yang menerimanya, dan bagaimana pemerintah yang berpartisipasi mengatur kegiatan ilmiah serta komunikasi darurat.

Dewan Sains yang Lebih Dulu Dibentuk Menjadi Peringatan

India sebelumnya telah menyetujui pembentukan Dewan Sains Himalaya melalui Inisiatif Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multisektoral (BIMSTEC). Pertemuan para ahli pada 2017 memutuskan untuk mengupayakan pembentukan dewan tersebut guna mengkaji ekosistem Himalaya dan mendorong kerja sama antarlembaga ilmiah di negara-negara anggota.

Para ahli kembali bertemu pada 2021 dan 2023, tetapi dewan tersebut belum juga dibentuk sebagai lembaga yang berfungsi. Pengalaman itu menjadikan rancangan kelembagaan sebagai persoalan nyata bagi inisiatif baru Nepal: kesepakatan atas suatu gagasan perlu ditindaklanjuti dengan pembagian tanggung jawab, pengaturan operasional, dan sumber daya.

Perdebatan hukum yang mulai berkembang melangkah lebih jauh dengan mengusulkan perjanjian regional di bawah mekanisme iklim tersebut. Titik awal yang disarankan mencakup kerja sama antara Nepal, India, dan China dalam bidang yang tidak terlalu kontroversial, dengan dukungan satuan tugas yang menggabungkan keahlian ilmiah, hukum, dan bidang lainnya.

Prinsip yang diusulkan mencakup tanggung jawab sesuai kemampuan negara, kewajiban melakukan kehati-hatian yang wajar untuk mencegah bahaya, prinsip kehati-hatian dalam menghadapi risiko lingkungan, dan kewajiban pencemar menanggung biaya pencemaran. Secara sederhana, tujuannya adalah menyelaraskan kewajiban dengan sumber daya, sekaligus mewajibkan negara bertindak sebelum kerusakan yang dapat dicegah meluas.

Usulan Hukum Menghubungkan Kewajiban Regional dengan Manfaat Lokal

Dasar hukum untuk perjanjian Himalaya mengacu pada pendapat nasihat Mahkamah Internasional pada 23 Juli 2025 mengenai kewajiban negara terkait iklim. Pendapat nasihat menjelaskan pandangan pengadilan mengenai hukum. Majelis Umum PBB mengesahkan pendapat tersebut pada 20 Mei 2026 melalui pemungutan suara dengan hasil 141 suara mendukung, delapan menolak, dan 28 abstain, termasuk India.

Kerangka regional yang diusulkan juga akan membahas kontribusi komunitas pegunungan dalam melindungi ekosistem yang menyediakan air dan manfaat lain bagi wilayah di luar permukiman mereka sendiri. Hal ini membawa perdebatan kembali pada cara mendistribusikan manfaat pembangunan.

Mahkamah Agung Nepal memberikan contoh di dalam negeri melalui perkara pembangkit listrik tenaga air Upper Karnali pada 2023. Pengadilan memerintahkan agar bagian keuntungan proyek yang menjadi hak pemerintah digunakan untuk masyarakat dan ekologi daerah aliran sungai Karnali.

Bagi inisiatif Himalaya, pilihan yang saling terkait kini bersifat praktis: cara mendanai perlindungan bersama, cara bertukar informasi sensitif, dan cara memastikan warga pegunungan mendapat manfaat dari investasi. Dukungan di Bangkok memberi Nepal audiens diplomatik yang lebih luas untuk menyampaikan tuntutan tersebut, sementara mekanisme regional masih memerlukan pengaturan terperinci di antara pemerintah yang diharapkan menjalankannya.

Poin Utama

• Perwakilan dari 53 negara mendukung usulan iklim Nepal, menurut sekretariat Menteri Biraj Bhakta Shrestha.
• Nepal mengupayakan pemantauan satelit, peringatan bersama, hibah yang mudah diakses, dan investasi untuk mata pencaharian di Himalaya.
• Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya yang diusulkan akan mengoordinasikan kerja sama yang dipimpin Nepal, India, dan China.
• Hampir sebulan setelah pengumuman pada 24 September, Nepal belum menyampaikan proposal terperinci kepada kedua negara tetangganya.
• Shrestha menyerukan hibah, bukan pinjaman, untuk pemantauan dan peringatan dini di Himalaya bagian tinggi.
• Tidak ada jumlah pendanaan, tanggal peluncuran, atau jadwal pelaksanaan yang diumumkan untuk paket Bangkok tersebut.